Sulawesi Barat
Sulawesi Barat adalah provinsi ke-33 dalam negara Indonesia yang dibentuk pada tahun 2004. Letak Sulawei Barat di Pulau Sulawesi dengan garis lintang 00045'59'' - 03034'00'' Lintang Selatan dan 118048'59'' - 119055'06'' Bujur Timur. Perbatasan wilayah Sulawesi Barat yaitu Sulawesi Tengah di bagian utara, Sulawesi Selatan di bagian timur dan selatan dan Selat Makassar di bagian barat. Pembentukan provinsi Sulawesi Barat merupakan hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2004. Ibukota provinsi Sulawesi Barat adalah Kabupaten Mamuju. Sulawesi Barat memiliki daratan dengan luas 16.937, 16 km2 dan lautan dengan luas 20.342 km2 serta pesisir pantai sepanjang 677 km. Jumlah kecamatan di Sulawesi barat sebanyak 69 dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 649.[5]
Sulawesi Barat | |
---|---|
Tugu Gong Perdamaian Mamuju | |
Motto: "Mellete Diatonganan" (Bahasa Mandar: "Meniti pada Kebenaran") | |
Negara | Indonesia |
Dasar hukum pendirian | Undang-Undang No. 26 Tahun 2004 |
Tanggal | 5 Oktober 2004 (hari jadi) |
Ibu kota | Kabupaten Mamuju |
Jumlah satuan pemerintahan | |
Pemerintahan | |
• Gubernur | Ali Baal Masdar |
• Wakil Gubernur | Enny Anggraeny Anwar |
• Sekretaris Daerah | Muhammad Idris |
• Ketua DPRD | Andi Mappangara |
Luas | |
• Total | 16.787,18 km2 (6,481,57 sq mi) |
Populasi | |
• Total | 1.355.554 |
• Kepadatan | 80,75/km2 (209,1/sq mi) |
Demografi | |
• Agama | Islam 79,86% Kristen 17,41% — Protestan 15,96% — Katolik 1,45% Hindu 1,50% Kepercayaan 1,21% Buddha 0,02%[2] |
• Bahasa | Indonesia (bahasa resmi) Mandar, Bugis, Toraja, Mamasa, Melayu |
• IPM | 66,11 (2020) ( Sedang )[3] |
Zona waktu | UTC+08:00 (WITA) |
Kode pos | 913xx-915xx |
Kode area telepon | Daftar
|
Kode ISO 3166 | ID-SR |
Pelat kendaraan | DC |
Kode Kemendagri | 76 |
Kode BPS | 76 |
DAU | Rp 1.082.940.636.000,00- (2020)[4] |
Lagu daerah | Sayang Sayang Mandar, Oh Mamuju, Tenggang - Tenggang Lopi, Lita Pembolongan, Pulo Karampuang, Pasurungai Salili, Sulbar Malaqbiq |
Flora resmi | Cempaka hutan kasar |
Fauna resmi | Mandar dengkur |
Situs web | www |
Sejarah
Pra-kemerdekaan
Pada masa penjajahan, wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah bagian dari 7 wilayah pemerintahan yang dikenal dengan nama Afdeling Mandar yang meliputi empat onder afdeling, yaitu:
- Onder Afdeling Majene beribu kota Majene;
- Onder Afdeling Mamuju beribu kota Mamuju;
- Onder Afdeling Polewali beribu kota Polewali;
- Onder Afdeling Mamasa beribu kota Mamasa.
Onder Afdeling Majene, Mamuju dan Polewali yang terletak di sepanjang garis pantai barat pulau Sulawesi mencakup 7 wilayah kerajaan (Kesatuan Hukum Adat) yang dikenal dengan nama Pitu Baqbana Binanga (Tujuh Kerajaan di Muara Sungai) yang meliputi:
- Balanipa di Onder Afdeling Polewali (dipimpin oleh Ambo Caca Daeng Magasing);
- Binuang di Onder Afdeling Polewali;
- Sendana di Onder Afdeling Majene;
- Banggae/Majene di Onder Afdeling Majene;
- Pamboang di Onder Afdeling Majene;
- Mamuju di Onder Afdeling Mamuju;
- Tappalang di Onder Afdeling Mamuju.
