Imam Edy Mulyono
Mayor Jenderal TNI Imam Edy Mulyono, M. Sc, (lahir di Indonesia, 24 Maret) adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang saat ini ia menjabat sebagai Staf Khusus Kasad sejak 4 Desember 2017. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.[1]
Imam Edy Mulyono | |
---|---|
Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat | |
Masa jabatan 27 Oktober 2017 – 4 Desember 2017 | |
Informasi pribadi | |
Almamater | Akademi Militer (1984) |
Karier militer | |
Pihak | Indonesia |
Dinas/cabang | TNI Angkatan Darat |
Masa dinas | 1984–sekarang |
Pangkat | Mayor Jenderal TNI |
Satuan | Infanteri |
Sunting kotak info • L • B |
PBB Beri Mandat Mayjen Imam Edy Mulyono Pimpin Pasukan di Sahara Barat
Pejabat Tinggi TNI ketiga dari Indonesia yang mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan strategis (leadership position) pada UN PKOs. Pada tahun 1976-1978, Mayjen TNI Rais Abin (kini Letjen TNI Purn.) menduduki posisi FC pada UN Emergency Force (UNEF), Mesir, dan Brigjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono ((kini Jenderal TNI Purn. mantan Presiden RI ke-6) menjabat sebagai Chief Military Observer pada misi United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (UNTAES), Kroasia (1995-1996).[2]
Sekretaris Jenderal (Sekjen PBB) Ban Ki-moon menunjuk Mayor Jenderal (Mayjen) Imam Edy Mulyono sebagai komandan pasukan PBB di Sahara Barat (Force Commander United Nations Mission for the Referedum in Western Sahara). Penunjukan Mayjen Imam Edy Mulyono didukung penuh dan disambut baik oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB, dan Pemerintah Maroko selaku host country MINURSO, sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Desra Percaya, dalam keterangan pers. Penunjukan tersebut tentunya menjadi kebanggaan bagi Indonesia sebagai penyumbang pasukan utama pada berbagai misi perdamaian PBB. Penunjukan ini merefleksikan kepercayaan tinggi PBB atas peran dan kontribusi penting Indonesia. Mayjen TNI Imam Mulyono menggantikan Mayjen Abdul Hafiz (Bangladesh) dan memimpin sekitar 236 personil PBB yang terdiri atas komponen militer dan polisi yang berasal dari setidaknya 33 negara selama tiga tahun (2013-2015). MINURSO merupakan misi Pasukan Perdamaian PBB (United Nations Peace Keeping Operations/UN PKOs) yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan 690 (1991), sejalan dengan kesepakatan antara Pemerintah Maroko dan kelompok Frente Popular para la Liberacin de Saguia el-Hamra y de Ro de Oro (Frente POLISARIO), pada tanggal 30 Agustus 1988. MINURSO dimandatkan untuk sejumlah tugas, di antaranya mengawasi gencatan senjata, memverifikasi penurunan jumlah pasukan Maroko di wilayah Sahara Barat serta melakukan dan memastikan terselenggaranya referendum yang bebas dan adil dalam penentuan nasib rakyat di wilayah Sahara Barat.
Riwayat Jabatan
- Paban II/Binlat Sopsad
- Kepala PMPP TNI (2011-2013)
- TA. Pengkaji Madya Bid. Tannas Lemhannas[3]
- Staf Khusus Kasad (Force Commander misi Minurso di Sahara Barat Maroko)
- Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI (2016-2017)
- Kaskostrad (2017-2018)
- Staf Khusus Kasad (2018-Sekarang)
Referensi
Jabatan militer | ||
---|---|---|
Didahului oleh: Benny Susianto |
Kaskostrad 2017–2018 |
Diteruskan oleh: M Bambang Taufik |
Didahului oleh: I Gede Sumertha |
Kepala PMPP TNI 2011–2013 |
Diteruskan oleh: Anto Mukti Putranto |