TolakPPN12Persen

Tolak PPN 12% (atau dieja Tolak Pajak Pertambahan Nilai 12 Persen) adalah tagar yang muncul di dunia maya-khususnya di situs jejaring sosial X-pada tahun 2024 tentang kritik masyarakat Indonesia terkait kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen. Penolakan ini mungkin disebabkan oleh dampak terhadap biaya hidup masyarakat, pengaruh terhadap usaha kecil maupun ketidakpuasan terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Pajak pertambahan nilai (PPN) yang semula dari 11% menjadi 12% menjadi isu tertinggi di Indonesia, mengingat pemerintah seolah-olah menutup mata atas kritik masyarakat terkait kenaikan PPN menjadi 12%. Terdapat petisi online dalam plaform Change.org yang berjudul 'Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN! yang dibuat sejak 19 November 2024 hingga 21 Desember 2024 sudah terkumpul 166.521 tanda tangan warganet.

Penolakan PPN12% dari Beberapa Elemen Masyarakat

1. Komunitas K-popers: Ratusan penggemar K-pop turut melakukan aksi demonstrasi untuk menolak rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%, aksi yang dilakukan merupakan bagian dari relawan Anies Baswedan (HumAnies Project), yang bekerja sama dengan Nctzen Humanity. Aksi yang dilakukan ini mayoritas berasal dari Jabodetabek dengan massa 300-400 orang. K-popers menuntut akan aktivitas konsumsi barang impor seperti membeli album, merchandise dan tiket konser dari luar negeri serta layanan streaming seperti Netflix dan Viu untuk digunakan para pecinta drama Korea semakin mahal. Massa aksi K-popers berharap kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan kenaikan PPN12% sebab jika kebijakan ini diterapkan, maka beban finansial para K-popers akan semakin berat mengingat gaji mereka yang masih UMR.
2. Mahasiswa: Aliansi BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) yang dikoordinirkan oleh Satria Naufal juga turut melakukan aksi protes untuk menolak kenaikan pajak pertambahan nasional (PPN) menjadi 12 persen. Bentuk dari kecaman BEM SI sendiri mencakup 350 kampus dan tersebar di 14 Wilayah di seluruh Indonesia. Mereka akan turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi jika ekskalasi dari masyararakat masih belum mereda. Tuntutan yang dilayangkan ini didasarkan pada realitas kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil dan belum merata sehingga perlu adanya kajian kembali terkait kenaikan PPN menjadi 12%..
3. Ketua DPR : Menurut Puan Maharani, beliau menegaskan kepada pemerintah untuk melihat dampak buruk kedepannya terkait buntut aksi masyarakat terkait penolakan PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya untuk meningkatkan penerimaan negara dan pengurangan defisit anggaran, tetapi harus diperhatikan kembali kebijakan tersebut karena bisa berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin menurun. Dampak lainnya akan terasa di sektor konsumsi rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Kenaikan tarif PPN, menurut Puan Maharani, diprediksi akan memicu inflasi pada konsumsi harian, seperti pakaian, perlengkapan kebersihan, dan obat-obatan. Puan juga membahas terkait kondisi kelas menengah yang akan diprediksi mengalami penambahan pengeluaran hingga Rp354.293 per bulan atau Rp4,2 juta per tahun sedangkan kondisi keluarga menengah kebawah diprediksi akan menanggung kenaikan pengeluaran hingga Rp101.880 per bulan atau Rp1,2 juta per tahun, dan kelompok rentan akan menghadapi penambahan pengeluaran sebesar Rp153.871 per bulan buntut kenaikan PPN 12%.

Lihat pula

• Perlawanan pajak
• Perlawanan pajak di Indonesia
• Daftar tindakan historis perlawanan pajak
• Pengunjuk rasa pajak
• Perpajakan sebagai pencurian
• Perpajakan sebagai perbudakan
• Rafael Alun Trisambodo
• Gayus Tambunan