Kerajaan Moro
Kerajaan Moro adalah salah satu kerajaan di Maluku yang berdiri pada abad ke-13.[1] wilayah kekuasaannya meliputi pantai timur Pulau Halmahera bagian utara dengan pusat pemerintahan berada di Mamuya, Kecamatan Galela.[2] Pada masanya, Kerajaan Moro merupakan salah satu penghasil pangan beras, ikan, sagu dan daging di Maluku.[3] Kerajaan ini berakhir setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Ternate.[4]
Wilayah Kekuasaan
Kerajaan Moro menjadi salah satu kerajaan yang berkuasa di Pulau Halmahera bagian utara sejak abad ke-14. Kerajaan ini membentuk aliansi dengan Kerajaan Loloda dan berbagi wilayah kekuasaan.[5] Wilayah Kerajaan Moro meliputi sekeliling pantai timur Pulau Halmahera bagian utara. Batas utara wilayahnya adalah Tanjung Biso, sedangkan batas selatannya adalah Tobelo. Wilayah daratnya disebut Morotia sedangkan wilayah lautnya disebut Morotai. Pusat pemerintahan dari Kerajaan Moro berada di Mamuya, Kecamatan Galela.[2]
Secara keseluruhan, wilayah kekuasaan Kerajaan Moro meliputi Kecamatan Kao, Kecamatan Tobelo dan Kecamatan Galela.[6] Wilayah-wilayah penting dari Kerajaan Moro meliputi Sugala, Pune, Tolo, Cawa, Samafo, Sakita, Mira, Cio, dan Rao. Pada masa kekuasaan Portugis di Maluku, Kerajaan Moro diperintah oleh raja bernama Tioliza. Agama yang dianut oleh para penduduknya adalah Islam, Kristen, dan agama lokal.[7]
Kehidupan Masyarakat
Kerajaan Moro adalah kerajaan yang berkuasa secara tradisional.[8] Penduduknya berasal dari suku Tobelo dan suku Galela.[9] Kerajaan Moro tidak memiliki pengaruh yang besar di Maluku. Keberadaannya tidak diperhitungkan dalam Persekutuan Moti yang disepakati oleh empat kesultanan Maluku atau Moloku Kie Raha.[10]
Kerajaan Moro merupakan salah satu penghasil pangan terbesar di Maluku. Bahan makanan yang dihasilkan berupa beras, ikan, sagu dan daging.[3] Penduduk Kerajaan Moro menggunakan batu lumpang sebagai alat pengupas kulit padi atau penumbuk umbi. Setelah kerajaan ini ditaklukkan oleh Kesultanan Ternate, hasil pangannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk Ternate.[4]
Keagamaan
Pada awalnya, Kerajaan Moro menganut paham animisme dan dinamisme. Saat masa pemerintahan Tioliza, Kerajaan Moro menjadikan agama Katolik sebagai agama resmi.[11]
Referensi
- ^ Rahman 2016, hlm. 228.
- ^ a b Surbakti 2015, hlm. 6.
- ^ a b Handoko 2017, hlm. 106.
- ^ a b Surbakti 2015, hlm. 9.
- ^ Surbakti 2015, hlm. 2.
- ^ Handoko 2017, hlm. 98.
- ^ Handoko 2017, hlm. 105.
- ^ Mansur, Sofianto, dan Mahzuni 2013, hlm. 65.
- ^ Handoko 2017, hlm. 105–106.
- ^ Junaidi 2009, hlm. 231.
- ^ Alputila 2014, hlm. 5.
Daftar Pustaka
- Handoko, Wuri (2017). "Ekspansi Kekuasaan Islam Kesultanan Ternate di Pesisir Timur Halmahera Utara". Kapata Arekologi. 13 (1): 95–108. doi:10.24832/kapata.v13i1.396. ISSN 2503-0876.
- Junaidi, Muhammad (2009). "Sejarah Konflik dan Perdamaian di Maluku Utara (Refleksi Terhadap Sejarah Moloku Kie Raha)". Academica. 1 (2): 222–247. ISSN 1411-3341.
- Mansur, M., Sofianto K., dan Mahzuni D. (2013). "Otoritas dan Legitimasi Kedudukan Pemimpin Tradisional di Loloda Maluku-Utara (1808-1958)". Sosiohumaniora. 15 (1): 64–72. doi:10.24198/sosiohumaniora.v15i1.5240. ISSN 1411-0911.
- Surbakti, Karyamantha (2015). "Tinggalan Batu Lumpang di Desa Ruko, Kecamatan Tobelo: Tinjauan atas Konteks Sejarah dan Sosial Budaya Kerajaan-Kerajaan Lokal di Halmahera Utara". Kapata Arkeologi. 11 (1): 1–10. doi:10.24832/kapata.v11i1.277. ISSN 2503-0876.
- Alputila, C. E. (2014). "Pasang Surut Penyebaran Agama Katolik di Maluku Utara pada Abad 16-17". Kapata Arkeologi. 10 (1): 1–12. doi:10.24832/kapata.v10i1.213. ISSN 1858-4101.
Buletin
- Rahman, Abd. (2016). "Identitas Historis Orang Loloda di Pesisir Halmahera hingga Pasca Era Reformasi Indonesia 1999-2010". Al-Turas. 12 (2): 223–237. doi:10.15408/bat.v22i2.4043. ISSN 2579-5848.