Pekerjaan

hubungan antara karyawan dan pemberi kerja
Revisi sejak 14 Juli 2021 12.41 oleh InternetArchiveBot (bicara | kontrib) (Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8)

Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja/karyawan.[1] Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan atau pemberi kerja, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan berdasarkan kontrak telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pembayaran gaji dapat dalam bentuk upah per jam, gaji tahunan atau pekerjaan borongan, tergantung dari jenis profesi dan di sektor mana mereka bekerja.[2] Dalam beberapa jenis pekerjaan, karyawan mungkin dapat menerima tunjangan, atau uang tip selain gaji pokok mereka. Hubungan antara perusahaan dengan para pekerja tersebut biasanya diatur oleh hukum perburuhan, organisasi, atau kontrak hukum.[3]

Kontrak kerja

Australia

Pekerjaan di Australia telah diatur oleh Fair Work Act 2009. Undang-undang tersebut mengatur mengatur hubungan karyawan/pekerja dengan pihak pemberi kerja.[4] Fair Work Act 2009 disahkan pada masa pemerintahan Rudd dan sebagian besar ketentuan undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2009, menggantikan Undang-Undang Hubungan Tempat Kerja 1996 (Workplace Relations Act 1996).[5]

Bangladesh

Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (BAIRA) merupakan asosiasi agen perekrutan tenaga kerja migran tingkat nasional, yang sekitar 1300 agen anggotanya yang bekerja sama dan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Bangladesh.[6] Saat ini BAIRA juga merupakan salah satu badan perdagangan terbesar di Bangladesh yang berafiliasi dengan Federasi Kamar Dagang & Industri Bangladesh yang didirikan pada tahun 1973.[7]

Kanada

Di provinsi Ontario, Kanada apabila memiliki keluhan formal dapat diajukan ke Departemen Tenaga Kerja. Sementara di provinsi Quebec, Kanada, keluhan dapat diajukan ke Commission des normes du travail.[8]

Selain itu, di negara Kanada terdapat The Canadian Human Rights Act atau Undang-Undang Hak Asasi Manusia Kanada yang mengatur perlindungan pekerja dari diskriminasi saat mereka dipekerjakan, sehingga pemberi kerja dan penyedia layanan harus memastikan bahwa semua karyawan diperlakukan sama.[9] Penyedia layanan tersebut termasuk pemerintah federal, First Nations (Bangsa-Bangsa Pertama), atau perusahaan swasta yang diatur oleh pemerintah federal (termasuk bank, perusahaan angkutan truk, perusahaan penyiar dan perusahaan telekomunikasi).[10]

Pakistan

Salah satu undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan di Pakistan yaitu The Factories Act 1934. Undang-undang tersebut mengkonsolidasikan dan mengubah undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan di pabrik.[11]

Filipina

Di Filipina, undang-undang ketenagakerjaan diatur oleh Departemen Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan Filipina (DOLE).[12] DOLE merupakan satu departemen eksekutif pemerintah Filipina yang merumuskan kebijakan, melaksanakan program atau layanan, dan berfungsi sebagai koordinasi kebijakan dari di bidang perburuhan dan ketenagakerjaan.

Britania Raya

Di Britania Raya kontrak kerja dikategorikan oleh pemerintah ke dalam beberapa jenis, sebagai berikut :

