Kabupaten Timor Tengah Utara
Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten berada di Kota Kefamenanu. Luas wilayahnya adalah 2.669,70 km² dengan jumlah pendududuk sekitar 259.829 jiwa (2020) dan kepadatan penduduk sebanyak 97 jiwa/km².[1]
Kabupaten Timor Tengah Utara | |
|---|---|
Daerah tingkat II | |
 Lambang | |
| Motto: Salu Miomafo Kuluan Maubes | |
 Peta | |
  Kabupaten Timor Tengah Utara Peta  Kabupaten Timor Tengah Utara Kabupaten Timor Tengah Utara (Indonesia) | |
| Koordinat: 9°26′48″S 124°28′41″E / 9.4467°S 124.4781°E | |
| Negara |  Indonesia |
| Provinsi | Nusa Tenggara Timur |
| Tanggal berdiri | 9 Agustus 1958 |
| Dasar hukum | UU No. 69/1958 |
| Ibu kota | Kota Kefamenanu |
| Jumlah satuan pemerintahan | Daftar
|
| Pemerintahan | |
| • Bupati | Raymundus Sau Fernandez, S.Pt |
| • Wakil Bupati | Aloysius Kobes, S. Sos |
| Luas | |
| • Total | 2.669,70 km2 (1,030,78 sq mi) |
| Populasi | |
| • Total | 259.829 |
| • Kepadatan | 97/km2 (250/sq mi) |
| Demografi | |
| • Agama | Kristen 98,03% — Katolik 89,89% — Protestan 8,14% Islam 1,89% Hindu 0,07% Buddha 0,01%[2][1] |
| • IPM |  63,53 Sedang (2020) 63,34 Sedang (2019)[3] |
| Zona waktu | UTC+08:00 (WITA) |
| Kode BPS | 5305  |
| Kode area telepon | 0388 |
| Kode Kemendagri | 53.03 |
| DAU | Rp 620.841.088.000,00- (2020) |
| Situs web | www |
Sejarah
Masa Pendudukan Belanda 1915-1942
Kabupaten TTU yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 69 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 no.122) mula-mula disebut Onderafdeeling Noord Miden Timor semasa pemerintahan Hindia Belanda. Berdasarkan pada BS/Gubernemen nomor 9–10 tahun 1915 Onderafdeeling Noord Miden Timor meliputi gabungan tiga wilayah kerajaan/swapraja yaitu swaraja Miomaffo, Insana dan Biboki. Pusat penyelenggaraan pemerintahan Onderafdeeling Noord Miden Timor berkedudukan di Noeltoko yakni antara tahun 1915–1921. Pada tahun 1921, Controleur Pedemors (Pemimpin Oderafdeling) memindahkan pusat penyelenggaraan pemerintahan dari Noeltoko ke Kefamenanu.
Sesuai ketentuan Pemerintahan Hindia Belanda tentang aturan pemerintahan kerajaan yang diberlakukan bagi semua swapraja yang ada di Timor, setiap onderafdeling dipimpin oleh controleur berkebangsaan Belanda dibantu seorang petugas pangreh praja orang Indonesia. Struktur kekuasaan yang dibentuk pemerintahan Hindia Belanda tersebut dipadukan dengan sisa-sisa struktur pemerintahan asli sehingga mulai dari struktur kekuasaan yang paling tinggi sampai terendah berturut-turut sebagai berikut; Controleur kemudian kepala Swapraja, membawahi fetor, kemudian temungkung, membawahi wakil temungkung dan wakil temungkung membawahi rakyat. Berdasarkan struktur pemerintahan kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda tersebut maka Onderafdeeling Noord Miden Timor membawa 3 kepala swapraja, 18 kefetoran dan 176 temungkung, yakni;
- Swapraja Miomaffo (Kepala Swapraja : G. A. Kono) memiliki 8 kefetoran masing-masing kefetoran Tunbaba, Manamas, Bikomi, noemuti, Nilulat, Noeltoko, Naktimun dan Aplal.
- Swapraja Insana (Kepala Swapraja : L. A. N. Taolin) memiliki 5 kefetoran masing-masing kefetoran Oelolok, Ainan, Maubesi, Subun dan Fafinesu.