Pasca-kemerdekaan
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat telah diperjuangkan sejak tahun 1960. Pada masa itu di pulau Sulawesi terdapat 3 Provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara. Namun, pada tahun 1963 usulan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat tidak disetujui oleh pemerintah pusat karena beberapa alasan. Sebagai gantinya, pemerintah memekarkan Sulawesi Selatan menjadi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat kembali menemukan momentumnya pada tahun 1999 pasca-reformasi. Terbentuknya beberapa provinsi baru di Indonesia seperti Provinsi Banten, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Gorontalo menjadi api penyulut perjuangan semesta rakyat untuk membentuk provinsi Sulawesi Barat. Perjuangan panjang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat akhirnya terwujud melalui UU No. 26 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru pada tanggal 5 Oktober 2004.
Pemerintahan
Daftar gubernur
Gubernur Sulawesi Barat | |
---|---|
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat | |
Kediaman | Rumah Dinas Gubernur Sulawesi Barat |
Masa jabatan | 5 tahun, dapat diperpanjang sekali |
Pejabat perdana | Oentarto Sindung Mawardi (Penjabat) Anwar Adnan Saleh (definitif) |
Dibentuk | 16 Oktober 2004 |
Wakil | Wakil Gubernur Sulawesi Barat |
Situs web | sulbarprov |
Sulawesi Barat merupakan sebuah provinsi yang dimekarkan dari Sulawesi Selatan dan dipimpin oleh seorang kepala daerah yang biasa disebut Gubernur. Sebulan setelah berdirinya Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah pusat menunjuk mantan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Oentarto Sindung Mawardi sebagai Penjabat Gubernur. Dalam membantu tugas kegubernuran dan melaksanakan kebijakan-kebijakan daerah, maka Gubernur Sulawesi Barat dibantu oleh wakil gubernur yang terpilih bersama dengan gubernur dalam pemilihan umum kepala daerah.
Gubernur Sulawesi Barat memimpin pemerintahan daerah selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Pada umumnya, seorang gubernur yang terpilih dicalonkan oleh beberapa partai politik pengusung dan pendukung yang berasal dari koalisi atau gabungan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Gubernur terpilih dilantik oleh Presiden, manakala sebelumnya kepala daerah tingkat satu ini dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Anwar Adnan Saleh merupakan gubernur pertama Sulawesi Barat yang berhasil menduduki kursi gubernur melalui pemilihan umum kepala daerah pertama yang dilaksanakan secara langsung pada 2006.
Daftar
<onlyinclude>Berikut merupakan daftar Gubernur Sulawesi Barat secara definitif sejak tahun 2006.
Gubernur Sulawesi Barat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomor urut | Gubernur | Potret | Partai | Awal | Akhir | Masa jabatan | Periode | Wakil | Ref. | |
1 | Anwar Adnan Saleh (lahir 1948) |
Golkar | 14 Desember 2006 | 14 Desember 2011 | 5 tahun, 0 hari | I (2006) |
Muhammad Amri Sanusi | [6][7] | ||
14 Desember 2011 | 14 Desember 2016 | 5 tahun, 0 hari | II (2011) |
Aladin S. Mengga | [8] | |||||
2 | Ali Baal Masdar (lahir 1960) |
Golkar | 12 Mei 2017 | 12 Mei 2022 | 5 tahun, 0 hari | III (2017) |
Enny Anggraeny Anwar | [9][10] |
Pengganti sementara
Dalam tampuk pemerintahan, seorang kepala daerah yang mengajukan diri untuk cuti atau berhenti sementara dari jabatannya kepada pemerintah pusat, maka Menteri Dalam Negeri menyiapkan penggantinya yang merupakan birokrat di pemerintah daerah atau bahkan wakil gubernur, termasuk ketika posisi gubernur berada dalam masa transisi. Berikut merupakan daftar pengganti sementara untuk jabatan Gubernur Sulawesi Barat.
Pejabat | Potret | Partai | Awal | Akhir | Masa jabatan | Periode | Gubernur definitif | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oentarto Sindung Mawardi (Penjabat) |
Nonpartisipan | 16 Oktober 2004 | 21 Oktober 2005 | 1 tahun, 5 hari | — | Transisi (2004–2006) |
|||
Syamsul Arief Rivai (Penjabat) |
Nonpartisipan | 21 Oktober 2005 | 14 Desember 2006 | 1 tahun, 54 hari | |||||
Ismail Zainuddin (Pelaksana Harian) |
Nonpartisipan | 14 Desember 2016 | 30 Desember 2016 | 16 hari | — | Transisi (2016–2017) |
|||
Carlo Brix Tewu (Penjabat) |
Nonpartisipan | 30 Desember 2016 | 12 Mei 2017 | 133 hari | [11] | ||||
Akmal Malik (Penjabat) |
Nonpartisipan | 12 Mei 2022 | 12 Mei 2023 | 1 tahun, 0 hari | — | Transisi (2022–sekarang) |
|||
Zudan Arif Fakrulloh (Penjabat) |
Nonpartisipan | 12 Mei 2023 | 12 Mei 2024 | 1 tahun, 0 hari | |||||
Muhammad Idris (Pelaksana Harian) |
Nonpartisipan | 12 Mei 2024 | 17 Mei 2024 | 5 hari | [12] | ||||
Bahtiar Baharuddin (Penjabat) |
Nonpartisipan | 17 Mei 2024 | Petahana | 199 hari | [13] |
Garis waktu
Lihat pula
Referensi
- ^ "Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten, 2017-2018". BPS. Diakses tanggal 2019-12-21.
- ^ Sulawesi Barat Dalam Angka 2016[pranala nonaktif permanen], BPS
- ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020". www.bps.go.id. Diakses tanggal 23 Januari 2021.
- ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 23 Januari 2021.
- ^ Sosilawati, dkk. (2017). Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020: Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Sulawesi (PDF). Jakarta Selatan: Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR. hlm. 20. ISBN 978-602-61190-3-2.
- ^ Suryanto, ed. (28 Agustus 2006). "Anwar Adnan-Amri Sanusi Raih Suara Terbanyak Pilkada Sulbar". ANTARA News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 7 Mei 2022.
- ^ "Penetapan Gubernur Sulawesi Barat Tegang". Tempo.co. 28 Agustus 2006. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-10. Diakses tanggal 7 Mei 2022.
- ^ Wibisono, Kunto, ed. (15 Desember 2011). "Mendagri lantik gubernur/wagub Sulbar". ANTARA News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-10. Diakses tanggal 7 Mei 2022.
- ^ "Rapat Pleno KPU Sulbar Menetapkan Alibaal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar". Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. 28 April 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-02. Diakses tanggal 7 Mei 2022.
- ^ "Ali Baal Masdar Dilantik Sebagai Gubernur Sulawesi Barat". Tempo.co. 12 Mei 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-10. Diakses tanggal 7 Mei 2022.
- ^ Nadlir, Moh; Nadlir, Mohammad (30 Desember 2016). MUS, ed. "Irjen Pol Carlo Brix Tewu Jadi Penjabat Gubernur Sulbar". VIVA.co.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-07-09. Diakses tanggal 11 Maret 2017.
- ^ Amirullah (13 Mei 2024). "Kemendagri tunjuk Muhammad Idris sebagai Pelaksana Harian Gubernur Sulbar". antaranews.com. Diakses tanggal 17 Mei 2024.
- ^ "Mendagri Resmi Lantik 5 Penjabat Gubernur". kemendagri.go.id. 17 Mei 2024. Diakses tanggal 17 Mei 2024.
Dewan Perwakilan
DPRD Sulawesi Barat beranggotakan 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Sulawesi Barat terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Sulawesi Barat yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 26 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Gedung DPRD Sulawesi Barat.[1][2] Komposisi anggota DPRD Sulawesi Barat periode 2019-2024 terdiri dari 10 partai politik dimana Partai Demokrat adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 9 kursi disusul oleh Partai Golkar yang meraih 8 kursi serta PDI Perjuangan dan Partai NasDem yang masing-masing meraih 6 kursi. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Sulawesi Barat sejak pembentukannya pada tahun 2004.[3][4][5]
Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2004–2009[6] | 2009–2014 | 2014–2019 | 2019–2024 | 2024–2029 | ||
PKB | (baru) 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Gerindra | (baru) 3 | 6 | 4 | 5 | ||
PNIM | (baru) 0 | 1 | ||||
Buruh | (baru) 0 | 1 | ||||
PDS | (baru) 1 | 1 | ||||
Merdeka | (baru) 1 | 0 | ||||
Pelopor | (baru) 1 | 0 | ||||
PKPB | (baru) 0 | 1 | ||||
Barnas | (baru) 1 | |||||
PPD | (baru) 0 | 2 | ||||
PBR | (baru) 1 | 1 | ||||
PPDI | (baru) 1 | 0 | ||||
PDK | (baru) 4 | 3 | ||||
PDI-P | (baru) 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
Golkar | (baru) 14 | 13 | 9 | 8 | 10 | |
NasDem | (baru) 2 | 6 | 5 | |||
PKS | (baru) 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
PBB | (baru) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PPP | (baru) 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
PAN | (baru) 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | |
Hanura | (baru) 2 | 3 | 4 | 2 | ||
Demokrat | (baru) 1 | 5 | 10 | 9 | 8 | |
PKPI | (baru) 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Perindo | (baru) 3 | 0 | ||||
Jumlah Anggota | (baru) 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Jumlah Partai | (baru) 13 | 17 | 11 | 10 | 10 |
Fraksi
Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.[7] Satu fraksi di DPRD Sulawesi Barat setidaknya beranggotakan 4 orang. DPRD Sulawesi Barat periode 2019-2024 terdiri dari 7 fraksi sebagai berikut.[8]
Nama Fraksi | Partai Politik | Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Anggota |
---|---|---|---|---|---|---|
Demokrat | Demokrat | Syamsul Samad (Sulawesi Barat 3) |
Kalma Katta (Sulawesi Barat 4) |
Abdidin Abdullah (Sulawesi Barat 7) |
tidak ada | 9 |
Golkar | Golkar | Hamsah Sunuba (Sulawesi Barat 3) |
Marigun Rasyid (Sulawesi Barat 7) |
A. Muslim Fattah (Sulawesi Barat 2) |
Taufiq Agus (Sulawesi Barat 6) |
8 |
NasDem | NasDem | Muhammad Jayadi (Sulawesi Barat 5) |
Risbar Berlian Bachri (Sulawesi Barat 2) |
Muhammad Hatta Kainang (Sulawesi Barat 5) |
Ismiwati Ramlan (Sulawesi Barat 1) |
6 |
PDI Perjuangan | PDI-P | Rayu (Sulawesi Barat 7) |
Itol Syaiful Tonra (Sulawesi Barat 4) |
Sabar Budiman (Sulawesi Barat 1) |
tidak ada | 6 |
Gerindra | Gerindra | Syahrir Hamdani (Sulawesi Barat 2) |
Syarifuddin (Sulawesi Barat 3) |
Megawati (Sulawesi Barat 4) |
Muthmainnah (Sulawesi Barat 6) |
4 |
Hanura | Hanura | Ahmad Iksan Syarif (Sulawesi Barat 5) |
Junsetbudi Bombong (Sulawesi Barat 1) |
Hasanuddin (Sulawesi Barat 2) |
Muhammad Rizal Saal (Sulawesi Barat 7) |
4 |
Persatuan Indonesia Membangun | Perindo PPP |
Obednego Depparinding (Sulawesi Barat 1) |
M. Yusri Nur (Sulawesi Barat 7) |
Bonggalangi (Sulawesi Barat 1) |
Andi Salehuddin (Sulawesi Barat 3) |
4 |
Kebangkitan Nasional | PKB PAN |
M. Arsyad Saggap (Sulawesi Barat 2) |
Hasan Bado (Sulawesi Barat 2) |
M. Dalif Arsyad (Sulawesi Barat 4) |
Arif Daeng Mattemmu (Sulawesi Barat 5) |
4 |
Alat Kelengkapan DPRD
Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari:
- Pimpinan
- Badan Musyawarah (Bamus)
- Komisi
- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
- Badan Anggaran (Banggar)
- Badan Kehormatan (BK)
- Alat kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)
Pimpinan DPRD
Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua.[9] Pimpinan DPRD Sulawesi Barat terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi dan suara terbanyak secara berurutan. Berikut ini adalah daftar Ketua DPRD Sulawesi Barat sejak awal berdirinya.
