Wikipedia

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

Revisi sejak 22 April 2020 04.12 oleh Lintangmz2765 (bicara | kontrib)

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan IPNU adalah sebuah organisasi pelajar Nahdliyyin yang berdiri pada tanggal 24 Februari tahun 1954 di Semarang. IPNU adalah salah satu organisasi di bawah naungan Jamiyyah Nahdlatul Ulama, tempat berhimpun, wadah komunikasi, wadah aktualisasi dan wadah yang merupakan bagian integral dan potensi generasi muda Indonesia secara utuh.

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
Lambang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
SingkatanIPNU
Tanggal pendirian24 Februari 1954 M / 20 Jumadil Akhir 1373 H
TipeOrganisasi Pelajar
Kantor pusatJakarta, Indonesia
Bahasa resmi
Indonesia
Ketua Umum PP IPNU 2019-2021
Aswandi Jailani
AfiliasiNahdlatul Ulama
Situs webhttp://ipnu.or.id

Oleh karena itu keberadaan IPNU memiliki posisi strategis sebagai wahana kaderisasi pelajar NU sekaligus alat perjuangan NU dalam menempatkan pemuda sebagai sumberdaya insani yang vital, yang dituntut berkiprah lebih banyak dalam kancah pembangunan bangsa dan negara dewasa ini.

Latar belakang kelahiran IPNU[1]

Sebelum IPNU lahir pada tahun 1954 di Semarang, didahului dengan lahirnya beberapa organisasi serupa di kota-kota besar yang merupakan cikal bakal lahirnya IPNU dikemudian hari yang antara lain :

  1. Tsamratul Mustabidin ( 1939 )
  2. Persono (Persatuan Murid NO, 1941 )
  3. IMUNU (Ikatan Murid NU, 1945 )
  4. Subahul Muslimin di Medan (1945 )
  5. Ijtimatul Tholabiyah di Medan ( 1945 )
  6. Ikatan Mubaligh NU di Semarang ( 1950 )
  7. IPINO ( Ikatan Pelajar Islam NO )

Pada Kongres LP Ma’arif NU di Semarang pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 H( 24 Februari 1945 dijadikan hari lahirnya IPNU dengan para pendirinya antara lain :

  1. Tholhah Mansyur ( Yogyakarta )
  2. Sofwan Kholil ( Yogyakarta )
  3. Abdul Aziz ( Jombang )
  4. Abdul Hadi ( Kediri )
  5. Ahmad Budairi ( Malang )
  6. Abdul Ghoni ( Semarang ) dll

Sejak muktamar NU di Bandung tahun 1967, IPNU menjadi badan otonom NU dan pada Kongres IPNU X yang diselenggarakan di Jombang 29 Januari – 01 Februari 1988 IPNU berubah dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama menjadi Ikatan Putra Nahdlatul Ulama.

Sejalan dengan perkembangan politik (Undang-Undang Keormasan No. 8 tahun 1985) dan relevansi dari tuntutan kehidupan masyarakat yang semula IPNU (pelajar) secara esensial perubahan tersebut menuntut adanya gagasan baru yang sejalan dengan gerak organisasi yang secara otomatis telah mengubah orientasi IPNU dari Pelajar ke Putra. Perubahan nama tersebut merupakan langkah yang tepat, apalagi mengingat bahwa NU dalam muktamar ke 27 tahun 1984 memutuskan untuk kembali ke khitoh 1926.

HUBUNGAN IPNU DENGAN NU DAN ORMAS LAIN[2]

1. Hubungan IPNU dengan NU

  • Sebagai perangkat dan Badan Otonom NU, secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sama / sederajat dengan Badan Otonom lainnya (pasal 13 ayat 4 ART NU).
  • Sebagai anggota pleno Syuriah ( pasai 14 avat 3 )
  • Sebagai anggota pleno Tanfidziyah ( pasal 14 ayat 5 )
  • Sebagai anggota gabungan Syuriah dan Tanfidziyah NU ( pasal 14 ayat 7 )

2. Hubugannya dengan Badan Otonomi lain

Dalam upaya mengenergikan Perjuangan misi dan visi NU ke depan, maka IPNU perlu mempercepat kerjasama dan menjalin koordinasi yang baik dengan Badan Otonom lain serta memperjelas posisi IPNU di semua tingkatan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan bidang garapannya masing-masing.

