Kota Jayapura
Kota Jayapura adalah ibu kota provinsi Papua, Indonesia. Kota ini merupakan ibu kota provinsi yang terletak paling timur di Indonesia. Kota ini terletak di teluk Jayapura. Kota ini didirikan oleh Kapten Infanteri F.J.P Sachse dari kerajaan Belanda pada 7 Maret 1910. Dari tahun 1910 ke 1962, kota ini dikenal sebagai Hollandia dan merupakan ibu kota distrik dengan nama yang sama di timur laut pulau Papua bagian barat. Kota ini sempat disebut Kota Baru dan Sukarnopura (Sukarnapura, 1964) sebelum memangku nama yang sekarang pada tahun 1968. Arti literal dari Jayapura, sebagaimana kota Jaipur di Rajasthan, adalah 'Kota Kemenangan' (bahasa Sanskerta: jaya yang berarti "kemenangan"; pura: "kota").
Kota Jayapura | |
|---|---|
Daerah tingkat II | |
 | |
 Lambang | |
| Motto: Jayapura Kota Beriman (Bersih, Beriman, Indah, Aman, dan Nyaman) | |
  Kota Jayapura Peta  Kota Jayapura Kota Jayapura (Indonesia) | |
| Koordinat: 2°31′58.8″S 140°43′1.2″E / 2.533000°S 140.717000°E | |
| Negara |  Indonesia |
| Provinsi | Papua |
| Tanggal berdiri | 21 September 1993 |
| Dasar hukum | UU No. 6 th. 1993[1] |
| Jumlah satuan pemerintahan | Daftar
|
| Pemerintahan | |
| • Bupati | Daniel Pahabol, S.Pd., MM (Penjabat Wali kota) |
| Luas | |
| • Total | 940 km2 (360 sq mi) |
| Populasi (2015)[3] | |
| • Total | 613,227 Jiwa |
| Demografi | |
| • Agama | Kristen Protestan 46.23% Islam 41.43% Katolik 11.72% Buddha 0.30% Hindu 0.32% [4] |
| Zona waktu | UTC+09:00 (WIT) |
| Kode BPS | 9471  |
| Kode area telepon | +62 967 |
| Kode Kemendagri | 91.71 |
| Kode SNI 7657:2023 | JAP |
| DAU | Rp. 586.198.486.000.- |
| Situs web | http://www.jayapurakota.go.id |
Sejarah
Kota Jayapura telah sejak lama bersentuhan dengan dunia luar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya orang-orang yang pernah singgah di Tanah Papua seperti seseorang berbangsa Spanyol bernama Ynico Ortis De Fretes. Dengan kapalnya yang bernama "San Juan", Ynico berlayar pada tanggal 16 Mei 1545 dari Tidore ke Meksiko. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Ynico tiba di sekitar muara sungai Mamberamo pada tanggal 16 Juni 1545 memberikan nama "Nova Guinea" kepada tanah Papua.
Sesudah Ortis de Fretes, muncul lagi pengarung-pengarung lain antara lain Alvaro Memdana Ne Neyra (1567) dan Antonio Ma (1591-1593)
Selanjutnya Besleit (Surat Keputusan) Gubernemen Hindia Belanda Nomor 4 tanggal 28 Agustus 1909 kepada Asisten residen, di Manokwari diperbantukan 1 detasemen (4 Perwira + 80 tentara). Dalam surat keputusan tersebut antara lain tertera (dalam bahasa Belanda) diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia.
Sebagai lanjutan dari pelaksanaan surat keputusan ini, maka pada tanggal 28 September 1909 kapal "EDI" mendaratkan satu detasemen tentara di bawah komando Kapten Infanteri F.J.P SACHSE, segera dimulai menebang pohon-pohon, tetapi segera pula pembayaran ganti rugi harus dilakukan kepada pemiliknya seharga 40 ringgit atau 40 * f 2,50 = f 100,- (seratus gulden / rupiah). Suatu jumlah yang sangat besar waktu itu - 1910 seorang ahli lain bernama KIELICH menulis "Hollandia kostte vierting (40) rijk dealders" Jayapura harganya 40 ringgit f 100,- (seratus golden/rupiah). Bedilh kmpamen pertama yang terdiri dari tenda-tenda, tetapi segera diusahakan untuk mendirikan perumahan-perumahan dari bahan sekitar tempat itu.