- Swapraja Biboki (Kepala Swapraja L. T. Manlea) memiliki 5 kefetoran masing-masing kefetoran Ustetu, Oetasi, Bukifan, Taitoh dan Harneno.
Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)
Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, struktur organisasi pemerintahan yang ditetapkan Belanda tidak diubah namun yang berubah adalah nama daerah pemerintahan dan jabatannya. Oderafdeling diubah menjadi Bunken yang dipimpin oleh Bunken Kanrikan. Sedangkan struktur pemerintahan asli di bawah Bunken Kanrikan mulai dari kepala swapraja sampai wakil temungkung tetap dipertahankan. Setelah Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya Raja-Raja (Kepala Swapraja) seluruh keresidenan Timor dalam Konferensi Malino tanggal 18 Juli 1946 mendukung penggabungan keresidenan Timor, Flores, Sumba dan daerah taklukannya dengan Bali, Lombok dan pulau-pulau selatan daya menjadi suatu daerah otonom dalam lingkup Pemerintahan Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan wilayah Propinsi Sunda Kecil.
Masa Kemerdekaan (1945-sekarang)
Pada tanggal 21 Oktober 1946, Raja-Raja (Kepala Swapraja) seluruh keresidenan Timor mengadakan sidang di Kota Kefamenanu guna membentuk Timor Eiland Federatie (gabunga kerajaan afdelling Timor). Dalamπ sidang tersebut, H.A.Koroh (Raja Amarasi) dan A.Nisnoni (Raja Kupang) terpilih masing-masing sebagai ketua dan ketua muda Timor Eiland Federatie. Raja-raja Timor Tengah Utara yang hadir dalam sidang tersebut adalah Sobe Senak dari Kerajaan Swapraja Miomaffo, L.Taolin dari Kerajaan Insana dan L. Manlea dari Kerajaan Biboki Utara. Masih dalam forum yang sama berhasil dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Timor Eiland Federatie yang susunan keanggotaannya berdasarkan asal kerajaan/swapraja. Swapraja Miomaffo mendudukan P. Koning, swapraja Insana mendudukan Th. Van de Tilart dan swapraja Biboki mendudukan H. Van Wissing. Dalam tahun 1949 terjadi reorganisasi Timor Eiland Federatie menjadi daerah Timor dan kepualauannya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Timor dan Kepualuannya nomor 10/DR tanggal 29 April 1949. sesuai reorganisasi tersebut dipilih kembali anggota-anggota DPRD Timor dan kepulauannya mewakili wilayah kerajaan yakni Tan Soe Fat (mewakili kerajaan Miomaffo), L. Taneo (Insana) dan L. Atie (Biboki).
Sidang DPRD Timor dan kepulauannya di Kupang tanggal 10-12 Mei 1950 dan juga disetujui secara aklamasi dewan raja-raja Timor dan kepulauannya yang menghasilkan resolusi mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Negara Indonesia Timur supaya secepat mungkin Negara Indonesia Timur dibubarkan dan dileburkan ke dalam Republik Indonesia serta menganjurkan agar daerah Timor dan pulau-pulaunya dijadikan bagian dari Republik Indonesia.
B. Pembentukan Kabupaten Dati II Timor Tengah Utara Berdasarkan Undang-Undang nomor 64 tahun 1958 (lembaran Negara no. 115 tahun 1958) Propinsi Sunda Kecil dipecah menjadi daerah Swatantra tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian berdasarkan Undang-undang nomor 69/1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II, maka daerah swatantra tingkat I Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi 12 daerah swatantra tingkat II termasuk daerah tingkat II Timor Tengah Utara.