3. Ekstern

IPNU adalah bagian dari generasi muda Indonesia yang memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup negara Republik Indonesia dan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan Nahdlatul Ulama serta Cita-cita bangsa Indonesia.

4. Penutup

Berangkat dari abstraksi ke-IPNU-an, seperti diuraikan di atas ada beberapa catatan yang harus digarisbawahi, bahwa agar NU tetap eksis akan banyak ditentukan oleh kiprah warga IPNU itu sendiri, sejauh mana IPNU dapat mengaktualisasikan diri dalam berbagai bentuk, baik wawasan, ide maupun keterlibatannya dalam ikut memikirkan dan menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan, yang semuanya itu hanya akan maupun diwujudkan dengan 3 ( tiga ) pilar :

  • Kualitas pengurus (kader)
  • Kualitas organisasi
  • Kualitas program-program kerjanya

Timeline Kongres IPNU[3]

Perjalanan IPNU-IPPNU pendeklarasiannya mengalami kemajuan dan perkembangan mengiringi dinamika masyarakat indonesia. Aapun untuk mengkajinya dapat kita buka artefak sejarah IPNU-IPPNU yang dihasilkan dari beberpa kongres.

Kongres I IPNU

Dilaksanakan pada tgl. 24 Pebruari-3 Maret 1955, terpilih sebagai Ketua Umum; M. Tholchah Mansyur, dan pada kesempatan itu juga di deklarasikan IPPNU sebagai patner dalam mengkader generasi NU terutama putri-putrinya. Adapun keputusan penting yang dihasilkannya:

  1. Berpartisipasi aktif dalam penataan generasi muda (pelajar) sesuai dengan situasi politik negara.
  2. Bersama dengan LP Ma’arif bergerak membina sekolah
  3. Mempersiapkan pembentukan wilayah.

Kongres I IPPNU

Dilaksanakan pada tgl. 16-19 Januari 1956, terpilih sebagai Ketua Umum; Ny. Umroh Mansyur, bertempat di Solo. Adapun keputusan penting yang dihasilkannya:

  1. Berpartisipasi aktif dalam penataan generasi muda (pelajar) sesuai dengan situasi politik negara.
  2. Bersama dengan LP Ma’arif bergerak membina sekolah
  3. Mempersiapkan pembentukan wilayah.

Kongres II IPNU

Dilaksanakan pada tgl. 1-4 Januari 1957 di Pekalongan, terpilih sebagai ketua Umum M. Tolchah Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:

  1. Pembentukan wilayah-wilayah
  2. Mengkaji keterkaitan dengan lembaga Pendidikan Ma’arif
  3. Berpartisipasi dalam pembelaan negara
  4. Mempersiapkan berdirinya departemen kemahasiswaan.

Kongres III IPNU

Dilaksanakan pada tgl. 27-31 Desember 1958, terpilih sebagai ketua Umum M. Tolchah Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:

  1. Mendirikan Departemen Perguruan Tinggi
  2. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
  3. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
  4. Mempersiapkan CBP (Corp Brigade Pembangunan).

Kongres II IPPNU

Dilaksanakan pada tgl. 27-31 Desember 1958, terpilih sebagai ketua Umum Ny. Umroh Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:

  1. Pembentukan wilayah-wilayah
  2. Mengkaji keterkaitan dengan lembaga Pendidikan Ma’arif
  3. Berpartisipasi dalam pembelaan negara
  4. Mempersiapkan berdirinya departemen kemahasiswaan.

Konferensi Besar I

Dilaksanakan pada tgl. 17 April 1960, di Surabaya yang akhirnya mendeklarasikan berdirinya PMII yang awalnya merupakan departemen kemahasiswaan IPNU-IPPNU, juga merumuskan tentang kondisi negara sebagai rasa sikap tanggungjawab IPNU-IPPNU sebagai generasi penerus.

