Wikipedia

Pikiran Rakyat

Revisi sejak 4 September 2024 04.10 oleh Muhammad Bayu Tama (bicara | kontrib) (Mencantumkan sumber kredibel dari pembahasan teks wikipedia ini)

Pikiran Rakyat adalah kelompok usaha media yang bertumbuh di Jawa Barat dan Banten dari sebuah gagasan yang progresif pada masanya. Berbeda dengan perusahaan media Indonesia pada umumnya, Pikiran Rakyat bukan milik seorang atau sekelompok pemilik modal. Sampai dengan perubahan-perubahan legalitas dalam rangka penyesuaian dengan aturan hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia, Pikiran Rakyat secara kolektif dimiliki langsung oleh wartawan dan karyawannya sendiri.[1] “Bebas dari praktek penghisapan dan penindasan oleh manusia atas manusia,” demikian asa yang terpenggal dari ayat 5 Pasal 4 Akta No. 35 Pendirian “Jajasan Pikiran Rakjat Bandung” sebagaimana dicatat Notaris Noezar di Bandung, 21 April 1967.[2] Yayasan inilah yang selanjutnya merintis jalan pendirian PT Pikiran Rakyat Bandung yang saat ini telah disesuaikan legalitasnya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.[3] Sebagian besar dari mereka yang sekarang tercatat sebagai pemilik Pikiran Rakyat, selain koperasi karyawan, adalah ahli waris dari para pendiri di tahun 60-an itu.[4]

Pikiran Rakyat
Dari Rakyat - Oleh Rakyat - Untuk Rakyat
TipeKelompok Usaha Multi Media
PendiriSakti Alamsyah dan Atang Ruswita
PenerbitPikiran Rakyat
Didirikan24 Maret 1966; 58 tahun lalu (1966-03-24) secara de facto 21 April 1967; 57 tahun lalu (1967-04-21) secara de jure
BahasaIndonesia
PusatBandung, Indonesia
Situs webwww.pikiran-rakyat.com
Arsip daring gratisePaper Pikiran Rakyat

Dalam rentang lima puluh tahun sejak pendiriannya, Pikiran Rakyat sempat menjadi kisah keberhasilan media daerah yang memosisikan diri sejajar dengan media-media berskala nasional. Pernah dijuluki “konglomerat media Jawa Barat” di ranah persuratkabaran, Harian Umum Pikiran Rakyat yang menyandang slogan “Dari Rakyat-Oleh Rakyat-Untuk Rakyat” dengan kolom pojok “Ole-ole Si Kabayan” dan tokoh karikatur “Mang Ohle” dikelola oleh PT Pikiran Rakyat Bandung.

Di kawasan Priangan dan Banten, sejumlah penerbitan koran lokal dikelola anak-anak perusahaan: PT Berkah Pikiran Rakyat dan PT Fajar Pikiran Rakyat. Koran mingguan Galura merupakan wujud kontribusi sosial Pikiran Rakyat turut merawat bahasa lokal Sunda. PT Percetakan dan Penerbitan Granesia merupakan wujud krida para pendiri di sektor grafika pers. Adapun PT Mustika Parahyangan mengelola khazanah penyiaran. Di platform digital sejak tahun 2019, Pikiran Rakyat mempercayakan pengelolaan medianya ke PT Kolaborasi Mediapreneur Nusantara.

Sejarah

Bagian 1: Tetap Berdiri Meski Ditinggal Pergi

Pada jaman pencerahan filsuf Immanuel Kant menerawang tentang gagasan yang selalu terbelenggu oleh ruang dan waktu. RUANG tempat gagasan Pikiran Rakyat bertumbuh adalah kantor redaksi yang ditinggal kosong di Jalan Asia Afrika nomor 133 Bandung, kancah perjuangan sejumlah wartawan dan karyawan pers yang pada tahun 1965 bertekad mempertahankan kehidupan jurnalistiknya dan melanjutkan penerbitan koran Pikiran Rakyat. Meskipun untuk mewujudkan itu mereka harus bekerja tanpa upah sambil mengusahakan sendiri biaya cetak koran lantaran Pikiran Rakyat diterlantarkan oleh penerbitnya: Bandung NV (naamloze vennootschap, akronim hukum dagang Belanda untuk perseroan terbatas atau dibaca ‘Bandung PT,’ ed.)[5] yang ‘angkat kaki’ dan menerbitkan koran Mertju Suar, koran lain yang berafiliasi pada Muhammadiyah. Sejak itu maka wartawan dan karyawan pers di Pikiran Rakyat pun tercampak jadi pengangguran.

