Wikipedia

Kawasan Schengen

Revisi sejak 25 Desember 2017 14.56 oleh Adeninasn (bicara | kontrib) (perbaikan)

Kawasan Schengen (pengucapan: /ˈʃɛŋən/, /ˈʃɛŋɡən/) merupakan kawasan yang terdiri dari 26 negara Eropa yang telah resmi menghapus kebijakan paspor dan semua jenis kontrol perbatasan lainnya pada masing-masing kawasan perbatasan. Wilayah ini sebagian besar berfungsi sebagai tujuan perjalanan internasional, dengan kebijakan visa pada umumnya. Kawasan ini dinamai sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian Schengen. Negara-negara di Kawasan Schengen telah memperkuat kontrol perbatasan dengan negara-negara non-Schengen.

Kawasan Schengen
Kawasan Schengen
Peta Eropa
  Kawasan Schengen
  Negara dengan perbatasan terbuka namun bukan merupakan bagian kawasan Schengen atau Uni Eropa
  Anggota Uni Eropa yang secara hukum berkewajiban untuk bergabung dengan kawasan Schengen, namun belum berpartisipasi dalam keanggotaan
Kebijakan dari Uni Eropa
JenisKawasan perbatasan terbuka
telah ditetapkan1995
Anggota
26 negara
Kawasan4,312,099 km2 (1,664,911 sq mi)
Penduduk419.392.429

Dua puluh dua dari 28 negara anggota Uni Eropa yang berpartisipasi dalam Kawasan Schengen. Empat dari enam anggota Uni Eropa yang tidak termasuk bagian Kawasan Schengen seperti Bulgaria, Kroasia, Siprus, dan Rumania; secara hukum tergabung dalam kawasan tersebut, sementara dua lainnya seperti Republik Irlandia dan Inggris tetap mempertahankan ketidak-terlibatan dan memilih opt-out. Keempat negara anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa atau European Free Trade Association (EFTA) yang terdiri dari Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss, bukanlah anggota Uni Eropa, namun telah menandatangani kesepakatan yang terkait dengan Perjanjian Schengen. Tiga negara kecil Eropa seperti Monaco, San Marino, dan Kota Vatikan secara de facto dianggap sebagai peserta Uni Eropa.

Kawasan Schengen memiliki populasi lebih dari 400 juta dengan luas area 4.312.099 kilometer persegi (1.664.911 sq mi).[1] Sekitar 1,7 juta orang bekerja dengan melintasi perbatasan Eropa setiap hari, dan di beberapa wilayah, para penduduk ini merupakan sepertiga dari angkatan kerja. Setiap tahun, terdapat 1,3 miliar jiwa yang menyebrangi perbatasan Schengen; dengan total. 57 juta kali penyeberangan akibat pengangkutan barang melalui jalur darat, dengan nilai ekonomi € 2,8 triliun setiap tahunnya.[2][3] Penurunan biaya perdagangan akibat kawasan Schengen bervariasi; dari 0,42% hingga 1,59% bergantung pada geografi, mitra dagang, dan faktor lainnya. Selain itu, Negara-negara di luar kawasan Schengen juga mendapat keuntungan.

Akibat krisis migrasi, yang berlangsung di musim panas 2017, negara-negara seperti Austria, Denmark, Jerman, Norwegia, dan Swedia memberlakukan kontrol terhadap beberapa kawasan perbatasan mereka dengan negara bagian Schengen untuk sementara waktu. Akibat serangan Paris November 2015 serta serangan berikutnya di Perancis; Perancis mendeklarasikan negara dengan kondisi darurat, dan bersikap tegas dalam mengendalikan perbatasan yang berhubungan dengan negara bagian Schengen. Kontrol perbatasan yang diberlakukan mulai bulan September 2015 menyebabkan penurunan volume perdagangan sekitar € 70 miliar per tahun. Negara-negara ini kemudian menghapus pembatasan sementara mereka dan membuka kembali perbatasan mereka ke negara bagian Schengen lainnya.

Sejarah

Artikel utama: Perjanjian Schengen

Perjanjian Schengen ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1985 oleh lima dari sepuluh negara anggota EEC[4] di kota Schengen, Luksemburg. Kawasan Schengen didirikan terpisah dari Komunitas Ekonomi Eropa, ketika konsensus tidak dapat dicapai di antara semua negara anggota EC mengenai penghapusan kontrol perbatasan.

Pada tahun 1990, Perjanjian ini dilengkapi dengan Konvensi Schengen, yang mengusulkan penghapusan kontrol perbatasan internal dan kebijakan visa secara umum.[5] Kesepakatan dan peraturan yang diadopsi di bawahnya; sepenuhnya terpisah dari struktur Komisi Eropa, yang menyebabkan terciptanya Kawasan Schengen pada tanggal 26 Maret 1995.[6]

Karena lebih banyak negara anggota Uni Eropa yang menandatangani Perjanjian Schengen, maka konsensus dicapai dalam penentuan prosedur Uni Eropa. Perjanjian dan konvensi terkait dimasukkan dalam arus utama undang-undang Uni Eropa pada Perjanjian Amsterdam di tahun 1997, dan mulai berlaku di tahun 1999. Konsekuensi dari Perjanjian ini merupakan bagian dari undang-undang Eropa di mana setiap amandemen atau peraturan dibuat dalam prosesnya; di mana anggota non-Uni Eropa bukan merupakan peserta. Inggris dan Irlandia telah mempertahankan Area Perjalanan Umum (Common Travel Area/CTA) sejak tahun 1923, tetapi Inggris tidak dapat menerima penghapusan kontrol perbatasan; oleh sebab itu, Inggris diberi izin penuh atas wilayah tersebut. Meski tidak menandatangani Perjanjian Schengen, Irlandia selalu tampil lebih baik jika bergabung; tetapi tidak melakukannya dikarenakan sedang mempertahankan CTA dan perbatasan terbuka dengan Irlandia Utara.[7] Anggota Nordik mewajibkan Norwegia dan Islandia supaya dimasukkan dalam anggota, di mana sebuah konsensus dapat dicapai.

Keanggotaan

Anggota sekarang

Kawasan Schengen terdiri dari 26 negara bagian, termasuk diantaranya empat yang bukan anggota Uni Eropa (UE). Dua anggota non-UE, seperti Islandia dan Norwegia, merupakan bagian dari Uni Paspor Nordik (Nordic Passport Union) yang secara resmi diklasifikasikan sebagai 'negara-negara yang terkait dengan kegiatan Schengen di Uni Eropa'. Swiss kemudian diizinkan dalam berpartisipasi dengan cara yang sama di tahun 2008. Liechtenstein bergabung dengan kawasan Schengen pada tanggal 19 Desember 2011.[8] Secara de facto, kawasan Schengen mencakup tiga negara kecil di Eropa seperti Monaco, San Marino dan Kota Vatikan; yang mempertahankan perbatasan terbuka atau semi terbuka dengan negara anggota Schengen lainnya.[9] Dua anggota Uni Eropa seperti Irlandia dan Inggris melakukan negosiasi dengan memilih keluar dari Schengen dan terus mengoperasikan kontrol perbatasan sistematis di Area Perjalanan Umum dengan negara anggota Uni Eropa lainnya.

Empat negara anggota Uni Eropa yang tersisa seperti Bulgaria, Kroasia, Siprus dan Rumania diwajibkan bergabung dengan Kawasan Schengen. Namun, sebelum sepenuhnya menerapkan peraturan Schengen, setiap negara harus memiliki kesiapan untuk dinilai dengan empat aspek wilayah yang meliputi: batas udara, visa, kerja sama kebijakan, dan perlindungan data pribadi. Proses evaluasi ini ditentukan berdasarkan kuesioner serta kunjungan pakar Uni Eropa ke institusi dan tempat kerja terpilih di negara yang sedang dikaji.[10]

Satu-satunya perbatasan darat dengan kontrol perbatasan (yang tidak termasuk peraturan sementara) antara anggota Uni Eropa / Kawasan Non-Ekonomi Eropa (EEA), adalah Bulgaria, Kroasia dan Rumania (yang diharapkan dapat dihapus), yang berada di Gibraltar dan Terowongan Channel.

