Patrialis Akbar

Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H. (lahir 31 Oktober 1958) adalah seorang advokat dan politikus yang pernah menjabat sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Indonesia periode 2013–2017. Ia memiliki karier yang lengkap pada tiga cabang kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama dua periode (1999–2004 dan 2004–2009) dari Partai Amanat Nasional. Ia turut terlibat dalam pembahasan amendemen konstitusi pada Panitia Ad Hoc I Majelis Permusyawaratan Rakyat dan kemudian sebagai Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009–2011)..

Patrialis Akbar
Hakim Konstitusi MK
Masa jabatan 13 Agustus 2013 – 27 Januari 2017
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo
[[Menteri Hukum dan HAM]] 28
Masa jabatan 22 Oktober 2009 – 19 Oktober 2011
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahulu Mohammad Andi Mattalatta Pengganti Amir Syamsuddin
Anggota DPR-RI
Masa jabatan 1 Oktober 1999 – 22 Oktober 2009
Informasi pribadi
Lahir	31 Oktober 1958 Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Alma mater	Universitas Muhammadiyah Jakarta Universitas Gajah Mada Universitas Pajajaran
Sunting kotak info • L • B

Pada tanggal 4 September 2017, Patrialis Akbar divonis hukuman delapan tahun penjara dan denda 300 juta oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi didakwa menerima suap sebesar USD 10.000 dan Rp 4.043.000 dari Basuki Hariman dan stafnya, Ng Fenny.

Riwayat hidup

Patrialis Akbar dilahirkan pada keluarga veteran, meskipun berasal dari keluarga berkecukupan, ia tetap diajarkan untuk membantu usaha yang dijalankan sang ayah, Letda (Purn) H. Ali Akbar, di Desa Kampung Jua, Lubuk Begalung, Padang. Usai lulus STM, ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, meski akhirnya diterima di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Patrialis mendapat kesempatan untuk menjadi pengajar disana. Salah seorang dosen pembimbing skripsinya menawarkannya untuk menjadi staf pengajar maka iapun menjadi asisten dosen filsafat hukum di Ilmu Filsafat Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pendidikan

Pendidikan yang telah ditempuh olehnya:

• Sekolah Dasar Muhammadiyah, Padang (1971)
• Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, SMPN II, Padang (1974)
• Sekolah 4 Tahun Pendidikan Guru Agama Negeri, Padang (1975)
• Sekolah 2 Tahun Pendidikan Guru Agama Negeri, Padang (1977)
• Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, STM Negeri II, Padang (1977)
• S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta (1983)
• S2 Program Magister Hukum Universitas Gajah Mada (2010)
• S3 Doktor (Hukum) Universitas Pajajaran, Bandung (2012)

Karier

Patrialis Akbar saat menjabat Hakim Konstitusi

Pada awal kariernya Patrialis Akbar sempat bekerja menjadi sopir angkutan kota (angkot) jurusan Pasar Senen-Jatinegara Jakarta, dan sopir taksi di ibukota. Setelah meraih gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta, iapun menekuni profesi pengacara selama beberapa waktu sebelum akhirnya mulai terjun ke dunia politik, dan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), yang kemudian mengantarkan dirinya menjadi anggota DPR-RI dua periode 1999-2004 dan 2004-2009 dari daerah pemilihan Sumatera Barat. Selama di Senayan, Patrialis sempat tergabung di DPR maupun MPR. Di MPR, Patrialis tercatat sebagai salah satu pelaku perubahan UUD 1945 tahun 1999 – 2002 dengan menjadi Anggota BP MPR, PAH III, serta PAH I. PAH III (1999) maupun PAH I (2000-2002) inilah yang merancang perubahan UUD 1945. Sementara di DPR, Patrialis tercatat menjadi komisi III yang salah satunya membidangi masalah hukum. Pada masa pemerintah presiden SBY ia terpilih menjadi Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Pria berdarah Minang dan ayah dari lima anak ini akhirnya menjadi Hakim Konstitusi setelah mengucap sumpah jabatannya sebagai hakim konstitusi masa jabatan 2013 – 2018 pada 13 Agustus di Istana Negara, Jakarta.

Beberapa jabatan yang pernah dijabat olehnya:

• Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (1989 – 1992)
• Pengacara dan Penasehat Hukum (1989 – 1999)
• Wakil Ketua Fraksi Refomasi DPR RI; Anggota Panitia Ad Hoc I BP MPR RI; Anggota Komisi II DPR RI, dan Kuasa Hukum DPR RI (1999 – 2004)
• Ketua Fraksi PAN MPR RI; Pimpinan Sub Tim Kerja I MPR RI; Anggota Komisi III DPR RI; Kuasa Hukum DPR RI; dan Juri Cerdas Cermat UUD NKRI Tahun 1945 tingkat SLTA se Indonesia (2004 - 2009)
• Menkumham RI KIB II (Okt 2009 - Okt 2011)
• Anggota Kompolnas (Okt 2009 - Okt 2011)
• Komisaris Utama PT. Bukit Asam Tbk (Des 2011 - Juli 2013)
• Hakim Konstitusi (2013-2017).

Pranala luar

• Profil

Jabatan politik
Didahului oleh: Mohammad Andi Mattalatta	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia 2009–2011	Diteruskan oleh: Amir Syamsuddin