Syamsul Arifin

Dato’ Seri H. Syamsul Arifin, S.E. (Jawi: صيامسول إريفين; lahir 25 September 1952) adalah politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatra Utara sejak 16 Juni 2008 hingga diberhentikan akibat terjerat kasus korupsi pada 21 Maret 2011. Dalam adat suku Melayu, ia memiliki gelar Datuk Lelawangsa Sri Hidayatullah Putera Melayu Sahabat Semua Suku.

Tuan Yang Terutama Dato’ Seri H. Syamsul Arifin S.E.
Potret resmi Syamsul sebagai Gubernur Sumatra Utara, 2008
Gubernur Sumatra Utara ke-15
Masa jabatan 16 Juni 2008 – 21 Maret 2011
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Wakil	Gatot Pujo Nugroho
Pendahulu Rudolf Pardede Pengganti Gatot Pujo Nugroho
Bupati Langkat ke-8
Masa jabatan 20 Februari 1999 – 16 Juni 2008
Presiden	Bacharuddin Jusuf Habibie Abdurrahman Wahid Megawati Soekarnoputri Susilo Bambang Yudhoyono
Gubernur	Tengku Rizal Nurdin Rudolf Pardede
Wakil	Yunus Saragih
Pendahulu Abdul Wahab Dalimunthe Pengganti Yunus Saragih (Pj.) Ngogesa Sitepu
Informasi pribadi
Lahir	22 September 1952 Kota Medan, Sumatra Utara, Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Partai politik	Partai Golongan Karya (1977–2008, 2008–) Independen (2008)
Suami/istri	Fatimah Habiebie ​ (m. sesudah 1974)​
Anak	Beby Arbiana Aisia Samira Farid Nugraha
Tempat tinggal	Jalan Suka Darma, Kota Medan, Sumatra Utara
Almamater	Universitas Islam Sumatra Utara Universitas Amir Hamzah
Profesi	Ekonom Birokrat Politikus
Sunting kotak info • L • B

Syamsul adalah Gubernur Sumatera Utara pertama yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung, seiring dengan perubahan demokratisasi di Indonesia. Sebelum menjabat sebagai gubernur, ia menjabat sebagai Bupati Langkat periode 1999–2004 dan terpilih kembali pada periode 2004–2008, mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia daerah Sumatra Utara, dan Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI). Ia terpilih sebagai Ketua Umum MABMI secara berturut-turut sejak 2005 hingga sekarang.

Keluarga

Syamsul menikah dengan Datin Seri Hj. Fatimah Habiebie pada 26 Mei 1974 dan dikaruniai tiga orang anak, diantaranya Beby Arbiana dan Aisia Samira, serta Farid Nugraha yang telah meninggal dunia.

Pendidikan

• SD Negeri 8 Pangkalan Brandan (1960–1966)
• Sekolah Menengah Ekonomi Pertama Negeri Pangkalan Brandan (1966–1969)
• Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri Pangkalan Brandan (1969–1972)
• D-II Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatra Utara, Medan (1975)
• Sarjana Ekonomi Universitas Amir Hamzah (lulus 1996)

Karier

Organisasi

• Ketua Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Rayon SMEP (1966–1969)
• Pengurus Senat Mahasiswa Komisariat Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatra Utara di Pangkalan Brandan (1973–1974)
• Pengurus Persatuan Tinju Amatir Indonesia cabang Sumatra Utara (1974–1976)
• Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia cabang Kabupaten Langkat (1980–1988)
• Wakil Ketua Kerukunan Usahawan Menengah cabang Kabupaten Langkat (1981–1994)
• Bendahara Pengurus Daerah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia cabang Sumatra Utara (1983–1988)
• Pengurus Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia cabang Kabupaten Langkat (1983–1986)
• Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Tingkat I Sumatra Utara (1985–1988)
• Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kerukunan Usahawan Kecil Dan Menengah Indonesia cabang Sumatera Utara (1987–1992)
• Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Tingkat I Sumatra Utara (1988–1991)
• Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembangunan Indonesia cabang Sumatra Utara (1989–1994)
• Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri Indonesia cabang Kabupaten Langkat (1990-1993)
• Wakil Ketua Dewan Penasehat Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia Tingkat I Sumatra Utara (1991–1994)
• Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Tingkat I Sumatra Utara (1991–1994)
• Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Tingkat I Sumatra Utara (1992–1997)
• Ketua MPI Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Tingkat I Sumatra Utara (1998–2001)
• Ketua Dewan Penasehat Partai Golongan Karya daerah Kabupaten Langkat (–2008)
• Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia cabang Kabupaten Langkat (2001–sekarang)
• Ketua Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (2001–sekarang)
• Wakil Ketua MPI Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Tingkat I Sumut (2003–sekarang)
• Ketua Dewan Pembina Pesantren Yayasan Ulumul Qur’an Stabat (2003–sekarang)
• Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (2005–2009, 2010–2015, 2015–2020 & 2020–sekarang)
• Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Sumatra Utara (2009–2011)

Politik

• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Fraksi Golongan Karya (1977–1982 & 1982–1987)
• Bupati Langkat (1999–2004 & 2004–2008)
• Gubernur Sumatra Utara (2008–2011)

Politik

Syamsul memiliki sejarah panjang di bidang politik. Ia terjun dalam dunia politik ditandai bergabungnya dengan Golongan Karya hingga diberhentikan partai pada 12 Februari 2008 bersama Abdul Wahab Dalimunthe. Alasannya diberhentikan dikarenakan ia melanggar etika partai.

Tidak sampai setahun sejak terpilihnya Syamsul sebagai Gubernur Sumatra Utara, Partai Golkar yang saat itu usung Ali Umri sebagai calon Gubernur merasa menyesal pernah memecat Syamsul. Pada akhirnya, Partai Golkar mengajak kembali dan merehabilitasi nama Syamsul.

Kasus korupsi

Syamsul Arifin dicopot dari jabatan Gubernur Sumatra Utara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemberhentian dilakukan menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung terkait kasus hukum Syamsul. Pemberhentian itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 95 /P tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Syamsul Arifin sebagai Gubernur Sumatra Utara Masa Jabatan Tahun 2008–2013. Sedangkan pertimbangan hukum yang dijadikan landasan, yakni tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung No 472 /K/Pid.Sus/2012 tanggal 3 Mei 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana korupsi. Ia divonis bersalah dalam kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat yang merugikan negara senilai Rp 98,7 miliar dalam penggunaan APBD 2000-2007. MA memvonisnya dengan hukuman enam tahun penjara.

Pranala luar

• (Indonesia) Situs kampanye Pemilihan Gubernur Sumatra Utara 2008 Diarsipkan 2008-07-04 di Wayback Machine.
• (Indonesia) Biodata di situs KPU Diarsipkan 2010-12-14 di Wayback Machine. (berkas Word)
• (Indonesia) "Menguji Gaya Syamsul Arifin" Diarsipkan 2009-10-17 di Wayback Machine., Kompas, 9 April 2008

Jabatan politik
Didahului oleh: Rudolf Pardede	Gubernur Sumatra Utara 2008–2011	Diteruskan oleh: Gatot Pujo Nugroho
Didahului oleh: Abdul Wahab Dalimunthe	Bupati Langkat 1999–2008	Diteruskan oleh: Yunus Saragih (Pj.)
Jabatan partai politik
Didahului oleh: Ali Umri	Ketua DPD Golkar Sumut 2009–2011	Diteruskan oleh: Andi Achmad Dara (Plt.)