Negara Kawasan
(km2) 		Populasi Penandatanganan[Catatan 1] Tanggal pertama kali
implementasi[Catatan 2]
  Austria &&&&&&&&&&083871.&&&&&083.871 8.712.137 01995-04-2828 April 1995[11] 01997-12-011 Desember 1997[12][13][Catatan 3]
  Belgium &&&&&&&&&&030528.&&&&&030.528 11.358.379 01985-06-1414 Juni 1985[14] 01995-03-2626 Maret 1995[15]
  Czech Republic &&&&&&&&&&078866.&&&&&078.866 10.610.947 02003-04-1616 April 2003[16] 02007-12-2121 Desember 2007[17][Catatan 4]
  Denmark
       (kecuali   Greenland dan   Faroe Islands)[Catatan 5] 		&&&&&&&&&&043094.&&&&&043.094 5.711.870 01996-12-1919 Desember 1996[23] 02001-03-2525 Maret 2001[24]
  Estonia &&&&&&&&&&045338.&&&&&045.338 1.312.442 02003-04-1616 April 2003[16] 02007-12-2121 Desember 2007[17][Catatan 4]
  Finland &&&&&&&&&0338145.&&&&&0338.145 5.503.132 01996-12-1919 Desember 1996[25] 02001-03-2525 Maret 2001[24]
  France
       (kecuali departemen luar negeri dan kolektivitas)[Catatan 6] 		&&&&&&&&&0551695.&&&&&0551.695 64.720.690 01985-06-1414 Juni 1985[14] 01995-03-2626 Maret 1995[15]
  Germany[Catatan 7] &&&&&&&&&0357050.&&&&&0357.050 81.914.672 01985-06-1414 Juni 1985[14] 01995-03-2626 Maret 1995[15]
  Greece &&&&&&&&&0131990.&&&&&0131.990 11.183.716 01992-11-066 November 1992[26] 02000-01-011 Januari 2000[27][Catatan 8]
  Hungary &&&&&&&&&&093030.&&&&&093.030 9.753.281 02003-04-1616 April 2003[16] 02007-12-2121 Desember 2007[17][Catatan 4]
  Iceland[Catatan 9] &&&&&&&&&0103000.&&&&&0103.000 332.474 01996-12-1919 Desember 1996[29]
01999-05-1818 Mei 1999[30][Catatan 10] 		02001-03-2525 Maret 2001[24]
  Italy &&&&&&&&&0301318.&&&&&0301.318 59.429.938 01990-11-2727 November 1990[32] 01997-10-2626 Oktober 1997[13][33][Catatan 11]
  Latvia &&&&&&&&&&064589.&&&&&064.589 1.970.530 02003-04-1616 April 2003[16] 02007-12-2121 Desember 2007[17][Catatan 4]
  Liechtenstein[Catatan 9] &&&&&&&&&&&&0160.&&&&&0160 37.666 02008-02-2828 Februari 2008[34] 02011-12-1919 Desember 2011[35]
  Lithuania &&&&&&&&&&065300.&&&&&065.300 2.908.249 02003-04-1616 April 2003[16] 02007-12-2121 Desember 2007[17][Catatan 4]
  Luxembourg &&&&&&&&&&&02586.&&&&&02.586 575.747 01985-06-1414 Juni 1985[14] 01995-03-2626 Maret 1995[15]
  Malta &&&&&&&&&&&&0316.&&&&&0316 429.362 02003-04-1616 April 2003[16] 02007-12-2121 Desember 2007[17][Catatan 4]
  Netherlands
       (kecuali Aruba, Curaçao, Sint Maarten dan Belanda Karibia) 		&&&&&&&&&&041526.&&&&&041.526 16.987.330 01985-06-1414 Juni 1985[14] 01995-03-2626 Maret 1995[15]
  Norway[Catatan 9]
       (kecuali Svalbard)[36] 		&&&&&&&&&0385155.&&&&&0385.155 5.254.694 01996-12-1919 Desember 1996[29]
01999-05-1818 Mei 1999[30][Catatan 10] 		02001-03-2525 Maret 2001[24]
  Poland &&&&&&&&&0312683.&&&&&0312.683 38.224.410 02003-04-1616 April 2003[16] 02007-12-2121 Desember 2007[17][Catatan 4]
  Portugal &&&&&&&&&&092391.&&&&&092.391 10.371.627 01991-06-2525 Juni 1991[37] 01995-03-2626 Maret 1995[15]
  Slovakia &&&&&&&&&&049037.&&&&&049.037 5.444.218 02003-04-1616 April 2003[16] 02007-12-2121 Desember 2007[17][Catatan 4]
  Slovenia &&&&&&&&&&020273.&&&&&020.273 2.077.862 02003-04-1616 April 2003[16] 02007-12-2121 Desember 2007[17][Catatan 4]
  Spain
       (with special provisions for Ceuta and Melilla)[Catatan 12] 		&&&&&&&&&0510000.&&&&&0510.000 46.347.576 01991-06-2525 Juni 1991[39] 01995-03-2626 Maret 1995[15]
  Sweden &&&&&&&&&0449964.&&&&&0449.964 9.837.533 01996-12-1919 Desember 1996[40] 02001-03-2525 Maret 2001[24]
  Switzerland[Catatan 9] &&&&&&&&&&041285.&&&&&041.285 8.401.739 02004-10-2626 Oktober 2004[41] 02008-12-1212 Desember 2008[42][Catatan 13]
  Kawasan Schengen &&&&&&&&04189111.&&&&&04.189.111 &&&&&&0417597460.&&&&&0417.597.460 01985-06-1414 Juni 1985[14] 01995-03-2626 Maret 1995[15]

Wilayah yang bukan anggota Kawasan Schengen, namun masih memiliki perbatasan terbuka dengan kawasan tersebut diantaranya:

Negara Wilayah
(km2) 		Populasi
   Monaco &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 38.499
   San Marino &&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 33.203
  Vatican City &&&&&&&&&&&&&&00.4400000,44 801

Catatan

  1. ^ Perjanjian awal, yaitu sebuah protokol berikutnya yang memperluas kesepakatan negara, yang merupakan sebuah kesepakatan mengenai aksesi ke Uni Eropa, atau kesepakatan terkait dengan acquis Schengen.
  2. ^ Berdasarkan ketentuan terkait penghapusan kontrol perbatasan. Pada beberapa kasus, ketentuan tersebut terkait dengan Sistem Informasi Schengen yang telah diterapkan sebelumnya.
  3. ^ Penghapusan kontrol perbatasan yang berlangsung dari 1 Desember 1997 hingga 31 Maret 1998.[12]
  4. ^ a b c d e f g h i Untuk perbatasan darat dan pelabuhan laut; sejak 30 Maret 2008, serta untuk bandara.[17][18]
  5. ^ Greenland dan Kepulauan Faroe tidak termasuk dalam wilayah Schengen. Namun, para pelancong di antara Kepulauan Faroe, Greenland dan Kawasan Schengen tidak dikenai pemeriksaan perbatasan.[19] The list of countries whose citizens require a visa for Greenland or the Faroe Islands is the same as for the Schengen Area,[20][21] but a Schengen visa will not allow the holder access to either territory, only a Danish visa stamped with either "Valid for the Faroe Islands" or "Valid for Greenland", or both.[22]
  6. ^ Departemen luar negeri dan kolektivitas Perancis bukan merupakan bagian dari Kawasan Schengen. Namun, saat bepergian ke luar negeri dari daratan Perancis yang melalui udara (yang tidak berasal dari negara-negara Schengen lainnya, seperti penerbangan Frankfurt-Martinique oleh Condo). Pemeriksaan perbatasan hanya dilakukan di bandara asal, bukan di bandara kedatangan (di mana penumpang Berjalan melewati loket pengontrolan paspor). Saat keluar dari departemen luar negeri, atau memasuki wilayah yang melalui laut, pemeriksaan perbatasan tetap diberlakukan.
  7. ^ Jerman Timur menjadi bagian dari Republik Federal Jerman, yang bergabung dengan Schengen, pada tanggal 3 Oktober 1990.
  8. ^ Penghapusan kontrol perbatasan berlangsung mulai 1 Januari 2000 hingga 26 Maret 2000.[27]
  9. ^ a b c d Negara EFTA, yang berada di luar Uni Eropa, yang terkait dengan aktivitas Schengen di Uni Eropa,[28] and where the Schengen rules apply.
  10. ^ a b Perjanjian kedua, yang menggantikan yang pertama, ditandatangani oleh Islandia dan Norwegia di mana menyusul juga penggabungan Perjanjian Schengen ke dalam undang-undang Uni Eropa dengan Traktat Amsterdam di tahun 1997.[31]
  11. ^ Penghapusan kontrol perbatasan yang berlangsung dari tanggal 26 Oktober 1997 hingga 31 Maret 1998.[33]
  12. ^ acquis Schengen sepenuhnya berlaku untuk semua wilayah Spanyol, namun terdapat pemeriksaan perbatasan saat keberangkatan dari Ceuta dan Melilla ke Semenanjung Spanyol atau negara Schengen lainnya, karena peraturan khusus tentang pengecualian visa bagi warga negara Maroko yang tinggal di provinsi Tetuan dan Nador.[38]
  13. ^ Untuk perbatasan darat dan pelabuhan laut; sejak 29 Maret 2009 juga diberlakukan untuk bandara.[42]

Anggota Prospektif

 Majelis EropaKawasan SchengenAsosiasi Perdagangan Bebas EropaKawasan Ekonomi EropaEurozoneUni EropaUni Serikat Pabean EropaPerjanjian dengan EU untuk euro mintGUAMPerjanjian Perdagangan Bebas Eropa TengahDewan NordikMajelis BaltikBeneluxGrup VisegrádKawasan Perdagangan UmumOrganisasi Kerja Sama Ekonomi Laut HitamNegara UniSwissIslandiaNorwegiaLiechtensteinSwediaDenmarkFinlandiaPolandiaRepublik CekoHungariaSlowakiaYunaniEstoniaLatviaLithuaniaBelgiaBelandaLuxembourgItaliaPrancisSpanyolAustriaJermanPortugalSloveniaMaltaSiprusIrlandiaBritania RayaKroasiaRumaniaBulgariaTurkiMonaioAndorraSan MarinoVatican CityGeorgiaUkrainaAzerbaijanMoldovaArmeniaRusiaBelarusSerbiaAlbaniaMontenegroMakedoniaBosnia dan HerzegovinaKosovo (UNMIK)Kazakhstan
Sebuah diagram Euler yang menampilkan hubungan antara berbagai organisasi dan perjanjian Eropa multi-nasional.

