Daftar kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta disebutkan pembentukan kabupaten Adikarto sebagai kabupaten kelima di DIY. Setahun kemudian, Kabupaten ini kemudian dibubarkan dan digabungkan dengan kabupaten Kulonprogo berdasarkan Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1951 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 1950 RI untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo.[1]

Penyebutan "Daerah Istimewa" di Yogyakarta dipertegas melalui Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.[2]

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kapanewon/
kemantren
Kelurahan/
kalurahan
Lambang
Peta lokasi
1 34.02 Kabupaten Bantul Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950[3] 8 Agustus 1950 17 -/75
2 34.03 Kabupaten Gunungkidul Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950[3] 8 Agustus 1950 18 -/144
3 34.01 Kabupaten Kulon Progo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950[3] 8 Agustus 1950 12 1/87
4 34.04 Kabupaten Sleman Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950[3] 8 Agustus 1950 17 -/86
5 34.71 Kota Yogyakarta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947[4] 8 Juni 1947 14 45/-

Referensi

sunting
  1. ^ "UU No. 18 Tahun 1951". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  2. ^ "UU No. 13 Tahun 2012". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  3. ^ a b c d Indonesia, Republik (8 Agustus 1950). "PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA". dpr.go.id. Diakses tanggal 19 September 2023. 
  4. ^ "UU No. 17 Tahun 1947". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 

Pranala luar

sunting