Survei Pos Hukum Perkawinan Australia
Survei Pos Hukum Pernikahan Austria adalah survei nasional yang diadakan untuk mengetahui tingkat dukungan warga Australia terhadap pernikahan sesama jenis. Survei ini diadakan lewat pos dari tanggal 12 September hingga 7 November 2017. Tidak seperti pemilihan umum yang bersifat wajib di Australia, warga Australia dapat menanggapi survei ini secara sukarela.
| Durasi | 12 September - 7 November 2017 |
|---|---|
| Lokasi | Australia |
| Jenis | Survei |
| Anggaran | $122 juta |
| Penyelenggara | Australian Bureau of Statistics |
| Peserta/Pihak terlibat | Orang dewasa dalam daftar pemilih |
| Hasil | Hasil akan diumumkan pada tanggal 15 November 2017 |
| Situs web | marriagesurvey |
Formulir survei, petunjuk dan amplop balasan yang sudah dibayar oleh pemerintah dikirim oleh Australian Bureau of Statistics (ABS) kepada semua orang yang ada di dalam daftar pilih. Pertanyaannya adalah "apakah hukum sebaiknya diganti untuk mengizinkan pernikahan sesama jenis?"[1]
Hasil survei ini tidak mengikat secara hukum. Apabila mayoritas memilih "tidak", pemerintahan koalisi Liberal-Nasional tidak akan mengizinkan debat legalisasi pernikahan sesama jenis di parlemen dan menetapkan status quo. Namun, jika mayoritas memilih "ya" (seperti yang telah diprediksi oleh hasil jajak pendapat), pemerintah berjanji akan memfasilitasi rancangan undang-undang untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. RUU ini akan memulai debat parlemen dan pemungutan suara, dan kemungkinan akan melegalkan pernikahan sesama jenis (walaupun masih belum terjamin). Partai koalisi maupun oposisi (Partai Buruh Australia) telah berjanji akan mengizinkan anggota parlemen mereka untuk memilih sesuai hati nurani mereka.
Banyak pendukung pernikahan sesama jenis yang menentang survei pos ini karena dianggap membuang-buang uang untuk survei yang tidak mengikat secara hukum, walaupun sebenarnya isu ini dapat langsung diselesaikan dengan pemungutan suara berdasarkan hati nurani di parlemen.[2] Survei ini menghadapi dua tuntutan hukum terkait dengan wewenang ABS untuk mengadakan survei dan hak pemerintah untuk membiayai survei dari dana yang secara hukum hanya dapat digunakan untuk situasi "mendesak" atau "tak terduga". Kedua tuntutan ini gagal dan Pengadilan Tinggi Australia memutuskan bahwa survei ini sah secara hukum.
Orang dewasa dalam daftar pemilih di Australia pada tanggal 24 Agustus 2017 diperbolehkan turut serta dalam survei ini. Formulir survei dibagikan dari tanggal 12 September dan ABS meminta agar formulir dikembalikan secepat mungkin. Survei ditutup pada tanggal 7 November dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 15 November 2017.
Catatan kaki
- ^ "About: Australian Marriage Law Postal Survey". marriagesurvey.abs.gov.au. 12 September 2017.
- ^ Barlow, Karen (10 August 2017). "Marriage Equality Proponents Are Considering A Boycott Which Would Let The 'No' Case Win". HuffPost Australia. Diakses tanggal 12 September 2017.