No. Urut |
Ketua | Mulai Menjabat |
Selesai Menjabat |
Periode DPRD |
Wakil Ketua | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamzah Hapati Hasan (Golkar) | 2004 | 2009 | 2004-2009 | tidak diketahui | [10] | ||
2009 | 2014 | 2009-2014 | Natsir Nawawi (Demokrat) Arifin Nurdin (PDK; Oktober 2009-Maret 2014) Hasan Sulur (PDK; Maret-September 2014)[11] |
[12] | ||||
2 | Aras Tammauni (Demokrat) | 2014 | 2015 | 2014-2019 | Hamzah Hapati Hasan (Golkar) Munandar Wijaya (Gerindra) Harun (PAN) |
Mengundurkan diri karena mengikuti Pilbup Mamteng 2015.[13] | ||
3 | Andi Mappangara (Demokrat) | 2015 | 2017 | Terlibat kasus korupsi.[14] | ||||
* | Amalia Fitri Aras (Demokrat) | 25-10-2017 | 07-08-2018 | Pelaksana Tugas. | ||||
4 | 07-08-2018 | 26-09-2019 | [15] | |||||
5 | Sitti Suraidah Suhardi (Demokrat) | 26-09-2019 | 28-10-2019 | 2019-2024 | Marigun Rasyid (Golkar) | Pimpinan Sementara.[16] | ||
28-10-2019 | petahana | Usman Suhuriah (Golkar) Abdul Halim (PDI-P) Abdul Rahim (NasDem) |
[17] |
Komisi
Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi.[18] DPRD Sulawesi Barat memiliki 4 komisi sebagai berikut:
- Komisi I
- Komisi II
- Komisi III
- Komisi IV
- Komisi V
Pimpinan AKD
Berikut ini adalah pimpinan alat kelengkapan DPRD Sulawesi Barat periode 2019-2024.[19][20][21]
Nama AKD | Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Jumlah Anggota |
---|---|---|---|---|
Pimpinan DPRD | Sitti Suraidah Suhardi (Demokrat/Sulawesi Barat 5) |
Usman Suhuriah (Golkar/Sulawesi Barat 3) Abdul Halim (PDI-P/Sulawesi Barat 2) Abdul Rahim (NasDem/Sulawesi Barat 3) |
Sekretaris DPRD (ex-officio) |
4 |
Badan Musyawarah | 15 | |||
Badan Anggaran | 22 | |||
Badan Kehormatan | Muhammad Sukardy M. Noor (Demokrat/Sulawesi Barat 6) |
Itol Syaiful Tonra (PDI-P/Sulawesi Barat 4) |
5 | |
Badan Pembentukan Peraturan Daerah | Syahrir Hamdani (Gerindra/Sulawesi Barat 2) |
Risbar Berlian Bachri (NasDem/Sulawesi Barat 2) |
10 | |
Komisi I | Syamsul Samad (Demokrat/Sulawesi Barat 3) |
Hamsah Sunuba (Golkar/Sulawesi Barat 3) |
M. Dalif Arsyad (PKB/Sulawesi Barat 4) |
10 |
Komisi II | Sukri Umar (Demokrat/Sulawesi Barat 5) |
Muhammad Hatta Kainang (NasDem/Sulawesi Barat 5) |
Taufiq Agus (Golkar/Sulawesi Barat 6) |
9 |
Komisi III | Rayu (PDI-P/Sulawesi Barat 7) |
Andi Muslim Fattah (Golkar/Sulawesi Barat 2) |
Kalma Katta (Demokrat/Sulawesi Barat 4) |
11 |
Komisi IV | Sudirman (Golkar/Sulawesi Barat 1) |
Muhammad Jayadi (NasDem/Sulawesi Barat 5) |
Obednego Depparinding (Perindo/Sulawesi Barat 1) |
11 |
Daerah Pemilihan
Pada Pileg 2009, pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Barat dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
---|---|---|
SULAWESI BARAT 1 | Kabupaten Mamasa | 5 |
SULAWESI BARAT 2 | Kabupaten Polewali Mandar | 17 |
SULAWESI BARAT 3 | Kabupaten Majene | 6 |
SULAWESI BARAT 4 | Kabupaten Mamuju (sebelum dimekarkan Kabupaten Mamuju Tengah) | 12 |
SULAWESI BARAT 5 | Kabupaten Mamuju Utara (sekarang bernama Kabupaten Pasangkayu) | 5 |
TOTAL | 45 |
