Soeharto
Jenderal Besar Purnawirawan Soeharto, (ER, EYD: Suharto), atau juga dikenal sebagai Haji Muhammad Soeharto (Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, 8 Juni 1921), adalah Presiden Indonesia yang kedua.
Beliau mulai menjabat sejak keluarnya Supersemar yang dinilai kontroversial pada tanggal 12 Maret 1967 sebagai Pejabat Sementara Presiden, dan dipilih sebagai Presiden pada tanggal 21 Maret oleh MPRS.
Soeharto dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Masa jabatan terakhirnya, tahun 1998, berakhir setelah beliau mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Pengunduran diri tersebut menyusul terjadinya Kerusuhan Mei 1998.
Soeharto menikah dengan ibu Suhartini "Tien" dan dikaruniai 6 anak, yaitu Siti Hardijanti Rukmana (Tutut), Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Titiek, Hutomo Mandala Putra (Tommy), dan Mamiek. Nama panggilan beliau adalah "Pak Harto".
Latar belakang
Soeharto lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta. Dia bergabung dengan pasukan kolonial Belanda dan belajar di akademi militer Hindia Belanda, KNIL. Selama perang dunia II, dia menjadi komandan batalion di dalam militer yang disponsori oleh Jepang yang dikenal sebagai tentara PETA (pembela tanah air).
Setelah proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno pada 1945 pasukannya bentrok dengan Belanda dalam rangka mendirikan kembali hukum kolonialisme. Dia dikenal luas dalam militer dengan serangan tiba-tibanya yang menguasai Yogyakarta pada 1 Maret 1949 (lihat Serangan Umum 1 Maret). Yogyakarta dikuasai hanya satu hari, tapi gerakan ini dikatakan dilihat sebagai simbol perjuangan rakyat Indonesia terhadap pasukan Belanda. Meskipun penggagas sebenarnya dalam serangan ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sebagai raja Yogyakarta Gubernur Militer serta Menteri Pertahanan.
Di tahun berikutnya dia bekerja sebagai pejabat militer di Divisi Diponegoro Jawa Tengah. Pada 1959 dia dituduh terlibat kasus penyelundupan dan kasusnya hampir dibawa ke pengadilan militer oleh Kolonel Ahmad Yani. Namun atas saran Jendral Gatot Subroto saat itu, dia dibebaskan dan dipindahkan dan dipindahkan ke kampus staf komando Angkatan Darat (SESKOAD) di Bandung, Jawa Barat meskipun menurut koleganya di SESKOAD, Kolonel Hario Kecik yang akhirnya menjadi Pangdam Mulawarman, Soeharto mengalami konflik pribadi dengan Kolonel D.I. Panjaitan. Sebelumnya Letkol Soeharto menjadi komandan penumpasan pemberontakan di Makassar dibawah Komando Kolonel Alex Kawilarang dimana Soeharto mengalami konflik pribadi dengan Kawilarang akibat keteledorannya sehingga huru-hara meletus kembali ketika Kawilarang melaporkan situasi Makassar yang dianggap aman kepada Presiden Soekarno di Jakarta.
Pada 1962 dia mencapai jabatan mayor jendral dan memimpin Komando Mandala yang bertugas membebaskan Irian Barat. Selama konfrontasi Indonesia-Malaysia, Soeharto adalah seorang komandan Kostrad, yang memiliki keberadaan di Jakarta. Pada 1965, angkatan bersenjata Republik Indonesia, khususnya Angkatan Darat mengalami konflik Internal, terutama akibat politik Nasakom pada saat itu sehingga digambarkan pecah menjadi dua faksi, satu sayap kiri dan satu lagi sayap kanan, dengan Soeharto berada di bagian sayap kanan.