Kabupaten Dati II Timor Tengah Utara dibentuk meliputi 3 wilayah bekas kerajaan/swapraja, 18 kefetoran dan 176 ketemungkungan. Secara de yure Kabupaten TTU ada sejak diundangkannya UU no. 69 tahun 1958 tanggal 9 Agustus 1958, namun secara de facto baru dimulai pada bulan Nopember 1958 bersamaan dengan pelantikan pejabat sementara Kepala Daerah Tingkat II TTU yang dijabat oleh D. C. Saudale. Setahun kemudian tepatnya tanggal 1 Maret 1959 dilantik pula pejabat sementara sekretaris daerah yang dijabat oleh G. M. Parera. Antara tahun 1958 – 1960 anggaran belanja dariy ketiga swapraja tersebut belum dicabut, dan baru pada 1 Januari 1961 disatukan dalam Anggaran Belanja Daerah Tk. II Timor Tengah Utara berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur nomor 81/Des.65/2/23 tanggal 15 Desember 1960. Dengan diberlakukannya keputusan Gubernur tersebut, maka secara diam-diam penghapusan daerah swapraja Miomaffo, Insana dan Biboki telah dilakukan secara de facto, sedangkan de yure baru pada saat diundangkannya Undang-Undang no 18 tahun 1965 tanggal 1 September 1965.
Selanjutnya sesuai peraturan daerah Kabupaten TTU nomor 11 tahun 2000 dilakukan peningkatan status tiga kecamatan perwakilan menjadi kecamatan definitif yakni perwakilan kecamatan Miomaffo Timur menjadi kecamatan Noemuti, perwakilan kecamatan Insana menjadi kecamatan Insana Utara dan perwakilan kecamatan Biboki Utara menjadi Kecamatan Biboki Anleu. Dengan demikian sampai dengan tahun 2003 terdapat 9 kecamatan serta 126 desa dan 33 kelurahan atau 159 desa/kelurahan. Padat penghujung tahun 2004 terjadi lagi pemekaran desa sesuai amanat Surat Keputusan Bupati TTU no 44 tahun 2004 dibentuklah tiga desa di kecamatan Insana dan satu desa lainnya di Kecamatan Insana Utara. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2004 secara administratif Kabupaten TTU terdiri dari 9 wilayah kecamatan serta 126 desa dan 33 kelurahan atau 159 desa/kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten TTU Nomor 08 Tahun 2007, maka jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten TTU sampai dengan saat ini adalah 24 kecamatan atau bertambah sebanyak 15 kecamatan baru yang dimekarkan dari 9 kecamatan sebelumnya, dengan desa/ kelurahan sebanyak 174 buah atau bertambah sebanyak 11 desa/ kelurahan.
Dari Kecamatan Miomaffo Barat mekar 3 kecamatan baru, yaitu: Kecamatan Miomaffo Miomaffo Tengah, Musi, dan Mutis; Kecamatan Miomaffo Timur bertambah 5 kecamatan baru yaitu: Kecamatan Bikomi Selatan, Bikomi Tengah, Bikomi Nilulat, Bikomi Utara, dan Naibenu; Kecamatan Noemuti bertambah 1 kecamatan baru yaitu Kcamatan Noemuti Timur; Kecamatan Insana mekar 2 kecamatan baru, yaitu: Kecamatan Insana Barat dan Insana Tengah; Kecamatan Insana Utara bertambah 1 kecamatan baru yaitu Kecamatan Insana Fafinesu; Kecamatan Biboki Selatan bertambah 2 kecamatan yaitu Kecamatan Biboki Tanpah dan Biboki Moenleu; dan Kecamatan Biboki Utara bertambah 1 kecamatan baru yaitu Kecamatan Biboki Feotleu. (Disarikan dari buku Gerakan Cinta Hari Esok Kabupaten Dati II TTU memasuki abad 21 dan sumber-sumber lainnya).