Konggres IV IPNU

Dilaksanakan pada tgl. 11-14 Pebruari 1961 di Surabaya, terpilih sebagai Ketua Umum M. Tolchah Mansyur, akan tetapi mengundurkan diri akhirnya digantikan Ismail Makky dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:

  1. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
  2. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
  3. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).

Kongres III IPPNU

Dilaksanakan pada tgl. 11-14 Pebruari 1961 di Surabaya, terpilih sebagai Ketua Umum Ny. Umroh Mansyur dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:

  1. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
  2. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
  3. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).

Kongres V IPNU

Dilaksanakan pada bulan Juli 1963 di Purwokerto, terpilih sebagai Ketua Umum Ismail Makky dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:

  1. Merekomendasikan KH. Hasyim As’ari untuk diangkat sebagai pahlawan Nasional
  2. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
  3. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
  4. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).

Kongres IV IPPNU

Dilaksanakan pada bulan Juli 1963 di Purwokerto, terpilih sebagai Ketua Umum Mahmudah Nahrowi dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:

  1. Merekomendasikan KH. Hasyim As’ari untuk diangkat sebagai pahlawan Nasional
  2. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
  3. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
  4. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).

Kongres VI IPNU

Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1966 di Surabaya bersaman dengan PORSENI Nasional, terpilih sebagai ketua Umum Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:

  1. Lahirnya IPNU sebagai Badan Otonom NU
  2. Memindahkan sekretariat Pusat dari Yogyakarta ke Jakarta.
  3. Ikut langsung dalam pembersihan G30S/PKI di daerah-daerah
  4. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
  5. Perkembangan pesat pada olahraga dan seni

Kongres V IPPNU

Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1966 di Surabaya bersaman dengan PORSENI Nasional, terpilih sebagai ketua Umum Faridah Mawardi dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:

  1. Lahirnya IPPNU sebagai Badan Otonom NU
  2. Memindahkan sekretariat Pusat dari Yogyakarta ke Jakarta.
  3. Ikut langsung dalam pembersihan G30S/PKI di daerah-daerah
  4. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
  5. Perkembangan pesat pada olahraga dan seni

Kongres VII IPNU

Dilaksanakan pada tahun 1970 di Semarang, terpilih sebagai ketua Umum Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:

  1. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
  2. Perkembangan pesat pada olahraga dan seni

Kongres VI IPPNU

Dilaksanakan pada tahun 1970 di Semarang, terpilih sebagai ketua Umum Ny. Mahsanah Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:

  1. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
  2. Perkembangan pesat pada olahraga dan seni

Konggres VIII IPNU

Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1976 di Jakarta, terpilih sebagai Ketua Umum Tosari Wijaya dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:

  1. Mengamanatkan pendirian departemen kemahasiswaan
  2. Kiprah IPNU didunia politik mempunyai dampak negatif dan menghambat program pembinaan khususnya dilingkungan sekolah dan kampus serta masyarakat bawah. Meskipun disisi lain memperoleh keuntungan.

Kongres VII IPPNU

Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1976 di Jakarta, terpilih sebagai Ketua Umum Ida Mawaddah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:

  1. Mengamantkan pendirian departemen kemahasiswaan
  2. Kiprah IPNU didunia politik mempunyai dampak negatif dan menghambat program pembinaan khususnya dilingkunga sekolah dan kampus serta masyarakat bawah. Meskipun disisi lain memperoleh keuntungan.

Kongres IX IPNU

Dilaksanakan pada tahun 1981 di Cirebon, terpilih sebagai Ketua Umum Ahsin Zaidi dan Sekjen S. Abdurrahman sedang kebijakan yang dihasilkan a.l.:

  1. Perkembangan IPNU tampak menurun sebagaimana perkembangan politik negara, dan NU sebagai partai politik (PPP) berimbas pada IPNU, setelah itu UU no. 3 tahu 1985 tentang UU ORSOSPOL dan UU. 8 tahun 1985 tentang Keormasan yang mengharuskan IPNU hengkang dari Sekolahan/

Kongres VIII IPPNU

Dilaksanakan pada tahun 1981 di Cirebon, terpilih sebagai Ketua Umum Titin Asiyah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:

