Donny Imam Priambodo

Donny Imam Priambodo adalah seorang politisi Indonesia.

Donny Imam Priambodo
Berkas:Donny Imam Priambodo, ST.,MM.,M.Res.jpg
Lahir23 Desember 1973 (umur 50)
Jombang, Jawa Timur, Indonesia
KebangsaanIndonesia
AlmamaterSekolah Tinggi Teknik Surabaya
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ABI Surabaya (Magister Manajemen)
Partai politikNasdem
Situs web
http://donnyimampriambodo.com/

Kehidupan pribadi

Donny Imam Priambodo memulai karirnya di bidang teknologi. Sekarang ini ia menjabat sebagai Presiden Direktur PT Arda Indonesia dan PT. CMI Teknologi, Bandung. Pria asal Jombang ini pernah menjadi Wakil Ketua Hubungan Daerah Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Golkar tahun 2009 yang lalu. Pada masa kerja 2014-2019 Donny duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan.[1][2][3][4]

Donny Imam Priambodo pernah menulis buku: Mengawal Keuangan, Perbankan, dan Pembangunan Ekonomi Nasional: Sebuah Catatan dan Gagasan dari Senayan yang diterbitkan oleh RMBooks tahun 2018 dengan Tebal 228 halaman.[5][6]

Perjalanan Politik

Donny Imam Priambodo merupakan caleg DPR RI 2009 No Urut 4 DPPPg Dapil Jawa Tengah III. Dengan Hasil Perolehan Suara Terbanyak Ke 2 (2009). Ia pernah menjadi Wakil Ketua Hubungan Daerah Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Golkar tahun 2009 yang lalu.

Sikap Politik

RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

12 April 2016 - Donny menyampaikan bahwa hingga Februari 2016, penerimaan pajak baru sampai 9% sehingga perlu kebjakan agar dana-dana di luar negeri masuk ke dalam negeri. Fraksi Nasdem menyatakan setuju dengan RUU Pengampunan Pajak dan dapat dibahas ke tingkat selanjutnya. Donny mengusulkan agar pengampunan pajak dan tax reform berjalan bersama agar efeknya dirasakan lebih menyeluruh. Sementara itu, Pemerintah juga perlu menjaga situasi kondisi politik untuk mendukung pengampunan pajak.[7]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Donny Priambodo mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.

Tanggapan

Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP

18 Januari 2017 - Donny mengatakan bahwa produksi terus berkurang, beberapa pabrik rokok tutup.[8]

Evaluasi Kinerja Bank Negara Indonesia (BNI)

10 September 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Utama BNI, Donny mempertanyakan resiko apa yang sudah dipersiapkan BNI untuk menghadapi intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Donny menanyakan sudah seberapa baikkah kinerja para pengusaha yang telah dibiayai oleh BNI, selain itu Donny juga mempertanyakan bagaimana BNI melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia. ia menyatakan ada perbedaan signifikan antara bank konvensional dan bank syariah.[9]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

8 September 2015 - Donny meminta penjelasan BRI tentang dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap NPL dan sektor kredit BRI. Selanjutnya, Donny menanyakan apakah pola pikir nasabah di BRI Syariah berubah. Selain itu, Donny juga menanyakan apakah penjaminan Askrindo dan Jamkrindo telah dikerjasamakan dengan BRI.[10]

Pada 6 April 2015 - Donny ingin KUR dilanjutkan. Kemudian Donny menanyakan tujuan dari rencana BRI membeli satelit. Donny menggaris bawahi bahwaTelkom dan Indosat saja berpikir dua kali sebelum membeli satelit; dan Pertamina saja pernah membeli kapal sebelum akhirnya dijual. Donny khawatir ketika nanti satelit ada masalah maka Dirut BRI malah lebih fokus ke masalah satelit. Oleh karena itu Donny minta Dirut BRI untuk jelaskan lagi apa tujuannya.[11]

Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Pada 20 April 2015 - Kepada Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, Donny minta penjelasan kelebihannya dibandingkan dengan dua kandidat lainnya.[12]