Meskipun Siprus tergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Mei 2004; negara ini terikat secara hukum dalam bergabung dengan Kawasan Schengen, di mana implementasinya tertunda akibat adanya perselisihan Siprus. Menurut mantan Menteri Luar Negeri Siprus Giorgos Lillikas, "kontrol penuh yang ketat berdasarkan Schengen akan menciptakan kesengsaraan besar setiap hari khususnya bagi warga Siprus Turki". Hal ini juga tidak jelas apakah kontrol ini memungkinkan dilakukan sebelum dilakukan resolusi atas perselisihan tersebut.[43] Area Pangkalan Kuasa Barat, yang berada di luar kawasan Uni Eropa, juga memerlukan "penanganan dan mekanisme lain", khususnya ketika Inggris meninggalkan Uni Eropa. Hingga tahun 2011 tidak ada tanggal yang ditetapkan dalam penerapan peraturan Schengen oleh Siprus.[44] Siprus memiliki sedikit keuntungan dari implementasi Schengen, karena tidak memiliki perbatasan darat dengan anggota Uni Eropa lainnya, sehingga perjalanan udara yang berkisar 400 kilometer (250 mil) / 12 jam perjalanan laut dibutuhkan menuju tempat terdekat.

Sementara Bulgaria dan Rumania, yang tergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Januari 2007 juga terikat secara hukum dalam bergabung dengan kawasan Schengen, namun tertunda dalam implementasinya. Pada tanggal 15 Oktober 2010, Bulgaria dan Rumania bergabung dengan SIS II dalam kerja sama penegakan hukum.[45] Bulgaria dan Rumania juga bergabung dengan Kawasan Schengen yang disetujui oleh Parlemen Eropa di bulan Juni 2011[46] kemudian ditolak oleh Dewan Menteri pada bulan September 2011; di mana pemerintah Belanda dan Finlandia mengutip kekhawatiran akan kelemahan tindak anti-korupsi dalam perang melawan kejahatan terorganisir.[47][48] Meskipun rencana awalnya merupakan upaya Kawasan Schengen dalam membuka perbatasan udara dan lautnya dengan Bulgaria dan Rumania di bulan Maret 2012, serta perbatasan darat di bulan Juli 2012, Pertentangan terus menerus di Jerman, Finlandia dan Belanda juga menunda masuknya kedua negara tersebut dalam Kawasan Schengen.[49][50] Pada tanggal 4 Oktober 2017, "Parlemen Eropa memilih "akses" terhadap Bulgaria dan Rumania dalam Sistem Informasi Schengen."[51] Selain itu, "keputusan politik akhir apakah kedua negara dapat menjadi bagian dari Kawasan Schengen, serta mampu menghentikan pemeriksaan perbatasan sistematis dengan negara-negara tetangga Uni Eropa, yang harus diambil oleh semua pihak Dewan Eropa."[52] Oleh karena itu, perkembangan lebih lanjut merupakan isu politik.

Sementara Kroasia, yang bergabung dengan UE pada tanggal 1 Juli 2013, juga terikat secara hukum; hingga akhirnya bergabung dengan Kawasan Schengen, di mana dalam pelaksanaanya juga tertunda. Pada bulan Maret 2015, Menteri Dalam Negeri Kroasia Ranko Ostojić mengatakan bahwa negaranya siap bergabung dengan Kawasan Schengen. Kroasia meminta supaya Uni Eropa melakukan evaluasi teknis, yang memakan waktu satu setengah tahun, kemudian dimulai pada tanggal 1 Juli 2015.[53] Hasil evaluasi ini positif dan Kroasia mendapat akses ke dalam Sistem Informasi Schengen di bulan Januari 2017.[54] Pada tanggal 27 Juni 2017, Kroasia bergabung dengan SIS II dalam kerja sama penegakan hukum.[55] Oleh karenanya, perkembangan lebih lanjut dalam hal ini merupakan isu politik.

Masuknya pengungsi dan migran ilegal dari Yunani melalui Makedonia dan Serbia ke Kroasia dan kemudian ke negara-negara anggota Schengen saat ini seperti Slovenia, Austria dan Hongaria, sebagai bagian dari krisis imigran Eropa tahun 2015; menyebabkan beberapa pertanyaan apakah akan ada konsensus politik yang diperlukan dalam perluasan lebih lanjut Kawasan Schengen.[56][57][58][59] Pada bulan September 2015, Hongaria mengancam akan memveto pencapaian Kroasia ke Kawasan Schengen setelah mengizinkan migran untuk transit ke Hongaria.[60]

Negara Wilayah (km2) Populasi Penandatanganan[Catatan 1] Tanggal target keputusan[Catatan 2] Hambatan
  Bulgaria &&&&&&&&&0110994.&&&&&0110.994 7.131.494 02005-04-2525 April 2005[61] Pada pertemuan Dewan selanjutnya Kurangnya konsensus yang dilakukan oleh Dewan Uni Eropa untuk Keadilan dan Urusan Dalam Negeri tentang kriteria aksesi yang telah dipenuhi
  Croatia &&&&&&&&&&056594.&&&&&056.594 4.213.265 02011-12-099 Desember 2011[62] pada pertemuan Dewan selanjutnya Krisis imigran Eropa[60]
  Cyprus &&&&&&&&&&&09251.&&&&&09.251 1.170.125 02003-04-1616 April 2003[16] pada pertemuan Dewan selanjutnya Perselisihan Siprus[43]
  Romania &&&&&&&&&0238391.&&&&&0238.391 19.778.083 02005-04-2525 April 2005[61] pada pertemuan Dewan selanjunya Kurangnya konsensus oleh Dewan Uni Eropa untuk Peradilan dan Urusan Dalam Negeri bahwa kriteria aksesi telah dipenuhi

Catatan

  1. ^ Perjanjian tentang aksesi ke Uni Eropa.
  2. ^ Garis waktu yang diinginkan atas negara yang berdasarkan keputusan Dewan.

Kawasan Schengen yang menyatakan berada di luar area

Lihat pula: Wilayah negara anggota khusus dan Uni Eropa

Terdapat wilayah negara anggota yang dibebaskan dari Perjanjian Schengen. Tidak ada daerah yang berada di luar Eropa (kecuali Kepulauan Canaria, Azores dan Madeira) yang merupakan bagian dari Kawasan Schengen..

Departemen luar negeri Perancis Guyana Perancis, Guadeloupe, Martinique, Mayotte dan Réunion, dan kolektivitas luar negeri Saint Martin merupakan bagian dari Uni Eropa namun tidak menjadi bagian dari Kawasan Schengen. Gerakan Perjanjian kebebasan di Uni Eropa juga berlaku, namun masing-masing wilayah menjalankan rezim visanya sendiri khususnya bagi Kawasan Ekonomi non-Eropa (EEA), misalnya warga negara non-Swiss. Sementara visa yang berlaku bagi salah satu wilayah ini akan berlaku juga bagi semua negara,di mana daftar pembebasan visa berbeda-beda.[63] Visa Schengen, bahkan dikeluarkan juga oleh Perancis, di mana tidak berlaku untuk wilayah ini. Visa untuk Sint Maarten (yang berlaku untuk perjalanan ke pulau Belanda di pulau Saint Martin) juga berlaku untuk kawasan Perancis.[64] Perancis memiliki beberapa wilayah yang bukan merupakan bagian Uni Eropa atau Wilayah Schengen.[65] Wilayah-wilayah ini meliputi: Polinesia Perancis, Daratan Selatan dan Antartika Perancis, Kaledonia Baru, Saint Barthélemy, Saint-Pierre dan Miquelon, dan Wallis dan Futuna.

Hanya wilayah Eropa Belanda yang merupakan Kawasan Schengen. Enam wilayah Belanda di Karibia berada di luar Kawasan. Tiga wilayah ini yang meliputi Bonaire, Sint Eustatius dan Saba (dikenal sebagai pulau BES) merupakan kotamadya khusus di Belanda; di mana tiga kawasan lainnya seperti Aruba, Curaçao dan Sint Maarten merupakan negara otonom dalam Kerajaan Belanda. Semua pulau mempertahankan status mereka sebagai negara dan kawasan luar negeri; oleh karenanya bukan bagian dari Uni Eropa. Keenam wilayah tersebut memiliki sistem visa terpisah dari bagian Eropa di Belanda; di mana para pelancong yang melewati pulau-pulau ini dan Kawasan Schengen akan dikenai pemeriksaan perbatasan penuh, di mana penggunaan paspor diharuskan bahkan bagi warga Uni Eropa / Schengen, termasuk Belanda (dalam hal ini kartu identitas nasional tidak diterima).[66]

Svalbard adalah bagian dari Norwegia yang memiliki status khusus berdasarkan hukum internasional. Negara ini bukan termasuk bagian dari Kawasan Schengen; di mana tidak terdapat peraturan visa yang ada bagi Svalbard; baik untuk masuk, tinggal atau bekerja,[67] tetapi akan sulit bagi pengunjung Svalbard tanpa melewati Kawasan Schengen, Meski terdapat penerbangan charter dari Rusia; tetapi sejak tahun 2011, pemerintah Norwegia menerapkan pemeriksaan perbatasan yang sistematis terhadap individu yang ingin masuk dan meninggalkan Svalbard, sehingga diperlukan paspor atau kartu identitas nasional bagi warga non-Norwegia. Akibatnya, perbatasan antara Svalbard dan Norwegia sebagian besar diberlakukan seperti halnya perbatasan Schengen eksternal lainnya.[68] Visa Schengen harus masuk beberapa kali supaya dapat kembali ke Norwegia. Tidak terdapat sistem tanggungan atau suaka bagi imigran di Svalbard, dan orang-orang yang tidak mampu menanggung diri mereka sendiri akan diusir.[69]

Wilayah Denmark di Kepulauan Faroe dan Greenland bukan merupakan bagian dari Uni Eropa atau Kawasan Schengen, di mana visa ke Denmark tidak berlaku secara otomatis di wilayah ini. Tetapi, kedua wilayah ini tidak memiliki kontrol perbatasan terhadap pendatang dari Kawasan Schengen, di mana angkutan udara atau laut bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan dokumen sebelum menaiki kapal, seperti yang biasa dilakukan di Kawasan Schengen. Warga negara Uni Eropa / EFTA dapat melakukan perjalanan ke Faroes dan Greenland dengan menggunakan paspor atau kartu identitas nasional, sementara warga Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia atau Swedia dapat menggunakan kartu identifikasi seperti surat izin mengemudi atau kartu identitas bank.[70][71]

Negara anggota Uni Eropa yang memilih opt-out

 
  Negara anggota Uni Eropa yang ikut berpartisipasi
  Negara anggota Uni Eropa yang tidak ikut berpartisipasi tetapi diwajibkan untuk bergabung
  Negara anggota Uni Eropa yang memilih opt-out
  Negara non-anggota Uni Eropa yang ikut berpartisipasi
  Negara non-anggota Uni Eropa yang secara de facto ikut berpartisipasi
  Negara non-Uni Eropa dengan perbatasan terbuka

Republik Irlandia dan Inggris Raya dan Irlandia Utara adalah satu-satunya anggota Uni Eropa, di mana sebelum peluasan di tahun 2004, tidak menandatangani Perjanjian Schengen. Kedua negara mempertahankan Kawasan Perjalanan Umum atau Common Travel Area di mana suatu perjalanan boleh dilakukan tanpa paspor bagi warganya serta tiga negara Dependensi Kerajaan Inggris di Jersey, Guernsey dan Pulau Man, yang berada di luar Uni Eropa. Gibraltar merupakan bagian dari Kerajaan Inggris namun tidak merupakan bagian dari Kawasan Schengen atau Area Perjalanan Umum.[72]

Inggris menolak menandatangani Perjanjian Schengen, di mana argumen tentang negara kepulauan, serta kontrol perbatasan merupakan cara yang lebih baik dalam mencegah imigrasi ilegal; dibandingkan tindakan lain, seperti kartu identitas, izin tinggal, dan pendaftaran dengan polisi, yang biasa dilakukan di negara-negara dengan "batas tanah yang luas dan permeabel".[73] Irlandia tidak menandatangani Perjanjian Schengen karena menurutnya, "bukanlah menjadi kepentingan Irlandia dalam memiliki situasi di mana area perjalanan umum dengan Inggris akan berakhir; selain itu, Irlandia akan memberlakukan pengontrolan, baik masuk ataupun keluar bagi para pelancong yang bepergian antara Irlandia dan Inggris; serta, di perbatasan darat ".[74]

Ketika Schengen dimasukkan dalam bagian Uni Eropa seperti yang tercantum dalam Perjanjian Amsterdam, Irlandia dan Inggris memilih menyisihkan diri (opt-out) dari bagian perjanjian yang menggabungkan Peraturan Schengen (atau acquis) ke dalam Undang-Undang Uni Eropa.[75] Di bawah protokol yang relevan, Irlandia dan Inggris juga meminta berpartisipasi dalam aspek acquis Schengen; di mana hal ini seringkali tunduk pada Perjanjian negara-negara Schengen.[76]

Inggris secara formal diminta untuk berpartisipasi dalam ketentuan tertentu dari acquis Schengen; yang tercantum dalam Title III yang berkaitan dengan Kebijakan Keamanan dan Kerjasama Peradilan di tahun 1999, di mana permintaan ini disetujui oleh Dewan Uni Eropa pada tanggal 29 Mei 2000.[77]

Partisipasi formal Inggris di wilayah kerja yang telah disetujui sebelumnya mulai diberlakukan pada keputusan Dewan 2004 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.[78] Meski Inggris bukan bagian dari wilayah paspor Schengen,[79] masih menggunakan Schengen Information System, sebuah database pemerintah yang digunakan oleh negara-negara Eropa untuk menyimpan dan menyebarkan informasi tentang individu dan properti. Hal ini memungkinkan Inggris untuk bertukar informasi dengan negara-negara yang merupakan bagian dari kesepakatan Schengen, seringkali demi menjalin hubungan dengan penegak hukum.[80]

Sebaliknya, Irlandia awalnya mengajukan permintaan untuk berpartisipasi dalam acquis Schengen di tahun 2002, yang disetujui oleh Dewan Uni Eropa,[81] Keputusan tidak diberlakukan hingga bulan Februari 2010, Menteri Keadilan Irlandia, memberi tanggapan atas pertanyaan parlemen, dan mengatakan bahwa: "Langkah-langkah yang memungkinkan Irlandia memenuhi persyaratan Schengen saat ini sedang berjalan".[82]

Sebuah laporan oleh Komite Pilihan Uni Eropa di tahun 1999 bagi Dewan Bangsawan Britania Raya merekomendasikan "partisipasi penuh Inggris" dalam semua empat pasal Konvensi Pelaksanaan Schengen.[83]

Pada tanggal 23 Juni 2016, elektorat Inggris memutuskan supaya Inggris dapat meninggalkan Uni Eropa,[84] di mana pada tanggal 27 Maret 2017 Inggris secara resmi meminta penarikan tersebut. Namun, tidak diputuskan keadaan seperti apa bagi Irlandia di masa depan, meskipun telah disarankan supaya Irlandia tetap termasuk dalam Area Perjalanan Umum (Common Travel Area) dan tidak tergabung dengan Kawasan Schengen; karena adanya keinginan penghilangan pengontrolan pembatasan di wilayah perbatasan daratnya.[85]

Status negara kecil Eropa

Artikel utama: Negara kecil Uni Eropa § Hubungan di masa depan

Tiga negara kecil Eropa seperti Monaco, San Marino dan Kota Vatikan secara de facto termasuk dalam Kawasan Schengen. Ketiga negara ini tidak memiliki kontrol perbatasan dengan negara-negara sekeliling Schengen, namun secara tidak resmi merupakan bagian dari Schengen. Beberapa undang-undang nasional memiliki teks "negara-negara dengan kontrol perbatasan yang tidak dilakukan berdasarkan Perjanjian Schengen, serta peraturan UE 562/2006",[86] yang kemudian mencakup negara kecil dan area non-UE dengan batas terbuka.

Liechtenstein menjadi anggota Kawasan Schengen sejak 2011. Namun, Liechtenstein tidak mengeluarkan visa, dan merekomendasikan pengunjung supaya mengajukan visa di negara Schengen lainnya, seperti Swiss.[87] Liechtenstein tidak memiliki cek perbatasan di lapangan helikopter Balzers, di mana helikopter harus masuk ke kawasan Schengen saja.

Empat negara kecil lainnya tidak termasuk dalam Kesepakatan Schengen, dan tidak mengeluarkan visa Schengen, kecuali bagi Monaco, yang bukan merupakan bagian dari Kawasan Schengen. San Marino dan Kota Vatikan merupakan negara yang terkurung oleh daratan yang dikelilingi Italia. Namun keduanya memiliki perbatasan terbuka, di mana keduanya secara de facto dianggap masuk dalam Kawasan Schengen; dengan kata lain kedua negara tersebut tidak secara resmi masuk dalam kesepakatan; namun tetap dapat diakses tanpa kontrol perbatasan. San Marino dan Kota Vatikan tidak melakukan pemeriksaan perbatasan bagi pendatang dari luar Schengen, tetapi tidak dibutuhkan karena keduanya tidak memiliki bandar udara atau pelabuhan laut. Helikopter juga tidak diizinkan terbang dari luar Kawasan Schengen, atau kapal yang berlayar langsung ke San Marino atau Kota Vatikan.

Pada tahun 2015, Andorra, Monaco dan San Marino menegosiasikan sebuah Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa. Jaume Gaytán, yaitu seorang Duta Besar Andorra untuk Spanyol mengatakan bahwa dia berharap kesepakatan tersebut akan mencakup ketentuan dalam membuat asosiasi negara anggota yang berdasarkan Perjanjian Schengen.[88]

Andorra mempertahankan kontrol perbatasan dengan Perancis dan Spanyol. Warga negara Uni Eropa juga diharuskan memiliki kartu identitas nasional atau paspor untuk masuk ke Andorra, seperti halnya negara-negara lain. Visa Schengen dapat diterima,[89] namun bagi para pelancong tetap dibituhkan visa untuk memasuki Kawasan Schengen dengan entri yang banyak dalam kunjungannya ke Andorra, karena ketika masuk wilayah Andorra berarti pula meninggalkan Kawasan Schengen..[90] Terdapat pula kontrol perbatasan ke arah lain, yang berfokus pada kontrol bea cukai (di mana Andorra menetapkan pajak pertambahan nilai hingga 4% PPN).