  1. Perkembangan IPNU tampak menurun sebagaimana perkembangan politik negara, dan NU sebagai partai politik (PPP) berimbas pada IPNU, setelah itu UU no. 3 tahu 1985 tentang UU ORSOSPOL dan UU. 8 tahun 1985 tentang Keormasan yang mengharuskan IPNU hengkang dari Sekolahan/

Kongres X IPNU

Dilaksanakan pada tgl.29-30 Januari 1988 di Jombang, terpilih sebagai Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’ady dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:

  1. Penerimaan Pancasila sebagai asas IPNU
  2. Lahirnya deklarasi perubahan nama dari Pelajar menjadi Putra NU.

Kongres IX IPPNU

Dilaksanakan pada tgl.29-30 Januari 1988 di Jombang, terpilih sebagai Ketua Umum Ulfah Masfufah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:

  1. Penerimaan Pancasila sebagai asas IPPNU
  2. Lahirnya deklarasi perubahan nama dari Pelajar Putri NU menjadi Putri-Putri NU.

Kongres XI IPNU

Dilaksanakan pada tgl.23-27 Desember 1991di Lasem Rembang, terpilih sebagai Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’ady dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:

  1. Rekomendasi pada pemerintah untuk pembubaran SDSB
  2. Pelaksaan kegiatan IPNU tanpa keterikatan dengan IPPNU
  3. Pelaksanaan kegiatan harus diteruskan pada struktur hingga kebawah

Kongres X IPPNU

Dilaksanakan pada tgl.23-27 Desember 1991di Lasem Rembang, terpilih sebagai Ketua Umum Ufah Masfufah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:

  1. Rekomendasi pada pemerintah untuk pembubaran SDSB
  2. Pelaksaan kegiatan IPPNU tanpa keterikatan dengan IPNU
  3. Pelaksanaan kegiatan harus diteruskan pada struktur hingga kebawah

Kongres XII IPNU

Dilaksanakan pada tgl.25-30 Januari 1995 di Garut, Jawa Barat dan terpilih sebagai Ketua Umum Hilmy Muhammadiyah, kebijakan yang dihasilkan a.l.: bahwa IPPNU sebagai organisasi kader bertekad mendukung kebijakan NU sebagai organisasi Induk dalam upaya pengembangan organisasi kedepan.

Kongres XI IPPNU

Dilaksanakan pada tgl.25-30 Januari 1995 di Garut, Jawa Barat dan terpilih sebagai Ketua Umum Rosa Makhrusoh, kebijakan yang dihasilkan a.l.: bahwa IPPNU sebagai organisasi kader bertekad mendukung kebijakan NU sebagai organisasi Induk dalam upaya pengembangan organisasi kedepan.

Kongres XIII IPNU

Dilaksanakan pada tgl.23-26 Maret 2000 di Maros Makassar, Sulawesi Selatan, terpilih sebagai Ketua Umum Abdullah Azwar Anas dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:

  1. Mengembalikan IPNU pada visi kepelajaran, sebagaimana tujuan awal pendiriannya.
  2. Menumbuh kembangkan IPNU pada basis perjuangan, yaitu sekolah dan pondok pesantren
  3. Mengembalikan CBP sebagai kelompok kedisplinan, kepanduan serta kepencinta-alaman.

Kongres XII IPPNU

Dilaksanakan pada tgl.23-26 Maret 2000 di Maros Makassar, Sulawesi Selatan, terpilih sebagai Ketua Umum Ratu Dian dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:

  1. Mengembalikan IPPNU pada visi kepelajaran, sebagaimana tujuan awal pendiriannya.
  2. Menumbuh kembangkan IPPNU pada basis perjuangan, yaitu sekolah dan pondok pesantren
  3. Strategi Pengembangan IPNU-IPPNU

Rujukan

  1. ^ https://lailatulkhotimah.wordpress.com/sejarah-ipnu/
  2. ^ https://lailatulkhotimah.wordpress.com/sejarah-ipnu/
  3. ^ http://ipnu.or.id/sejarah-ipnu/

Pranala luar

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Ikatan_Pelajar_Nahdlatul_Ulama&oldid=16855552"