Sudirman Said

Jangan gunakan templat {{hapus:kelayakan}}!
Gunakan {{hapus|A7}} atau {{hapus|A9}} atau {{subst:tak layak}}.

Sudirman Said (lahir di Brebes, 16 April 1963), adalah Menteri ESDM terpilih untuk Kabinet Kerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia dikenal sebagai tokoh anti korupsi, pekerja rehabilitasi kawasan bencana, serta eksekutif di industri minyak dan gas serta direktur utama perusahaan senjata nasional.

Sudirman Said
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 15
Presiden	Joko Widodo
Pendahulu Jero Wacik Chairul Tanjung (Pelaksana Tugas) Pengganti Petahana
Direktor PT Pindad
Informasi pribadi
Lahir	16 April 1963 Brebes, Jawa Tengah, Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Anak	6
Sunting kotak info • L • B

Pendidikan

• Sarjana Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1990)

Sudirman Said menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1990. Ia kini juga aktif dalam ikatan alumni sekolah tinggi ini. Ia dipilih sebagai Ketua Umum Ikanas Keuangan-STAN untuk periode 2013-2016.

• Master Bidang Administrasi Bisnis dari George Washington University, Washington, DC, Amerika Serikat (1994)

Karier

Aktivis Anti Korupsi (Pendiri dan Ketua Badan Pelaksana Masyarakat Transparansi Indonesia)

Kiprah Sudirman di bidang pemberantasan korupsi ia wujudkan dengan mendirikan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Bersama beberapa aktivis anti korupsi lainnya seperti Erry Riana (Mantan Pimpinan KPK), Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4). Sri Mulyani (Mantan Menteri Keuangan), dan beberapa tokoh lainnya.

Sudirman bersama MTI mendukung percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan mendorong penyelesaian beberapa kasus rasuah. Beberapa kasus yang pernah didorong untuk diselesaikan oleh Sudirman MTI antara lain:

• Mendirikan Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)

Salah satu usaha yang dilakukan Sudirman untuk mendukung gerakan anti korupsi adalah dengan menciptakan dunia usaha yang sehat. Bersama beberapa pegiat anti rasuah, Sudirman membentuk IICG. Didirikan pada 2 Juni 2000 IICG lahir untuk memasyarakatkan konsep, praktik, dan manfaat Good Corporate Governance (GCG) kepada dunia usaha. IICG merupakan salah satu peran masyarakat sipil untuk mendorong terciptanya dunia usaha Indonesia yang terpercaya, etis, dan bermartabat. Organisasi independen ini juga mendorong dan membantu perusahaan-perusahaan dalam menerapkan konsep Tata Kelola (Corporate Governance). Sudirman mendirikan IICG bersama Erry Riyana, Kuntoro Mangkusubroto, Mar’ie Muhammad, dan beberapa tokoh lainnya.

• Transparansi Anggota Kabinet

Pada tahun 2001 saat menjabat menjadi Ketua MTI Sudirman mendorong agar menteri yang terpilih dapat melepaskan jabatannya di parpol dan keterlibatannya dalam dunia usaha. Menurut Sudirman jabatan di partai politik dan keterlibatan dalam bisnis sangat mempengaruhi kredibilitas menteri bersangkutan. Pernyataan ini diungkapkan Sudirman dalam perayaan ulang tahun ke 3 MTI yang berdekatan dengan pembentuka Kabinet Gotong Royong.

• Korupsi Penyelewengan Dana Pemilu oleh Anggota KPU

Sudirman bersama Todung Mulya Lubis (aktivis anti korupsi) dan Imam B Prasodjo (sosiolog) mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyampaikan hasil audit terkait dugaan korupsi oleh KPU pada Pemilu 2004. Sudirman yang merupakan Ketua Badan Pelaksana MTI, bersama Todung dan Imam mendorong agar Ketua BPK dapat menemui Ketua KPK untuk mempercepat penyelesaian kasus korupsi terkait penyelewengan dana Pemilu.

• Penyelesaian Kasus Bibit Chandra (Cicak versus Buaya)

Sudirman bersama Rhenald Kasali dan Bambang Harimurti selaku pendiri MTI mendorong agar dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah tidak dikriminalisasi. Sudirman menilai kasus kriminalisasi Bibit dan Chandra adalah kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penanggung Jawab Sementara Rektor Universitasi Paramadina

Kecemerlangan Sudirman di dunia pergerakan anti korupsi juga diapresiasi oleh dunia akademis. Saat Alm. Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang saat itu menjabat Rektor Universitas Paramadina sedang sakit-sakitan, Sudirman ditunjuk untuk menjadi Penanggung Jawab Sementara (Pjs) Rektor Universitas Paramadina.

Sudirman kemudian mendapat amanah menjadi Deputi Kepala Badan Pelaksana Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh yang membuatnya harus meninggalkan Kampus Paramadina. Ia kemudian digantikan sesame pejabat rektor sementara yakni M. Sohibul Iman.

Deputi Kepala Badan Pelaksana Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias

Bencana gempa bumi dan tsunami yang mendera Aceh pada Desember 2004 membuat pemerintah harus segera merehabilitasi daerah paling barat Indonesia tersebut. Upaya merehabilitasi ini diwujudkan dengan Keputusan Presiden Nomor 63/M tahun 2005. Dalam keputusan tersebut Sudirman Said ditunjuk sebagai Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Hubungan Kelembagaan. Ia bekerja di bawah Kepala Badan Pelaksana yakni Kuntoro Mangkusubroto.

Badan Pelaksana ini mengemban beberapa tugas utama yakni mengelola dana yang mengalir dari kas negara dan berbagai lembaga serta negara donor, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembangunan sarana-sarana publik.