Adapun WAKTU yang membatasi tenggat perjuangan mereka adalah masa ketidakpastian di antara surutnya kekuasaan rezim Orde Lama dan bangkitnya dominasi rezim Orde Baru. Masa ketidakpastian tersebut dipicu oleh keputusan Presiden Sukarno yang dibuat gerah oleh iklim politik demokrasi liberal sehingga memberlakukan Demokrasi Terpimpin lewat Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.

Semua sektor kehidupan saat itu diarahkan pada Manifesto Politik tentang Undang Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Nasional(Manipol Usdek). Dalam pidato yang berjudul Rediscovery Sukarno juga menyatakan kecewa pada PWI (Persatuan Wartawan Indonesia, ed.). Sejumlah wartawan dipecat dari keanggotaan PWI karena dianggap berhaluan PSI (Partai Sosialis Indonesia, partainya Sutan Syahrir yang pada tahun 1960 dibubarkan oleh Sukarno, ed.) atau karena dituduh “ada main” dengan BPS (Badan Pendukung Sukarno, yang dibentuk sejumlah tokoh politik untuk menjauhkan Sukarno dari Partai Komunis Indonesia namun karena itu justru jadi tidak disukai oleh Sukarno yang menuduh BPS justru “ada main” dengan Central Intelligence Agency – dengan rencana ..to kill Sukarno with Sukarnoism, ed.) Sejumlah wartawan Pikiran Rakyat pun jadi persona non grata di lembaga-lembaga pers yang semakin condong ke kiri.

Kantor Berita Antara tanggal 12 September 1962 dinasionalisasi dengan Dekrit Presiden nomor: 307/1962. Lebih dari 20 penerbitan pers dibredel Pemerintah pada bulan Februari 1965. Tanggal 25 Maret 1965 Menteri Penerangan menerbitkan Surat Keputusan No.112/SK/KM/1965 tentang Norma-norma Pokok Pengusahaan Pers yang mewajibkan lembaga pers berafiliasi pada partai atau organisasi massa. Seperti yang telah diuraikan, penerbit Bandung NV memilih menerbitkan koran lain dan meninggalkan Pikiran Rakyat. Sejumlah wartawan dan karyawan yang tidak ikut dalam penerbitan koran Mertju Suar itu di-PHK oleh Bandung NV tanpa pesangon.

Direksi Bandung NV sendiri mempunyai sudut pandang berbeda mengenai jalannya peristiwa itu. Melalui biografi yang terbit pada tahun 1995 Djamal Ali berpendapat, Pikiran Rakyat disita karena perbedaan prinsip dan sikap politik. Djamal Ali menolak keras ketentuan pemerintah yang mengharuskan setiap surat kabar mengaitkan dirinya kepada partai politik atau ABRI. Maka sebagai penguasa Pangdam ikut campur tangan dan Pikiran Rakyat disita. Berkat bantuan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang waktu itu menjabat Menteri Ekuin pada awal tahun 1970 Djamal memperoleh kembali gedung dan percetakan yang disita itu. Selanjutnya Djamal Ali menuturkan: “Setelah ‘kehilangan’ Pikiran Rakyat saya diminta membantu lahirnya surat kabar Mertju Suar di Bandung tahun 1966. Tokoh-tokoh di balik kelahiran surat kabar ini adalah Letjen Sudirman yang waktu itu menjabat sebagai komandan SESKOAD, Rahardjo, Mintaredja, dan beberapa teman lain."[6]

Tahun-tahun krisis. Semangat konfrontasi dengan Malaysia menyala. Blokade dunia Barat menjerumuskan Indonesia ke jurang inflasi yang buram. Pelosok negeri panas oleh ketegangan antara pendukung Sukarno versus mereka yang skeptis terhadap Pemimpin Besar Revolusi, antara warga yang bersimpati dengan sosialisme kontra warga lain yang antikomunisme. Teriakan demonstran “Ganyang PR” terdengar mengagetkan: "PR" maksudnya “Pikiran Rakyat” atau “Pemuda Rakyat” onderbouw-nya PKI? Suasana mencekam Redaksi Pikiran Rakyat yang bertahan independen, nonpartai, dan berusaha tetap terbit meskipun ditelantarkan penerbitnya, sampai ketika momentum itu pecah: prahara 30 September 1965 berikut rentetan tragedi kemanusiaan serta kegalauan yang mengikutinya.