Sesuai Keputusan Gubernur KDH Tk. I NTT tanggal 1 Nopember 1971 nomor 41 tahun 1971 maka Bupati KDH Tk. II TTU mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 26 Oktober 1972 tentang pengangkatan para kepala desa, panitera desa, pamong desa dan pesuruh desa se Kabupaten TTU yang masa jabatannya baru berakhir pada tahun 1977. Pada tahun 1978 jumlah desa 112 buah sama seperti periode 1969-1971 namun tersebar dalam 5 wilayah kecamatan, 3 perwakilan kecamatan dan 1 Kopeta Kota Kefamenanu. Kemudian menindaklanjuti suraty edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 8 September 1976 nomor Pem.2/3/35 tentang pembentukan dan pemekaran desa maka berturut-turut tahun 1993 jumlah desa kelurahan menjadi 115 buah dan tahun 1997 telah menjadi 118 buah desa/kelurahan. Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kinerja pelayanan publik yang prima dari institusi pemerintah, maka sesuai surat Keputusan Gubernur NTT nomor 20/1999 tanggal 29 Mei 1999,y jumlah desa kelurahan sebanyak7 127 pada tahun 1998 dimekarkan lagi menjadi 159 buah pada tahun 1999. Dan saat ini jumlah Desa dan Kelurahan sebanyak 175 dengan Kecamatannya menjadi 24 Kecamatan sejak Tahun 2008.
Pada tanggal 9 Januari 2018 Presiden Joko Widodo meresmikan proyek infrastruktur Bendungan Raknamo yang berada di Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, serta dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara dan PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka.[4]
Geografis
Luas wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara ±2.669,70 km² atau sekitar 5,6 % dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis wilayah kabupaten ini terletak antara 9°01'06"–9°39'41" Lintang Selatan dan antara 124°05'36"–124°51'14" Bujur Timur.[1]
Batas Wilayah
Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara berbatasan dengan:
| Utara | Selat Ombai |
| Timur | Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka |
| Selatan | Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Malaka |
| Barat | Kabupaten Kupang dan Eksklave Ambeno (Timor Leste) |
Topografi
Dipandang dari aspek topografis, sebanyak 177,60 km² (6,63%) memiliki ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut; sementara 1.449,45 km² (56,17%) berketinggian 100 meter sampai 500 meter di atas permukaan laut dan sisanya 993,19 km² (37,20%) adalah daerah dengan ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut.
Berdasarkan data topografi, wilayah ini berada pada kemiringan kurang dari 400 dengan luas 2,065,19 km2 atau 77,4 % dari luas wilayah Timor Tengah Utara; sedangkan sisanya 604,51 km² atau 22,6 % mempunyai kemiringan lebih dari 400, wilayah dengan kemiringan kurang dari 400 sebagian besar berada pada ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut yakni seluas 1676,51 km² atau 62,8 %. Dari 174 desa/kelurahan, terdapat 9 desa yang dikategorikan ke dalam desa pantai yakni desa Oepuah (Biboki Selatan), Humusu C, dan Oesoko (Insana Utara) serta Nonotbatan, Maukabatan, Tuamese, Oemanu, Motadik, dan Ponu (Biboki Anleu), sedangkan sisa 165 desa lainnya yang tersebar di 24 wilayah kecamatan yang ada merupakan desa/daerah bukan pantai.
Dilihat dari aspek rona fisik tanah, wilayah dengan kemiringan kurang dari 40% meliputi areal seluas 2.065,19 km2 atau 77,4 % dari luas wilayah Timor Tengah Utara, sedangkan sisanya 604,51 km2 atau 22,6 % mempunyai kemiringan lebih dari 40 %. Wilayah dengan kemiringan kurang dari 40% sebagian besar berada pada ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut yakni 1676,51 km2 atau 62,8%.[1]
Hidrologi
Daerah yang kaya dengan sumber mata air terletak disebelah utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Ambenu (wilayah negara Timor Leste). Sumber-sumber air tersebut terletak di dataran yang agak tinggi. Hal ini memang menguntungkan, karena air dari letak ketinggian tersebut dapat dialirkan ke daerahdaerah yang lebih rendah. Namun sayangnya debit air dari sumber-sumber tersebut tidak cukup besar, sehingga sumber air tersebut hanya dimanfaatkan oleh daerah di sekitarnya yang jangkauannya tidak terlalu luas.
Selain sumber-sumber mata air tersebut, ternyata Kabupaten Timor Tengah Utara juga banyak ditemukan aliran sungai yang mengalirkan air sepanjang tahun, meskipun pada musim kemarau debitnya menurun drastis. Sungai-sungai tersebut antara lain Noeltoko, Nabesi, Taisola, Noel Muti, Haekto, Naen, Maubesi, Mena/Kaubele, Ponu, dan beberapa anak sungai lainnya.