Pada Pileg 2019[22] dan Pileg 2024[23], pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Barat dibagi kedalam 7 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
---|---|---|
SULAWESI BARAT 1 | Kabupaten Mamasa | 6 |
SULAWESI BARAT 2 | Kabupaten Polewali Mandar A (Wonomulyo, Polewali, Binuang, Tapango, Mapilli, Matangnga, Anreapi, Matakali, Bulo) |
8 |
SULAWESI BARAT 3 | Kabupaten Polewali Mandar B (Tinambung, Campalagian, Tutar, Luyo, Limboro, Balanipa, Allu) |
7 |
SULAWESI BARAT 4 | Kabupaten Majene | 5 |
SULAWESI BARAT 5 | Kabupaten Mamuju | 9 |
SULAWESI BARAT 6 | Kabupaten Mamuju Tengah | 4 |
SULAWESI BARAT 7 | Kabupaten Pasangkayu | 6 |
TOTAL | 45 |
Daftar Anggota
Lihat pula
Pranala luar
Referensi
- ^ "45 Anggota DPRD Sulbar Resmi Dilantik". inikata.com. 26-09-2019. Diakses tanggal 04-11-2019. [pranala nonaktif permanen]
- ^ "45 Anggota DPRD Sulbar Periode 2019-2024 Resmi Dilantik". mandarnews.com. 26-09-2019. Diakses tanggal 04-11-2019. [pranala nonaktif permanen]
- ^ "KPU Sulbar Tetapkan 45 Caleg Terpilih Hasil Pemilu 2019". lensasulawesi.id. 10-08-2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-11-04. Diakses tanggal 04-11-2019.
- ^ Nurhadi (09-08-2019). "KPU Sulbar Tetapkan 45 Caleg Terpilih DPRD Provinsi". Tribunnews.com. Diakses tanggal 04-11-2019.
- ^ "Ini Daftar 45 Anggota DPRD Sulbar Terpilih Periode 2019-2024". sulbaronline.com. 11-05-2019. Diakses tanggal 04-11-2019.
- ^ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat (2006). Sulawesi Barat Dalam Angka 2005/2006 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Mamuju: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. hlm. 26–27.
- ^ Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- ^ "Berikut Ketua Delapan Fraksi di DPRD Sulbar". mandarnesia.com. 30-09-2019. Diakses tanggal 04-11-2019. [pranala nonaktif permanen]
- ^ Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- ^ "Hari Ini, 45 Anggota DPRD Sulbar Dilantik". jariungu.com. 24-09-2019. Diakses tanggal 05-11-2019.
- ^ "Pelantikan Pengganti Antar Waktu Wakil Ketua DPRD Sulbar". kompasiana.com. 30-04-2014. Diakses tanggal 05-11-2019.
- ^ "Kader Golkar Jadi Ketua DPRD Sulbar". ANTARA News. 24-09-2009. Diakses tanggal 05-11-2019.
- ^ Junaedi (25-10-2017). Djumena, Erlangga, ed. "Tersangka Kasus Korupsi, Ketua DPRD Sulbar Akhirnya Mengundurkan Diri". Kompas.com. Diakses tanggal 05-11-2019.
- ^ "Tersangka Kasus Korupsi, Ini Sosol Ketua DPRD Sulbar". sulbarkita.com. 05-10-2017. Diakses tanggal 05-11-2019.
- ^ "Amalia Aras Resmi Jabat Ketua DPRD Sulbar". mamujupos.com. 07-02-2018. Diakses tanggal 05-11-2019.
- ^ Nurhadi (26-09-2019). "Suraidah Suhardi Jadi Ketua Sementara DPRD Sulbar Periode 2019-2024". Tribunnews.com. Diakses tanggal 05-11-2019.
- ^ "Empat Unsur Pimpinan DPRD Prov Sulbar Resmi Dilantik". tribunsatu.com. 28-10-2019. Diakses tanggal 05-11-2019.
- ^ Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- ^ "DPRD Sulbar Rampungkan Pembentukan AKD, Begini Susunannya". inikata.com. 28-10-2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-11-04. Diakses tanggal 04-11-2019.
