Administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisirkan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Sejarah administrasi pembagunan

Pasca perang dunia II ada dua pola

  1. Negara yang menang pada perang dunia II berhasrat untuk membantu negara yang kalah perang melalui Rencana Marshall dari Amerika.
  2. Munculnya negara baru. Perlu ada bantuan dari negara yang dahulu menjajah sebagai bentuk “tanggung jawab moral” Munculnya bantuan dengan maksud menjadikan negara bekas jajahan sebagai sumber bahan mentah dan sebagai pasar dari produknya.

7 Ide pokok administrasi pembangunan

  1. Pembangunan merupakan proses.
    • Pembangunan dilakukan secara berkelanjutan.
    • Terdiri dari tahap-tahap yg di satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain bersifat tanpa akhir (never-ending)
  2. Pembangunan merupakan upaya yg secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
  3. Pembangunan dilakukan secara terencana (Mengambil keputusan saat ini untuk waktu yang akan datang).
  4. Rencana pembangunan mengandung makna perubahan dan pertumbuhan.
    • Pertumbuhan: peningkatan kemampuan suatu negara bangga untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya.
    • Perubahan: suatu negara harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari waktu ke waktu.
  5. Pembangunan mengarah kepada modernitas.
    • Modernitas: cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya.
    • Cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
    • Tidak identik dengan “westernisasi”
  6. Modernitas tsb melalui berbagai kegiatan pembangunan yang multidimensional (Mencakup seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengejawantah dalam bidang poleksosbudhankam).
  7. Semua hal di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan sejajar dengan bangsa lain.

Referensi

Daftar Pustaka

  1. Blau, Peter M. (1972). Bureaucracy in Modern Society. New Jersey; Littlefield Adams & Co.
  2. Dwiyanto, Agus. dkk. (2002). Reformasi Budaya Reformasi di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Kajian Kebijakan dan Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
  3. Kartasasmita, Ginanjar. (1996). Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CIDES.
  4. Gie, The Liang. (1962). Pengertian, Kedudukan dan Perijinan Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada.
  5. Gie, The Liang.(1976). Pengertian Administrasi di Indonesia. Suatu Tinjauan Kepustakaan. Yogyakarta: BPA-UGM.
  6. Gie, The Liang dan Sutarto. (1977). Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Karya Kencana.
  7. Salim, Emil. (1974). Masalah Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
  8. Siagian, Sondang P. (1974). Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung.
  9. Weiner, Myron. Modernisasi: Dinamika Pertumbuhan, Voice of America Forum Lectures.

Pranala luar