Sulawesi (provinsi)
Provinsi Sulawesi adalah nama salah satu provinsi di Indonesia pada masa dahulu yang dibentuk pada 2 September 1945. Per tahun 1952, wilayah Provinsi Sulawesi terbagi 15 Kota/Kabupaten, dengan ibukota Makassar dan kota besar lainnya Menado.[1]
Sulawesi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekas provinsi Indonesia | |||||||||||
1945–1960 | |||||||||||
Lokasi Sulawesi di Indonesia | |||||||||||
Ibu kota | Kota Makassar | ||||||||||
Sejarah | |||||||||||
Pemerintahan | |||||||||||
Gubernur | |||||||||||
• 1945–1949 | Sam Ratulangi | ||||||||||
• 1951–1953 | Raden Sudiro | ||||||||||
• 1953–1956 | Lanto Dg. Pasewang | ||||||||||
• 1956–1960 | A. P. Petta Rani | ||||||||||
Legislatur | DPRD Provinsi Sulawesi | ||||||||||
Sejarah | |||||||||||
• Didirikan | 1945 | ||||||||||
15 November 1946 | |||||||||||
• Kembali ke RI | 17 Agustus 1950 | ||||||||||
• Dibubarkan | 1960 | ||||||||||
| |||||||||||
Zona waktu | UTC+08:00 (WITA) | ||||||||||
Sejarah
Masa Awal Kemerdekaan (1945–1946)
Provinsi Sulawesi merupakan bekas daerah otonom dari Hindia Belanda yang bernama Celebes Belanda. Pada saat kemerdekaan Indonesia, Sulawesi berstatus sebagai provinsi dengan bentuk pemerintahan otonom di bawah pimpinan seorang Gubernur. Provinsi Sulawesi ketika itu beribu kota di Makassar, dengan Gubernur Sam Ratulangi.[2] Bentuk sistem pemerintahan provinsi ini merupakan perintis bagi perkembangan selanjutnya, hingga dapat melampaui masa-masa di saat Sulawesi berada dalam Negara Indonesia Timur (NIT).
Menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (1946–1950)
Sulawesi menjadi bagian dari NIT setelah Perundingan Linggarjati antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 November 1946. Kemudian NIT menjadi negara bagian dari negara federasi Republik Indonesia Serikat (RIS).[3]
Berdasarkan Staatsblad Hindia Belanda No. 143 tahun 1946 pada Konferensi Denpasar pada Desember 1946, Sulawesi terbagai atas 5 daerah. Berikut pembagian pada pasal 14 atau 1e hingga 5e
No. | Daerah | Meliputi |
---|---|---|
Sulawesi Selatan | Kerasidenan Sulawesi Selatan, Kesultanan Gowa, Kesultanan Bone, Kerajaan Wajo, Kesultanan Soppeng, Kerajaan Mallusetasi, Kedatuan Sidenreng, Kedatuan Luwu, Kedatuan Suppa, Kerajaan Sawitto, Kerajaan Batulappa, Kerajaan Kassar, Kerajaan Rappang, Kerajaan Maiwa, Enrekang, Malua, Buntu-Batu, Alla, Kerajaan Barru, Kerajaan Soppeng Riaja, Kerajaan Tanete, Majene, Kerjaan Pamboang, Kerajaan Binuang, Kerajaan Tapalang, Kerajaan Mamuju, Toraja, Kesultanan Buton, Laiwoi | |
Minahasa | Minahasa | |
Kepulauan Sangihe dan Talaud | Kerajaan Tabukan, Kerajaan Siau, Kandahe-Tahuna, Kerajaan Manganitu, Kerajaan Tagulandang, Kepulauan Talaud | |
Sulawesi Utara | Afdeling Gorontalo, Onderafedeling Bolaan Mongondow, Kerajaan Buol, Kerajaan Bolaang Mongondow, Kerajaan Bolaang Uki, Kerajaan Bintauna, Kerajaan Kaidipang Besar | |
Sulawesi Tengah | Afdeling Poso, Afdeling Donggala, Kerajaan Tojo, Kerajaan Poso, Kerajaan Lorea, Kerajaan Unauna, Kerajaan Bungku, Kerajaan Mori, Kerajaan Banggai, Kerajaan Banawa, Kerajaan Tawaeli, Kerajaan Palu, Kerajaan Sigi Dolo, Kulawi, Kerajaan Parigi, Moutong, Kerajaan Toli-Toli |
Kembali menjadi bagian RI (1950–1960)
Saat RIS dibubarkan dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sulawesi statusnya dipertegas kembali menjadi provinsi.[4] Status Provinsi Sulawesi ini kemudian terus berlanjut sampai pada tahun 1960.
Pembagian Administratif
Per tahun 1952, Provinsi Sulawesi terbagi atas 13 kabupaten dan 2 kota yang terdiri dari
- Kota Besar Makassar
- Kota Besar Menado
- Kabupaten Makassar, ibukota Sungguminasa
- Kabupaten Bonthain, ibukota Bonthain
- Kabupaten Parepare, ibukota Parepare
- Kabupaten Bone, ibukota Watampone
- Kabupaten Sulawesi Tenggara, ibukota Baubau
- Kabupaten Mandar, ibukota Madjene
- Kabupaten Luwu, ibukota Luwu
- Kabupaten Donggala, ibukota Palu
- Kabupaten Sulawesi Utara, ibukota Gorontalo
- Kabupaten Minahasa, ibukota Menado
- Kabupaten Sangir Talaud, ibukota Tahuna
- Kabupaten Poso, ibukota Poso
- Kabupaten Bolaan Mongondow, ibukota Kotamobagu
Kepala Daerah
Kepala daerah Provinsi Sulawesi saat itu adalah seorang Gubernur yang dibantu oleh seorang Wakil Gubernur yang dipilih melalui mekanisme pemilihan di DPRD Provinsi. Jabatan Gubernur Sulawesi pertama diemban oleh Sam Ratulangi dan terakhir diemban oleh Andi Pangerang Pettarani.
Referensi
- ^ Memperkenalkan Sulawesi. Djawatan Penerangan Propinsi Sulawesi. 17 Agustus 1955.
- ^ "Sejarah Provinsi Sulawesi Utara". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-12-13. Diakses tanggal 2011-08-26.
- ^ Kementerian Penerangan, Republik Indonesia: Provinsi sulawesi, 1953, hal. 176-177
- ^ "Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1950" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2011-12-11. Diakses tanggal 2011-08-26.