International NGO Forum on Indonesian Development

Revisi sejak 25 November 2010 16.26 oleh Suwarnojoyomenggolo (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi 'International NGO Forum on Indonesian Development atau disingkat INFID adalah lembaga non-pemerintah yang bergerak dalam bidang penelitian, kajian dan advokasi kebijakan...')
(beda) ← Revisi sebelumnya | Revisi terkini (beda) | Revisi selanjutnya → (beda)

International NGO Forum on Indonesian Development atau disingkat INFID adalah lembaga non-pemerintah yang bergerak dalam bidang penelitian, kajian dan advokasi kebijakan pembangunan di Indonesia, dan memiliki status konsultatif pada Komisi Ekonomi, Sosial dan Budaya (ECOSOC) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Didirikan pada bulan Juni 1985, dengan nama INGI (Inter-NGO Conference o¬n IGGI Matters) berdasarkan atas inisiatif dari beberapa LSM Indonesia dan partner-partnernya di Belanda. INFID merupakan jaringan yang terbuka dan plural LSM-LSM di Indonesia dan negara-negara anggota CGI (The Consultative Group for Indonesia) serta organisasi internasional maupun individual-individual yang mempunya minat dan komitmen terhadap Indonesia. Sejak 1985, INGI/INFID telah memberikan masukan-masukan dan rekomendasi-rekomentasi kritis ke IGGI (Inter-Governmental Group o¬n Indonesia) mengenai isu-isu pembangunan di Indonesia. IGGI adalah sebuah konsorsium dari negara-negara donor Indonesia, yang pada tahun 1992 IGGI diubah menjadi CGI yang dipimpin oleh Bank Dunia. Tujuan INFID adalah untuk memberikan suara terhadap perspektif dan masalah-masalah bersama dari masyarakat yang diwakili oleh LSM-LSM yang terlibat di Indonesia berhadapan dengan Pemerintah, agen-agen pembangunan multilateral (MDAs), sektor swasta di Indonesia. INFID bertujuan menfasilitasi komunikasi antara LSM-LSM di dalam maupun di luar negeri dalam rangka mempromosikan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kemiskinan berstruktur dan untuk meningkatkan kapasitas untuk memperbaiki kondisi kaum miskin dan kaum yang dirugikan di Indonesia.

Program Kerja

1. Demokratisasi dan HAM
2. Politik Ekonomi
3. [MDGs]

Pranala luar