Monaco memiliki perbatasan terbuka dengan Perancis; di mana undang-undang Schengen yang dikelola seolah-olah merupakan bagian dari Uni Eropa, dan visa Schengen dapat diterima. Otoritas Perancis dan Monégasque juga melakukan pengecekan di pelabuhan dan lapangan helikopter Monaco.

San Marino memiliki perbatasan terbuka dengan Italia; meskipun beberapa pemeriksaan secara acak dilakukan oleh Guardia di Finanza dan Guardia di Rocca San Marino.

Kota Vatikan memiliki perbatasan terbuka dengan Italia. Di tahun 2006, minat bergabung dalam perjanjian Schengen dalam kerjasama untuk berbagi informasi dan kegiatan serupa juga tercakup dalam Sistem Informasi Schengen.[91] Tak terkecuali, Italia yang telah mengizinkan warganya untuk mengunjungi Kota Vatikan, tanpa menerima visa Italia, yang kemudian dikawal oleh polisi selama di bandara dan Vatikan, atau ketika menggunakan helikopter.

Ekonomi

Bagi dua negara di kawasan Schengen, total perdagangan di antara keduanya meningkat sekitar 0,1% per tahun; di mana jumlah kenaikan perdagangan yang sama diperoleh bagi setiap 1 tahun dengan peningkatan jumlah imigrasi di antara negara-negara tersebut.[92][93] Rata-rata, di setiap perbatasan, penghapusan kontrol sama dengan penghapusan tarif senilai 0,7%, di mana penghematan biaya di jalur perdagangan meningkat seiring dengan jumlah perbatasan internal yang telah dilintasi. Negara-negara di luar kawasan Schengen juga mendapat keuntungan.[94]

Sekitar 1,7 juta individu melintasi perbatasan Eropa setiap harinya untuk bekerja, di mana pada beberapa wilayah, individu ini merupakan sepertiga dari jumlah angkatan kerja. Sebagai contoh misalnya, 2,1% pekerja di Hungaria bekerja di negara lain, seperti Austria dan Slowakia. Terdapat 1,3 miliar penyeberangan yang dilakukan di perbatasan Schengen setiap tahunnya. Lima puluh juta penyeberangan disebabkan pengangkutan barang melalui jalan darat, dengan nilai ekonomi sebesar € 2,8 triliun setiap tahunnya.[93][2][3] Jual beli barang dagangan dipengaruhi akibat perdagangan jasa, serta penurunan biaya perdagangan yang bervariasi dari 0,42% hingga 1,59%; bergantung geografi, mitra dagang, dan faktor lainnya.[94]

Kontrol perbatasan yang diberlakukan mulai di bulan September tahun 2015; menyebabkan penurunan volume perdagangan sekitar € 70 miliar per tahun. Angka ini, berdasarkan pengembalian kontrol di semua perbatasan yang menyebabkan penurunan sebesar € 221 miliar per tahun, sesuai dengan penurunan PDB nyata keseluruhan senilai 0,31%.[94] Untuk periode 2016 hingga 2025, perhitungan yang didasarkan atas penurunan pertumbuhan akibat kenaikan biaya tenaga kerja memperkirakan pemulihan permanen pengontrolan di perbatasan internal akan menyebabkan kerugian setidaknya € 470 miliar, dan dapat pula mencapai 1,4 triliun euro.[93][95] Akibat saling ketergantungan ekonomi, pengaruhnya dapat pula mengurangi pertumbuhan ekonomi di luar Eropa; di mana setiap kenaikan harga impor seniali 1%, mengakibatkan kerugian senilai € 91 dan € 95 miliar di Amerika Serikat dan Tiongkok untuk periode 2016-2025.[95] Negara lain seperti Rusia dan Turki juga akan terpengaruh.[94]Efek lain dari pembalikan Schengen mencakup biaya langsung yang diperkirakan mencapai € 5 miliar hingga € 18 miliar per tahun, bergantung wilayah dan faktor lainnya.[93] Namun, sebagian besar biaya ekonomi datang dalam bentuk yang tidak langsung, seperti penundaan rute perdagangan. Perkiraan yang memprediksi dampak penurunan perdagangan senilai 0,8% dalam keseluruhan output ekonomi, di mana mengalami kerugian sebesar € 110 miliar di tahun 2025; dan merepresentasikan penurunan 10-20% dalam perdagangan antara negara-negara Schengen. Misalnya, di Perancis, nilai PDB akan turun sebesar 0,5% dibandingkan di tahun 2015, di mana kerugian kumulatif sekitar € 10 miliar.[93][3] Perkiraan biaya lainnya termasuk € 5,2 miliar per tahun bagi pelancong dan wisatawan lainnya, dengan jumlah € 7,5 miliar per tahun untuk waktu menunggu bagi truk di perbatasan, dan kerugian sebesar € 20 miliar per tahun pada industri pariwisata Eropa.[93][2]

Kerja sama kebijakan dan yudisial

Untuk mengatasi dampak yang mungkin memberatkan akibat penghapusan kontrol perbatasan terhadap imigrasi yang tidak berdokumen dan kejahatan di perbatasan, acquis Schengen berisi tindakan polisi dan peradilan kompensasi.[96] Kepala di antaranya adalah Sistem Informasi Schengen (SIS),sebuah database yang dioperasikan oleh seluruh negara bagian UE dan Schengen dan yang pada bulan Januari 2010 memuat lebih dari 30 juta entri dan pada bulan Januari 2014 memuat lebih dari 50 juta entri, menurut sebuah dokumen yang diterbitkan pada bulan Juni 2015 oleh Dewan Uni Eropa.[97] Sekitar 1 juta dari entri tersebut berhubungan dengan individu, 72% di antaranya tidak diizinkan masuk dan tinggal di daerah Schengen. Hanya 7% dari individu yang terdaftar di database SIS merupakan orang hilang.

Sebagian besar data entri di SIS, sekitar 49 juta, kekhawatiran hilang atau benda curian. Dewan Eropa melaporkan bahwa pada tahun 2013 rata-rata 43 kendaraan curian sehari dideteksi oleh pihak berwenang yang menggunakan database SIS. Daftar otoritas UE yang memiliki akses ke SIS diterbitkan setiap tahun di Jurnal Resmi Uni Eropa. Pada 24 Juni 2015, 235 pihak berwenang dapat menggunakan basis data SIS.[98] Database SIS dikelola secara operasional oleh EU-LISA.[99] Perjanjian Schengen juga mengizinkan petugas polisi dari satu negara bagian yang berpartisipasi untuk mengikuti tersangka di seluruh perbatasan baik dalam usaha pengejaran[100] dan melanjutkan operasi observasi, dan untuk meningkatkan bantuan timbal balik dalam masalah kriminal.[101] Konvensi Schengen juga berisi langkah-langkah yang dimaksudkan untuk merampingkan ekstradisi antara negara-negara yang berpartisipasi namun sekarang telah dimasukkan ke dalam sistem Waran Penangkapan Eropa.[102]

Basis hukum

Ketentuan dalam perjanjian Uni Eropa

Dasar hukum Schengen dalam perjanjian Uni Eropa telah dimasukkan ke dalam Perjanjian yang membentuk Komunitas Eropa melalui Pasal 2, butir 15 dari Perjanjian Amsterdam. Ini memasukkan judul baru yang berjudul "Visa, suaka, imigrasi dan kebijakan lainnya yang terkait dengan pergerakan orang secara bebas" ke dalam perjanjian, yang saat ini diberi judul Title IV, dan terdiri dari artikel 61 sampai 69.[103] Perjanjian Lisbon secara substansial mengubah ketentuan artikel dalam judul, mengganti nama menjadi "Area kebebasan, keamanan dan keadilan" dan membaginya menjadi lima bab, yang disebut "Ketentuan umum", "Kebijakan mengenai pemeriksaan perbatasan, suaka dan imigrasi "," Kerja sama yudisial dalam masalah perdata "," Kerjasama yudisial dalam masalah pidana ", dan" kerja sama Polisi ".[104]

Perjanjian Schengen dan Konvensi Schengen

Wilayah Schengen awalnya memiliki dasar hukumnya di luar Komunitas Ekonomi Eropa kemudian, yang didirikan oleh sub-set negara anggota Komunitas dengan menggunakan dua perjanjian internasional:

  • Perjanjian Schengen tahun 1985; merupakan Perjanjian antara Pemerintah Negara-negara dari Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Perancis mengenai penghapusan cek berkala di perbatasan umum mereka.
  • Konvensi Schengen tahun 1990 merupakan konvensi pelaksanaan Perjanjian Schengen pada tanggal 14 Juni 1985 antara Pemerintah Negara-negara Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Perancis mengenai penghapusan cek berkala di perbatasan umum merek

Saat dimasukkan ke dalam badan utama hukum Uni Eropa oleh Perjanjian Amsterdam, Perjanjian dan Konvensi Schengen diterbitkan dalam Jurnal Resmi Komunitas Eropa dengan keputusan Dewan Menteri.[105] Akibatnya, Perjanjian dan Konvensi dapat diubah dengan Regulasi Uni Eropa.