Kinerja Bank Tabungan Negara

Pada 7 April 2015 - Menurut Donny kondisi ekonomi di 2015 akan memburuk namun target bisnis BTN di 2015 naik semua. Donny minta klarifikasi kepada Direktur Utama BTN asumsi ekonomi yang digunakan untuk menetapkan target bisnisnya.[13]

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Pada 26 Maret 2015 - Donny fokus kepada efektifitas dari rencana kebijakan Pemerintah. Sehubungan dengan nilai tukar Rupiah, Donny minta klarifikasi dari Pemerintah langkah kebijakan yang disiapkan apabila nilai tukar Rupiah mencapai kisaran Rp.15,000. Sehubungan dengan kebijakan Direktur Jenderal Pajak untuk menyerahkan bukti potong bunga deposito, Donny minta klarifikasi kenapa kebijakan tersebut dianulir.[14]

Penyertaan Modal Negara di BLU Manajemen Aset, PIP dan SMI

Pada 5 Februari 2015 - Donny menilai pendataan aset negara masih belum optimal.  Donny juga menyarankan Menkeu untuk koordinasi dengan Menteri Agraria karena ada program untuk menggunakan lahan kosong (program lahan kosong).[15]

Referensi

  1. ^ Fajarpos.com (2018-10-04). "Mengenal Sosok Donny Imam Priambodo". Fajarpos.com | Sumber Inspirasi Anak Bangsa. Diakses tanggal 2018-10-04. 
  2. ^ RI, Setjen DPR. "Anggota DPR RI - Dewan Perwakilan Rakyat". www.dpr.go.id. Diakses tanggal 2018-10-04. 
  3. ^ "Detail Anggota". www.fraksinasdem.org. Diakses tanggal 2018-10-04. 
  4. ^ "Donny Imam Priambodo". tirto.id. Diakses tanggal 2018-10-04. 
  5. ^ Priambodo, Donny Imam (2018). Mengawal keuangan, perbankan, dan pembangunan ekonomi nasional: sebuah catatan dan gagasan dari Senayan. RMBooks. ISBN 9786027936935. 
  6. ^ 1973-, Priambodo, Donny Imam. Mengawal keuangan, perbankan, dan pembangunan ekonomi nasional : sebuah catatan dan gagasan dari Senayan. Jakarta Selatan. ISBN 9786027936935. OCLC 1050133461. 
  7. ^ "Daftar Rangkuman - WikiDPR.org". wikidpr.org. Diakses tanggal 2018-10-04. 
  8. ^ "Daftar Rangkuman - WikiDPR.org". wikidpr.org. Diakses tanggal 2018-10-04. 
  9. ^ "Daftar Rangkuman - WikiDPR.org". wikidpr.org. Diakses tanggal 2018-10-04. 
  10. ^ "Kinerja BRI – Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan BRI dan BRI Syariah - WikiDPR.org". wikidpr.org. Diakses tanggal 2018-10-04. 
  11. ^ "Bank Rakyat Indonesia - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dan PT BRI - WikiDPR.org". wikidpr.org. Diakses tanggal 2018-10-04. 
  12. ^ "Fit & Proper Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia - Komisi 11 Uji Kelayakan Dody Budi Waluyo, Erwin Rijanto dan Hendy Sulistiowati - WikiDPR.org". wikidpr.org. Diakses tanggal 2018-10-04. 
  13. ^ "Bank Tabungan Negara - Rapat Komisi 11 dengan BTN - WikiDPR.org". wikidpr.org. Diakses tanggal 2018-10-04. 
  14. ^ "Kondisi Nilai Tukar Rupiah - Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dan BI, OJK, Menkeu dan LPS - WikiDPR.org". wikidpr.org. Diakses tanggal 2018-10-04. 
  15. ^ "BLU Manajemen Aset, PIP dan SMI - Rapat Kerja Komisi 11 dan Menkeu - WikiDPR.org". wikidpr.org. Diakses tanggal 2018-10-04. 

Pranala luar