Pokja Papua
C. 'PROFIL SINGKAT POKJA PAPUA'
Jalan Mendut No. 3 Jakarta Pusat 10320 Indonesia. Telepon /Fax. 62-21-7099 5377 email. [email protected] milist. [email protected]
Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua atau disingkat Pokja Papua, adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan untuk tujuan mendorong perwujudan prinsip-prinsip demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat Papua. Secara resmi Pokja Papua, didirikan pada 25 November 2002, bertempatan dengan tahun ke-2 Undang-undang No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Saat ini Pokja Papua beranggotakan sebelas individu.
C.1. Hasil-hasil Penelitian dan Strategic Paper
Periode 2004 sampai dengan 2005, Pokja Papua telah mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan strategic paper sebagai berikut: - Andrinov A. Chaniago, Ian Suherlan dan Israr Iskandar. “Penegakan Hak Ekosob di Daerah Kaya Sumber Daya Alam”. Desember 2005; - Ikhana Indah B. “Partisipasi Politik Perempuan dalam Proses dan Pembentukan Majelis Rakyat Papua”. November 2005; - A. Patra M. Zen, Amiruddin Al Rahab dan Usman Hamid. “Untuk Papua, Tak Perlu Janji-janji Lagi(Agenda Sosial-Politik di Papua 2005). Pandangan Awal Tahun Pokja Papua, Jakarta” Januari 2005; - A. Patra M. Zen dan Frans Maniagasi. “Sebelum MRP Terbentuk, Tunda Pilkada. Pandangan Pokja Papua terhadap MRP dan Pilkada di Papua” Maret 2005; - Philips Jusario Vermonte. “Implementasi Komprehensif Otonomi Khusus dan Pemerintahan Baru Susilo Bambang Yudhoyono/Jusuf Kalla. Peluang Terakhir Menyelesaikan Persoalan Papua?” April 2005; - A. Patra M. Zen dan Amiruddin Al Rahab. “Papua di Fora Internasional: Apa yang Dapat Dilakukan oleh Diplomasi Total Pemerintah Jakarta?” Juni 2005.
C.2. Aktivitas 2003 sampai Desember 2005
Respon Cepat
Monitoring mingguan atas kondisi Papua, pengorganisasian data dan informasi Sekretariat mengelola media clipping service, pembuatan media summary executive dan bulletin Berita Papua. Saat ini Pokja Papua berlangganan media: Suara Pembaruan, Sinar Harapan dan Cenderawasih Post serta majalah Gatra. Sekretariat juga mengelola perspustakaan dan melakukan pembelian-pembelian referensi yang relevan tentang Papua, termasuk mengkompilasi peraturan perundangan-undangan, paper serta pendokumentasian berita dan opini yang disampaikan/ditulis oleh seluruh anggota Pokja Papua.
Penyelenggaraan Konferensi Pers, media briefing distribusi siaran Pers dan opini publik Secara khusus, Pokja Papua sempat menggelar konferensi pers untuk merespon isu dan peristiwa yang penting berkaitan dengan Papua, diantaranya pada: 29 November 2005 tentang “Menagih Komitmen Pemerintah SBY – JK dalam Mengatasi Masalah-masalah Papua”; 24 Februari 2005 tentang “Pilkada Langsung di Papua”; 30 Maret 2005 tentang “Illegal Logging di Papua”; 23 September 2005 tentang “Pengadilan HAM Abepura”.
Diplomat Briefing Dalam perjalanan Pokja Papua, perkumpulan ini aktif memberikan informasi dan pendapat kepada para diplomat baik secara formal maupun informal. Secara formal, Pokja Papua mendapat undangan dan kunjungan dari sejumlah diplomat, antara lain Ms. Vanessa Golding (Officer for he Promotion of Human Rights and Democracy), Ms. Lisa Mc. Atee (Political Third Secretary, US Embassy Jakarta) dan sejumlah diplomat lain yang secara khusus berdialog dengan anggota Pokja Papua.
Pengelolaan Website Pengelolaan website sempat dilakukan dengan nama domain www.pokjapapua.org. Namun terhenti karena belum mendapat dukungan dana.