Lihat pula

Referensi

  1. ^ The Schengen Area (PDF). European Commission. 12 December 2008. doi:10.2758/45874. ISBN 978-92-79-15835-3. Diakses tanggal 13 April 2013. 
  2. ^ a b c European Council on Foreign Relations (2016). "The Future of Schengen". Diakses tanggal 2017-06-15. 
  3. ^ a b c "Schengen's economic impact: Putting up barriers". The Economist. 2016-02-06. Diakses tanggal 2017-06-15. 
  4. ^ Fortress Europe, "BBC World Service" 
  5. ^ "The Schengen Area" (PDF). European Commission. Diakses tanggal 15 September 2011. 
  6. ^ Minister for Justice, Nora Owen, Dáil Debates volume 450 column 1171 (14 March 1995); for Justice, John O'Donoghue, Dáil Debates volume 501 column 1506 (9 March 1999); "Declaration by Ireland on Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland" attached to the Treaty of Amsterdam.
  7. ^ "Liechtenstein to join Schengen". Council of the European Union. 2011. 
  8. ^ "Tourist, Student and Work visa to Europe". Swift Tourism. 2010. 
  9. ^ "The Schengen Area and cooperation". europa.eu. 2009-08-03. 
  10. ^ "Protokol tentang aksesi Pemerintah Republik Austria atas Perjanjian antara Pemerintah Negara-negara Anggota dari Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Perancis mengenai penghapusan kontrol secara bertahap di perbatasan umum mereka, ditandatangani di Schengen pada tanggal 14 Juni 1985, sebagaimana telah diubah dengan adanya Protokol 27 November 1990, 25 Juni 1991 dan 6 November 1992; tentang aksesi Pemerintah Republik Italia, Kerajaan Spanyol dan Republik Portugis dan Republik Hellenis". Government of the Netherlands. Diakses tanggal 2014-10-31. 
  11. ^ a b "Keputusan Komite Eksekutif mengenai berlakunya Implementasi Konvensi Schengen di Austria". 1997-10-07. Diakses tanggal 2014-11-01. 
  12. ^ a b "Keputusan Dewan pada tanggal 20 Mei 1999 tentang definisi acquis Schengen untuk tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Perjanjian yang dibentuk Komunitas Eropa serta Perjanjian tentang Uni Eropa dalam acquis". Official Journal of the European Union. L (176/1). 1999-07-10. Diakses tanggal 2014-11-01. 
  13. ^ a b c d e f "Kesepakatan antara Pemerintahan Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Perancis tentang Penghapusan Perlakuan secara bertahap di Perbatasan Umum mereka". Government of the Netherlands. Diakses tanggal 2014-10-31. 
  14. ^ a b c d e f g h "Keputusan Komite Eksekutif tanggal 22 Desember 1994 tentang Implementasi Konvesi Schengen di tanggal 19 Juni 1990". Official Journal of the European Union. L (239/130). 1994-12-22. Diakses tanggal 2014-10-31. 
  15. ^ a b c d e f g h i j "Perjanjian antara Kerajaan Belgia, Kerajaan Denmark, Republik Federal Jerman, Republik Hellenis, Kerajaan Spanyol, Republik Perancis, Irlandia, Republik Italia, Luksemburg, Kerajaan Belanda, Republik Austria, Republik Portugis, Republik Finlandia, Kerajaan Swedia, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara (Negara-negara Anggota Uni Eropa) dan Republik Ceko, Republik Estonia, Republik Siprus, Republik Latvia, Republik Lithuania, Republik Hongaria, Republik Malta, Republik Polandia, Republik Slovenia, Republik Slowakia perihal aksesi Republik Ceko, Republik Estonia, Republik Siprus , Republik Latvia, Republik Lithuania, Republik Hongaria, Republik Malta, Republik Polandia, Republik Slovenia dan Republik Slovakia di Uni Eropa (Deposit dengan Pemerintah Republik Italia)". Council of the European Union. Diakses tanggal 2014-11-01. 
  16. ^ a b c d e f g h i j "KEPUTUSAN DEWAN pada tanggal 6 Desember 2007 tentang penerapan penuh acquis Schengen di Republik Ceko, Republik Estonia, Republik Latvia, Republik Lithuania, Republik Hongaria, Republik Malta, Republik Polandia, Republik Slovenia dan Republik Slowakia". Official Journal of the European Union. L (323/34). 2007-12-08. Diakses tanggal 2014-10-27. 
  17. ^ "The final step of Schengen enlargement—controls at internal air borders to be abolished in late March". Slovenia's EU Presidency. 25 March 2008. 
  18. ^ "EUR-Lex - 42000A0922(08) - EN". 
  19. ^ Schengen and Tourists, Pemerintahan Greenland.
  20. ^ Visa and Work Permit, Government of the Faroe Islands.
  21. ^ "Informasi Umum tentang Visa Tinggal Jangka Pendek di Schengen". Royal Danish Embassy in London. 4 June 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 January 2010. Diakses tanggal 1 February 2010. 
  22. ^ "Protokol tentang aksesi Kerajaan Denmark ke dalam Perjanjian tentang penghapusan bertahap pengontrolan di perbatasan umum bagi pihak-pihak yang bertikai, yang ditandatangani di Schengen pada tanggal 14 Juni 1985". Government of the Netherlands. Diakses tanggal 2014-10-31. 
  23. ^ a b c d e "KEPUTUSAN DEWAN tanggal 1 Desember 2000 tentang penerapan acquis Schengen di Denmark, Finlandia dan Swedia, serta di Islandia dan Norwegia". Official Journal of the European Union. L (309/24). 2000-12-09. Diakses tanggal 2014-10-27. 
  24. ^ "Protokol tentang aksesi Pemerintah Republik Finlandia ke dalam Perjanjian tentang penghapusan pengontrolan bertahap di perbatasan umum bagi pihak-pihak yang bertikai, yang ditandatangani di Schengen pada tanggal 14 Juni 1985". Government of the Netherlands. Diakses tanggal 2014-10-31. 
  25. ^ "Protokol tentang aksesi Pemerintah Republik Yunani dalam Perjanjian antara Pemerintah Negara-negara Anggota Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Perancis mengenai pengurangan kontrol bertahap di perbatasan umum mereka, yang ditandatangani di Schengen pada tanggal 14 Juni 1985, sebagaimana telah diubah oleh Protokol yang ditandatangani di Paris pada tanggal 27 November 1990 tentang aksesi Pemerintah Republik Italia; serta oleh Protokol yang ditandatangani di Bonn pada tanggal 25 Juni 1991 tentang aksesi Pemerintah Kerajaan Spanyol dan Republik Portugis". Government of the Netherlands. Diakses tanggal 2014-10-31. 
  26. ^ a b "KEPUTUSAN DEWAN pada tanggal 13 Desember 1999 tentang penerapan penuh acquis Schengen di Yunani". Official Journal of the European Union. L (327/58). 2000-12-09. Diakses tanggal 2014-10-27. 
  27. ^ Terminologi ini, misalnya, digunakan dalam Akta Keputusan Akhir yang disahkan oleh Dewan Uni Eropa dan Republik Islandia dan Kerajaan Norwegia mengenai asosiasi-asosiasi yang beredar dalam implementasi, aplikasi dan pengembangan acquis Schengen. (OJ L 176,10 July 1999, p. 36).
  28. ^ a b "Perjanjian kerjasama antara Kerajaan Belgia, Republik Federal Jerman, Republik Perancis, Luksemburg, Kerajaan Belanda, Republik Italia, Kerajaan Spanyol, Republik Portugis, Republik Yunani, Republik Austria, Kerajaan Denmark, Republik Finlandia, Kerajaan Swedia, serta semua pihak dalam Perjanjian Schengen dan Konvensi Schengen, dan Republik Islandia dan Kerajaan Norwegia, mengenai penghapusan bertahap atas kontrol di perbatasan umum negara". Government of the Netherlands. Diakses tanggal 2014-11-01. 
  29. ^ a b "Kesepakatan dengan Republik Islandia dan Kerajaan Norwegia mengenai asosiasi-asosiasi yang perhatian tentang implementasi, aplikasi dan pengembangan acquis Schengen". Council of the European Union. Diakses tanggal 2014-11-01. 
  30. ^ "Kesepakatan yang diakhiri oleh Dewan Uni Eropa dan Republik Islandia serta Kerajaan Norwegia mengenai asosiasi-asosiasi perhatian dengan implementasi, aplikasi dan pengembangan acquis Schengen". Official Journal of the European Union. L (176/36). 1999-07-10. Diakses tanggal 2014-11-01. 
  31. ^ "Protokol tentang aksesi Pemerintah Republik Italia tentang Persetujuan antara Pemerintah Negara-negara Anggota Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Perancis mengenai pengurangan pengontrolan bertahap di perbatasan umum masing-masing, yang ditandatangani di Schengen pada tanggal 14 Juni 1985". Government of the Netherlands. Diakses tanggal 2014-10-31. 
  32. ^ a b "Resolución de 26 de mayo de 1998, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores". 1997-07-10. Diakses tanggal 2014-11-01. 
  33. ^ "Protokol antara Uni Eropa, Komunitas Eropa, Konfederasi Swiss dan Kerajaan Liechtenstein mengenai aksesi Kerajaan Liechtenstein atas Persetujuan antara Uni Eropa, Komunitas Eropa dan Konfederasi Swiss mengenai asosiasi Konfederasi Swiss serta implementasi, aplikasi dan pengembangan acquis Schengen". Council of the European Union. Diakses tanggal 2014-11-01. 
  34. ^ "KEPUTUSAN DEWAN pada tanggal 13 Desember 2011 tentang penerapan ketentuan acquis Schengen lengkap di Kerajaan Liechtenstein". Official Journal of the European Union. L (334/27). 2011-12-05. Diakses tanggal 2014-10-27. 
  35. ^ "EUR-Lex - 21999A0710(02) - EN". 
  36. ^ "Protokol tentang aksesi Pemerintah Republik Portugis ke dalam Persetujuan antara Pemerintah Negara-negara Anggota Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Perancis mengenai pengurangan pengontrolan bertahap di perbatasan umum masing-masing, yang ditandatangani di Schengen pada tanggal 14 Juni 1985, sebagaimana telah diubah oleh Protokol pada aksesi Republik Italia yang ditandatangani di Paris pada tanggal 27 November 1990". Government of the Netherlands. Diakses tanggal 2014-10-31. 
  37. ^ Deklarasi No. 1. tentang Ceuta dan Melilla yang meampirkan Undang-Undang Akta Akhir Perjanjian Aksesi Kerajaan Spanyol dalam Perjanjian Schengen (OJ L 239, 22 September 2000, p. 69)
  38. ^ "Protokol tentang aksesi Pemerintahan Kerajaan Spanyol pada Perjanjian Schengen tanggal 14 Juni 1985 antara Pemerintah Negara-negara Anggota Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Perancis tentang penghapusan kontrol secara bertahap pada perbatasan umum, sebagaimana telah diubah oleh Protokol tentang aksesi Republik Italia yang ditandatangani di Paris pada tanggal 27 November 1990". Government of the Netherlands. Diakses tanggal 2014-10-31. 
  39. ^ "Protokol tentang aksesi Pemerintah Kerajaan Swedia dalam Perjanjian Schengen tanggal 14 Juni 1985 tentang penghapusan secara bertahap kontrol di perbatasan umum dengan pihak-pihak yang terikat kontrak". Government of the Netherlands. Diakses tanggal 2014-10-31. 
  40. ^ "Kesepakatan antara Uni Eropa, Komunitas Eropa dan Konfederasi Swiss mengenai asosiasi Konfederasi Swiss atas implementasi, aplikasi dan pengembangan acquis Schengen". Council of the European Union. Diakses tanggal 2014-11-01. 
  41. ^ a b "KEPUTUSAN DEWAN pada 27 November 2008 tentang penerapan acquis Schengen lengkap di Konfederasi Swiss". Official Journal of the European Union. L (327/15). 2008-12-05. Diakses tanggal 2014-10-27. 
  42. ^ a b "Menteri Luar Negeri mengatakan Siprus tidak bergabung dengan Schengen sebelum tahun 2010". Embassy of the Republic of Cyprus in Berlin. Diakses tanggal 3 February 2010. 
