Eva Kusuma Sundari

Eva Kusuma Sundari (lahir 08 Oktober 1965) adalah anggota DPR RI periode 2014–2019 dari PDI Perjuangan mewakili Jawa Timur. Eva adalah politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan mantan Anggota DPR-RI (2005-2014). Eva memulai karirnya sebagai seorang dosen dan peneliti ekonomi di Universitas Airlangga. Kemudian Eva menjadi konsultan di Asia Foundation (2003-2005). Di 2005 Eva kemudian bergabung menjadi kader PDIP dan mencalonkan diri menjadi calon legislatif pada Pileg 2004 dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2004-2009.

Eva Kusuma Sundari
Lahir	8 Oktober 1965 Nganjuk
Tempat tinggal	Indonesia
Kewarganegaraan	Indonesia
Pekerjaan	Politisi

Pada periode 2009-2014, Ia pernah ditugaskan di Komisi III yang menangani Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Eva Kusuma dikenal sebagai anggota yang kritis meski terlalu memihak PDI Perjuangan. Eva Kusuma kembali dicalonkan sebagai anggota DPR periode 2014–2019 untuk Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Tulungagung. Selain itu Eva juga adalah seorang anggota Subud. Saat ini, ia menjabat anggota DPR Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan.

Perjalanan Politik

Sepulang dari menyelesaikan pendidikannya, Eva memulai karir politiknya dengan menjadi aktivis dan bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat, Asia Foundation di tahun 2003. Eva mempunyai perhatian khusus terhadap transparansi pada proses penganggaran. Pada tahun 2005, Eva kemudian menjadi Anggota dari Steering Committee untuk Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA).

Walaupun kedua orang tua dari Eva adalah kader dan aktivis dari Partai Golongan Karya (Golkar), Eva memutuskan untuk menjadi kader dari PDIP. Pada Pileg 2004, Eva mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Eva terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2004-2009 mewakili Dapil Jatim VI (Blitar, Kediri dan Tulung Agung) dan duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan, perbankan dan perencanaan pembangunan. Eva dikenal sebagai anggota yang vokal dan gigih memperjuangkan keberadaan Alat Kelengkapan Dewan baru yaitu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Pada Pileg 2009, Eva kembali terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan duduk di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan kepolisian. Pada periode ini Eva memperjuangkan penambahan anggaran Kejaksaan Agung khusus untuk kegiatan trafficking (perdagangan manusia).

Pada Pileg 2014, Eva mencalonkan untuk ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI. Namun kali ini Eva gagal terpilh. Namun pada bulan Maret 2015, Eva ditunjuk menjadi Staf Khusus Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas. Pada Agustus 2015, Pramono Anung dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sekretaris Kabinet dan meninggalkan kekosongan di DPR untuk Fraksi PDIP.  

Pada 11 Januari 2016, Eva Kusuma Sundari dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Pramono Anung yang dilantik menjadi Menteri Sekretaris Negara Indonesia di Kabinet Kerja.  Pada masa kerja 2014-2019, Eva duduk di Komisi I yang membidangi urusan luar negeri, pertahanan, komunikasi dan informatika.

Pendidikan

• S-1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya
• S-2 Politics of Alternative Development Strategy, Institut of Social Studies, The Hague Belanda 1996
• S-2 Economics and Development Economics, Faculty of Ekonomics, University of Nottingham, Inggris 2000

Karier

• Anggota Steering Commitee Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), 2005
• Divisi Pendidikan Kaukus Perempuan Jawa Timur 1998-sekarang
• Anggota Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), 1998-sekarang
• Anggota Komisi XI DPR RI Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank

Sikap Politik

RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

27 April 2016 - Eva mempertanyakan seperti apa rekomendasi Burse Efek Indonesia (BEI). Eva melihat permasalahan di sini ada pada perilaku pembayar pajak. Eva meminta rekomendasi Forum Pajak Berkeadilan mengenai perilaku orang super kaya yang ingin mengamankan uangnya. Eva menilai RUU Pengampunan Pajak jangan hanya praktis, tetapi menyentuh sistem. Eva meminta rekomendasi kepada BEI dan Forum Pajak Berkeadilan mengenai konten pro atau kontra dan memberikan catatan. Eva mengajak Mitra membantu untuk memperbaiki sistem untuk mengurangi kekhawatiran dari RUU ini.

Tanggapan

Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo, Terkait penerbitan mata uang baru, Eva berharap segera  ada batas waktu uang lama ditarik karena ini tahun politik, kalau cepat ditarik makin bagus.