Riset
Penelitan lapangan yang dilakukan Philips J. Vermonte yang dibantu oleh Khairuddin Juraid Yusman Conoras dan Lina Alexandra telah memawancarai sejumlah 17 tokoh di Papua. Penelitian ini kemudian dipublikasikan dalam strategic Paper. Tokoh-tokoh yang sempat diwawancarai: (1) Fadhal Alhamid (anggota Presidium Dewan Papua – PDP); (2) Thaha Alhamid (Sekretaris Jenderal PDP); (3) Prof. Frans Wospakrik (Rektor Universitas Cendrawasih); (4) Wimpi Wola (Kesbangda – Pemda Papua); (5) Poppy Maipaw (aktifis perempuan, Common Ground Jayapura); (6) Herman Awom (pendeta, PDP); (7) Apolo Sroyer (sekretaris Dewan Adat Biak); (8) Martinus Beanal (aktifis partai politik); (9) Jeremias Wayne (aktifis mahasiswa UPAMA – Timika); (10) Lily Bauw (dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih); (11) Paschalis Kosay (sekretaris komisi F Lingkungan dan HAM DPRD provinsi Papua); (12) Edi Zeth Ohoiwutun (aktifis LSM, Foker Papua); (13) H. Zubair DG. Huesin (ketua Majelis Ulama Indonesia – MUI provinsi Papua); (14) Joost W. Mirino (redaktur tabloid Mimbar Rakyat); (15) Weynan Watori (anggota Komisi D DPRD Provinsi Papua); (16) Surya Ibrahim (sekretaris umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam – KAHMI Papua), dan; (17) Aston Situmorang (aktifis mahasiswa, Forum Mahasiswa Amber).
Penelitian pemenuhan Hak Ekosob, dilakukan oleh Andronof Chaniago, yang dibantu oleh Ian Suherlan dan Israr Iskandar. Hasil Penelitian telah dipresentasikan kedalam Focus Group Discussion tanggal 28 Oktober 2005 dengan tema “Pemenuhan Hak EKOSOB dilihat dari Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah di Papua”, yang dihadiri oleh : (1). Patra M Zen; (2) Ammiruddin Al Rahab; (3) Subandi Sarjoko (Bappenas); (4) Eko (Depdagri); (5) Agus (Depdagri); (6) Tri Broto (Deplu); (7) Suhardi (Deplu); (8). Monang Napitupulu (Kementerian Daerah Tertinggal; (9) Yan (CIRUS); (10) Israr (CIRUS); (11) Adriana Elisabeth (LIPI); (12) Tetro (Sekretaris DPD Papua); (13) Kholid ; (14) Indra J Piliang; (15) Andrinof Chaniago; (16) Ikhana; (17) Lusy; (18) Nety; (19) Herman
Penelitian mengenai Partisipasi Politik Perempuan Dalam Proses dan Pembentukan MRP yang dilakukan oleh Ikhana Indah. Hasil penelitian tersebut telah dipresentasikan dalam acara Serial Diskusi Publik.
Penelitian kami selanjutnya adalah mengenai Karakter Elit Papua, yang dilakukan oleh Amirruddin Al Rahab dan A. Patra M Zen
Fasilitasi Expert dan Stakeholders
Expert Meeting - 30 Juli 2003, “Problem Pemekaran Papua”. Paska kegiatan ini dihasilkan “Deklarasi Tokoh-tokoh Masyarakat Sipil: Menolak Inpres No. 1/2003, Menyelamatkan Papua”. - 17 Februari 2005, “UU Otsus versus UU Pemerintahan Daerah: Problem Kerangka Hukum Pilkada Papua”; - 31 Agustus 2005 “Apa yang Bisa Dikerjakan Tim Kecil Papua?”