  43. ^ "Frequently asked questions". europa.eu. European Commission. 29 March 2011. Diakses tanggal 15 September 2011. Kapan Siprus, Rumania dan Bulgaria bergabung dengan kawasan Schengen? ... Ketiga Negara Anggota ini masih harus melewati evaluasi Schengen sebelum mereka dapat bergabung dengan kawasan Schengen. Tanggal target bagi Bulgaria dan Rumania adalah 2011. 
  44. ^ Keputusan Dewan 29 June 2010 on the application of the provisions of the Schengen acquis relating to the Schengen Information System in the Republic of Bulgaria and Romania (2010/365/EU) Europa
  45. ^ "Zona Schengen: Penundaan bagi Bulgaria dan Rumania untuk bergabung". British Broadcasting Corporation. 9 June 2011. Diakses tanggal 9 June 2011. 
  46. ^ Castle, Stephen (22 September 2011). "Europe Denies 2 Nations Entry to Travel Zone". New York Times. Diakses tanggal 23 September 2011. 
  47. ^ Robinson, Frances (22 September 2011). "Bulgaria, Rumania Diblokir Dari Zona Perjalanan". Wall Street Journal. Diakses tanggal 25 September 2011. 
  48. ^ Sutherland, Joe (22 April 2014). "Bulgaria berusaha menunggu akses Schengen". euroviews.eu. Diakses tanggal 31 July 2014. 
  49. ^ "Rumania mengatakan kepada UE: 'Kami siap dengan kawasan Schengen kapanpun Anda berada'". euractiv.com. Diakses tanggal 31 July 2014. 
  50. ^ "Access"+of+Bulgaria+and+Romania+to+the+Schengen+Visa+Information+System EP Voted For "Access" of Bulgaria and Romania to the Schengen Visa Information System
  51. ^ "Access"+of+Bulgaria+and+Romania+to+the+Schengen+Visa+Information+System EP Voted For "Access" of Bulgaria and Romania to the Schengen Visa Information System
  52. ^ "Kroasia memulai proses pendaftaran menjadi anggota kawasan Schengen". 2015-07-01. Diakses tanggal 2017-11-25. 
  53. ^ "Kroasia semakin dekat menjadi anggota Schengen". 2017-01-20. Diakses tanggal 2017-11-25. 
  54. ^ Keputusan Dewan (EU) 2017/733 of 25 April 2017 on the application of the provisions of the Schengen acquis relating to the Schengen Information System in the Republic of Croatia Europa.
  55. ^ "Balkan Menunggu Lebih Banyak Pengungsi karena Jerman Keluar dari kawasan Schengen :: Balkan Insight". 
  56. ^ "Pengungsi melintasi perbatasan Kroasia untuk mencari rute baru". 
  57. ^ "Migran tiba di Kroasia dalam rute baru ke Zona Schengen". euronews. 2015-09-16. Diakses tanggal 2015-09-17. 
  58. ^ http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/76470 (in Swedish)
  59. ^ a b "Hungaria memblokir aksesi Schengen-Kroasia: aide to PM". Reuters. 2015-09-19. Diakses tanggal 2015-09-20. 
  60. ^ a b "Perjanjian antara Kerajaan Belgia, Republik Ceko, Kerajaan Denmark, Republik Federal Jerman, Republik Estonia, Republik Hellenis, Kerajaan Spanyol, Republik Perancis, Irlandia, Republik Italia, Republik Siprus , Republik Latvia, Republik Lithuania, Luksemburg, Republik Hongaria, Republik Malta, Kerajaan Belanda, Republik Austria, Republik Polandia, Republik Portugis, Republik Slovenia, Republik Slowakia, Republik Finlandia, Kerajaan Swedia, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara (Negara-negara Anggota Uni Eropa) dan Republik Bulgaria dan Rumania, mengenai Aksesi Republik Bulgaria dan Rumania ke Uni Eropa (Deposit dengan Pemerintah Republik Italia)". Council of the European Union. Diakses tanggal 2014-11-01. 
  61. ^ "Perjanjian antara Kerajaan Belgia, Republik Bulgaria, Republik Ceko, Kerajaan Denmark, Republik Federal Jerman, Republik Estonia, Irlandia, Republik Yunani, Kerajaan Spanyol, Republik Perancis, Republik Italia , Republik Siprus, Republik Latvia, Republik Lithuania, Luksemburg, Republik Hongaria, Republik Malta, Kerajaan Belanda, Republik Austria, Republik Polandia, Portugis Republik, Rumania, Republik Slovenia, Republik Slovakia, Republik Finlandia, Kerajaan Swedia, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara (Negara-negara Anggota Uni Eropa) dan Republik Kroasia mengenai aksesi dari Republik Kroasia ke Uni Eropa (Deposit dengan Pemerintah Republik Italia)". Council of the European Union. Diakses tanggal 2014-11-01. 
  62. ^ "Departemen Luar Negeri Perancis (DOM) dan Wilayah Luar Prancis (TOM)". Consulate General of France in New York. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 July 2010. Diakses tanggal 31 July 2010. 
  63. ^ "Visa bagi Departemen Luar Negeri dan Wilayah Perancis". French Consulate of Cape Town. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 May 2011. Diakses tanggal 29 April 2011. 
  64. ^ "VISAS FOR FRANCE". Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 August 2011. 
  65. ^ "Schengen". Lex Visa. 
  66. ^ "Entry and residence". Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 July 2011. Diakses tanggal 11 August 2010. 
  67. ^ "Pass control in Longyearbyen". Spitsbergen-svalbard.net. Diakses tanggal 2013-10-12. 
  68. ^ "Entry and residence". Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 July 2011. Diakses tanggal 11 August 2010. 
  69. ^ "Peraturan paspor dan visa - Panduan Perjalanan Resmi di Greenland". Greenland. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 February 2009. 
  70. ^ "Pembaruan daftar penyeberangan perbatasan berdasarkan Pasal 2 (8) Peraturan (EC) No 562/2006 Parlemen Eropa dan Dewan yang membentuk Kode Komunitas tentang peraturan yang mengatur perpindahan individu di lintas batas (Kode Perbatasan Schengen) (2015/C 126/06) - 52015XC0418(02) - EN - EUR-Lex". 
  71. ^ "Persyaratan Dokumentasi - Bandara Internasional Gibraltar". 
  72. ^ "Bagi sebuah pulau ... pengontrolan di perbatasan merupakan cara terbaik dan paling ampuh dalam mencegah imigrasi ilegal. Bagi para mitra dengan batas tanah yang luas dan permeabel, segala sesuatunya akan terlihat berbeda. Mereka mengandalkan kartu identitas, ijin tinggal, registrasi dengan polisi, dan sebagainya dalam menjaga keamanan dalam negeri.". Parliamentary Debates (Hansard). United Kingdom: House of Commons. 12 December 1996. col. 433–434. 
  73. ^ Minister for Justice, Nora Owen, Dáil Debates volume 450 column 1171 (14 March 1995) .
    for Justice, John O'Donoghue, Dáil Debates volume 501 column 1506 (9 March 1999).
    "Declaration by Ireland on Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland" attached to the Treaty of Amsterdam (OJ C 340, 10 November 1997).
  74. ^ Lihat artikel 4 dari Protokol (No 19) tentang acquis Schengen yang terintegrasi dalam kerangka kerja Uni Eropa (OJ C 83, 30 March 2010, p. 290).
  75. ^ Lihat artikel 4 dari Protokol (No 19) tentang acquis Schengen yang terintegrasi dalam kerangka kerja Uni Eropa (OJ C 83, 30 March 2010, p. 290) dan pengambilan keputusan Pengadilan Eropa pada kasus-kasus C-77/05 danC-137/05 United Kingdom v Council.
  76. ^ Keputusan Dewan (2000/365/EC) pada 29 Mei 2000 mengenai permintaan Kerajaan Inggris Britania Raya dan Irlandia Utara dalam o pengambilan keputusan dalam beberapa ketentuan acquis Schengen (OJ L 131, 1 June 2000, p. 43)
  77. ^ Keputusan Dewan (2004/926/EC) pada 22 Desember 2004 tentang penerapan beberapa bagian acquis Schengen oleh Kerajaan Inggris Britania Raya dan Irlandia Utara (OJ L 395, 31 December 2004, p. 70)
  78. ^ "Schengen Area". ec.europa.eu. European Commission. Diakses tanggal 14 May 2016. 
  79. ^ "Schengen Information System". ec.europa.eu. European Commission. Diakses tanggal 14 May 2016. 
  80. ^ Keputusan Dewan (2002/192/EC) pada 28 Februari 2002 tentang permintaan Irlandia dalam mengambil beberapa bagian dalam peraturan acquis Schengen (OJ L 64, 7 March 2002 p. 20)
  81. ^ Minister for Justice, Equality and Law Reform, Dermot Ahern, Dáil Debates volume 698 number 1: Priority Questions—International Agreements (10 December 2009).
  82. ^ Komunitas Eropa Panitia Pilihan Dewan Bangsawan Britania Raya (2 March 1999), "Part 4: Opinion of the Committee", Schengen and the United Kingdom's Border Controls, diakses tanggal 21 February 2010, Kami percaya bahwa pada tiga kawasan utama pengontrolan perbatasan Schengen; kerjasama kebijakan (SIS) serta kebijakan visa/suaka/imigrasi; memiliki kasus yang kuat, bagi kepentingan Inggris dan rakyatnya, bagi partisipasi Inggris sepenuhnya. 
  83. ^ "Britain votes to leave the European Union – in pictures". the Guardian. 2016-06-24. Diakses tanggal 2016-06-27. 
  84. ^ "Britain guarantees common travel area 'without qualification'". 
  85. ^ Passlag (1978:302) (in Swedish)
  86. ^ "Visa Information". Liechtensteinusa.org. Diakses tanggal 2013-10-12. 
  87. ^ Rubio, Alberto. "En un par de años Andorra podrá formar parte del Espacio Schengen". Diakses tanggal 2015-10-26. 
  88. ^ "Kendala dalam akses bagi Andorra, Monaco dan San Marino ke Pasar Internal serta Kerjasama Uni Eropa di kawasan lainnya". 2012. Diakses tanggal 30 March 2013. 
  89. ^ Andorra Turisme SAU. "Travelling advice". Diakses tanggal 18 July 2013. 
  90. ^ "Vatikan berusaha bergabung dengan zona tanpa perbatasan di Schengen". euobserver.com. 13 January 2006. Diakses tanggal 23 August 2011. 
  91. ^ Davis D, Gift T (2014-03-24). "The Positive Effects of the Schengen Agreement on European Trade". Diakses tanggal 2017-06-15. 
  92. ^ a b c d e f European Parliamentary Research Service (March 2016). "The economic impact of suspending Schengen" (PDF). Diakses tanggal 2017-06-15. 
  93. ^ a b c d Felbermayr G, Gröschl J, Steinwachs T (2016-04-27). "Trade costs of border controls in the Schengen area". Centre for Economic Policy Research. Diakses tanggal 2017-06-15.  Lihat pula: Felbermayr G, Gröschl J, Steinwachs T (March 2017). "The Trade Effect of Border Controls: Evidence from the European Schengen Agreement" (PDF). Diakses tanggal 2017-06-15. 
  94. ^ a b Böhmer M, Limbers J, Pivac A, Weinelt H (2016-02-22). "Abkehr vom Schengen-Abkommen" (PDF). Bertelsmann-Stiftung (dalam bahasa German). Diakses tanggal 2017-06-15.  English summary: "End to Schengen could mean a dramatic decline in growth for Europe". 2016-02-22. Diakses tanggal 2017-06-15. 
  95. ^ "Kawasan Schengen dan kerja sama". European Commission. Diakses tanggal 9 February 2013. 
  96. ^ 'Schengen', Juni 2015, Sekretariat Jenderal untuk Dewan Uni Eropa
  97. ^ "C_2015208EN.01000101.xml". 
  98. ^ "eu-LISA - Who We Are". 
  99. ^ "Q&A: Schengen Agreement". BBC. 12 March 2012. Diakses tanggal 9 February 2013. 
  100. ^ Title III, Bab 2 atas Konvensi Schengen.
  101. ^ Awalnya tercantum dalam Pasal 59 sampai 66 pada Konvensi Schengen..
  102. ^ Pasal 2 (15) dari Perjanjian Amsterdam (OJ C 340, 10 November 1997). Diarsipkan 24 March 2010 di Wayback Machine.
  103. ^ Pasal 2 (63) hingga (68) pada Perjanjian Lisbon (OJ C 306, 17 December 2007, p. 57).
  104. ^ Keputusan Dewan (1999/435 / EC) tanggal 20 Mei 1999 tentang definisi "acquis" Schengen sebagai tujuan penentuan, sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Perjanjian yang membentuk Komunitas Eropa dan Perjanjian tentang Uni Eropa, di mana dasar hukum bagi masing-masing ketentuan atau keputusan merupakan bagian dari "acquis" (OJ L 176, 10 July 1999, p. 1).