Naik ke kekuasaan
Pada pagi hari 1 Oktober 1965, beberapa pasukan pengawal Kepresidenan, Tjakrabirawa dibawah Letnan Kolonel Untung Sutopo bersama pasukan lain menculik dan membunuh enam jendral sayap-kanan anti-Komunis dimana Jendral A.H. Nasution yang menjabat sebagai Mentri Koordinator bidang Hankam dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata lolos. Satu yang terselamatkan, yang tidak menjadi target dari percobaan kudeta adalah Jendral Soeharto, meski menjadi sebuah pertanyaan apakah Seoharto ini terlibat atau tidak dalam peristiwa yang dikenal sebagai G-30-S/PKI itu. Beberapa sumber mengatakan, Pasukan Tjakrabirawa yang trerlibat itu menyatakan bahwa mereka mencoba menghentikan kudeta militer yang didukung oleh CIA yang direncanakan untuk menyingkirkan Presiden Soekarno dari kekuasaan pada "Hari ABRI", 5 Oktober 1965 oleh apa yang dikatakan sebagai Dewan Jenderal.
Peristiwa ini segera ditanggapi oleh Mayjend Seoharto untuk segera mengamankan Jakarta, menurut versi resmi sejarah pada masa Orde Baru, terutama setelah mendapatkan kabar bahwa Letjend Ahmad Yani, menteri Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Hal ini sebenarnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Angkatan Darat bahwa bila Panglima Angkatan Darat berhalangan hadir, maka Panglima KOSTRAD yang menjalankan tugasnya. Tindakan ini diperkuat dengan turunnya Surat Perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 maret Supersemar dari Presiden Soekarno yang memberikan kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Langkah yang diambil Soeharto adalah segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sekalipun sempat ditentang Presiden Soekarno, penangkapan sejumlah Menteri yang diduga terlibat G-30-S (Gerakan 30 September). Tindakan ini menurut pengamat internasional dikatakan sebagai langkah menyingkirkan angkatan bersenjata Indonesia yang pro-Soekarno dan pro-Komunis yang justru dialamatkan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia dimana jajaran pimpinannya khususnya Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Omar Dhani yang dinilai pro Soekarno dan Komunis, dan akhirnya memaksa Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif. Tindakan pembersihan dari unsur unsur komunis (PKI) membawa tindakan Penghukuman mati anggota Partai Komunis di Indonesia yang menyebabkan pembunuhan sistimatis sekitar 500 ribu "tersangka komunis", kebanyakan warga sipil, dan kekerasan terhadap minoritas Cina Indonesia. Soeharto dikatakan menerima dukungan CIA dalam penumpasan komunis. Diplomat Amerika 25 tahun kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah menulis daftar "operasi komunis" Indonesia dan telah menyerahkan sebanyak 5.000 nama kepada militer Indonesia. Been Huang, bekas anggota kedutaan politik AS di Jakarta mengatakan di 1990 bahwa: "Itu merupakan suatu pertolongan besar bagi angkatan bersenjata. Mereka mungkin membunuh banyak orang, dan saya kemungkinan memiliki banyak darah di tangan saya, tetapi tidak seburuk itu. Ada saatnya dimana anda harus memukul keras pada saat yang tepat." Howard Fenderspiel, ahli Indonesia di State Department's Bureau of Intelligence and Research di 1965: "Tidak ada yang perduli, selama mereka adalah komunis, bahwa mereka dibantai. Tidak ada yang bekerja tentangnya."1 Dia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dalam rangka membebaskan sumber daya di militer.
Jendral Soeharto akhirnya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA) ditolak MPRS pada tahun 1967, kemudian mendirikan apa yang disebut Orde Baru.
Beberapa pengamat politik baik dalam negeri maupun luar negeri mengatakan bahwa Soeharto membersihkan parlemen dari komunis, menyingkirkan serikat buruh dan meningkatkan sensor. Dia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina dan menjalin hubungan dengan negara barat dan PBB. Dia menjadi penentu dalam semua keputusan politik.
Jendral Soeharto dikatakan meningkatkan dana militer dan mendirikan dua agens intelijen - Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional (Bakin). Sekitar 2 juta orang dieksekusi dalam pembersihan massal dan lebih dari 200.000 ditangkap hanya karena dicurigai terlibat dalam kudeta. Banyak komunis, tersangka komunis dan yang disebut "musuh negara" dihukum mati (meskipun beberapa hukuman ditunda sampai 1990).