Terhitung ada 120 lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, 430 LSM lokal, belasan lembaga donor bilateral dan multilateral yang bekerjasama. Hasil kerja nyata BRR sampai pertengahan 2007 yakni membangun 30 ribu unit rumah.

Sudirman juga mendorong transparansi BRR kepada publik. Untuk mencegah korupsi, Sudirman bersama BRR menerapkan kebijakan single income yakni transparansi pengelolaan anggaran, publikasi laporan keuangan dan akuntabilitas dan pengauditan secara rutin oleh pemerintah dan Satuan Pengawas Internal BRR. BRR juga membentu Satuan Anti Korupsi (SAK) yang bertugas mendidik semua pemangku kepentingan di Aceh dan Nias pasca Tsunami. Sudirman menjelaskan bahwa BRR telah membatalkan tender proyek bermasalah senilai 157 milliar.

Staf Ahli Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Sudirman Said aktif dalam transformasi PT Pertamina (Persero) dengan tugas melakukan pembenahan fungsi sekretaris perusahaan (2008) dan Suplly Chain Management (2008-2009).

Sudirman menjadi Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia menggantikan Sony Soemarsono pada Maret 2013 di bawah pimpinan Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno. Ia kemudian menjadi Deputi Direktur Integrated Supplay Chain (ISC) untuk mengatasi mafia impor BBM. Pada 20 Maret 2009 Sudirman tidak lagi menjabat menjadi Deputi Direktur ISC. Pasca jabatan tersebut, Sudirman kemudian dipercaya sebagai koordinator Restrukturisasi Aset dan Anak Usaha Pertamina.

Wakil Direktur Utama PT Petrosea

Pada Mei 2013 Sudirman Said dipercaya sebagai Wakil Presiden Direktur PT Petrosea mendampingi Eddy Junaedy yang diangkat menjadi Presiden Direktur.

PT Petrosea sendiri adalah salah satu perusahaan pertambangan di bawah kelompok Indika Energy Group. Sudirman kemudian melepaskan jabatan ini setelah ditunjuk oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk menjadi direktur utama PT Pindad.

Executive Director APEC CEO Summit 2013

Keberhasilan Sudirman Said dalam sektor privat dan publik membuatnya dipercaya menjadi Executive Director APEC CEO Summit 2013. Dalam acara tingkat internasional yang berlangsung pada 1-8 Oktober 2013 di Bali ini hadir 21 kepala negara anggota APEC serta 1200 CEO seluruh dunia dengan 200 di antaranya berasal dari Indonesia.

Sebagai Executive Director, Sudirman mendorong APEC CEO Summit untuk menjembatani kepentingan bisnis pemerintah dan swasta. Pertemuan para CEO ini menghasilkan rekomendasi bagi 21 pemimpin ekonomi APEC seperti dalam hal memobilisasi dana dari sektor swasta ke sektor publik. Agenda pertemuan CEO ini juga untuk menggenjot usaha kecil menengah (UKM) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik.

Direktur Utama PT Pindad

Setelah malang melintang di gerakan anti korupsi dan bisnis, Sudirman Said dipercaya menjadi Direktur Utama PT Pindad (Persero) sebuah perusahaan negara bidang persenjataan. Sudirman menggantikan posisi Tri Hardjojo yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pindad. Sudirman mulai menjabat menjadi direktur utama perusahaan negara ini pada 4 Juni 2014 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK – 118/MBU/2014.

Di awal masa jabatannya, Sudirman langsung melakukan beragam inovasi untuk perusahaan yang memiliki sekitar 3000-an karyawan ini. Inovasi yang ia lakukan yakni menjalin kerjasama dengan dengan pebisnis senjata internasional. Hal ini ia lakukan sebagai upaya untuk mempercepat alih teknologi sekaligus mengadopsi disiplin kerja dan budaya perusahaan asing.

Kerjasama dengan pebisnis senjata internasional ia lakukan dengan meneken memorandum kesepahaman dengan Rheinmetall Denel Munition (RDM) di Pretoria, Afrika Selatan pada pertengahan September 2014. Ia juga sedang menyiapkan pabrik turret (persenjataan di atas tank) di Bandung bekerjasama dengan Belgia.

Selain membuka kerjasama dengan pihak asing untuk alih teknologi dan budaya perusahaan, Sudirman juga berusaha memberantas calo persenjataan yang merugikan negara. Hal itu ia wujudkan dengan membuat PIndad mampu menyediakan data pembanding Menurutnya para calo senjata mendapat keuntungan karena informasi yang asimetris. Sudirman mendorong agar Pindad juga dapat memiliki informasi spesifik mengenai sebuah senjata agar calo tidak bisa menaruh harga sembarangan untuk sebuah senjata.

Menteri ESDM

Karier cemerlang Sudirman Said di bidang energi dan migas serta gerakan anti korupsi membawanya dipilih menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kabinet Jokowi-JK periode 2014-2019. Ia menggantikan Chairul Tanjung sebagai pelaksana tugas Menteri ESDM. Chairul menggantikan Jero Wacik yang mengundurkan diri sebagai Menteri ESDM karena tersangkut kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sudirman mengatakan akan mengembalikan kepercayaan publik pada kementerian ESDM dengan mengelola kementerian secara profesional dan transparan. Ia dipilih langsung oleh Jokowi yang mengatakan Menteri ESDM harus ada pemimpin dengan leadership yang kuat dan memiliki manajemen pengawasan.  Sudirman dinilai memiliki rekam jejak yang memenuhi persyaratan tersebut.