Bagian 2: Tempat Bersandar Menunggu Reda

Anatomi hubungan sipil-militer yang kompleks di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan menyelubungi Jawa Barat dekade 50-an yang sarat oleh kekerasan, penderitaan rakyat yang terombang-ambing di rute pengungsian, serta perpecahan politik.[7] Dinamika itulah yang membingkai interaksi kalangan pers di Jawa Barat dengan Divisi Siliwangi (Kodam VI Siliwangi, saat itu).

Bagi kelancaran tugas jurnalistik pergaulan wartawan Pikiran Rakyat dengan sejumlah tokoh Siliwangi juga berfungsi sebagai kanal informasi di tengah atmosfir politik nasional yang ambigu dan penuh keraguan. Sebagai insan pers maupun masyarakat biasa hubungan antar personal itu sudah bertaut sejak kemelut Bandung Lautan Api 24 Maret 1946, sejalan romantika pengungsian.[8] Semasa pasukan Siliwangi "long march“ dari Jawa Barat ke ibukota Yogyakarta setelah Perjanjian Renville 17 Januari 1948 dan "long march" kembali ke Jawa Barat. Melalui pemberitaan para pewarta berkontribusi dalam kampanye 'pagar betis' menumpas gerombolan DI/TII hingga tertangkapnya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

Pada satu fragmen sejarah yang baru kemudian terungkap, sebagai seorang Mayor rupa-rupanya Ibrahim Adjie pada November 1948 turut mendampingi Letkol Alex Evert Kawilarang bersama Wakil Presiden sekaligus Perdana Menteri Mohammad Hatta mendamaikan pertikaian berdarah antara sesama laskar di Tapanuli Selatan, berkelindan dengan provokasi antar agama yang berbaur sentimen lokal untuk memisahkan diri dari Republik di depan agresi militer pasukan Belanda. Misi Hatta berhasil. Menjadi fakta menarik karena wilayah konflik di Tapanuli Selatan dan Sumatera Barat adalah kampung halaman sejumlah wartawan di Pikiran Rakyat.

Dalam riwayat Indonesia pasca kemerdekaan sosok Ibrahim Adjie dikenang sebagai jenderal kesayangan Sukarno. Apalagi dengan suksesnya penumpasan DI/TII di Jawa Barat. Meskipun secara ideologis bukan Sukarnois namun Ibrahim Adjie menaruh kesetiaan tinggi pada Sukarno. “Bung Karno adalah pemimpinku yang tertera dalam Caturlaksana Siliwangi,” demikian dikutip David Jenkins dalam bukunya "Soeharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer di Indonesia 1975-1983." Pada 28 Agustus 1965 Presiden Sukarno menyerahkan anugerah Sam Karya Nugraha kepada Divisi Siliwangi, anugerah tertinggi pertama dan satu-satunya sepanjang pemerintahan Sukarno. “Hal ini menunjukkan kecintaan Bung Karno secara pribadi kepada Siliwangi dan panglimanya Mayor Jenderal Ibrahim Adjie,” tulis Julius Pour dalam buku "Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan & Petualang," yang diterbitkan PT Kompas Media Nusantara di Jakarta, 2010.

Periode 1965-1966 merupakan ujian hidup yang berat bagi insan Pikiran Rakyat. Sejak terkendala oleh terbitnya Surat Keputusan Menteri Penerangan No.112/SK/KM/1965, sehingga diterlantarkan oleh penerbitnya Bandung NV (Bandung PT), sampai dinyatakan mati lewat penerbitan No.1 Tahun 1 Warta Harian Mertju Suar pada 1 Februari 1966 wartawan pun bekerja serabutan. Menyambung hidup dengan menulis, bikin komik, mencari “berita eceran” buat media lain atau menyalurkan karya tulisnya lewat media lain yang dikelola Kodam VI/Siliwangi seperti Harapan Rakyat atau Harian Berita Yudha. Berdiskusi dan menunggu.