Diduga bahwa daftar tersangka komunis diberikan ke tangan Soeharto oleh CIA. Sebagai tambahan, CIA melacak nama dalam daftar ini ketika rezim Soeharto mulai mencari mereka. Dukungan yang tidak dibicarakan ini dari Pemerintah Amerika Serikat untuk rezim Soeharto tetap diam sampai invasi Timor Timur, dan terus berlangsung sampai akhir 1990-an. Karena kekayaan sumber daya alamnya dan populasi konsumen yang besar, Indonesia dihargai sebagai rekan dagang Amerika Serikat dan begitu juga pengiriman senjata tetapi dipertahankan ke rezim Soeharto. Ketika Soeharto mengumjungi Washington pada 1995 pejabat administratif Clinton dikutip di New York Times mengatakan bahwa Soeharto adalah "orang seperti kita" atau "orang golongan kita".
Pada 12 Maret 1967 Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden Indonesia oleh parlemen sementara (MPRS). Pada 21 Maret dia resmi terpilih di masa lima tahun pertamanya sebagai Presiden. Dia secara langsung menunjuk 20% anggota MPR. Partai Golkar menjadi partai favorit dan satu-satunya yang diterima oleh pejabat pemerintah. Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN.
Puncak Orde Baru
Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintah. Dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonom yang sebelumnya bertentangan denga Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis. Teknokrat teknokrat yang umumnya berpendidikan barat dan liberal (Amerika Serkat) diangkat yang umumnya adalah lulusan Berkeley sehingga dikenal sebuah klik ekonomi yang dikatakan sebagai Mafia Barkeley dikalangan Ekonomi, Industri dan Keuangan Indonesia. Pada masanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara negara donor (negara negara maju) yang tergabung dalan IGGI yang diseponsori oleh pemerintah Belanda. Namun pada tahun 1992, IGGI dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap turut campar dalam urusan dalam negeri Indonesia, khususnya dalam kasus Timor Timur paska Insiden Dili. Peran IGGI ini digantikan oleh lembaga donor CGI yang diseponsori Perancis. Selain itu, Indonesia mendapat bantuan dari lembaga internasional lainnya yang berada dibawah PBB seperti UNICEF, UNESCO dan WHO. Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem trikle down effect yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan industri dan keuangan (EKUIN) pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada donor Internasional terutama paska Krisis 1997. Dalam bidang ekonomi juga, tercatat Indonesia mengalami swasembada beras pada tahun 1984. Namun prestasi itu ternyata tidak dapat dipertahankan pada tahun tahun berikutnya. Kemudian kemajuan ekonomi Indonesia saat itu dianggap sangat signifikan sehingga Indonesia sempat dimasukkan dalam negara yang mendekati negara negara Industri Baru bersama dengan Malaysia, Filipina dan Thailand, selain Singapura, Taiwan dan Korea Selatan.
Di bidang Politik, Presiden Soeharto melakukan penyatuan partai-partai politik sehingga pada massa itu dikenal tiga partai Politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam upayanya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai akibat dari politik masa presiden Soekarno yang menggunakan sistem multipartai yang berakibat pada jatuh bangunnya kabinet dan dianggap penyebab mandeknya pembangunan. Kemudian dikeluarkannnya UU Politik dan Asas tunggal Pancasila yang mewarnai kehidupan politik saat itu. Namun dalam perjalanannya, terjadi ketimpangan dalam kehidupan politik dimana muncullah istilah "mayoritas tunggal" diamana GOLKAR dijadikan partai utama dan mengebirikan dua parpol lainnya dalam setiap penyelenggaraan PEMILU. Berbagai ketidakpuasan muncul, namun dapat diredam oleh sistem pada masa itu.
Seiring dengan naiknya taraf pendidikan pada masa pemerintahannya karena pertumbuhan ekonomi, muncullah berbagai kritik dan ketidakpuasan atas ketimpangan ketimpangan dalam pembangunan. Kesenjangan ekonomi, sosial dan politik memunculkan kalangan yang tidak puas dan menuntut perbaikan. Kemudian pada masa pemerintahannya, tercatat muncul peristiwa kekerasan di masyarakat yang umumnya sarat kepentingan politik, selain memang karena ketidakpuasan dari masyarakat.
Beberapa catatan atas tindakan represif Orde Baru
Presiden Soeharti dinilai memulai penekanan terhadap suku Tionghoa, melarang penggunaan tulisan China di berbagai material tertulis, dan menutup Organisasi Cina karena tuduhan simpati mereka terhadap komunis.