Daerah yang memiliki produksi air tanah sedang, secara sporadis berada di sekitar pantai utara dan bagian tengah Kabupaten Timor Tengah Utara. Di bagian utara kabupaten Timor Tengah Utara juga terdapat potensi air tanah dalam. Sedangkan air dangkal pada umumnya terdapat di daerah pelapukan. Daerah yang memiliki air tanah produktif dalam penyebaran luas terdapat di bagian selatan dan sedikit di bagian timur wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dekat perbatasan dengan Kabupaten Belu. Di bawah permukaan tanah dengan debit lebih dari 5 liter/detik. Selain itu, bagian selatan dan sedikit di bagian timur wilayah kabupaten Timor Tengah Utara terdapat daerah yang memiliki potensi air tanah pada celahan dan rekahan dengan debit yang kecil.[1]
Geologi
Dari kandungan tanah atau potensi tanah, kabupaten Timor Tengah Utara memilki 3 jenis tanah yang membentuk muka bumi di wilayah ini, yaitu litosal, tanah kompleks, dan grumosal. Tanah litosal meliputi areal seluas 1.666,96 km² atau 62,4%; tanah kompleks seluas 479,48 km² atau 18,0 % dan tanah grumosal 522,26 km2 atau 19,6 % dari luas wilayah Timor Tengah Utara. Komposisi kedalaman efektif tanah Kabupaten Timor Tengah Utara memperlihatkan tanah dengan kedalaman efektif kurang dari 30 cm seluas 35.316 Ha (13,2%); kedalaman 30-60 cm seluas 73.201 Ha (27,4 %); kedalaman 60-90 cm seluas 16.354 Ha (6,1 %) dan kedalaman efektif di atas 90 cm dengan luas 142.099 Ha (53,2%). Kemampuan dan daya tahan tanah yang rawan erosi seluas 105.226 Ha (39,4 %), dan sisanya 161.744 Ha (60,6 %) merupakan tanah dengan struktur yang relatif stabil. Secara parsial tanah labil yang rawan erosi terdapat pada tiga wilayah kecamatan yakni Miomaffo barat 37.921 Ha, Biboki Selatan 28.538 Ha, dan Biboki Utara 28.538 Ha.[1]
Iklim
Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki iklim sabana tropis (Aw). Hal ini ditandai dengan durasi musim penghujan yang sangat singkat di wilayah ini serta durasi musim kemarau yang sangat panjang (>7 bulan). Oleh karena wilayahnya yang berada di ketinggian ±600 mdpl, rata-rata suhu tahunan di kabupaten ini berkisar antara 22°C–26°C. Musim penghujan biasanya terjadi sejak bulan Desember hingga bulan Maret dengan rata-rata curah hujan per bulan di atas 150 mm per bulan dan musim kemarau biasanya berlangsung sejak pekan pertama bulan April hingga bulan Oktober dengan rata-rata curah hujan di bawah 100 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah kabupaten ini berkisar antara 900–1600 milimeter per tahun dengan jumlah hari hujan di bawah 140 hari hujan per tahun, sehingga wilayahnya cukup gersang.
