Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang (disingkat DPRD Kota Malang) adalah sebuah lembaga legislatif unikameral di kota Malang, Indonesia. Dewan ini terdiri dari 45 anggota yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pemilihan dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluruh Indonesia. Pemilihan umum terakhir dilaksanakan pada 9 April 2014. Jumlah kursi untuk DPRD Kota Malang 45 kursi dimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai mayoritas dengan perolehan 11 kursi, disusul Partai Kebangkitan Bangsa dengan 6 kursi, dan Partai Golongan Karya dengan 5 kursi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang | |
|---|---|
| Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang 2014-2019 | |
 | |
| Jenis | |
| Jenis | |
| Pimpinan | |
Ketua | |
Wakil Ketua | |
Wakil Ketua | |
Wakil Ketua | |
| Komposisi | |
| Anggota | 45 |
Partai & kursi | PDI-P (11)
PKB (6)
Golkar (5)
Demokrat (5)
Gerindra (4)
PAN (4)
Hanura (3)
PKS (3)
PPP (3)
NasDem (1) |
| Pemilihan | |
Pemilihan terakhir | 9 April 2014 |
| Tempat bersidang | |
| Berkas:Paripurna DPRD Kota Malang.jpg | |
| Gedung DPRD Kota Malang Jalan Tugu No. 1A, Malang Indonesia | |
| Situs web | |
| dprd-malangkota.go.id | |
Dewan ini berkantor dan bersidang di Gedung DPRD Kota Malang, Klojen, Malang.
Pada tanggal 9 Agustus 2017, Kasus suap pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015 mencuat ke permukaan setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di Kota Malang.
Pada tanggal 11 Agustus 2017, KPK menetapkan tersangka terhadap M. Arief Wicaksono, ketua DPRD Malang saat itu. Ia disangka menerima suap Rp.700 juta dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang tahun 2015 Jarot Edy Sulistyono.[1] Sementara 18 anggota Dewan lainnya disangka ikut menerima uang suap. Mereka adalah Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiani, Suprapto, dan Mohan Katelu. Selain itu, juga ada Slamet, M Zaenuddin, Wiwik Hendri Astuti, Heri Puji Utami, Abd Rachman, Hery Subiantono, Rahayu Sugiharti, Sukarno, dan Yaqud Ananda Gudban. Saat itu, Anton dan Yaqud Ananda Gudban menjadi sorotan karena merupakan calon wali kota Malang dalam Pilkada Serentak 2018.
Dalam fakta persidangan dari 18 anggota Dewan tersebut muncul kasus baru, yakni gratifikasi dalam APBD 2015 senilai Rp 5,8 miliar dan pengadaan lahan sampah TPA Supit Urang senilai Rp 300 juta. Penyidik KPK kembali turun ke Kota Malang untuk melakukan serangkaian penggeledahan dan pemeriksaan. Puncaknya, tanggal 3 September 2018, ketika KPK menetapkan tersangka terhadap 22 anggota DPRD Kota Malang. Ke-22 anggota DPRD Kota Malang itu adalah Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, Suparno Haduwibowo, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, Een Ambarsari dan Bambang Triyoso. Selain itu, juga Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal Fauza, Syamsul Fajrih, Hadi Susanto, Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, dan Ribut Harianto.
Pimpinan
Pimpinan DPRD Kota Malang terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.[2]
| No | Jabatan | Nama | Partai Politik |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketua | Arief Wicaksono | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 2 | Wakil Ketua | Zainudin | Partai Kebangkitan Bangsa |
| 3 | Wakil Ketua | Rahayu Sugiarti | Partai Golongan Karya |
| 4 | Wakil Ketua | Wiwik Hendri Astuti | Partai Demokrat |
Komisi
Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi mempunyai tugas dan kewajiban :
- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daeran dan rancangan keputusan DPRD
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- Membantu pimpinan dewan untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh wali kota dan/atau masyarakat kepada DPRD
- Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
- Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan dewan
- Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
- Mengajukan usul kepada pimpinan dewan yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi
- Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan dewan tentang hasil pelaksanaan tugas komisi
DPRD Kota Malang terdapat 4 (empat) komisi, yaitu Komisi A yang membidangi Pemerintahan; Komisi B yang membidangi Perekonomian & Keuangan; Komisi C yang membidangi Pembangunan; dan Komisi D yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.
| No | Jabatan | Nama | Partai Politik |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketua Komisi A | Sulik Lestyowati | Partai Demokrat |
| 2 | Ketua Komisi B | Abdul Hakim | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 3 | Ketua Komisi C | Bambang Sumarto | Partai Golongan Karya |
| 4 | Ketua Komisi D | Imam Fauzi | Partai Kebangkitan Bangsa |
Referensi
- ^ "Kronologi Lengkap Kasus Suap 41 Anggota DPRD Kota Malang, Fungsi Legislasi Lumpuh - Tribunnews.com". Tribunnews.com. 2018-09-07. Diakses tanggal 2018-10-02.
- ^ Sah Dilantik, Ketua dan Wakil DPRD Kota Malang Tancap Gas
Pranala Luar
 | Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |