Darud Da'wah wal Irsyad
Darud Da'wah wal Irsyad, disingkat DDI, adalah organisasi massa Islam dari Sulawesi Selatan. DDI didirikan pada 17 Februari 1947 melalui musyawarah alim ulama Ahlussunnah wal Jamaah se-Sulawesi Selatan di Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Mangkoso. Lembaga ini memiliki cabang tersebar di Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, dan Kepulauan Maluku.
| Singkatan | DDI |
|---|---|
| Tanggal pendirian | 17 Februari 1947 |
| Pendiri | A.G.H. Abdurrahman Ambo Dalle |
| Didirikan di | Mangkoso, Barru |
| Tipe | Organisasi massa Islam |
| Tujuan | Pendidikan dan dakwah Islam |
Ketua Umum | A.G.H. Andi Syamsul Bahri Andi Galigo |
Sejarah
DDI berakar dari didirikannya Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) di Mangkoso pada 11 Januari 1938 oleh A.G.H. Abdurrahman Ambo Dalle. Sebelumnya, Ambo Dalle bersama A.G.H. Muhammad As'ad al-Bugisi mendirikan madrasah sejenis di Sengkang pada 1930 yang kini dikenal sebagai Pondok Pesantren As'adiyah.[1] Madrasah binaan Ambo Dalle tersebut mendapat sambutan luas dari masyarakat Sulawesi Selatan sehingga MAI mulai dibuka di beberapa daerah di Sulawesi Selatan.[2]
Untuk meningkatkan kinerja MAI-MAI yang sudah menyebar, para petinggi MAI bersepakat untuk mendirikan organisasi yang memayungi madrasah-madrasah tersebut. Beberapa nama untuk lembaga baru ini sudah bermunculan, seperti Nashrul Haq dari A.G.H. Muhammad Abduh Pabbajah, al-Urwatul Wutsqa dari A.G.H. Muhammad Tahir Usman, dan Darud Da'wah wal Irsyad dari A.G.H. Abdurrahman Firdaus yang kemudian terpilih sebagai nama organisasi. Musyawarah pembentukan DDI diadakan pada 17 Februari 1947 di MAI Mangkoso dengan mengundang alim ulama dan guru-guru MAI se-Sulawesi Selatan. Hasil dari musyawarah tersebut berupa struktur pengurus organisasi dengan A.G.H. Abdurrahman Ambo Dalle sebagai ketua umum pertama DDI dan A.G.H. Muhammad Daud Ismail sebagai ketua mudanya.[2]
Selama Orde Lama, DDI tak menyatakan afiliasi politik kepada partai tertentu. Anggota DDI dibebaskan untuk memilih partai apa pun tanpa membawa nama DDI, seperti A.G.H. Abdurrahman Ambo Dalle yang bergabung ke PSII.[3] Pada masa Orde Baru, sebagian petinggi DDI masuk ke Golongan Karya atas desakan pemerintah pusat.[4]
Paham keagamaan
Darud Da'wah wal Irsyad secara praktik keagamaan tergolong sebagai Muslim tradisionalis seperti Nahdlatul Ulama di Jawa.[5]
Meskipun DDI dan NU merupakan dua organisasi terpisah, sebagian anggota DDI sejak Orde Baru juga bergabung ke NU. Salah satu tokoh DDI yang juga berkiprah di NU ialah A.G.H. Ali Yafie yang pernah menjabat sebagai Rais Am Syuriah PBNU pada 1991-1992.[6] Pada 2001, A.G.H. Abdul Muiz Kabry yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Umum PB DDI bergabung ke PKB atas permintaan Gusdur.[4]
Madrasah dan pondok pesantren
Pada awal pembentukannya, institusi-institusi pendidikan milik DDI hanya mengajarkan pendidikan Islam dan bahasa Arab. Mata pelajaran nonagama mulai dimasukkan setelah melalui Muktamar V DDI pada 5 Mei 1953 dengan bobot pelajaran agama dan nonagama masing-masing sebesar lima puluh persen.[4]
Sampai 2010, DDI memiliki 800 madrasah dan 50 pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan 371 madrasah dan 36 pondok pesantren DDI berada di Sulawesi Selatan. DDI juga menaungi 14 perguruan tinggi di Sulawesi dan Kalimantan[4]
Rujukan
- ^ "Sejarah As'adiyah". Pondok Pesantren As'adiyah Pusat Sengkang. 19 September 2013. Diakses tanggal 30 Oktober 2021.
- ^ a b "Sejarah Lahirnya Darud Da'wah wal Irsyad (DDI)". Pondok Pesantren Azzikra DDI. 3 Februari 2019. Diakses tanggal 30 Oktober 2021.
- ^ "Sejarah NU Sulsel, dari 1930-an Hingga Era Milenial". Tribun Timur. 1 Januari 2016. Diakses tanggal 31 Oktober 2021.
- ^ a b c d "Sejarah Berdirinya Darud Da'wah wal Irsyad (DDI)". Pondok Pesantren DDI al-Ihsan Kanang. 22 Oktober 2018. Diakses tanggal 31 Oktober 2021.
- ^ Asyari, Suaidi (2009). Nalar Politik NU-Muhammadiyah: Over Crossing Jawa Sentris. Yogyakarta: LKiS.
- ^ "KH Ali Yafie, Mantan Rais Aam NU yang Berani Minta Soeharto Mundur". Tirto. 26 Januari 2021. Diakses tanggal 6 November 2021.