Krisis konstitusional Malaysia 1988

Sebuah krisis konstitusional (bahasa Melayu: krisis perlembagaan) terjadi di Malaysia pada tahun 1988. Akar permasalahannya adalah kejadian pasca-pemilihan internal partai berkuasa pada saat itu, United Malays National Organisation (UMNO) pada tahun 1987 yang berakhir dengan dipecatnya Presiden Mahkamah Agung, Tun Salleh Abas, dan beberapa hakim agung lainnya oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Serangkaian kejadian ini dipercaya menjadi salah satu faktor dari berkurangnya kemerdekaan kehakiman di Malaysia.[1]

Sumber

  1. ^ Means, hlm. 237.

Bibliografi