Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi
Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi, disingkat UKP3KR, adalah sebuah lembaga yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah Rapat Terbatas pada 26 Oktober 2006.[1] Marsilam Simandjuntak ditunjuk sebagai ketuanya. UKP3KR berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Presiden. UKP3KR bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pemantauan, pengendalian, pelancaran dan percepatan atas pelaksanaan program dan reformasi, sehingga mencapai sasaran, dengan penyelesaian yang penuh. Prioritas pelaksanaan tugas UKP3R adalah perbaikan iklim usaha/investasi dan sistem pendukungnya, pelaksanaan reformasi administrasi pemerintahan, peningkatan kinerja BUMN, perluasan peranan UKM, dan perbaikan penegakan hukum.
Kontroversi
Pembentukan UKP3R menghasilkan banyak kontroversi di antaranya isu tidak dilibatkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembentukannya.
Catatan kaki dan referensi
Lihat pula
Pranala luar
- (Indonesia) Kliping UKP3KR