Diplomasi digital
Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala. Tag ini diberikan pada April 2016. |
Diplomasi digital, disebut juga eDiplomacy, adalah pemanfaatan Internet dan teknologi komunikasi informasi baru untuk meraih tujuan-tujuan diplomatik.[1] Beberapa istilah lain telah diusulkan.[2]
Dalam keseharian, istilah diplomasi digital dijadikan sinonim, tetapi maknanya berbeda. UK Foreign and Commonwealth Office mendefinisikan diplomasi digital sebagai 'penyelesaian masalah kebijakan luar negeri lewat internet',[3] definisi sempit yang tidak mencakup perangkat kolaborasi elektronik internal dan diplomasi berbasis telepon genggam dan tablet. Departemen Luar Negeri A.S. menggunakan istilah "21st Century Statecraft".[4] The Canadian Department of Foreign Affairs, Trade and Development menggunakan istilah "Kebijakan Terbuka".[5]
Sejarah
Kementerian luar negeri pertama yang mendirikan divisi diplomasi elektronik adalah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Taskforce on eDiplomacy didirikan pada tahun 2002. Gugus tugas ini telah berubah nama menjadi Office of eDiplomacy dan melibatkan 80 staf, separuh di antaranya menangani diplomasi elektronik.
Kementerian luar negeri lainnya juga menerapkan diplomasi elektronik. UK Foreign and Commonwealth Office memiliki Office of Digital Diplomacy yang terlibat dalam berbagai aktivitas diplomasi elektronik.[1] Swedia juga aktif dalam pelaksanaan diplomasi digital, khususnya melalui strategi komunikasi daring yang dilakukan menteri luar negeri Carl Bildt.[6]
Pada Juli 2012, lembaga hubungan masyarakat dan komunikasi global Burson-Marsteller mempelajari penggunaan Twitter oleh sejumlah kepala negara dan pemerintahan. Mereka menyebut tren ini diplomasi Twitter. Kajian Twiplomasi[7] menemukan bahwa pada tahun 2012 terdapat 264 akun Twitter milik kepala negara dan pemerintahan beserta institusinya di 125 negara; hanya 30 akun yang menulis kicauannya sendiri. Sejak saat itu, diplomasi digital semakin dianggap penting sebagai alat diplomasi masyarakat. Tahun 2013, USC Center on Public Diplomacy menyebut "pengakuan Facebook terhadap Kosovo sebagai negara"[8] sebagai salah satu momen diplomasi masyarakat terbaik tahun itu.[9] [10] [11][12]
Lihat pula
Referensi
- ^ a b Fergus Hanson, 'A Digital DFAT: Joining the 21st century', Lowy Institute, November 2012, http://www.lowyinstitute.org/Publication.asp?pid=1432
- ^ DiploFoundation, 'E-Diplomacy definition' http://edip.diplomacy.edu/forum-def and Alec Ross, HubForum, http://www.youtube.com/watch?v=OsMWA_nKkFo
- ^ Foreign and Commonwealth Office, 'What is digital diplomacy?', http://digitaldiplomacy.fco.gov.uk/en/about/digital-diplomacy/
- ^ "21st Century Statecraft". US State Department.
- ^ "The Cadieux-Léger Fellowship". DFAIT.
- ^ http://www.bbc.com/news/world-us-canada-23438273
- ^ "Twiplomacy - Mutual Relations on Twitter". Diakses tanggal 17 August 2012.
- ^ "Kosovo Attains Status (on Facebook) It Has Sought for Years: Nation". Diakses tanggal 2 January 2015.
- ^ http://uscpublicdiplomacy.org/pdin_monitor_article/10-biggest-public-diplomacy-stories-2013
- ^ "TWEET THIS: STUDY FINDS LIMITS TO NEW 'TWIPLOMACY'". Associated Press. 26 July 2012. Diakses tanggal 17 August 2012.
- ^ Miles, Tom (26 July 2012). "@tweeter-in-chief? Obama's outsourced tweets top twitocracy". Reuters. Diakses tanggal 17 August 2012.
- ^ Khazan, Olga (26 July 2012). "Diplomats on Twitter: Putin follows no one". Washington Post. Diakses tanggal 17 August 2012.