Partai Nasional Indonesia
Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. |
Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. PNI didirikan oleh Presiden Pertama RI Soekarno sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan PNI baru memasok sejumlah perdana menteri, dan berpartisipasi dalam sebagian besar kabinet pada 1950-an dan 1960-an. Namun Partai ini dilebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1973 oleh Presiden Kedua RI Soeharto. [note 1]
Partai Nasional Indonesia | |
|---|---|
 | |
| Ketua umum | Soekarno |
| Pendiri | Soekarno (Ketua) Tjipto Mangoenkoesoemo Mr. Budhyarto Martoatmodjo Iskak Tjokroadisurjo (Sekretaris/Bendahara) Samsi Sastrawidagda (Anggota) Sartono (Anggota) Sunario Sastrowardoyo (Anggota) Ir. Anwari (Anggota) |
| Dibentuk | 4 Juli 1927 |
| Dibubarkan | 10 Januari 1973 |
| Digabungkan dengan | Partai Demokrasi Indonesia |
| Diteruskan oleh | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| Ideologi | Nasionalisme Pancasila |
Linimasa Perserikatan Nasional Indonesia ke Partai Nasional Indonesia
Didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung oleh para tokoh nasional seperti Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr Iskaq Tjokrohadisuryo dan Mr Sunaryo.[2] Selain itu para pelajar yang tergabung dalam Algemeene Studie Club (ASC) yang diketuai oleh Ir. Soekarno turut pula bergabung dengan partai ini.
Berganti nama dari Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia
PNI dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan sehingga Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan pada tanggal 24 Desember 1929. Penangkapan baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 1929 terhadap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta seperti Soekarno, Gatot Mangkupraja, Soepriadinata dan Maskun Sumadiredja
Pengadilan para tokoh yang ditangkap ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1930. Setelah diadili di pengadilan Belanda maka para tokoh ini dimasukkan dalam penjara Sukamiskin, Bandung.[3] Dalam masa pengadilan ini Ir. Soekarno menulis pidato Indonesia Menggugat dan membacakannya di depan pengadilan sebagai gugatannya.
Pimpinan PNI, Ir. Soekarno diganti oleh Mr. Sartono. Mr. Sartono kemudian membubarkan PNI dan membentuk Partindo pada tanggal 25 April 1931.[3] Moh. Hatta yang tidak setuju pembentukan Partai Indonesia akhirnya membentuk PNI-Baru atau Pendidikan Nasional Indonesia. Ir. Soekarno bergabung dengan Partindo. [note 2]
Ir. Soekarno ditangkap dan dibuang ke Ende, Flores sampai dengan 1942.
Moh. Hatta dan Syahrir dibuang ke Bandaneira sampai dengan 1942.
PNI memenangkan Pemilihan Umum 1955.
PNI bergabung dengan empat partai peserta pemilu 1971 lainnya membentuk Partai Demokrasi Indonesia[note 3]
Dipimpin oleh Supeni, mantan Duta besar keliling Indonesia, PNI didirikan kembali.
PNI menjadi peserta pemilu 1999.
PNI berubah nama menjadi PNI Marhaenisme dan diketuai oleh Sukmawati Soekarnoputri, anak dari Soekarno.
Tokoh
- Dr. Tjipto Mangunkusumo
- Mr. Sartono
- Mr Iskaq Tjokrohadisuryo
- Mr Sunaryo
- Ir. Soekarno
- Moh. Hatta
- Gatot Mangkoepradja
- Soepriadinata
- Maskun Sumadiredja
- Amir Sjarifuddin
- Wilopo
- Hardi
- Suwiryo
- Ali Sastroamidjojo
- Djuanda Kartawidjaja
- Mohammad Isnaeni
- Supeni
- Sanusi Hardjadinata
- Sarmidi Mangunsarkoro
Partai Penerus
Lihat pula
|
|
Pranala luar
- (Indonesia) PNI-Supeni
- (Indonesia) PNI-Massa Marhaen
Catatan
- ^ Adam Malik dalam buku ini menjelaskan bahwa dipilihnya tanggal 4 Juli itu bukan merupakan sebuah kebetulan akan tetapi lebih berkaitan dengan hari kemerdekaan Amerika Serikat yang mana sejarah mencatat bahwa proklamasi kemerdekaan Amerika berlangsung pada tanggal 4 Juli 1776 di Philadelpia dan pidato Soekarno pada Sidang Umum PBB ke-XV tanggal 30 September 1960 dengan judul Membangun Dunia Kembali (To Build The World a New)[1]
- ^ Tujuan pokok Partindo sama dengan PNI-Lama, yaitu mencapai Indonesia merdeka dengan menjalan kan politik non-kooperasi terhadap pemerintahan Belanda. Tindakan Sartono ini mendapat reaksi keras dari anggota PNI-Lama, di antaranya Hatta dan Sutan Sjahrir, serta golongan yang tidak menyetujui dengan pembubaran ini. Mereka membentuk Golongan Merdeka dan menjadi organisasi baru bernama Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru). Partindo dan PNI-baru bersaing dalam memperoleh simpati rakyat.
- ^ Salah satu cara rezim Orde Baru mengkontrol partai politik dalam pluralitas demokrasi melalui penyederhanaan seluruh golongan sosial politik menjadi tiga partai di Indonesia. Hal ini kemudian dilegitimasi melalui keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar.
Referensi
- ^ Malik, Adam (1982). Mengabdi republik, Gunung Agung.
- ^ "Riwayat Berdirinya PNI". Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia. 2016-07-15. Diakses tanggal 2021-07-27.
- ^ a b "Pergerakan Nasional Indonesia" Diarsipkan 2007-09-28 di Wayback Machine., Sri Pangestri Dewi Murni - Jurusan Sejarah Fakultas Sastra USU, 2005
Sumber
- Bambang Setiawan & Bestian Nainggolan (Eds) (2004) Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009 (Indonesian Political Parties: Ideologies and Programs 2004-2009 Kompas ISBN 979-709-121-X (Indonesia)
- Evans, Kevin Raymond, (2003) The History of Political Parties & General Elections in Indonesia, Arise Consultancies, Jakarta, ISBN 979-97445-0-4
- Gosnell, Harold F. (1958) Indonesians Go to the Polls: The Parties and their Stand on Constitutional Issues in Midwest Journal of Political Science
- Kahin, George McTurnan (1970), Nationalism and Revolution in Indonesia, Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
- Liddle, R. William, The 1977 Indonesian and New Order Legitimacy, South East Asian Affairs 1978, Translation published in Pemilu-Pemilu Orde Baru, LP3ES, Jakarta, ISBN 979-8015-88-6 (Indonesia)
- Ricklefs, M.C. (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN 0-333-24380-3