Paku Alam VIII

Adipati dari Pakualaman ke-8 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ke-2

Mayor Jenderal TNI. (Tit.)[1] BRMH Sularso Kunto Suratno (10 April 1910 – 11 September 1998) adalah Raja Pakualaman VIII yang diangkat sebagai KPH Prabu Suryodilogo pada 4 September 1936. Dengan masa jabatan selama 61 tahun, ia adalah penguasa Paku Alam dan juga penguasa negeri pecahan Mataram yang berkuasa paling lama.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya
Paku Alam
ꦦꦏꦸꦄꦭꦩ꧀꧇꧘꧇​
Penguasa Paku Alam di Yogyakarta ke-8
Masa jabatan
13 April 1937 – 11 September 1998
Sebelum
Pendahulu
Paku Alam VII
Pengganti
Paku Alam IX
Sebelum
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ke-2
Masa jabatan
3 Oktober 1988[a] – 11 September 1998
PresidenSoeharto
Bacharuddin Jusuf Habibie
Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ke-1
Masa jabatan
4 Maret 1950 – 3 Oktober 1988[a]
PresidenSoekarno
Soeharto
GubernurHamengkubuwana IX
Sebelum
Pendahulu
Tidak ada, jabatan baru
Pengganti
Paku Alam IX
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir
BRMH Sularso Kunto Suratno

(1910-04-10)10 April 1910
Pakualaman, masa Hindia Belanda
Meninggal11 September 1998(1998-09-11) (umur 88)
Yogyakarta, Indonesia
KebangsaanIndonesia
Suami/istriKRAy. Ratnaningrum
KRAy. Purnamaningrum
AnakDari KRAy. Ratnaningrum:
* Ir. GPH. H. Probokusumo
* GBRAy. Retno Sundari
* GBRAy. Retno Sewayani
* GPH. Anglingkusumo
* GPH. Songkokusumo
* GBRAj. Retno Pudjawati (wafat ketika bayi)
* GPH. Ndoyokusumo
* GPH. Wijoyokusumo
Dari KRAy. Purnamaningrum:
* GPH. Ambarkusumo
* GBRAy. Retno Martani
* GPH. Gondhokusumo
* GBRAy. Retno Suskamdani
* GBRAy. Retno Rukmini
* GPH. H. Tjondrokusumo
* GBRAy. Hj. Retno Widanarni
* GPH. Indrokusumo
Orang tuaPaku Alam VII
Tanda tangan
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Pada tahun 2022, Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia karena perannya di dalam integrasi Pakualaman bersama dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ke dalam Indonesia pada masa awal proklamasi. Hal tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 96/TK/2022 tanggal 3 November 2022.[2]

Sejarah hidup

 
KPH Prabu Suryadilaga, sebelum menyandang gelar Paku Alam VIII pada tahun 1938.

Pendidikan yang ditempuh adalah Europesche Lagere School Yogyakarta, Christelijke MULO Yogyakarta, AMS B Yogyakarta, Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta - sampai tingkat candidaat).[3] Pada 13 April 1937 ia ditahtakan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Prabu Suryodilogo menggantikan mendiang ayahnya. Setelah kedatangan Bala Tentara Jepang pada tahun 1942 ia mulai menggunakan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII.

Pada 19 Agustus 1945 bersama Hamengkubuwono IX, Paku Alam VIII mengirimkan telegram kepada Sukarno dan Hatta atas berdirinya RI dan terpilihnya mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pada 5 September 1945 secara resmi KGPAA Paku Alam VIII mengeluarkan amanat/maklumat (semacam dekret kerajaan) bergabungnya Kadipaten Pakualaman dengan Negara Republik Indonesia. Sejak saat itulah kerajaan terkecil pecahan Mataram ini menjadi daerah istimewa. Melalui Amanat Bersama antara Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII dan dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober tahun yang sama, ia berdua sepakat untuk menggabungkan Daerah Kasultanan dan Kadipaten dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jabatan yang dipangku selanjutnya adalah Wakil Kepala Daerah Istimewa, Wakil Ketua Dewan Pertahanan DIY (Oktober 1946), Gubernur Militer DIY dengan pangkat Kolonel (1949 setelah agresi militer II). Mulai tahun 1946-1978 Paku Alam VIII sering menggantikan tugas sehari-hari Hamengkubuwono IX sebagai kepala daerah istimewa karena kesibukan Hamengkubuwono IX sebagai menteri dalam berbagai kabinet RI. Selain itu ia juga menjadi Ketua Panitia Pemilihan Daerah DIY dalam pemilu tahun 1951, 1955, dan 1957; Anggota Konstituante (November 1956); Anggota MPRS (September 1960) dan terakhir adalah Anggota MPR RI masa bakti 1997-1999 Fraksi Utusan Daerah.

