Pengguna:Reindra/Bak pasir

Revisi sejak 31 Desember 2011 02.59 oleh Reindra (bicara | kontrib) (lanjutan)

Kenegaraan

Pemerintahan dan administrasi

 
Palacio de La Moneda, Santiago, gedung lembaga eksekutif.
 
Bendera dan Konstitusi Chili.
Berkas:Congresochile.jpg
Bangunan Kongres Nasional di Valparaíso.[1]
 
Sebastián Piñera, presiden Chili saat ini.
 
Palacio de los Tribunales de Justicia de Santiago.

Republik Chili adalah sebuah negara kesatuan demokratis dengan sistem presidensial, terdiri dari berbagai institusi yang otonom seperti yang dikehendaki konstitusi dengan fungsi-fungsi tertentu dan dengan kompetensi yang terdistribusi baik di antara organ-organ negara, yang tidak sama dengan doktrin tradisional pemisahan kekuasaan.

Disetujui dalam referendum pada tanggal 11 September 1980,[2] Konstitusi Chili,[3] yakni konstitusi ke-10 dalam sejarah konstitusi Chili, telah menjadi dokumen fundamental negara sejak tanggal 11 Maret 1981. Sejak tahun 1989, telah diamandemen sebanyak 14 kali.

Lembaga eksekutif, atau lebih tepatnya pemerintah dan administrasi publik yang dikepalai oleh Presiden Republik, yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Sejak bulan Maret 2010, jabatan ini dipegang oleh Sebastián Piñera. Menurut konstitusi, presiden bekerja selama empat tahun dalam satu masa jabatan, dan setelah itu tidak dapat menjabat kembali.[4]

Presiden Republik menunjuk kementerian Chili, yang menjadi mitra langsung dan segera dalam pemerintahan dan administrasi negara. Menteri-menteri ini merupakan pejabat dengan kepercayaan eksklusif.

Pemerintahan dalam negeri di tiap-tiap region berada di tangan intendan, didesain oleh presiden dan wakilnya, asli dan langsung dari masing-masing region.[5] Lembaga administrasi regional bertanggung jawab kepada Pemerintah Regional, yang dibentuk oleh masing-masing intendan, dan sebuah Dewan Regional yang dipilih secara tidak langsung. Pada gilirannya, pemerintahan provinsi berada di tangan gubernur,[5] yang ditunjuk oleh presiden. Kemudian, lembaga administrasi lokal menjadi tanggung jawab munisipalitas, yang terdiri dari walikota dan pemerintah dewan–pengelola, dipilih oleh rakyat.

Kekuasaan legislatif berada di tangan Presiden Republik dan Kongres Nasional, yang berbasis di Valparaíso,[1] berkarakter bikameral, terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan. Senat terdiri dari 38 senator yang dipilih berdasarkan suara terbanyak untuk masa bakti 8 tahun, dengan kemungkinan dapat dipilih kembali di masing-masing distrik pemilihan umum. Senat dipilih setiap 4 tahun, pada setiap pemilihan umum ini setengah anggota diperbarui oleh senator pengganti. Dewan Perwakilan yang terdiri dari 120 anggota dipilih berdasarkan suara terbanyak, dengan masa bakti 4 tahun dan juga dapat dipilih kembali pada masing-masing distrik pemilihan umum, tiap-tiap distrik memilih dua calon wakil rakyat dalam masing-masing pemilihan umum, yang memperbarui keseluruhan anggota dewan perwakilan.

Para las elecciones parlamentarias se utiliza el sistema binominal, lo que permite el establecimiento de dos bloques políticos mayoritarios —la Concertación y la Alianza por Chile— a expensas de la exclusión de grupos políticos no mayoritarios. Los opositores de este sistema instaurado por la Constitución de 1980 reclaman por una modificación.

El poder judicial, constituido por tribunales autónomos e independientes que ejercen la facultad jurisdiccional, tiene a la Corte Suprema de Justicia como su institución más alta. Además, existe un Ministerio Público autónomo y jerarquizado, que dirige en forma exclusiva la investigación criminal y, asimismo, ejerce la acción penal pública.

Un Tribunal Constitucional, autónomo e independiente, tiene el control de constitucionalidad de los proyectos de ley y de los autos acordados, los decretos y las leyes. Asimismo, una autónoma Contraloría General de la República ejerce el control de legalidad de los actos de la administración pública y fiscaliza el ingreso y la inversión de los fondos públicos.

Un Tribunal Calificador de Elecciones y trece tribunales electorales regionales velan por la regularidad de los procesos electorales realizados en el país y el cumplimiento de sus disposiciones.

Referensi

  1. ^ a b Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama ley18678
  2. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama dl3465
  3. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama decreto1150
  4. ^ Kementerian Sekretariat Umum Kepresidenan (MSGG) (26 August 2005). "Ley 20050 de 2005" (HTML). Diakses tanggal 14 May 2011. 
  5. ^ a b Kementerian Dalam Negeri Chili (8 November 2005). "Decreto con fuerza de ley 1 de 2005 del Ministerio del Interior" (HTML). Diakses tanggal 20 March 2011.