Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (disingkat BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. BNPP merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.[1]
| Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP | |
|---|---|
 | |
| Gambaran umum | |
| Singkatan | BNPP |
| Dasar hukum pendirian | Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 |
| Sifat | Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden |
| Kementerian atau lembaga terkait | Kementerian Dalam Negeri |
| Struktur | |
| Ketua Pengarah | Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan |
| Kepala | Menteri Dalam Negeri |
| Situs web | |
| http://www.bnpp.go.id | |
Organisasi
Susunan keanggotaan BNPP terdiri atas:
- Ketua Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan
- Wakil Ketua Pengarah I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Wakil Ketua Pengarah II : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- Kepala BNPP : Menteri Dalam Negeri
- Anggota :
- Menteri Luar Negeri;
- Menteri Pertahanan;
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Menteri Keuangan;
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Menteri Kesehatan;
- Menteri Perindustrian;
- Menteri Perdagangan;
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Menteri Perhubungan;
- Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Menteri Pertanian;
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Kepala Badan Intelijen Negara;
- Kepala Badan Narkotika Nasional;
- Kepala Badan Informasi Geospasial;
- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- Kepala Badan Keamanan Laut
- Gubernur Provinsi terkait.