Pada 1970 Soeharto melarang protes pelajar setelah demonstrasi yang meluas melawan korupsi. Sebuah komisi menemukan bahwa korupsi sangat umum. Soeharto menyetujui hanya dua kasus dan kemudian menutup komisi tersebut. Korupsi kemudian menjadi sebuah endemik.
Dia memerintah melalui kontrol militer dan penyensoran media. Dia menguasai finansial dengan memberikan transaksi mudah dan monopoli kepada saudara-saudaranya, termasuk enam anaknya. Dia juga terus memainkan faksi berlainan di militer melawan satu sama lain, dimulai dengan mendukung Nasionalis dan kemudian mendukung unsur Islam.
Pada 1973 dia memenangkan jangka lima-tahun berikutnya melalui pemilihan "electoral college". Dan juga terpilih kembali pada 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Dia memulai reform elektoral hanya tiga partai yang boleh mengikuti pemilihan, termasuk partainya sendiri, Golkar.
Pada 1975, dengan persetujuan bahkan permintaan Amerika Serikat dan Australia, dia memerintahkan pasukan Indonesia untuk memasuki bekas koloni Portugal Timor Timur setelah Portugal mundur dan gerakan Fretilin memegang kuasa yang menimbulkan kekacauan di masyarakat Timor Timur Sendiri, serta kekhawatiran Amerika Serikat atas tidakan Fretilin yang menurutnya mengundang campur tangan Uni Sovyet. Kemudian pemerintahan pro integrasi dipasang oleh Indonesia meminta wilayah tersebut berintegrasi dengan Indonesia. Pada 15 Juli 1976 Timor Timur menjadi provinsi Timor Timur sampai dia dialihkan ke PBB pada 1999.
Korupsi menjadi beban berat pada 1980-an. Pada 5 Mei 1980 sebuah kelompok Petisi 50 meminta kebebasan politik yang lebih. Kelompok ini terdiri dari anggota militer, politisi, akademik, dan pelajar. Media Indonesia menekan beritanya dan pemerintah mecekal penandatangannya. Setelah penuduhan grup ini di tahun 1984 yang menuduh bahwa Soeharto menciptakan negara satu partai, beberapa pemimpinnya dipenjarakan.
Catatan HAM Soeharto juga semakin memburuk dari tahun ke tahun. Pada 1993 Komisi HAM PBB membuat resolusi yang mengungkapkan perhatian dalam terhadap pelanggaran HAM di Indonesia di Timor Timur. Presiden AS Bill Clinton mendukungnya.
Pada 1996 Soeharto berusaha menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dari kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), salah satu dari tiga partai resmi. Di bulan Juni, pendukung Megawati menduduki markas besar partai tersebut. Setelah pasukan keamanan menahan mereka, kerusuhan pecah di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1996 (peristiwa Sabtu Kelabu) yang dikenal sebagai "Peristiwa Kudatuli" (Kerusuhan Dua Tujuh Juli).
Soeharto turun tahta
Pada 1997, menurut Bank Dunia, 20 sampai 30 persen dari dana pengembangan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. Krisis finansial Asia di tahun yang sama tidak membawa hal bagus bagi pemerintahan Presiden Soeharto ketika ia dipaksa untuk meminta pinjaman, yang juga berarti pemeriksaan menyeluruh dan mendetail dari IMF.
Mekipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai Presideb pada periode 1998-2003, terutama pada acara Golongan Karya, Soeharto tetap memastikan dia terpilih kembali oleh parlemen untuk ketujuh kalinya di Maret 1998. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan dan tekanan politik dan militer Presiden Soeharto mengundurkan diri 21 Mei 1998, untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Habibie.
Lihat pula
Referensi
- Blum, William. Killing Hope: US Military and CIA Interventions Since World War II, Black Rose, 1998, pp. 193-198
- [1] Artikel mengenai daftar orang-orang komunis dari CIA
Pranala luar
| Didahului oleh: Soekarno |
Presiden Republik Indonesia 1967 - 1998 |
Diteruskan oleh: BJ Habibie |