Jakarta LRT
Light Rail Transit Jabodebek atau disingkat LRT Jabodebek adalah sebuah sistem MassTransit dengan kereta api ringan (LRT) yang direncanakan akan dibangun di Jakarta, Indonesia dan menghubungkan Jakarta dengan kota-kota disekitarnya seperti Bekasi dan Bogor. Ada 2 penggagas LRT di Jakarta, Pemprov DKI yang akan membangun LRT dalam kota dan PT Adhi Karya yang akan membangun penghubung Jakarta ke kota sekitarnya.
LRT Jakarta | |
---|---|
Info | |
Pemilik | - |
Wilayah | Jakarta, Bogor, Bekasi, Indonesia |
Jenis | Angkutan cepat, Transportasi umum |
Jumlah jalur | 2 dalam kota, 2 luar kota |
Jumlah stasiun | 41 |
Penumpang harian | - |
Kantor pusat | - |
Operasi | |
Dimulai | 2018 |
Operator | Kereta Api Indonesia |
Waktu antara | 5-10 menit |
Teknis | |
Panjang sistem | 130,4 km (rencana) |
Lebar sepur | 1.435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) Standard Gauge |
Listrik | 750 V DC |
Sejarah
Gagasan LRT Jakarta mulai muncul ketika Proyek Monorel Jakarta yang sempat diaktifkan kembali pada Oktober 2013 oleh Gubernur DKI saat itu, Joko Widodo tersendat pengerjaannya. Tersendatnya pekerjaan tersebut karena Pemprov DKI dan Gubernur DKI penerus Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak akan mengabulkan permintaan yang diajukan oleh PT Jakarta Monorail untuk membangun depo di atas Waduk Setiabudi, Jakarta Selatan dan Tanah Abang, Jakarta Pusat.[1] Sebab, hasil kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-Pera) menyatakan bahwa jika depo dibangun di atas Waduk Setiabudi, dikhawatirkan peristiwa jebolnya tanggul Latuharhari terulang kembali.
Ahok, sapaan Basuki, lebih memilih untuk membangun Light Rail Transit (LRT) dibandingkan monorel. Bahkan, Basuki telah mengungkapkan rencana pembangunan ini kepada Presiden Joko Widodo.[2]
Adhi Karya yang semula berniat membangun jalur monorel Cibubur-Cawang-Grogol dan Bekasi-Cawang, mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo untuk mengubah konsep monorel menjadi LRT juga. Adapun alasan dibangunnya LRT karena lebih mudah terintegrasi dengan moda lainnya (MRT dan KRL) daripada monorel yang populasinya sedikit karena teknologinya tertutup.[3]
Rencana pengembangan LRT oleh Pemprov DKI
Pemprov DKI merencanakan 7 rute untuk LRT dalam kota:[4]
- Kebayoran Lama - Kelapa Gading sepanjang 21,6 km
- Tanah Abang - Pulo Mas sepanjang 17,6 km,
- Joglo - Tanah Abang sepanjang 11 km
- Puri Kembangan - Tanah Abang sepanjang 9,3 km
- Pesing - Kelapa Gading sepanjang 20,7 km
- Pesing - Bandara Soekarno-Hatta sepanjang 18,5 km
- Cempaka Putih - Ancol sepanjang 10 km.
Untuk desain LRT diserahkan kepada dua BUMD DKI Jakarta, yaitu Pembangunan Jaya dan Konstruksi Jaya. Diperkirakan, ketujuh rute itu menelan anggaran kurang lebih Rp 60 trilyun atau Rp 7,5 trilyun untuk setiap rutenya.
Rencana pengembangan LRT Jabodetabek oleh Adhi Karya
Proyek ini akan dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (persero)Tbk yang terdiri dari enam rute, yaitu:[5]
- Cawang – Cibubur
- Cawang – Kuningan – Dukuh Atas
- Cawang – Bekasi Timur
- Dukuh Atas – Palmerah Senayan
- Cibubur – Bogor
- Palmerah – Grogol / Bogor[6]
Trase tersebut sudah tercantum di dalam Rencana Umum Jaringan Jalur Kereta Api pada kawasan Jabodetabek tahun 2014-2030 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 54 tahun 2013.