  • Kontrak kerja jangka waktu tetap. Kontrak kerja jangka waktu tetap merupakan kontrak kerja yang mana pihak pemberi kerja memperkerjakan seorang karyawan/pekerja untuk untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu tersebut biasanya telah ditetapkan sebelumnya dan akan berakhir saat tugas tertentu diselesaikan atau selesai saat peristiwa tertentu berlangsung.[13] Di Britania Raya, karyawan dengan kontrak jangka waktu tetap selama empat tahun atau lebih secara otomatis akan menjadi karyawan tetap, kecuali jika majikan atau pihak pemberi kerja dapat menunjukkan ada alasan bisnis yang baik untuk tidak melakukannya.[14]
  • Kontrak kerja penuh waktu. Dalam kontrak kerja jenis ini pekerja harus menyelesaikan tugas tertentu tergantung profesi dalam jumlah waktu atau jam yang telah ditetapkan.[15] Kontrak kerja penuh waktu tidak memiliki jangka waktu yang ditentukan, dapat diakhiri oleh salah satu pihak. Pekerjaan penuh waktu seringkali disertai dengan pemberian tunjangan bagi pekerja, yang biasanya tidak ditawarkan kepada pekerjaan paruh waktu.
  • Kontrak kerja paruh waktu. Kontrak kerja paruh waktu biasanya mengharuskan seseorang bekerja dalam waktu lebih sedikit per minggu apabila dibandingkan dengan kontrak kerja penuh waktu.[1] Kontrak kerja paruh waktu di Britania Raya diatur dalam peraturan The Part-time Workers (Prevention of Less Favourable Treatment) Regulations 2000.[16] Tujuan dari regulasi tersebut adalah untuk memastikan bahwa para pekerja paruh waktu diperlakukan sebanding dengan para pekerja penuh waktu.[17]
  • Staf agensi
  • Konsultan dan Kontraktor.
  • Kontrak jam nol

Indonesia

Pekerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.[18]

Dalam undang-undang tersebut, pembangunan ketenagakerjaan bertujuan sebagai berikut :[19]

  1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan  tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  3. Memberikan pelindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

Jenis-jenis Pekerjaan

Lihat pula

Referensi

  1. ^ a b Careers, Full Bio Follow Linkedin Follow Twitter Alison Doyle is the job search expert for The Balance; Search, One of the Industry's Most Highly-Regarded Job; Doyle, career experts Read The Balance's editorial policies Alison. "What Is a Part-Time Job?". The Balance Careers (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-10-31. 
  2. ^ "Piecework | Encyclopedia.com". www.encyclopedia.com. Diakses tanggal 2020-11-05. 
  3. ^ "BAB-BAB TENTANG HUKUM PERBURUHAN INDONESIA" (PDF). openaccess.leidenuniv.nl. hlm. 1. Diakses tanggal 30 Oktober 2020. 
  4. ^ "What is the Fair Work Act? | Australia Legislation | Employsure Guides". Employsure AU (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-11-05. 
  5. ^ "Overview of the Fair Work Act 2009 (Cth)". ALRC (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-10-30. 
  6. ^ "About BAIRA". www.baira.org.bd. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-11-03. Diakses tanggal 2020-10-30. 
  7. ^ "About FBCCI – FBCCI" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-10-30. 
  8. ^ Canada, Emploi et Développement social (2020-08-06). "Normes du travail fédérales". aem. Diakses tanggal 2020-10-30. 
  9. ^ "Human Rights in Canada". www.chrc-ccdp.gc.ca. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-11-01. Diakses tanggal 2020-10-30. 
  10. ^ Heritage, Canadian (2017-10-23). "Rights in the workplace". aem. Diakses tanggal 2020-10-30. 
  11. ^ "PAKISTAN. THE FACTORIES ACT, 1934". www.ilo.org. Diakses tanggal 2020-10-30. 
  12. ^ "DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT". www.officialgazette.gov.ph. Diakses tanggal 30 Oktober 2020. 
  13. ^ "What is Fixed-term Employment? Definition of Fixed-term Employment, Fixed-term Employment Meaning". The Economic Times. Diakses tanggal 2020-10-30. 
  14. ^ "Fixed-term employment contracts". GOV.UK (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-10-30. 
  15. ^ flexjobs (2016-06-17). "What Is a Full-Time Job?". FlexJobs Job Search Tips and Blog (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-10-30. 
  16. ^ "The Part-time Workers (Prevention of Less Favourable Treatment) Regulations 2000". www.legislation.gov.uk. Diakses tanggal 31 Oktober 2020. 
  17. ^ "UCU commentary on the Part-Time Workers (Prevention of Less Favourable Treatment) Regulations 2000". www.ucu.org.uk (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-10-31. 
  18. ^ "Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2004" (PDF). kemenperin.go.id. Diakses tanggal 5 November 2020. 
  19. ^ "Ketenagakerjaan: Pengertian, Peraturan & Masalahnya". DSLA (Daud Silalahi & Lawencon Associates). 2020-02-25. Diakses tanggal 2020-11-05.