Penghuni-penghuni pertama terdiri dari 4 Perwira, 80 anggota tentara, 60 pemikul, beberapa pembantu dan istri-istri para angkatan bersenjata ini, total keseluruhan berjumlah 290 orang.
Ada 2 sungai masing-masing Numbai dan Anafri yang menyatu dan bermuara di teluk Numbai atau Yos Sudarso, dengan sebutan populer muara sungai Numbai. Sungai Numbai-Anafri mengalir satu ngarai yang berawa-rawa penuh dengan pohon-pohon sagu dan bermata air di pegunungan Cyclop.
Hollandia
Karena Patroli perbatasan Jerman memberi nama 'Germanihoek' (pojok Germania/Jerman) kepada kompamennya, maka Kapten Sachse memberi nama "HOLLANDIA" untuk tempat mereka/Belanda. Hari itu, 7 Maret 1910, cuaca buruk tetapi suasana di antara penghuni eksplorasi detasemen sangat baik. Keempat brigade berkumpul dalam sikap upacara sekeliling tiap bendera dengan pakaian yang rapi dan bersih serta dengan kancing-kancing yang berkilat. Kapten/Sachse berpidato mula-mula dalam Bahasa Belanda, kemudian dalam bahasa Melayu dengan penuh semangat. Sesudah itu dia memberi Komando : " Dengan nama Ratu naikkan bendera! semoga dengan perlindunngan Tuhan tidak akan diturunkan sepanjang masa". Segera setelah bendera berkibar semua kelewang atau sangkur disentakkan dari sarungnya dan terdengar teriakan "Hura-hura-hura". Pagi itu lahirlah Hollandia, yang waktu itu tanpa rumah bersalin, dokter, dan bidan suster. Dengan demikian hari jadi Kota Jayapura sejak tanggal 7 Maret 1910. Nama asli lokasi BAU O BWAI (bahasa Kayupulo), secara populer NUMBAI diganti HOLLANDIA oleh seorang Belanda-Kapten Sachse, tanpa persetujuan pemilik tanah lokasi itu.
Kata "Hollandia" berasal dari "Hol" = lengkung; teluk, "land" = tanah; tempat. Jadi Hollandia artinya tanah yang melengkung atau tanah / tempat yang berteluk. Negeri Belanda atau Holland atau Nederland - geografinya Kota Jayapura hampir sama dengan garis pantai utara negeri Belanda itu. Kondisi alam yang lekuk-lekuk inilah yang mengilhami Kapten Sachse untuk mencetuskan nama Hollandia - Kotabaru - Sukarnopura - Jayapura. Yang sekarang dipakai adalah "JAYAPURA"
Perang Dunia II
Bagian utara dari Belanda Nugini diduduki oleh pasukan Jepang pada tahun 1942. Pasukan Sekutu mengusir Jepang setelah pendaratan amfibi dekat Hollandia sejak 21 April 1944. Daerah ini menjadi markas Jenderal Douglas MacArthur sampai penaklukan Filipina pada bulan Maret 1945. Lebih dari dua puluh pangkalan AS didirikan dan setengah juta personel AS bergerak melalui daerah ini.[5]
Irian Jaya
Irian Jaya difinitif kembali ke Indonesia 1 Maret 1963. Sejak 1 Mei 1963 sampai sekarang, banyak sekali kemajuan dan perubahan yang terjadi di Irian Jaya.
Terjadi perubahan dalam bidang pemerintahan, Ibu kota Kabupaten Jayapura dimekarkan menjadi Kota Administratif (kotif) Jayapura. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 26/1979 tanggal 28 Agustus 1979 tentang pembentukan Kota Administratif Jayapura.
