Pembicaraan Wikipedia:Prosedur penetapan kebijakan dan pedoman
Arsip: Pemungutan suara 2006 dan perubahan minor di 2022.
Prosedur pemungutan suara dengan pilihan lebih dari satu
Halo semuanya, saya ingin mengusulkan tambahan di prosedur pemungutan suara (baik untuk kebijakan, pedoman, maupun hal-hal lainnya yang membutuhkan pemungutan suara) dalam skenario ketika pilihan tidak sekadar ya/tidak, namun merupakan pilihan lebih dari 1 pilihan, sebut saja A dan B, atau A, B, dan C, dst..
Dalam hemat saya, prosedur saat ini tidak tepat jika diterapkan untuk pilihan lebih dari 1. Kalau untuk pilihan ya/tidak, maka perlu 2/3 suara ya supaya kebijakan/pedoman dapat lolos. Tapi kalau untuk pilihan lebih dari satu, maka seharusnya hanya membutuhkan 50% +1 suara saja untuk salah satu pilihan bisa lolos.
Sebagai tambahan, prosedur ini dikhususkan untuk pemungutan suara yang dilakukan di dalam pengambilan keputusan seputar kebijakan, pedoman, permohonan pendapat, dll, yang sudah melalui diskusi dan tidak tercapai konsensus, jadi tidak diaplikasikan untuk pemungutan suara Artikel Pilihan, Gambar Pilihan, dsb.
Analoginya: pilihan ya/tidak lebih cocok untuk pengesahan paket kebijakan/pedoman (termasuk pemilihan pengurus), laiknya anggota DPR mengesahkan undang-undang, sementara pemungutan suara multi-pilihan seperti memilih kandidat kepala daerah/kepala negara, oleh karena itu hanya butuh 50% +1 suara saja.
Bagaimana pendapat teman-teman? Sekiranya ide ini dipandang baik, akan saya lanjutkan dengan memerinci prosedurnya. ꦱꦭꦩ꧀ ‑Ｂｅｎｎｙｌｉｎ ｢obrol｣ 26 Maret 2023 15.53 (WIB)
- Silakan. Saya tertarik untuk melihat prosedur yang akan disampaikan. ··· 🌸 Rachmat04 · ☕ 26 Maret 2023 10.05 (UTC)
Selang waktu amandemen kebijakan
Baru-baru ini ada pengguna yang protes terhadap kebijakan yang baru disahkan. Adalah haknya untuk mengajukan proposal amandemen terhadap kebijakan tersebut, tetapi saya kira tidak baik juga kalau ada kebijakan yang baru disahkan langsung diusulkan untuk diubah (padahal sebelumnya sudah diberi kesempatan buat berdiskusi).
Saya usul kebijakan yang baru disahkan baru bisa diubah lagi setelah selang waktu tertentu (misalnya, 6 bulan atau 1 tahun). Ada pendapat lain? Gombang (bicara) 11 November 2024 02.34 (UTC)