| Data iklim Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Indonesia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
| Rata-rata tertinggi °C (°F) | 27 (81) |
26.7 (80.1) |
27.1 (80.8) |
27.6 (81.7) |
27.4 (81.3) |
26.9 (80.4) |
27.1 (80.8) |
28.4 (83.1) |
30.2 (86.4) |
31.2 (88.2) |
31.1 (88) |
28.5 (83.3) |
28.27 (82.93) |
| Rata-rata harian °C (°F) | 23.8 (74.8) |
23.6 (74.5) |
23.6 (74.5) |
23.7 (74.7) |
23.3 (73.9) |
22.5 (72.5) |
22.2 (72) |
22.6 (72.7) |
24 (75) |
25.2 (77.4) |
25.7 (78.3) |
24.6 (76.3) |
23.73 (74.72) |
| Rata-rata terendah °C (°F) | 21.6 (70.9) |
21.3 (70.3) |
20.9 (69.6) |
20.5 (68.9) |
19.3 (66.7) |
18.6 (65.5) |
18 (64) |
18.7 (65.7) |
20 (68) |
20.3 (68.5) |
21.3 (70.3) |
21.8 (71.2) |
20.19 (68.3) |
| Curah hujan mm (inci) | 362 (14.25) |
322 (12.68) |
268 (10.55) |
176 (6.93) |
145 (5.71) |
91 (3.58) |
57 (2.24) |
16 (0.63) |
19 (0.75) |
57 (2.24) |
160 (6.3) |
309 (12.17) |
1.982 (78,03) |
| Rata-rata hari hujan | 15 | 14 | 13 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 95 |
| % kelembapan | 78 | 79 | 76 | 73 | 69 | 67 | 66 | 65 | 64 | 65 | 68 | 75 | 70.4 |
| Rata-rata sinar matahari bulanan | 184 | 197 | 223 | 258 | 271 | 296 | 302 | 308 | 304 | 278 | 235 | 219 | 3.075 |
| Sumber #1: Weatherbase[5] & BMKG[6] | |||||||||||||
| Sumber #2: Climate-Data.org[7] | |||||||||||||
Pemerintahan
Daftar Bupati
| No. | Potret | Nama (Masa Hidup) |
Mulai Menjabat | Selesai Menjabat | Prd. | Jabatan Sebelumnya | Wakil Bupati | Ket. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sejak terbentuknya Kabupaten TTU hingga diangkatnya bupati defenitif, D.C. Saudale menjabat sebagai pejabat sementara bupati | |||||||||
| 1 | 
|
Petrus Canisius Tarcisius Salassa (1923–2023) |
17 Februari 1960 | 27 Juni 1964 | I | Sekretaris Wilayah Daerah Tk. II Manggarai | tidak ada | [8] | |
| selama masa peralihan ini, Pembantu Sekda. NTT, Jan Radja Haba menjabat sebagai pejabat sementara bupati | |||||||||
| 2 | 
|
Agustinus Lede Umbu Zaza, B.A. (1927–1983) |
4 November 1964 | 31 Januari 1970 | II | Sekretaris Wilayah Daerah Sumba Barat | tidak ada | [note 2] | |
| selama masa peralihan ini, Agustinus Lede Umbu Zaza menjabat sebagai pejabat bupati | |||||||||
| selama masa peralihan ini, Soejono Hartojo menjabat sebagai pejabat bupati | |||||||||
| 3 | 
|
Yakobus Ukat, B.A. (l.1938) |
10 Oktober 1970 | 17 Oktober 1975 | III | Ajudan Menteri Dalam Negeri | tidak ada | [note 3] | |
| 4 | 
|
Drs. Johanes Mau Nailiu (1939-2010) |
1975 | 1980 | IV | [12] | |||
| 1980 | 1985 | V | |||||||
| 5 | 
|
Drs. Stefanus Paus Parera (l. 1935) |
1985 | 1990 | VI | Sekretaris Wilayah Daerah Kupang | |||
| 6 | 
|
Drs. Anton Amaunut (l. 1943) |
1990 | 1995 | VII | Sekretaris Wilayah Daerah TTU | |||
| 1995 | 11 November 2000 | VIII | |||||||
| 7 | 
|
Drs. Hendrikus Sakunab (1943–2004) |
11 November 2000 | 10 Desember 2004† | IX | Ketua DPRD Kabupaten TTU | Drs. Gabriel Manek, M.Si | [note 4] | |
| dengan wafatnya Hendrikus Sakunab, maka selama masa ini Wabup Gabriel Manek menjadi plt. bupati demi menghindari kekosongan jabatan bupati | |||||||||
| 8 | 
|
Drs. Gabriel Manek, M.Si. (l. 1954) |
20 Januari 2005 | 11 November 2005 | (IX) | Wakil Bupati TTU | Lowong | [note 5] | |
| 21 Desember 2005 | 21 Desember 2010 | X | Raymundus Sau Fernandes | [13] | |||||
| 9 | 
|
Raymundus Sau Fernandes, S.Pt. (l. 1972) |
21 Desember 2010 | 21 Desember 2015 | XI | Wakil Bupati TTU | Aloysius Kobes, S.Sos | [14] | |
