Gerakan Aceh Merdeka

organisasi militan di Indonesia
Revisi sejak 24 Januari 2018 16.07 oleh 116.206.33.60 (bicara) (Jenis senjata yang digunakan GAM dan kata separatis diganti dengan pembebasan karena memang GAM bukan organisasi separatis tetapi mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hak bangsa Aceh yaitu sebagai negara berdaulat sejak zaman penjajahan.)

Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM adalah sebuah organisasi pembebasan yang memiliki tujuan supaya Aceh kembali menjadi negara berdaulat.Konflik antara pemerintah RI dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro selama hampir tiga dekade bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia. Pada tanggal 2 Juni 2010, ia memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, tepat sehari sebelum ia meninggal dunia di Banda Aceh.[1]

Gerakan Aceh Merdeka
Bendera GAM
Aktif4 Desember 1976 - 27 Desember 2005
NegaraIndonesia
AliansiNasional, pembebasan
PeranGerilya
MarkasKota, pegunungan, dan hutan di Aceh
PeralatanSenjata api Laras panjang dan pendek dinamit
Situs webwww.asnlf.org, www.unpo.org
Tokoh
Komandan saat iniHasan di Tiro (meninggal) Tengku Abdullah Syafi'i (meninggal)
Insignia
Tanda pengenalBulan sabit dan bintang
Tanda pengenalBerinisial "GAM"

Garis waktu

Pada 4 Desember 1976 inisiator Gerakan Aceh Merdeka Hasan di Tiro dan beberapa pengikutnya mengeluarkan pernyataan perlawanan terhadap pemerintah RI yang dilangsungkan di perbukitan Halimon di kawasan Kabupaten Pidie. Diawal masa berdirinya GAM nama resmi yang digunakan adalah AM, Aceh Merdeka. Oleh pemerintah RI pada periode 1980-1990 nama gerakan tersebut dikatakan dengan GPK-AM. Perlawanan represif bersenjata gerakan tersebut mendapat sambutan keras dari pemerintah pusat RI yang akhirnya menggelar sebuah operasi militer di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dikenal dengan DOM (Daerah Operasi Militer) pada paruh akhir 80-an sampai dengan penghujung 90-an, operasi tersebut telah membuat para aktivis AM terpaksa melanjutkan perjuangannya dari daerah pengasingan. Disaat rezim Orde Baru berakhir dan reformasi dilangsungkan di Indonesia, seiring dengan itu pula Gerakan Aceh Merdeka kembali eksis dan menggunakan nama GAM sebagai identitas organisasinya.

Konflik antara pemerintah RI dengan GAM terus berlangsung hingga pemerintah menerapkan status Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003, setelah melalui beberapa proses dialogis yang gagal mencapai solusi kata sepakat antara pemerintah RI dengan aktivis GAM. Konflik tersebut sedikit banyak telah menekan aktivitas bersenjata yang dilakukan oleh GAM, banyak di antara aktivis GAM yang melarikan diri ke luar daerah Aceh dan luar negeri. Bencana alam gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 telah memaksa pihak-pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan atas inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional.

Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia Marti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator.

Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM.

Meski, perdamaian tersebut, sejatinya sampai sekarang masih menyisakan persoalan yang belum menemukan jalan keluar. Misal saja berkait dengan Tapol/Napol Aceh yang masih berada di penjara Cipinang, Jakarta seperti Ismuhadi, dkk. Selain juga persoalan kesejahteraan mantan prajurit kombatan GAM yang cenderung hanya dinikmati oleh segelintir elit.

Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian organisasi GAM tidak di bubarkan namun lebur dalam KPA(komite peralihan aceh) yang merupakan tempat bernaung bagi seluruh mantan kombatan GAM.

Tokoh-tokoh GAM

MP GAM

Selain GAM, pada masa konflik tersebut juga muncul sebuah gerakan tandingan yang dikendalikan dari luar negeri yang disebut dengan MP GAM. Gerakan tersebut kurang mendapat sambutan dari masyarakat luas di Aceh. Pada awal tahun 2000-an juru bicara gerakan tersebut tewas dalam sebuah aksi penembakan di Malaysia.

Hari umum

Lihat pula

Pranala luar

Referensi

  1. ^ Otto Syamsuddin Ishak, dkk, Hasan Tiro: Unfinished Story of Aceh, Bandar Publishing-Banda Aceh, 2010