Integrasi Perspektif Lingkungan dan Perbankan

19 April 2018 – Pada rapat dengan Direksi Bank BRI. Eva mengapresiasi penghargaan yang telah diberikan oleh BRI kepada tokoh lingkungan. Eva menanyakan upaya integrasi perspektif lingkungan ke perbankan dan perspektif lingkungan terkait pemberian kredit. Terkait Asean Framework Agreement on Services (AFAS), Eva menanyakan strategi BRI untuk melakukan ekspansi ke luar negeri sebab perencanaan BRI yaitu ingin menjadi the most valuable bank di ASEAN. Eva menanyakan kontribusi kebijakan kita yang visa on arrival memberikan sumbangan terhadap meningkatnya kejahatan karena pelaku kebanyakan dari Eropa Timur.

Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP

18 Januari 2017 - Eva menyatakan bahwa perekonomian kepulauan perlu ada treatment khusus. Menurut Eva ketika biaya STNK naik seperti ada cuci tangan dan saling lempar tanggung jawab kenaikan kronisme tersebut perlu diperhatikan. Eva mengatakan concentration of wealth milik kita buruk, sebaiknya yang memberikan pengumuman terkait belanja diserahkan ke Menkeu saja (satu pintu), pengawasan internal adalah kunci. Eva mendukung tim reformasi pendapatan dan mengatakan bahwa Jawa Timur adalah penyumbang terbesar cukai rokok. Eva menerangkan bahwa ada 13 skema cukai yang memberatkan industri rokok dan hal tersebut dapat dapat diatur ulang.

Menyikapi Pernyataan Front Pembela Islam Seputar Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Gubernur DKI Jakarta

Pada tanggal 7 Desember 2016, Politikus perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kususma Sundari akhirnya angkat bicara soal pernyataan-pernyataan sang Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab. Pasalnya, Habib Rizieq berencana menyambangi dan menduduki Gedung DPR/MPR untuk menuntut revolusi. Hal tersebut jika saja Ahok lolos dari putusan perkara di pengadilan atas dugaan penistaan agama.

"Itu statemen dari warga negara yang buruk karena tidak menghormati hukum dan kebenaran dari Pengadilan. Jika tidak setuju dengan sistem hukum di Indonesia, beliau (Habieb Rizieq) punya pilihan untuk pindah ke negara yang pakai hukum agama," kata Anggota Komisi XI DPR, Eva Kusuma Sundari melalui pesan elektronik diterima diterima Netralnews.com, Rabu (7/12/2016).

Eva mengaku prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Semua pihak harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan mendistribusikan nilai-nilai luhur Pancasila. Namun, di sisi lain ada pihak yang justru berusaha memecahbelah persatuan dan kesatuan yang telah terekatkan oleh nilai-nilai pancasila, sesalnya.

"Siapapun yang tidak setuju dengan sistem hukum dan peradilan di negara Republik Indonesia ya pindah saja," tegasnya.

Sebagaimana diketahui pasca terendusnya kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, gaung tuntutan penegakan hukum terus mengalir deras. Meski demikian, terkait niat sejumlah orang yang ingin menduduki Gedung DPR/MPR dengan melakukan pemufakatan jahat dengan menuntut revolusi, maka sendiri Eva tidak setuju.

"Di atas angin boleh-boleh saja, asalkan jangan 'negative'. Masak pidato delegetimasi hukum (membangkang), kan menunjukkan perilaku above the low. Bukannya memberi contoh yang bagus di negeri hukum," ujar Eva mengkritik.

Sebelumnya, Habib Rizieq mengatakan, jika Ahok bebas di sidang pengadilan, maka tak ada lagi aksi Bela Islam Jilid IV.

"Tetapi yang ada revolusi, jadi jangan coba-coba. Maka saya teriak revolusi," tegas Rizieq Shihab di Jakarta.

Dia juga mengatakan, tak ada lagi aksi turun ke jalan, seperti di Jalan Sudirman, Bundaran Hotel Indonesia (HI) ataupun Istana Negara. Tetapi yang ada aksi menduduki Gedung DPR/MPR RI.

"Jadi jangan turun lagi di Istana, Monas, HI, langsung kita sambangi ke Gedung DPR/MPR," ujar Rizieq.

Rizieq bersama massanya akan menduduki DPR bila Ahok lolos dari jerat hukum, karena menurutnya, DPR adalah rumah rakyat. Dan bukan upaya makar, seperti yang dituding kepolisian sebelumnya. Meski demikian, Rizieq Shihab, siap berdialog dengan Presiden Jokowi untuk membahas persoalan bangsa, termasuk perkara Ahok agar tidak ada lagi Aksi Bela Islam Jilid 4, 5, 6 dan seterusnya.

Pinjaman dari China Development Bank

Pada tanggal 15 Maret 2016, Eva meminta dasar acuan untuk menurunkan suku bunga, tetapi jawaban yang diberikan justru suku bunga tergantung pasar. Menurut Eva, kalau memang kenyataan alokasi dana China Development Bank (CDB) bukan untuk infrastruktur, seharusnya katakan saja dana CDB digunakan untuk mendukung perdagangan dengan Cina.

Pranala luar

• "Eva Kusuma Sundari". merdeka.com. Diakses tanggal 7 Agustus 2018. 
• {{Cite web |