Sampai sinyal go ahead dari Ibrahim Adjie disampaikan melalui Sakti Alamsyah, Amir Zainun, Yoenoeswinoto dan Parman Djajadiredja. Pada saat kisah ini dituliskan para tokoh tersebut sudah wafat semuanya. Kabar baik itu, wartawan Pikiran Rakyat bergabung dulu dengan penerbitan suratkabar “Harian Angkatan Bersenjata” Edisi Jawa Barat yang berafiliasi dengan Harian Angkatan Bersenjata yang terbit di Jakarta. Rekomendasi tertuang dalam Surat Keputusan Pepelrada Jawa Barat Nomor: 04/Pepelrada/BD/1966 tanggal 31 Januari 1966. Maka nomor perdana Harian “Angkatan Bersenjata” Edisi Jawa Barat (dengan kop "Pikiran Rakyat" yang dicetak kecil) terbit pada 24 Maret 1966. Bertepatan dengan peringatan ke-20 epos “Bandung Lautan Api."

Tidak sampai setahun “Angkatan Bersenjata” Edisi Jawa Barat terbit, Menteri Penerangan RI mencabut lagi ketentuan tentang afiliasi penerbitan media. Panglima Siliwangi yang baru menggantikan Ibrahim Adjie, HR. Dharsono segera mengeluarkan surat keputusan Pepelrada Jawa Barat Nomor: 055/Pepelrada/DB/1967 tanggal 5 Februari 1967 tentang Pelepasan afiliasi Harian “Angkatan Bersenjata Edisi Jawa Barat” dari Harian “Angkatan Bersenjata Pusat.” Dengan keputusan ini terhitung 24 Maret 1967 Harian Umum Pikiran Rakyat terbit dengan wajah yang dikenali pembacanya sampai sekarang.

Bagian 3: Dari Senjakala Menyongsong Fajar

Enam tahun pertama sejak masa kelahirannya, bisa dikatakan merupakan masa-masa penuh keprihatinan. Kantor maupun peralatan cetak dan tulis bukanlah milik Pikiran Rakyat. Pada masa ini, oplah Pikiran Rakyat pun tak pernah lebih dari 200.000 eksemplar per harinya. Namun berkat kegigihan dan keuletan yang didasari jiwa idealisme para perintis saat itu, Pikiran Rakyat secara pasti terus mendapat tempat di hati pembacanya.[9]

Pada 9 April 1973, bentuk badan hukumnya diubah dari yayasan menjadi perseroan terbatas dengan nama PT. Pikiran Rakyat Bandung. Menyusul perubahan status perusahaan, Pikiran Rakyat pun segera menata diri. Nilai-nilai idealisme dan etika jurnalistiknya dipadukan dengan manajemen bisnis layaknya sebuah perusahaan modern. Pada awal tahun 1974, Pikiran Rakyat mencatat peristiwa penting. Untuk pertama kalinya perusahaan berhasil melengkapi diri dengan percetakan offset yang dibeli dari fasilitas PMDN dan bantuan BRI. Mesin cetak ini mampu mencetak koran sebanyak 25.000 eksemplar per jam. Sejak tahun itu pula, Pikiran Rakyat terus melesat bak meteor mampu menembus dan tinggal landas menuju kepada perwujudan cita-cita yang maju dan berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Pikiran Rakyat kemudian dapat merambah ke seluruh pelosok Jawa Barat dan memantapkan diri sebagai 'korannya orang Jawa Barat', sekaligus yang terbesar di provinsi ini. Padahal sebelumnya, dalam kurun waktu 1967-1973, koran-koran berskala nasional terbitan Jakarta yang mendominasi peredaran koran Jawa Barat. Antara tahun 1975-1986 Pikiran Rakyat sempat beredar ke seluruh pelosok Nusantara, jadilah Pikiran Rakyat koran nasional yang terbit di daerah. Pikiran Rakyat sempat beredar sampai ke Kuala Lumpur, Malaysia dan Brunei Darussalam. Pada tahun 1986, Pikiran Rakyat kembali menjadi koran regional berbasis provinsi Jawa Barat, walaupun sebagian tirasnya beredar di luar Jawa Barat seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa provinsi lainnya.

