Ostpolitik
Neue Ostpolitik (kebijakan timur baru), atau Ostpolitik, mengacu pada normalisasi hubungan antara Republik Federal Jerman (RFJ, atau Jerman Barat) dan Eropa Timur, terutama Republik Demokratik Jerman (RDJ), atau Jerman Timur) yang dimulai pada tahun 1969. Dipengarhui Egon Bahr yang mengusulkan "perubahan melalui rapprochement" dalam pidatonya tahun 1963, kebijakan-kebijakan Ostpolitik diterapkan oleh Willy Brandt, Kanselir RFJ ke-4 yang menjabat tahun 1969 sampai 1974.
Ostpolitik adalah upaya membatalkan kebijakan Persatuan Demokrat Kristen (CDU) yang menjadi partai penguasa Jerman Barat sejak 1949 sampai 1969. Pemerintahan Demokrat Kristen pimpinan Konrad Adenauer dan penggantinya mencoba melawan rezim komunis di Jerman Timur, sedangkan pemerintahan Demokrat Sosial pimpinan Brandt mencoba membina kerja sama dengan Jerman Timur.
Istilah Ostpolitik sempat dipakai untuk menyebut upaya dialog Paus Paulus VI dengan negara-negara Eropa Timur pada saat yang sama. Istilah Nordpolitik juga diciptakan untuk menyebut kebijakan rapprochement antara Korea Utara dan Selatan pada 1980-an.
Daftar perjanjian
suntingBerikut adalah perjanjian Jerman Barat yang menyertakan Ostpolitik sebagai tujuan kebijakan primer atau sekundernya.
- Perjanjian Izin sejak 17 Desember 1963
- Perjanjian Moskwa sejak 13 Agustus 1970
- Perjanjian Warsawa sejak 7 Desember 1970
- Perjanjian Empat Negara Tentang Berlin sejak 3 September 1971
- Perjanjian Transit sejak 17 Desember 1971
- Perjanjian Dasar sejak 21 Desember 1972
- Perjanjian Praha sejak 11 Desember 1973
Perjanjian selanjutnya yang ditandatangani pada masa pemerintahan Demokrat Kristen pimpinan Helmut Kohl (sejak 1982 sampai penyatuan kembali Jerman tahun 1990) tidak dianggap bagian dari Ostpolitik meski menangani isu dan memiliki tujuan yang sama.
Lihat pula
sunting
Catatan kaki
suntingBacaan lanjutan
sunting- Carol Fink, Bernd Schaefer: Ostpolitik, 1969–1974, European and Global Responses, Cambridge University Press, Cambridge [et al.] 2009, ISBN 978-0-521-89970-3.