Diplomasi pertahanan

Diplomasi Pertahanan adalah aktivitas kerjasama baik kerjasama multilateral maupun bilateral, yang dilakukan oleh militer dan infrastruktur terkait masa damai dengan melibatkan kerjasama militer dalam isu yang lebih luas, mulai dari peran militer sampai peran nirmiliter, seperti penjaga keamanan (peacekeeping), penegakan keamanan (peace enforcement), promosi good-governance, tanggap bencana, melindungi Hak Asasi Manusia, dll. Berbeda dengan masa lalu, di mana militer hanya bekerjasama dengan sekutunya, saat ini kerjasama militer juga dilakukan antara negara bahkan negara yang sedang bersaing.

From left, Secretary of Defense Leon E. Panetta, Secretary of State Hillary Rodham Clinton and Chairman of the Joint Chiefs of Staff Army Gen. Martin E. Dempsey attend a meeting at the Pentagon with senior (salah satu bentuk pertemuan diplomasi pertahanan di Amerika Serikat

Diplomasi pertahanan juga dilakukan dengan menggunakan kekuatan bersenjata dan infrastruktur terkait sebagai alat kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri. Lebih lanjut, diplomasi pertahanan dilakukan antara lain, untuk mencari perimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan stabilitas keamanan regional, peningkatan kapabilitas pertahanan, dan kemandirian pertahanan suatu negara. Keberhasilan pelaksanaan diplomasi pertahanan negara sangat bergantung pada upaya-upaya diplomatik yang dilakukan pada tingkat global, regional, dan bilateral.

Pertemuan Kemiliteran antara Lt. Gen. Patricia Horoho and Brig. Gen. Yitshak Kreiss

Diplomasi pertahanan juga merupakan sebuah proses yang tidak hanya melibatkan aktor negara saja (seperti politisi, kekuatan bersenjata atau badan intelijen) tetapi juga organisasi non-pemerintah, think tank dan masyarakat sipil. Inilah yang menjadi pembeda dengan diplomasi militer, di mana diplomasi militer hanya fokus pada penggunaan kekuatan militer terkait pada isu-isu keamanan saja. Diplomasi pertahanan bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar negara baik melalui jalur-jalur formal maupun informal, dengan pemerintah maupun non-pemerintah dan dengan resiko dan biaya yang rendah. Diplomasi pertahanan, saat ini telah menjadi alat penting dalam kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri suatu negara.