Pranala luar

Perjanjian Schengen dan Konvensi Schengen
  • Konvensi pelaksanaan Perjanjian Schengen pada tanggal 14 Juni 1985 antara Pemerintah Negara-negara Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Perancis mengenai penghapusan pengecekan bertahap di perbatasan umum mereka. (OJ L 239, 22 September 2000, p. 19).
  • Perjanjian antara Pemerintah Negara-negara Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Perancis mengenai penghapusan pengecekan bertahap di perbatasan umum mereka (OJ L 239, 22 September 2000, p. 13).
Regulasi Uni Eropa
  • Peraturan (EC) No 562/2006 tentang Parlemen Eropa dan Dewan 15 Maret 2006 yang menetapkan Kode Komunitas tentang peraturan perpindahan individu di perbatasan Schengen (Schengen Borders Code) (OJ L 105, 13 April 2006, p. 1).
  • Peraturan Dewan (EC) No 539/2001 tanggal 15 Maret 2001 yang mewajibkan warga negara dari negara ketiga; harus memiliki visa ketika melintasi perbatasan bagian luar, dan adanya pemberlakuan pembebasan bagi negara-negara tertentu. (OJ L 81, 21 March 2001, p. 1).
  • Peraturan Dewan (EC) No 693/2003 tanggal 14 April 2003 yang memuat Dokumen Transit Fasilitas Tertentu (FTD), di mana Dokumen Fasilitas Transit Kereta mengubah Petunjuk Konsuler secara bersama dan Panduan Umum (OJ L 99, 17 April 2003, p. 8).
  • Peraturan Dewan (EC) No 1683/95 tanggal 29 Mei 1995 yang memberlakukan keseragaman format visa (OJ L 164, 14 Juli 1995, p. 1).
  • Peraturan Dewan (EC) No 810/2009 tentang Parlemen Eropa dan Dewan di mana pada tanggal 13 Juli 2009 memberlakukan Kode Komunitas dalam Visa (Visa Code) (OJ L 243, 15 September 2009, p. 1).
  • Peraturan Dewan (EC) No 1987/2006 tentang Parlemen Eropa dan Dewan di mana pada tanggal 20 Desember 2006 menetapkan, mengoperasikan dan menggunakan Sistem Informasi Schengen Generasi Kedua (SIS II) (OJ L 381, 28 December 2006, p. 4).
  • Peraturan Dewan (EC) No 343/2003 tanggal 18 Februari 2003 yang menetapkan kriteria dan mekanisme dalam penetapan Negara Anggota yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi sebuah pengajuan suaka di salah satu Negara Anggota oleh negara ketiga (OJ L 50, 25 February 2003, p. 1); Hal ini juga mengacu pada Regulasi Dublin.
  • Peraturan Dewan 2008/615/JHA tanggal 23 June 2008 tentang peningkatan kerjasama lintas batas, khususnya dalam memerangi terorisme dan kejahatan di perbatasan (OJ L 210, 6 August 2008, p. 1).
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Kawasan_Schengen&oldid=13474900"