Maka dengan ketentuan pelaksanaan Permendagri No. 5 tahun 1979 dan instruksi Mendagri No. 30 tahun 1979, Kota Jayapura pada hari Jumat, 14 September 1979, diresmikan sebagai Kota Administratif oleh Bapak Haji Amir Machmud, Menteri dalam Negeri Republik Indonesia.
Pada hari yang sama dilantik Drs. Florens Imbiri sebagai Wali kota Jayapura oleh Bapak Haji Soetran, Gubernur KDH. Tingkat I Irian Jaya. Lokasi peresmian Kotif Jayapura adalah halaman kantor Dharma Wanita Provinsi Irian Jaya, Jl. Sam Ratulangi Dok 5 Atas
Jadilah Kota administratif yang pertama di Irian Jaya, dan yang ke 12 di Indonesia.
Wali kota Administratif I Drs. Florens Imbiri 1979 – 1989.
Wali kota Administratif II Drs. Michael Manufandu, MA 1989 - 1993.
Dan berdasarkan UU No. 6 Tahun 1993, Kota Administratif Jayapura diresmikan menjadi Kotamadya Dati II Jayapura oleh Bapak Mendagri Yogie S.M bertempat di lapangan Mandala Jayapura. Pada hari yang sama dilantik Drs. R. Roemantyo sebagai Wali kota KDH. Tingkat II Jayapura.
Wali kota KDH. Tingkat II Jayapura menyusun dan melengkap aparat, dinas otonom, dan dinas vertikal serta membentuk DPRD Kota.
Sesuai UU No. 5 tahun 1974 Wali kota KDH Tingkat II Jayapura dipilih oleh DPRD Kota dan terpilih Drs. R. Roemantyo sebagai Wali kota yang definitif periode 1994/19951998/1999.
Sekretariat Kota untuk pertama kali berkantor di Yoka menempati eks kompleks APDN di pinggir Danau Sentani. Setelah kantor baru berlokasi di Entrop selesai dibangun, pada bulan Juli 1998 kantor pindah ke Entrop di Jalan Balai Kota No. 1 Entrop Disrik Jayapura Selatan.
Tongkat estafet pembangunan dilanjutkan oleh Bapak Drs. M.R. Kambu, M.Si sebagai Wali kota Jayapura dan J.I. Renyaan, SH sebagai Wakil Wali kota Jayapura periode 1999/2000 - 2004/2005.
Papua
Tahun 1999, Presiden Gusdur memenuhi keinginan masyarakat Papua, untuk mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Nama Papua disebutkan dalam Manifest yang dicetuskan Komite Nasional Papua yang menyatakan, "Nama tanah kami menjadi PAPOEA BARAT dan nama bangsa kami menjadi PAPOEA." Manifest tersebut ditulis dalam sebuah harian "Pengantara" pada 21 Oktober 1961.[6]
Geografi
Luas Kota Jayapura adalah 940 Km2 atau 940.000 Ha, terdiri dari 5 distrik, terbagi habis menjadi 25 kelurahan dan 14 kampung. Sedangkan untuk letak astronomis, Kota Jayapura terletak pada 1°28”17,26”LS - 3°58’082”LS dan 137°34’10,6”BT - 141°0’8’22”BT.
Batas Wilayah
Batas Wilayah Kota Jayapura adalah sebagai berikut;
| Utara | Samudera Pasifik |
| Timur | Papua Nugini |
| Selatan | Kabupaten Keerom |
| Barat | Kabupaten Jayapura |
Topografi dan Iklim
Topografi daerah cukup bervariasi, mulai dari dataran hingga landai dan berbukit/gunung ± 700 meter di atas permukaan laut. Kota Jayapura dengan luas wilayah 94.000 Ha yang terdiri dari 5 Distrik yaitu Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram dan Muara Tami:
|
_of_Jayapura.png) |
Terdapat ± 30% tanah tidak layak huni, karena terdiri dari perbukitan yang terjal, rawa-rawa dan hutan lindung. Variasi curah hujan antara 45–255 mm/thn dengan jumlah hari hujan rata-rata bervariasi antara 148-175 hari hujan/thn. Suhu rata-rata 29 °C-31,8 °C. Musim hujan dan musim kemarau tidak teratur. Kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 79%-81% di lingkungan perkotaan sampai daerah pinggiran kota.
