Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (disingkat Kementerian PPN/Bappenas) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Logo Kementerian PPN/Bappenas
Gambaran umum
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015
Bidang tugas	melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional
Susunan organisasi
Menteri Suharso Monoarfa Sekretaris Kementerian Himawan Hariyoga Djojokusumo
Alamat
Kantor pusat	Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat 10310 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web	www.bappenas.go.id
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°12′3.08524″S 106°49′56.60738″E Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat 10310 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web
www.bappenas.go.id

Kementerian PPN/Bappenas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dipimpin oleh seorang Menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sejak 2019, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dijabat oleh Suharso Monoarfa.

Tugas dan fungsi

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Struktur organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015:

1. Sekretariat Kementerian sekaligus menjadi Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Kedeputian Bidang Ekonomi;
3. Kedeputian Bidang Pengembangan Regional;
4. Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
5. Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
6. Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;
7. Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana;
8. Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
9. Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan;
10. Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;
11. Inspektorat Utama;
12. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan;
13. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;
15. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; dan
16. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan.

Lihat pula

• Daftar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia
• Kementerian Indonesia

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Bappenas