Pokja Papua
Alamat Pokja Papua: Jalan Mendut No. 3 Jakarta Pusat 10320 Indonesia. Telepon /Fax. 62-21-7099 5377 email. [email protected] milist. [email protected]
Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua atau disingkat Pokja Papua, adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan untuk tujuan mendorong perwujudan prinsip-prinsip demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat Papua. Secara resmi Pokja Papua, didirikan pada 25 November 2002, bertempatan dengan tahun ke-2 Undang-undang No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Saat ini Pokja Papua beranggotakan sebelas individu.
Paragraf
Profil Inisiator Pokja Papua
A. Patra M. Zen (Koordinator), Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Menyelesaikan Sarjana bidang Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya dan mendapat LL.M in International Human Rights Law dari University of Essex (Inggris). Aktif menulis di media dan menjadi pembicara diberbagai pertemuan nasional dan internasional. Saat ini tercatat sebagai Koordinator Peneliti pada Inrise (Institute for Economic and Social Research) dan roster pada Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
Ammiruddin Al Rahab, Koordinator Program Penghapusan Kekerasan Struktural Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Menulis buku antara lain: “Dalam Tawanan Rezim Lama: Situasi Hak Asasi Manusia Sepanjang Tahun 2000” (2001), dan menyunting buku: “Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asai Manusia” (2000); “Kibaran Sampari: Pembebasan OPM dan Perang Rahasia Indonesia di Papua Barat” (2001).
Andrinov Chaniago, Direktur Center of Indonesion Regional dan Urban Studies (CIRUS). Aktiv sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan konferensi.
Pdt. Emmy Sahertian, selain menjadi Kordinator Solidaritas Nasional untuk Papua (SNuP), ia menjabat Sekretaris Eksekutif Indonesian Christian Association for Health Services (ICAHS). Ia aktif melakukan pendidikan hak asasi manusia (human rights education) terutama untuk anak-anak dan pemuda Papua.
Frans Maniagasi, intelektual asal Papua ini aktif dalam Forum Sabang Merauke (FORSAM), menjabat Ketua. Menulis artikel di media cetak dan aktif menjadi pembicara di berbagai seminar, konferensi dan diskusi public yang membahas Papua. Salah satu bukunya berjudul: “Masa Depan Papua: Merdeka, Otonomi Khusus & Dialog” (2001)
Indra J. Piliang, kolumnis muda ini lahir di Pariaman, Sumatra Barat, 19 April 1972. Menyelesaikan S-1 di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1997). Selain menjadi peneliti pada Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, dengan fokus Otonomi Daerah, ia juga aktivis Berantas (Perhimpunan Rakyat Jakarta untuk Pemberantasan Korupsi).
M. Ridha Saleh, saat ini menjabat Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Sebelumnya pakar lingkungan hidup ini aktif di Yayasan Pendidikan Rakyat.
Suster Maya, aktivis kemanusiaan ini, tercatat juga aktif dalam Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), desk Papua.
Philips Jusario Vermonte, lahir di Manila, 14 Juli 1972. Saat ini tercatat sebagai peneliti pada Departemen Hubungan International Centre of Strategic and International Studies (CSIS) dan dosen di Departmen Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Menyelesaikan sarjana bidang hubungan internasional di Universitas Padjajaran (1996), menyandang MA bidang studi hubungan internasional dari University of Adelaide, Australia (2000). Mahasiswa program Doktor pada Political Science Department Northern Illinois University (Dekalb, Illinois), US. Aktif menulis di berbagai penerbitan dan menjadi pembicara di berbagai pertemuan nasional dan internasional.
Usman Hamid, mantan aktivis dan eksponen ‘98. Saat ini menjabat Kordinator Badan Pekerja Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Wolas Krenak, aktivis Papua, sekarang bekerja sebagai wartawan senior di Suara Pembaruan, salah satu harian ibu kota.
Paragraf
Opini Pokja Papua - Inkonsistensi Jakarta terhadap Papua oleh Frans Maniagasi - Presiden Terpilih Harus Memperhatikan Masalah Papua oleh Frans Maniagasi
Paragraf
Pokja Papua dalam Media
- Kejaksaaan Harus Pertimbangkan Dissenting Opinion - Kesalahan Tangani Papua Terus Berlangsung - Majelis Rakyat Papua Segera Terbentuk - Mendagri: MRP Dibentuk Sebelum Pilkada - Pemerintah Diharapkan Bijaksana Soal Papua - Pokja Papua Desak Pembentukan MRP Selambatnya Juni - Pokja Papua: Pemerintah Perlu Merespons Dengan Bijak Atas Sikap Dewan Adat - Pemerintah Pusat Jangan Mengadu Domba Rakyat Papua - Pilkada di Papua Harus Tunggu MRP Terbentuk - Pilkada Irjabar. Soal Otsus Papua, Pemerintah Dinilai Tidak Serius - Pokja Papua Desak Pembentukan MRP Selambatnya Juni - Segera Bentuk MRP - Solusi Papua Tak Jelas - W. Papua, bone of contention between govt and Papuans