Kasus korupsi Indosat Mega Media
Kasus korupsi Indosat Mega Media (IM2) adalah kasus korupsi jaringan pita frekuensi 3G yang melibatkan Indosat dan anak perusahaannya, IM2 sebagai tersangka.[1] Korupsi tersebut terkait kerjasama penyelenggaraan internet di frekuensi 2.1 giga hertz (Ghz) antara PT Indosat dan IM2. Indar Atmanto, mantan Direktur Utama IM2, tertuduh sebagai tersangka utama kasus ini.[1]
Kasus ini bermula dari laporan Konsumen Telekomunikasi Indonesia yang menyatakan bahwa IM2 telah menyalahgunakan pita frekuensi 2.1 Ghz padahal operator tersebut tidak berhak beroperasi di jaringan tersebut.[2] Selain itu, IM2 tidak membayar pajak kepada negara terkait pemakaian frekuensi.[1] Total kerugian terhitung berjumlah Rp 1.358.343.346.674 atau sekitar Rp 1,3 triliun.[2]
Beberapa pihak seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menyatakan bahwa IM2 tidak melanggar UU No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.[3] Mereka juga menjelaskan dalam menyelenggarakan jasa akses internet, IM2 bekerjasam dengan Indosat agar dapat memanfaatkan jaringan Telekomunikasi Indosat.[3] Jadi, hal ini berarti adalah bentuk kerjasama antara Penyelenggara Jasa (IM2) dan Penyelenggara Jaringan (Indosat), bukan kerjasama pemanfaatan spektrum frekuensi seperti dalam Pasal 14 dan 15 PP53/2000.[3] Dengan demikian, kerjasama kedua perusahaan tersebut sah secara hukum, seperti yang disampaikan Menkominfo dalam Surat No. 65/M.Kominfo/02/2012 tanggal 24 Februari 2012.[3]
Setelah dilakukan serangkaian penyidikan dan proses hukum lainnya, akhirnya pada tanggal 14 Januari 2013, mantan Direktur Utama IM2, Indar Atmanto, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi frekuensi radio.[3]
Kejaksaan Agung Republik Indonesia memerintahkan penyelidikan terkait penyalahgunaan frekuensi radio 2,1 GHz oleh IM2 dengan tersangka Direktur Utama IM2. Penyidikan ini dilakukan berdasarkan laporan yang diterima mengenai dugaan penyalahgunaan jaringan 3G milik Indosat oleh IM2.[1]
30 Oktober 2012
Sang pelapor dugaan korupsi, Denny AK, diputuskan bersalah setelah terbukti secara sah melakukan pemerasan terhadap Indosat hanya saja dalam kasus yang berbeda. Dengan demikian, Denny AK dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan.[1]
November 2012
Kejagung memberikan pernyataan mengenai kerugian yang ditanggung negara akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh IM2. Kerugian tersebut berjumlah Rp 1,3 triliun.[1]
12 Desember 2012
Mantan Direktur Utama IM2, Indar Atmanto, diperiksa oleh Kejagung sebagai tersangka.[1]
5 Januari 2013
Indosat dan IM2 ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam dugaan penyalahgunaan frekuensi radio 2,1 Ghz.[1]
9 Januari 2013
Indar Atmanto mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Negara (PTUN) Jakarta terhadap Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan (BPKP). BPKP terlibat karena lembaga itu bertugas menghitung besarnya ke
Sidang perdana dilakukan dengan tersangka mantan Direktur Utama IM2, Indar Atmanto.[1]
21 November 2015
Depok Asosiasi Mahasiswa Pengguna Internet mendesak pemerintah melalui petisi untuk membebaskan Indar Atmanto.[4]
Rujukan
- ^ a b c d e f g h i (Inggris) Kontan. "Ini Kronologi Dugaan Korupsi Indosat dan IM2".
- ^ a b "Indosat Bersikukuh Tak Melanggar Hukum (koran Selasa, 22/012/2013)". Kompas. 22-01-2013.
- ^ a b c d e "Kasus IM2 Rugikan Negara Rp 13 Triliun". Tempo. 15/11/2012.
- ^ Mahasiswa Dukung Eks Dirut IM2 Lewat Petisi Frekvensi.com 21.11.2015