Dalam kegiatan expert meeting, Pokja Papua mengundang para ahli yang berdomisili di Papua dan Jakarta, dengan melibatkan unsur pemerintahan, legislatif, universitas, lembaga penelitian dan Focus Group Discussion - 29 November 2004, “Otsus Papua: Bagaimana menyelesaikan problem Pilkada di Papua?”; - 25 Januari 2005, “MRP dan Masa Depan Politik Papua”; - 22 Maret 2005, “Illegal Logging di Wilayah Papua: Identifikasi Masalah dan Penyelesaiannya”. - 28 Oktober 2005, “Pemenuhan Hak Ekososb Dilihat dari Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah di Papua” - 22 November 2005, “Prosedur & Praktik Politik Mewujudkan Otsus Papua: Membangun Kerjasama Legislatif, Eksekutif & MRP” - 21 Desember 2005, “Harapan dan Penguatan Kelembagaan MRP”
Seminar - 17 Oktober 2003, “Pemekaran Irjabar: Mengapa Bermasalah?” dengan narasumber Abraham Ataruri, Gubernur Irjabar. - 30 September 2005 “MRP: Dapatkah Menjadi Jalan Keluar?” dengan narasumber Phil Erari (intelektual dan tokoh Agama Papua), Bas Suebu (mantan Gubernur Papua) dan Amiruddin Al Rahab (Pokja Papua). Peserta diikuti tokoh-tokoh Papua yang berdomisili di Papua, Jakarta dan luar negeri. - 2 Desember 2005, “Peran Masyarakat Papua Memperkuat MRP” dengan Narasumber Frans Maniagasi (Pokja Papua); Amiruddin Al Rahab (Pokja Papua); S.P. Morin (DPR RI); Arief Muchiyat (DPMP Polhukam; Desk Papua); Max Demetouw (DPD Papua)
Talkshow
- 30 Juli 2003, “Otonomi Khusus versus Pemekaran” dengan nara sumber Effendi Choiri (anggota DPR FPKB, anggota Pansus UU Otsus), Frans Maniagasi (Pokja Papua), Indra J. Piliang (Pokja Papua) dan Agus Kaviar, mantan Rektor Uncen (via telepon).
- 21 Oktober 2004, “Mengukur Kemampuan SBY – JK Mengimplementasikan Janji kepada Rakyat Papua”, dengan narasumber: Phil Errari (intelektual dan tokoh Agama Papua), Djohermansyah Djohan dan Frans Maniagasi;
- 21 Desember 2004, “UU Otsus vs. UU Pemda: Problem Pilkada di Papua”, dengan narasumber: Natalis Pigay (intelektual Papua), Refli Harun (assisten Hakim Konsitusi) dan Andrinov A. Chaniago (Pokja Papua);
- 7 Juli 2005, “Pembentukan MRP Selangkah Lagi: Bagaimana Persiapannya?” dengan narasumber A. Patra M. Zen dan Max Dametouw (anggota DPD Papua)
- 7 September 2005, “Pembangunan dan Problem Korupsi di Papua”, dengan narasumber Imam Addaruqutni (Staf Khusus Menteri Percepatan Daerah Tertinggal, mantan anggota DPR PAN), Indra J. Piliang (Pokja Papua), Constan Karma (Wakil Gubernur Papua; via telepon).
- 20 Oktober 2005, “MRP, Mampukah Menjadi Lembaga yang Diterima oleh Sebagian Besar Masyarakat Asli Papua” dengan narasumber Elisabeth Adriana (LIPI); Amiruddin Al Rahab (Pokja Papua); dan Frans Maniagasi (Pokja Papua)
Serial Diskusi
- 9 November 2004, “Agenda dan Ideal Demokrasi di Papua”
- 24 Februari 2005, “Pilkada Langsung di Papua”
- 30 Maret 2005, “Illegal Logging di Papua”
- 23 Juni 2005, “Pemilihan Anggota MRP vs. Persiapan Pilkada di Papua”
- 20 Juli 2005, “Peran Perempuan dan Politik Perempuan dalam MRP”
- 11 Agustus 2005, “Pengadilan HAM Abepura: Keadilan atau Impunitas?”
- 25 Agustus 2005, “Diplomasi Total Papua: Apa kendalanya?”
