Komando Daerah Militer IV/Diponegoro

Komando Daerah Militer IV/Diponegoro
Komando Daerah Militer IV/Diponegoro
	Lambang Kodam IV Diponegoro
Aktif	20 Juli 1950 - sekarang
Negara	Indonesia
Cabang	TNI Angkatan Darat
Tipe unit	Komando daerah militer
Bagian dari	Tentara Nasional Indonesia
Markas	Semarang, Jawa Tengah
Moto	"Sirna Ning Jaksa Katon Gapuraning Ratu"
Situs web	www.kodam4.mil.id
Tokoh
Pangdam	Mayor Jenderal TNI Mochamad Effendi
Kasdam	Brigadir Jenderal TNI Teguh Muji Angkasa

Komando Daerah Militer IV/Diponegoro (sering disingkat Kodam IV, Kodam Diponegoro, atau Kodam IV/Diponegoro) (Hanacaraka: ꦏꦺꦴꦩꦤ꧀ꦢꦺꦴꦝꦲꦺꦫꦃꦩꦶꦭꦶꦠꦼꦂ꧇꧔꧇/ꦢꦶꦥꦺꦴꦤꦼꦒꦺꦴꦫꦺꦴ, Komando Dhaérah Militer IV/Diponegoro) merupakan Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Markas Komando berada di Jl. Perintis Kemerdekaan, Watugong, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Pangdam IV/Diponegoro yang sekarang menjabat adalah Mayor Jenderal TNI Wuryanto, S.Sos., M.Si. yang sebelumnya menjabat Kepala Pusat Penerangan TNI. Ia dilantik Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/836/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017.^[1]

Sejarah

Berkas:Logo Kodam IV Diponegoro.png

Lambang lengkap Kodam IV Diponegoro

Kelahiran Kodam IV/Diponegoro tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan semangat Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, karena Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam rangkaian sejarah perjuangan nasional. Untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru berdiri tersebut, maka dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 22 Agustus 1945, dibentuklah suatu badan yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang merupakan bagian dari badan lainnya yaitu Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Rakyat Indonesia menyambut dengan gembira pembentukan BKR tersebut, termasuk pula rakyat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang segera membentuk BKR.

Dalam perkembangannya pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR ditingkatkan menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sejalan dengan itu di wilayah Jawa Tengah dibentuk organisasi pejuang kemerdekaan bersenjata yang merupakan embrio dari Kodam IV/Diponegoro dan terdiri dari empat Divisi, yaitu :

a.TKR Divisi IV

Di bawah pimpinan Kolonel GPH Djatikoesoemo, meliputi daerah Karesidenan Pekalongan, Semarang dan Pati dengan Markas Divisi di kota Salatiga.

b.TKR Divisi V

Di bawah pimpinan Kolonel Sudirman, meliputi daerah Karesidenan Kedu dan Banyumas, Markas Divisi di Kota Purwokerto.

c. TKR Divisi IX

Di bawah pimpinan Kolonel Soedarsono meliputi daerah Yogyakarta dengan Markas Divisi di kota Yogyakarta.

d. TKR Divisi X

Di bawah pimpinan Kolonel Soetarto meliputi daerah Surakarta dengan Markas Divisi di kota Solo.

Sementara pembentukan Organisasi TKR Jawa Tengah sedang berjalan, di beberapa kota terjadi pertempuran untuk menegakkan kemerdekaan yaitu merebut senjata dari pihak Jepang. Organisasi TKR mengalami perkembangan menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), dengan penetapan Pemerintah Nomor : 2 / S.D / 1946 tanggal 7 Januari 1946. Selanjutnya disempurnakan lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dengan maklumat pemerintah tanggal 25 Januari 1946 dan akhirnya pada tanggal 3 Juni 1947 TRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dengan diresmikannya TNI, maka semua laskar perjuangan dilebur menjadi satu dan masuk ke dalam TNI. Organisasi TNI Jawa Tengah dan sekitarnya disusun sebagai berikut :

a. Divisi II/Sunan Gunung Jati, dipimpin oleh Mayor Jenderal Gatot subroto, meliputi daerah Cirebon, Tegal/Brebes dan Banyumas.

b. Divisi III/Pangeran Diponegoro, dipimpin oleh Mayor Jenderal R. Susalit, meliputi daerah Pekalongan, Kedu, Yogyakarta, Pemalang dan Kendal.

c. Divisi IV/Panembahan Senopati, dipimpin oleh Mayor Jenderal Sutarto, meliputi daerah Semarang, Surakarta dan Pacitan.

d. Divisi V/Ronggolawe, dipimpin oleh Mayor Jenderal GPH Djatikoesoemo, meliputi daerah Pati, Bojonegoro dan Madiun.

Pada HUT I Angkatan Perang Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 1946 diadakan parade di alun‑alun Yogyakarta. Dalam upacara tersebut Presiden RI memberi nama dan menyerahkan Panji‑panji kepada Divisi‑Divisi di Jawa Tengah. Panji Diponegoro untuk Divisi III yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Divisi Diponegoro. Dalam rangka meningkatkan kemampuan TNI, maka berdasarkan Penetapan Presiden 1949 No. : 14 tanggal 4 Mei 1948, pemerintah melakukan Rekonstruksi dan Rasionalisasi (RE‑RA) dengan sasaran penyusunan personil menjadi pasukan tempur dan pasukan teritorial. Dengan adanya RE‑RA tersebut, maka Divisi II/Sunan Gunung Jati, Divisi III/Pangeran Diponegoro dan Divisi V/Ronggolawe dilebur menjadi satu divisi di bawah pimpinan Kolonel Bambang Sugeng. Sedangkan Divisi IV/Panembahan Senopati menjadi Komando Pertempuran Panembahan Senopati. Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Penetapan Presiden Nomor : 23 tahun 1948 Divisi Jawa Tengah dibagi menjadi dua Daerah Militer Istimewa (DMI), yaitu DMI II di bawah Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto dan DMI III di bawah Gubernur Militer Kolonel Bambang Sugeng.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: 5/D/AP/49 tanggal 31 Oktober 1949 kedua Divisi tersebut digabungkan menjadi satu dengan nama Divisi III, dan Kolonel Gatot Subroto ditetapkan sebagai Panglima. Setelah berakhimya Perang kemerdekaan, TNI memasuki masa konsolidasi. Dalam masa konsolidasi terjadi perubahan organisasi karena wilayah RI disusun menjadi 7 Tentara Territorium (TT). Daerah Jawa Tengah termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta, disusun menjadi satu Tentara Tirritorium (TT) dan selanjutnya sebagai realisasi dari Penetapan Kasad Nomor : 83/KSAD/PNTP/1950 tanggal 20 Juli 1950 menjadi Tentara & Territorium IV/Jawa Tengah dengan Panglima Kolonel Gatot Subroto yang berkedudukan di Semarang. Dalam rangka memelihara kesatuan jiwa, sikap dan korps, berdasarkan Keputusan Panglima TT IV/Jawa Tengah Nomor : 34/B-4/D-III/1950 tanggal 5 Oktober 1950 diresmikan pemakaian satu‑satunya badge Divisi Diponegoro untuk seluruh TNI di Jawa Tengah.