Pada perkembangan selanjutnya, lembaga ini menjadi identik milik warga Jawa Barat. Dari aspek bisnis pun terjadi pertumbuhan yang signifikan. Dari rahimnya kemudian lahir PT Granesia, perusahaan percetakan dan penerbitan yang tak hanya mencetak Pikiran Rakyat, lalu secara berturut-turut Mitra Bisnis (semula bernama Mitra Desa), tabloid berbahasa Sunda Galura dan surat kabar Mitra Dialog yang berkedudukan di Cirebon. Lalu, pada tahun 1999, sejalan dengan asas otonomi daerah tingkat dua, Pikiran Rakyat pun menangkap peluang yang muncul. Karena itulah kemudian men-take over Harian Umum Galamedia dari PT Surya Persindo Grup sebagai koran Greater Bandung, Pakuan yang terbit di Bogor, Kabar Priangan di Tasikmalaya, dan Fajar Banten di Serang. Perusahaan pun kemudian menangani radio Parahyangan yang kemudian berganti nama sejak tahun 2009 hingga saat ini menjadi PRFM. PRFM mengudara di FM 107.5, menggunakan jingle yang sama dengan radio CHQR yang mengudara di frekuensi 770 AM di Calgary, Alberta, Kanada.[10] Jingle yang sama juga digunakan oleh radio Suara Surabaya yang mengudara di FM 100 di Kota Surabaya. Jingle tersebut diproduksi oleh ReelWorld pada tahun 2007.[11]

Harian Umum Pikiran Rakyat yang diterbitkan oleh PT. Pikiran Rakyat Bandung dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) No. 035/SK. MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 11 Februari 1986 dan dicetak pada PT Granesia Bandung ini, pada hari-hari tertentu secara periodik terdapat Suplemen Gelora (olahraga), Khazanah (budaya), Geulis (kewanitaan) dan Cakrawala (iptek).

Penghargaan

  • 2011, Harian Umum Pikiran Rakyat menerima penghargaan dari Founder & President of Mark Plus Inc., Hermawan Kartajaya berupa Indonesia Most Favorite Youth Brand 2011 kategori media cetak yang diberikan Marketeers Award dari Mark Plus.[12]