- 23 September 2005, “Penegakan Hak Asasi Manusia Pasca Putusan Pengadilan HAM Abepura”
- 17 November 2005, “Partisipasi Politik Perempuan dalam Proses Pembentukan MRP”
Dalam serial diskusi para anggota Pokja Papua mempresentasikan hasil pemantauannya serta mengundang sejumlah narasumber yang memiliki perhatian yang sama dengan tema atau isu diskusi, seperti: Iskandar Sonhadji (Tim Pembela Otonomi Khusus), Muridan S (LIPI), Rafendi Djamin (Human Rights Working Groups)
Hearing, Dialog dan Kemitraan dengan Para Pembuat Kebijakan di Jakarta
Aktivitas ini dilakukan baik formal maupun informal. Keterlibatan anggota Pokja Papua, Frans Maniagasi dalam tim/panitia yang dibentuk Pemerintah Jakarta dan Papua merupakan salah satu bentuk aktivitas kemitraan Pokja Papua dengan pembuat kebijakan.
C.5. Profil Inisiator Pokja Papua
A. Patra M. Zen (Koordinator) Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Menyelesaikan Sarjana bidang Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya dan mendapat LL.M in International Human Rights Law dari University of Essex (Inggris). Aktif menulis di media dan menjadi pembicara diberbagai pertemuan nasional dan internasional. Saat ini tercatat sebagai Koordinator Peneliti pada Inrise (Institute for Economic and Social Research) dan roster pada Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
Ammiruddin Al Rahab Koordinator Program Penghapusan Kekerasan Struktural Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Menulis buku antara lain: “Dalam Tawanan Rezim Lama: Situasi Hak Asasi Manusia Sepanjang Tahun 2000” (2001), dan menyunting buku: “Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asai Manusia” (2000); “Kibaran Sampari: Pembebasan OPM dan Perang Rahasia Indonesia di Papua Barat” (2001).
Andrinov Chaniago Direktur Center of Indonesion Regional dan Urban Studies (CIRUS). Aktiv sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan konferensi.
Pdt. Emmy Sahertian Selain menjadi Kordinator Solidaritas Nasional untuk Papua (SNuP), ia menjabat Sekretaris Eksekutif Indonesian Christian Association for Health Services (ICAHS). Ia aktif melakukan pendidikan hak asasi manusia (human rights education) terutama untuk anak-anak dan pemuda Papua.
Frans Maniagasi Intelektual asal Papua ini aktif dalam Forum Sabang Merauke (FORSAM), menjabat Ketua. Menulis artikel di media cetak dan aktif menjadi pembicara di berbagai seminar, konferensi dan diskusi public yang membahas Papua. Salah satu bukunya berjudul: “Masa Depan Papua: Merdeka, Otonomi Khusus & Dialog” (2001)
Indra J. Piliang Kolumnis muda ini lahir di Pariaman, Sumatra Barat, 19 April 1972. Menyelesaikan S-1 di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1997). Selain menjadi peneliti pada Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, dengan fokus Otonomi Daerah, ia juga aktivis Berantas (Perhimpunan Rakyat Jakarta untuk Pemberantasan Korupsi).
M. Ridha Saleh Saat ini menjabat Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Sebelumnya pakar lingkungan hidup ini aktif di Yayasan Pendidikan Rakyat.
Suster Maya Aktivis kemanusiaan ini, tercatat juga aktif dalam Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), desk Papua.
Philips Jusario Vermonte Lahir di Manila, 14 Juli 1972. Saat ini tercatat sebagai peneliti pada Departemen Hubungan International Centre of Strategic and International Studies (CSIS) dan dosen di Departmen Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Menyelesaikan sarjana bidang hubungan internasional di Universitas Padjajaran (1996), menyandang MA bidang studi hubungan internasional dari University of Adelaide, Australia (2000). Mahasiswa program Doktor pada Political Science Department Northern Illinois University (Dekalb, Illinois), US. Aktif menulis di berbagai penerbitan dan menjadi pembicara di berbagai pertemuan nasional dan internasional.
Usman Hamid Mantan aktivis dan eksponen ‘98. Saat ini menjabat Kordinator Badan Pekerja Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Wolas Krenak Aktivis Papua, sekarang bekerja sebagai wartawan senior di Suara Pembaruan, salah satu harian ibu kota.
Paragraf
[http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20041130.C02/ W. Papua, bone of contention between govt and Papuans]