Setelah Hamengkubuwono IX mangkat pada tahun 1988, Paku Alam VIII menggantikan sang mendiang menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sampai akhir hayatnya pada tahun 1998. Perlu ditambahkan bahwa pada 20 Mei 1998 ia bersama Hamengkubuwono X mengeluarkan Maklumat untuk mendukung Reformasi Damai untuk Indonesia. Maklumat tersebut dibacakan di hadapan masyarakat dalam acara yang disebut Pisowanan Agung. Beberapa bulan setelahnya ia menderita sakit dan meninggal pada tahun yang sama. Sri Paduka Paku Alam VIII tercatat sebagai wakil Gubernur terlama (1945-1998) dan Pelaksana Tugas Gubernur terlama (1988-1998) serta Pangeran Paku Alaman terlama (1937-1998).

Penghargaan

Tanda Jasa

 
     
     
     
Baris ke-1 Bintang Mahaputera Utama
Baris ke-2 Bintang Mahaputera Pratama Bintang Gerilya Bintang Bhayangkara Nararya
Baris ke-3 Satyalancana Pembangunan Satyalancana Wira Karya Satyalancana Pendidikan
Baris ke-4 Knight Commander's Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany - Jerman Grand Honorary Cross with Star of the Order of the Crown - Belanda Grand Officer of the Order of Leopold II - Belgia

Pahlawan Nasional

Pada tanggal 7 November 2022 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Paku Alam VIII. Beliau diberi gelar Pahlawan Nasional dikarenakan jasanya mengintegrasikan diri pada awal kemerdekaan Republik Indonesia sehingga NKRI menjadi utuh hingga saat ini. Selain berjasa dalam perang kemerdekaan, beliau juga dianggap berjasa dalam bidang pendidikan. Hal itu terbukti melalui pendirian perguruan tinggi seperti, UGM, UNY, IAIN. Selain itu, juga mendirikan Sekolah Rakyat (sekarang SD Puro Pakualaman) dan SMP Puro Pakualaman. Tak hanya itu, 1979 didirikan Yayasan Notokusumo yang mana melalui yayasan ini, Paku Alam VIII meresmikan Akademi Administrasi Negara dan Akademi Keperawatan Notokusumo.[4]

Keluarga

Ia memiliki dua istri, yaitu;

Dari KRAy. Ratnaningrum:

  1. Ir. gPH. H. Probokusumo
  2. GBRAy. Retno Sundari
  3. GBRAy. Retno Sewayani
  4. GPH. Anglingkusumo
  5. GPH. Songkokusumo
  6. GBRAj. Retno Pudjawati (wafat ketika bayi)
  7. GPH. Ndoyokusumo
  8. GPH. Wijoyokusumo

Dari KRAy. Purnamaningrum:

  1. GPH. Ambarkusumo
  2. GBRAy. Retno Martani
  3. GPH. Gondhokusumo
  4. GBRAy. Retno Suskamdani
  5. GBRAy. Retno Rukmini
  6. GPH. H. Tjondrokusumo
  7. GBRAy. Hj. Retno Widanarni
  8. GPH. Indrokusumo

Catatan kaki

  1. ^ a b Sultan Hamengkubuwana IX wafat tanggal 2 Oktober pukul 20:05 waktu Washington, DC atau tanggal 3 Oktober pukul 07:05 Waktu Indonesia Barat

Referensi

  1. ^ hambuditoto (2017-04-26). "MENGENAL RIWAYAT & FALSAFAH HIDUP PAKU ALAM VIII". Paguyuban Hambuditoto. Diakses tanggal 2022-07-13. 
  2. ^ Wibawana, Widhia Arum. "Profil KGPAA Paku Alam VIII yang Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional 2022". detikcom. Diakses tanggal 2022-11-04. 
  3. ^ "K.G.P.A.A. Paku Alam VIII - IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) - Profil Anggota". Konstituante.Net. Diakses tanggal 2021-05-22. 
  4. ^ Wibawana, Widhia Arum. "Profil KGPAA Paku Alam VIII yang Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional 2022". detiknews. Diakses tanggal 2023-02-09. 

Pranala luar

Gelar kebangsawanan
Didahului oleh:
Paku Alam VII
Penguasa Paku Alam di Yogyakarta
1937–1998
Diteruskan oleh:
Paku Alam IX
Jabatan politik
Didahului oleh:
Hamengkubuwono IX
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
1988–1998
Diteruskan oleh:
Hamengkubuwono X
Posisi baru Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
1945–1988
Jabatan lowong
Selanjutnya dijabat oleh
Paku Alam IX
Jabatan lain
Didahului oleh:
Bahder Djohan
Ketua Umum Palang Merah Indonesia
19541966
Diteruskan oleh:
Basuki Rachmat