Pemerintahan
Daftar Wali Kota
| Wali Kota Jayapura | |
|---|---|
| Lambang daerah Kota Jayapura | |
| Pemerintah Kota Jayapura | |
| Gelar | Yang Terhormat (formal) |
| Kediaman | Rumah Dinas Wali Kota Jayapura |
| Ditunjuk oleh | Pemilihan umum langsung |
| Masa jabatan | 5 tahun, dapat diperpanjang sekali |
| Pendahulu | Wali Kota Administratif Jayapura |
| Dibentuk | 1994 |
| Pejabat pertama | R. Roemantyo |
| Wakil | Wakil Wali Kota Jayapura |
| Situs web | Situs web resmi |
<onlyinclude>Berikut adalah daftar Wali Kota Jayapura secara definitif sejak tahun 1994 di bawah Pemerintah Republik Indonesia.
Wali Kota administratif
Sebelum menjadi sebuah kota, Jayapura merupakan kota administratif dan merupakan bagian dari Kabupaten Jayapura.
 Wali Kota Administratif JayapuraKabupaten Jayapura | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Wali Kota Administratif | Potret | Partai | Awal | Akhir | Masa jabatan | Ref. | ||||
| 1 | Florens Imbiri |
|
Nonpartisipan | 1979 | 1989 | 9–10 tahun | |||||
| 2 | Michael Manufandu (lahir 1947) |
|
Nonpartisipan | 1989 | 1993 | 3–4 tahun | |||||
Wali kota madya
| Wali Kota Jayapura
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Wali Kota | Potret | Partai | Awal | Akhir | Periode | Masa jabatan | Pemilihan umum | Wakil | Ref. | |
| 1 | R. Roemantyo |
|
Nonpartisipan | 1994 | 1999 | 1994–1999 | 4–5 tahun | Tidak ada | Tidak ada | ||
| 2 | Menase Robert Kambu (lahir 1948) |
|
Nonpartisipan | 2000 | 2005 | 2000–2005 | 4–5 tahun | 2000 | J.I. Renyaan | ||
| 2005 | 2010 | 2005–2010 | 4–5 tahun | 2005 | Sudjarwo | ||||||
| 3 | Benhur Tomi Mano (lahir 1965) |
|
PKB | 21 Juli 2011 | 21 Juli 2016 | 2011–2016 | 5 tahun, 0 hari | 2010 | Nur Alam | ||
| 22 Mei 2017 | 22 Mei 2022 | 2017–2022 | 5 tahun, 0 hari | 2017 | Rustan Saru | [9] | |||||
Pengganti sementara
Dalam tumpuk pemerintahan, seorang kepala daerah yang mengajukan diri untuk cuti atau berhenti sementara dari jabatannya kepada pemerintah pusat, maka Menteri Dalam Negeri menyiapkan penggantinya yang merupakan birokrat di pemerintah daerah atau bahkan wakil wali kota, termasuk ketika posisi wali kota berada dalam masa transisi.
| Pejabat | Potret | Partai | Awal | Akhir | Masa jabatan | Wali Kota definitif | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Roemantyo (Penjabat) |
|
Nonpartisipan | 1993 | 1994 | 0–1 tahun | Transisi | ||
| J.P. Nerokouw (Pelaksana Harian) |
|
Nonpartisipan | 24 Agustus 2010 | 16 September 2010 | 23 hari | |||
| Elieser Renmaur (Penjabat) |
|
Nonpartisipan | 16 September 2010 | 21 Juli 2011 | 308 hari | |||
| Rudolf Dace Siahaya (Pelaksana Harian) |
|
Nonpartisipan | 21 Juli 2016 | 23 Agustus 2016 | 33 hari | |||
| Daniel Pahabol (Penjabat) |
|
Nonpartisipan | 23 Agustus 2016 | 22 Mei 2017 | 272 hari | |||
| Frans Pekey (lahir 1967) (Penjabat) |
|
Nonpartisipan | 22 Mei 2022 | 27 Mei 2022 | 5 hari | [10] | ||
| 27 Mei 2022 | 27 Mei 2024 | 2 tahun, 0 hari | [11] | |||||
| Lukas Christian Sohilait (Penjabat) |
|
Nonpartisipan | 27 Mei 2024 | Petahana | 176 hari | |||
Lihat Pula
Referensi
- ^ "Halaman Depan >> Kota Jayapura >> Kondisi Wilayah". Pemerintah Provinsi Papua.