Grup Pikiran Rakyat

Referensi

  1. ^ {{ Akta nomor: 35 pendirian ‘Jajasan “Pikiran Rakjat” Bandung’ yang dibuat oleh notaris Noezar, S.H. di Bandung bertanggal 21 April 1967 yang mencantumkan nama sejumlah tokoh di Komando Daerah Militer VI Siliwangi saat itu: Hartono Rekso Dharsono, Satibi Darwis, Mohamad Nawawi Alif, Mohamad Moehsin, Masturi, Mohamad Moekim dan Apandi serta sejumlah wartawan, yaitu: Sakti Alamsjah, Atang Ruswita, Yoenoeswinoto, Amir Zainun, Bram Mucharam Darmaprawira, Soeharmono Tjitrosoewarno dan Parman Djajadiredja.}}
  2. ^ {{ Akta nomor: 35 pendirian ‘Jajasan “Pikiran Rakjat” Bandung’ yang dibuat oleh notaris Noezar, S.H. di Bandung bertanggal 21 April 1967 yang mencantumkan nama sejumlah tokoh di Komando Daerah Militer VI Siliwangi saat itu: Hartono Rekso Dharsono, Satibi Darwis, Mohamad Nawawi Alif, Mohamad Moehsin, Masturi, Mohamad Moekim dan Apandi serta sejumlah wartawan, yaitu: Sakti Alamsjah, Atang Ruswita, Yoenoeswinoto, Amir Zainun, Bram Mucharam Darmaprawira, Soeharmono Tjitrosoewarno dan Parman Djajadiredja.}}
  3. ^ {{ PT Pikiran Rakyat Bandung didirikan berdasarkan Akta nomor: 6 yang dibuat oleh notaris Noezar, S.H. di Bandung, bertanggal 9 April 1973, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.YA.5/212/10 bertanggal 13 Juni 1973 dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Juni 1973. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta nomor: 5 yang dibuat oleh notaris In-in Inayat Amintapura, S.H. di Bandung, bertanggal 8 Oktober 2019, yang merubah maksud dan tujuan perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI)}}
  4. ^ {{ Akta nomor: 36 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pikiran Rakyat Bandung yang dibuat oleh notaris In-in Inayat Amintapura, S.H. di Bandung, bertanggal 19 April 2023, serta Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor: AHU-AH.01.09-0121887 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pikiran Rakyat Bandung bertanggal 19 Mei 2023.}}
  5. ^ {{ Tulisan AN Ismanto: Persatuan Wartawan Indonesia: Jejak Panjang di Jalan Pers Indonesia (Dan Para Wartawan pun Akhirnya Berpolitik) hal. 188 yang turut mengisi buku Tanah Air Bahasa: Seratus Jejak Pers Indonesia, Taufik Rahzen, et.al – Jakarta, I:BOEKOE, 2007. Sukarno akhirnya berhasil ‘memaksa’ PWI, yang semula independen, ke dalam Front Nasional, dengan alat doktrin Nasakom dan Manipol dalam sistem Pers Terpimpin sebagai bagian dari Demokrasi Terpimpin. Dan para wartawan pun akhirnya berpolitik. Sukarno menggunakan PWI sebagai alat untuk menghantam lawan-lawan politiknya, dengan cara memecat dari PWI para wartawan kritis yang dituduh ‘ada main’ dengan BPS yang juga dituduh ‘ada main’ dengan CIA.}}
  6. ^ {{ Djamal Ali: Sekilas Perjalanan Hidup Saya - Sebagaimana dituturkan kepada Cendrawati Suhartono dan Pradjoto, SH, MA – diterbitkan oleh SPS Pusat. Jakarta, 1995. Halaman 59, alinea ke-5: Maka, pada tahun 1950, saya bersama dengan antara lain A.Z. Sutan Palindih, H. Niti Sumantri, Semaun St. Kenaikan dan yang lainnya mendirikan harian Pikiran Rakyat, dan saya menjadi Pemimp[in Umumnya sampai tahun 1966. Dalam perkembangannya, ternyata Pikiran Rakyat menjadi surat kabar yang besar. Halaman 59, alinea ke-6: Pikiran Rakyat memang telah menjadi besar, tapi kemudian disita. Disita barang yang bergerak dan tidak bergerak. Untuk sesaat, penyitaan itu memang membuat saya tidak bisa bergerak. Halaman 62, alinea ke-1: Setelah “kehilangan” Pikiran Rakyat saya diminta untuk membantu lahirnya suratkabar Mertju Suar di Bandung tahun 1966. Tokoh-tokoh di balik kelahiran suratkabar ini adalah Letjen Sudirman yang waktu itu menjabat sebagai komandan SESKOAD, Rahardjo, Mintaredja, dan beberapa teman lain. Ketika mereka meminta saya untuk duduk di Mertju Suar saya menolak. Pada waktu itu saya katakan saya hanya sanggup untuk membantu dari “belakang layar.” Maka pada bulan-bulan pertama lahirnya surat kabar ini sayalah yang selalu menulis tajuk rencana.}}
  7. ^ {{ Kekerasan, diplomasi, dan kemerdekaan (1949) - halaman 364-366, 378-379, (salah satu tulisan yang mengisi buku Merdeka: Perang Kemerdekaan dan Kebangkitan Republik yang Tak Pasti (1945-1950) - Harry Poeze dan Henk Schulte Nordholt, diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV, Jakarta, 2023)}}
  8. ^ {{"Saya Pilih Mengungsi" - Pengorbanan Rakyat Bandung untuk Kedaulatan, Tim Penulis: Ratnayu Sitaresmi, Aan Abdurachman, Ristadi Widodo Kinartojo, Ummy Latifah Widodo, Kerja sama penggarapan Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung dan Penerbit Bunaya, Bandung, 2002.}}
  9. ^ "57 Tahun Pikiran Rakyat, Lewati Masa Sulit Gelombang Pertama Era Konvergensi". Pikiran Rakyat. Diakses tanggal 2023-05-22. 
  10. ^ https://www.youtube.com/watch?v=gaXkmLwAvFs
  11. ^ http://www.jinglenews.com/2007/11/15/reelworlds-new-newstalk-package/
  12. ^ "HU "Pikiran Rakyat" Mendapat Penghargaan Marketeers Award". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-10-06. Diakses tanggal 2015-10-06. 

Pranala luar


 

Artikel bertopik jurnalisme ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Pikiran_Rakyat&oldid=26254927"