| selama masa peralihan ini, Yakobus Taek Amfotis menjabat sebagai pelaksana harian bupati | |||||||||
| selama masa peralihan ini, Benediktus Polo Maing menjabat sebagai penjabat bupati | |||||||||
| (9) | 
|
Raymundus Sau Fernandes, S.Pt. (l. 1972) |
17 Februari 2016 | 17 Februari 2021 | XII | Bupati TTU | Aloysius Kobes, S.Sos | ||
| selama masa peralihan ini, Fransiskus Fay menjabat sebagai penjabat bupati | |||||||||
| 10 | 
|
Drs. Juandi David (l. 1959) |
26 Februari 2021 | petahana | XIII | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Drs. Eusabius Binsasi | [15] | |
Legenda
Dewan Perwakilan
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara dalam dua periode terakhir.[16][17]
| Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | ||
|---|---|---|---|
| 2014-2019 | 2019-2024 | ||
| PKB | 3 |  3
| |
| Gerindra | 3 | 3
| |
| PDI-P | 8 |  2
| |
| Golkar | 4 | 4
| |
| NasDem | 3 | 8
| |
| Berkarya | (baru) 1 | ||
| PKS | 1 | 1
| |
| Perindo | (baru) 2 | ||
| PAN | 3 | 1
| |
| Hanura | 1 | 3
| |
| Demokrat | 2 | 2
| |
| PKPI | 2 | 0
| |
| Jumlah Anggota | 30 | 30
| |
| Jumlah Partai | 10 | 11
| |
Kecamatan
Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari 24 kecamatan, 33 kelurahan, dan 160 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 263.149 jiwa dengan luas wilayah 2.669,70 km² dan sebaran penduduk 98 jiwa/km².[18][19]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Utara, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.03.01 | Miomaffo Timur | 2 | 9 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 53.03.02 | Miomaffo Barat | 2 | 11 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 53.03.03 | Biboki Selatan | 2 | 6 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 53.03.04 | Noemuti | 5 | 7 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 53.03.05 | Kota Kefamenanu | 9 | - | Kelurahan | |
| 53.03.06 | Biboki Utara | 2 | 8 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 53.03.07 | Biboki Anleu | 1 | 8 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 53.03.08 | Insana | 5 | 12 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 53.03.09 | Insana Utara | 1 | 4 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 53.03.10 | Noemuti Timur | 4 | Desa | ||
| 53.03.11 | Miomaffo Tengah | 6 | Desa | ||
| 53.03.12 | Musi | 6 | Desa | ||
| 53.03.13 | Mutis | 4 | Desa | ||
| 53.03.14 | Bikomi Selatan | 2 | 8 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 53.03.15 | Bikomi Tengah | 9 | Desa | ||
| 53.03.16 | Bikomi Nilulat | 6 | Desa | ||
| 53.03.17 | Bikomi Utara | 9 | Desa | ||
| 53.03.18 | Naibenu | 4 | Desa | ||
| 53.03.19 | Insana Fafinesu | 6 | Desa | ||
| 53.03.20 | Insana Barat | 1 | 11 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 53.03.21 | Insana Tengah | 1 | 6 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 53.03.22 | Biboki Tan Pah | 4 | Desa | ||
| 53.03.23 | Biboki Moenleu | 7 | Desa | ||
| 53.03.24 | Biboki Feotleu | 5 | Desa | ||
| TOTAL | 33 | 160 |
Penduduk
Penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara pada 2020 tercatat sebanyak 259.829 jiwa.[1] Jumlah penduduk terbanyak berada di kota Kefamenanu yang mecapai 47.766 jiwa dan paling sedikit di kecamatan Biboki Feotleu yakni 4.254 jiwa.[1] Kepadatan penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah 97 jiwa/ km2 . Kecamatan terpadat yaitu Kota Kefamenanu yakni 646 jiwa/km2, dan yang lebih sedikit berada di Kecamatan Biboki Feotleu yaitu 34 jiwa/ km2 . Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020, Aagama yang dianut penduduk Timor Tengah Utara sebagian besar adalah Kekristenan yakni 98,03%, dimana Katolik 89,89% dan Protestan 8,14%. Sekitar 1,89% memeluk Islam, yang banyak berada di ibukota kabupaten kota Kefamenanu. Kemudian sebagian kecil memeluk agama Hindu 0,07% dan yang beragama Budha kurang dari 0,01%.[2]
Pariwisata
Pariwisata yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah berupa wisata alam dan budaya serta wisata religi. Berikut sejumlah wisata yang terkenal:
- Air terjun Pah Koto di Tasinifu, Kecamatan Mutis
- Air terjun Bonemnaisio di Tuntun, Kecamatan Miomaffo Timur
- Pantai Wini di Humusu C, Kecamatan Insana Utara[20]
- Pantai Tanjung Bastian di Humusu C, Kecamatan Insana Utara
- Cagar Alam Gunung Mutis di Kecamatan Mutis
- Wisata Desa Adat Tamkesi di Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan
Referensi
- ^ a b c d e f g h i "Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka 2021" (pdf). www.timortengahutarakab.bps.go.id. 26 April 2021. hlm. 7, 38, 94. Diakses tanggal 6 April 2021. Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; nama "TTU" didefinisikan berulang dengan isi berbeda - ^ a b "Visualisasi Data Kependuduakan - Kementerian Dalam Negeri 2020". www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 2 April 2021.
- ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019-2 020". www.bps.go.id. Diakses tanggal 6 April 2021.
- ^ Resmikan Bendungan Raknamo Di Kupang NTT - PresidenRI.go.id - 9 Januari 2018
- ^ "Kefamenanu, Indonesia". Weatherbase. Diakses tanggal 11 Agustus 2020.
- ^ "Buku Peta Rata-Rata Curah Hujan Dan Hari Hujan Periode 1991-2020 Indonesia" (PDF). BMKG. hlm. 80 & 145. Diakses tanggal 11 September 2024.
- ^ "KEFAMENANU, INDONESIA". Climate-Data.org. Diakses tanggal 11 Agustus 2020.
- ^ Rote, Eflin (4 Februari 2022). "Kisah Opa Salassa, Bupati Pertama Kabupaten TTU yang Kini Berusia 99 Tahun". Tribunnews.com. Diakses tanggal 6 Februari 2022.
- ^ "Wawancara Eksklusif Bupati Pertama TTU. (Part.1)". youtube.com. Diakses tanggal 6 Februari 2022, jam 22:21 WITA.
- ^ "Wawancara Eksklusif Bupati Pertama TTU. (Part.2)". youtube.com. Diakses tanggal 6 Februari 2022, jam 22:23 WITA.
- ^ Administrasi Umum, Biro (1972). Memori Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1958-1972, Jilid I. Ende - Flores: Percetakan Arnoldus Ende.
- ^ Pos Kupang, Ade (5 Februari 2010). "In Memoriam Drs. JM Nailiu: Sang Guru Itu Sudah Pergi". Tribunnews.com. Diakses tanggal 06 Februari 2022.
- ^ de Fortuna, Jems (21 Desember 2005). "Ancaman Bom Warnai Pelantikan Bupati Timor Tengah Utara". Tempo.co. Diakses tanggal 1 April 2023.
- ^ "Ray Fernandez Resmi Pimpin TTU". PosKupang.com. 21 Desember 2010. Diakses tanggal 1 April 2023.
- ^ Bere, Sigiranus Marutho (25 Februari 2021). Belarminus, Robertus, ed. "Jumat, 5 Kepala Daerah Terpilih di NTT Dilantik, Tidak Termasuk Bupati Sabu Raijua". Kompas.com. Diakses tanggal 7 Februari 2022.
- ^ Perolehan Kursi DPRD TTU 2014-2019
- ^ Perolehan Kursi DPRD TTU 2019-2024
- ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
- ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.
- ^ Wisata NTT, Pantai Wini di Kabupaten TTU
Pranala luar
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "note", tapi tidak ditemukan tag <references group="note"/> yang berkaitan