Pembangunan Tahap I akan membangun rute Bekasi Timur – Cawang – Kuningan – Dukuh Atas, dan Cibubur - Cawang. Jalur dan stasiun LRT akan menggunakan jalur tepi jalan tol yang telah mendapatkan izin prinsip dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor TN.13.03- Mn/408 tanggal 19 Mei 2015," ujarnya. Moda ini dibangun elevated dengan ketinggian antara 9-12 meter di atas permukaan tanah. Total dana yang dibutuhkan untuk proyek LRT Tahap I ini mencapai Rp 2,745 Triliun. Dari jumlah itu, 51 persen atau sebesar Rp 1,4 Triliun dibiayai oleh Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2015. Sisanya Rp 1,345 Triliun dari dana publik penjualan saham right issue kuartal pertama 2015.[7]
Sedangkan Tahap II akan membangun jalur Cibubur – Bogor, dan Dukuh Atas – Palmerah – Senayan. Sementara tahap III membangun jalur Palmerah - Grogol.
Track yang semula direncanakan menggunakan narrow gauge 1067 mm sebagaimana track yang ada di Jawa dan Sumatera, diubah menjadi standard gauge 1435 mm karena mayoritas kereta LRT di dunia dibangun dengan sistem itu, sehingga diyakini akan memudahkan dalam pemilihan dan pembelian rolling stock atau armada kereta.[8]
Penerbitan Perpres LRT
Presiden Joko Widodo menandatangani 2 Perpres untuk melaksanaan pembangunan LRT ini pada 2 September 2015.
- Perpres 98/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi
- Perpres 99/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta
Ada 3 hal yang diatur dalam perpres tersebut
- Penunjukan Adhi Karya untuk membangun sarana (jalur termasuk konstruksi jalur layang, stasiun dan fasilitas operasi)
- Membentuk badan penyelenggara transportasi Jabodetabek
- Berkaitan dengan penunjukan BUMD DKI yang dikoordinasikan gubernur agar LRT yang dari luar Jakarta, kemudian masuk ke dalam wilayah Jakarta, dapat dikoordinasikan dengan Pemda DKI Jakarta.
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengambilalih prasarana Light Rail Transit (LRT) dari Adhi Karya setelah selesai dibangun. Pengambilalihan itu dilakukan agar harga tiket LRT tak terlampau tinggi sehingga masyarakat pengguna angkutan tersebut tidak terlalu terbebani.
Menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hermanto, pengambilalihan prasarana LRT itu akan menggunakan skema beli. Artinya Kemenhub akan memberikan sejumlah uang kepada Adhi Karya untuk menyerahkan prasarana LRT tersebut. "Nantinya dibayar Ditjen Perkeretaapian, bisa setelah selesai atau bertahap tapi setelah diaudit oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," ujar Hermanto dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (8/9/2015).[9]
Pada 29 Juli 2016, Presiden Jokowi menandatangain Perpres No.65/2016 sebagai perubahan terhadap Perpres 98/2015. Dalam Perpres terbaru tersebut prasarana yang menjadi kewajiban Adhi bertambah dengan harus membangun depo, setelah sebelumnya hanya ditugaskan membangun jalur, termasuk konstruksi jalur layang, stasiun dan fasilitas operasi. Adapun, pelaksanaan tersebut dilaksanakan melalui pola Design and Built serta menggunakan standard gauge (ukuran rel standar 1.435 mm). Selain itu, Perpres ini langsung menugaskan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai penyelenggara sarana, meliputi pengadaan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, dan pengusahaan sarana, penyelenggaraan sistem tiket otomatis dan menyelenggarakan pengoperasian dan perawatan prasarana.[10]
Pelaksanaan Pembangunan
LRT Jabodetabek mulai dilaksanakan pembangunannya dengan ground breaking oleh Presiden Joko Widodo pada 9 September 2015.
LRT Pemprov DKI dimulai dengan pembangunan koridor 1 Kelapa Gading - Velodrome (Rawamangun) pada 22 Juni 2016.
Referensi
- ^ Ahok Tetap Tolak Depo Monorel di Atas Waduk Setiabudi
- ^ Ahok: Kami Tidak Mau Lagi Kembangkan Monorel
- ^ Sesuai Perintah Jokowi, Adhi Karya Ganti Monorel Jadi LRT Jabodetabek
- ^ Ini Tujuh Rute LRT Impian Ahok
- ^ Ini Dia Rute-rute LRT Jokowi yang akan Dibangun Adhi Karya
- ^ Situs KPPIP merujuk ke Bogor, Detik.com merujuk Grogol"LRT Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi - KPPIP". KPPIP. Diakses tanggal 2017-01-31.
- ^ Bangun LRT, Adhi Dapatkan Kucuran Dana Rp 2,7 Triliun
- ^ Menteri Jonan Ikuti Kemauan Ahok Terkait Rel LRT
- ^ Harga Tiket LRT Dipatok di Kisaran Rp 10.000-Rp 15.000 per Orang
- ^ Perpres LRT Terintegrasi Direvisi, Kemenhub Diminta Selesaikan Desain Dan Spesifikasi Teknis