- ^ "AKD Terbentuk, DPRD Sulbar Gerak Cepat Serap Aspirasi Masyarakat". telegraph.id. 28-10-2019. Diakses tanggal 04-11-2019.
- ^ "Alat Kelengkapan Dewan Sulbar pun Sudah Terbentuk". mamujupos.com. 29-10-2019. Diakses tanggal 04-11-2019.
- ^ "Keputusan KPU Nomor 293/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019" (PDF). KPU RI. 04-04-2018. Diakses tanggal 19-01-2021.
- ^ "Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" (PDF). KPU RI. 06-02-2023. Diakses tanggal 10-02-2023.
Kabupaten dan Kota
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[1] | Jumlah penduduk (2020)[1] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Majene | Banggae | Andi Achmad Syukri Tammalele | 900,92 | 181.360 | 8 | 20/62 | ||
2 | Kabupaten Mamasa | Mamasa | Muhammad Zain (Pj.) | 3.015,95 | 170.354 | 17 | 13/168 | ||
3 | Kabupaten Mamuju | Mamuju | Sitti Sutinah Suhardi | 4.942,25 | 292.395 | 11 | 15/88 | ||
4 | Kabupaten Mamuju Tengah | Tobadak | Aras Tammauni | 2.758,34 | 142.455 | 5 | -/54 | ||
5 | Kabupaten Pasangkayu | Pasangkayu | Yaumil Ambo Djiwa | 2.903,18 | 199.142 | 12 | 4/59 | ||
6 | Kabupaten Polewali Mandar | Polewali | Ilham Borahima (Pj.) | 2.074,12 | 495.371 | 16 | 23/144 |
Ekonomi
Sulawesi Barat dikenal memiliki banyak objek lokasi wisata. Selain kakao, daerah ini juga penghasil kopi robusta ataupun kopi arabika, kelapa dan cengkih. Di sektor pertambangan terdapat kandungan emas, batubara dan minyak bumi.
Demografi
Bahasa
Bahasa resmi instansi pemerintahan di Sulawesi Barat adalah bahasa Indonesia. Hingga 2019, Badan Bahasa mencatat ada 9 bahasa daerah di Sulawesi Barat.[2] Kesembilan bahasa tersebut adalah: (1) Baras, (2) Benggaulu, (3) Budong-Budong, (4) Kone-Konee, (5) Mamasa, (6) Mamuju, (7) Mandar, (8) Pannei, dan (9) Topoiyo.[3]
Suku bangsa
Suku-suku yang ada di provinsi ini terdiri dari Suku Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Kaili (5,50%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%) dan suku lainnya (13,65%).
Agama
Kabupaten/Kota | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Buddha | Konghucu | Aliran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majene | 99.75% | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Mamasa | 20.29% | 70.80% | 4.35% | 2.92% | 0.01% | 0.01% | 1.62% |
Mamuju | 81.61% | 16.61% | 0.87% | 0.88% | 0.02% | 0.01% | 0.00% |
Mamuju Tengah | 80.24% | 12.90% | 2.18% | 4.57% | 0.10% | 0.01% | 0.01% |
Pasangkayu | 86.98% | 6.99% | 1.83% | 4.19% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Polewali Mandar | 96.00% | 2.77% | 1.00% | 0.19% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Sulawesi Barat | 82.22% | 14.82% | 1.47% | 1.25% | 0.04% | 0.01% | 0.19% |
Catatan kaki
- ^ a b "Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024". www.sulbar.bps.go.id. 2024-02-28.
- ^ "Penyebaran Bahasa di Indonesia". Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. Diakses tanggal 25 Mei 2020.
- ^ "Bahasa di Provinsi Sulawesi Barat". Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. Diakses tanggal 25 Mei 2020.
- ^ Sulawesi Barat Dalam Angka 2016, BPS
Keterangan
Lihat juga
Pranala luar
- (Indonesia) Situs resmi pemerintah provinsi
- (Indonesia) Informasi Lengkap Seputar Sulawesi Barat
- (Indonesia) Profil Demografi Sulbar
- (Indonesia) Profil Ekonomi Sulbar
- (Indonesia) Profil Wisata Sulbar
- (Indonesia) Ekonomi Regional Sulbar
- (Indonesia) Statistik Regional Sulbar
- (Indonesia) Badan Pusat Statistik: Sulawesi Barat