- ^ Pemkot Jayapura
- ^ BPS Supas 2005
- ^ Sensus Penduduk 2010. Biro Pusat Statistik
- ^ "Jayapura". Encyclopædia Britannica Online. Diakses tanggal 2010-05-27.
- ^ Media, Kompas Cyber. "Gus Dur yang Kembalikan Nama "Papua" untuk "Irian Jaya" - Kompas.com". KOMPAS.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-09-04.
- ^ Kota Jayapura
- ^ www.citypopulation.de retrieved 2013-12-19
- ^ Abdurohman, Nuryandi (22-05-2017). "Gubernur Papua lantik Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano". Merdeka.com. Diakses tanggal 11-04-2022.
- ^ Muhsidin (27 Mei 2022). "Gubernur Lukas Enembe tunjuk Frans Pekey sebagai Plh Wali Kota Jayapura". ANTARA News. Diakses tanggal 10 Agustus 2022.
- ^ Leloltery, Ardiles (27 Mei 2022). "Tito Lantik 5 Penjabat Bupati dan Wali Kota di Papua". CNN Indonesia. Diakses tanggal 10 Agustus 2022.
 | Artikel bertopik politik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Dalam pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat Kota Jayapura, DR. Drs. Benhur Tomi Mano, MM. terpilih sebagai Wali kota Jayapura dan DR. H. Nur Alam SE, M.Si sebagai Wakil Wali kota Jayapura periode 2012 - 2016.
Dewan Perwakilan
Kecamatan/Distrik
Transportasi
Darat
Melalui jalan darat ada pula pelayanan transportasi bus antar negara, yakni ke Papua Nugini. Bus ini disediakan oleh berbagai penyedia layanan. Layanan imigrasi Indonesia-Papua Nugini dilaksanakan di Jayapura-Vanimo. Untuk menyeberang ke Papua Nugini, dibutuhkan waktu sekitar 45 menit dari kota Jayapura menuju perbatasan negara.
Udara
Kota ini dilayani oleh sebuah bandar udara, yaitu Bandar Udara Sentani, yang terletak di Sentani, Kabupaten Jayapura. Status bandar udara ini adalah Bandar Udara Kelas I Khusus, dan masih menjadi perdebatan apakah Bandara Sentani adalah bandara internasional atau bandara domestik. Bandar udara ini pernah melayani penerbangan menuju Papua Nugini, namun seiring dengan dibukanya jalan darat Jayapura-Vanimo, rute penerbangan ini pun ditutup.
Ekonomi
Pusat perbelanjaan
- Pasar Mama-Mama, Jayapura
- Pasar Yotefa, Jayapura
- Pasar Doyobaru, Jayapura
- Pasar Hamadi, Jayapura
Media Massa
Televisi
Di Jayapura, terdapat stasiun televisi lokal dan nasional yang tersedia di kota ini adalah:
Televisi nasional
Televisi lokal
Wacana pemindahan ibukota provinsi
Pada April 2017 Pemerintah Provinsi Papua melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Hery Dosinaen mewacanakan pemindahan ibukota provinsi dari Kota Jayapura sebab kota ini sudah ada dianggap terlalu padat populasinya.
Beberapa dinas yang bertugas untuk melaksanakan hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua. Mereka bertugas berkoordinasi mencari lokasi untuk dilakukan penataan kota baru di areal yang sangat luas.[1]
Referensi
- ^ "Ibukota Papua akan Dipindahkan dari Kota Jayapura - Papua Untuk Semua - www.papua.us". 2017-04-06. Diakses tanggal 6 April 2017.