Kota Jayapura

ibu kota Provinsi Papua, Indonesia

Kota Jayapura adalah ibu kota provinsi Papua, Indonesia. Kota ini merupakan ibu kota provinsi yang terletak paling timur di Indonesia. Kota ini terletak di teluk Jayapura. Kota ini didirikan oleh Kapten Infanteri F.J.P Sachse dari kerajaan Belanda pada 7 Maret 1910. Dari tahun 1910 ke 1962, kota ini dikenal sebagai Hollandia dan merupakan ibu kota distrik dengan nama yang sama di timur laut pulau Papua bagian barat. Kota ini sempat disebut Kota Baru dan Sukarnopura (Sukarnapura, 1964) sebelum menyandang nama yang sekarang pada tahun 1968. Arti literal dari Jayapura, sebagaimana kota Jaipur di Rajasthan, adalah 'Kota Kemenangan' (bahasa Sanskerta: jaya yang berarti "kemenangan"; pura: "kota").

Kota Jayapura
Daerah tingkat II
Jayapura di malam hari
Jayapura di malam hari
Lambang resmi Kota Jayapura
Motto: 
Jayapura Kota Beriman (Bersih, Beriman, Indah, Aman, dan Nyaman)
Kota Jayapura di Maluku dan Papua
Kota Jayapura
Kota Jayapura
Peta
Kota Jayapura di Indonesia
Kota Jayapura
Kota Jayapura
Kota Jayapura (Indonesia)
Koordinat: 2°31′58.8″S 140°43′1.2″E / 2.533000°S 140.717000°E / -2.533000; 140.717000
Negara Indonesia
ProvinsiPapua
Tanggal berdiri21 September 1993
Dasar hukumUU No. 6 th. 1993[1]
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kecamatan: 5
  • Kelurahan: 14/25
Pemerintahan
 • BupatiBenhur Tommy Mano
 • Wakil BupatiRustam Saru
Luas
 • Total940 km² km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi)
Populasi
 (2017)[3]
 • Total293,690
 • Kepadatan312,43/km2 (809,2/sq mi)
Demografi
 • AgamaKristen Protestan 49,63%
Islam 43,72%
Katolik 6,18%
Buddha 0,28%
Hindu 0,19% [4]
Zona waktuUTC+09:00 (WIT)
Kode BPS
9471 Edit nilai pada Wikidata
Kode area telepon+62 967
Kode Kemendagri91.71 Edit nilai pada Wikidata
Kode SNI 7657:2023JAP
DAURp. 586.198.486.000.-
Situs webhttp://www.jayapurakota.go.id

Sejarah

Kota Jayapura telah sejak lama bersentuhan dengan dunia luar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya orang-orang yang pernah singgah di Tanah Papua seperti seseorang berbangsa Spanyol bernama Ynico Ortis De Fretes. Dengan kapalnya yang bernama "San Juan", Ynico berlayar pada tanggal 16 Mei 1545 dari Tidore ke Meksiko. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Ynico tiba di sekitar muara sungai Mamberamo pada tanggal 16 Juni 1545 memberikan nama "Nova Guinea" kepada tanah Papua.

Sesudah Ortis de Fretes, muncul lagi pengarung-pengarung lain antara lain Alvaro Memdana Ne Neyra (1567) dan Antonio Ma (1591-1593)

Selanjutnya Besleit (Surat Keputusan) Gubernemen Hindia Belanda Nomor 4 tanggal 28 Agustus 1909 kepada Asisten residen, di Manokwari diperbantukan 1 detasemen (4 Perwira + 80 tentara). Dalam surat keputusan tersebut antara lain tertera (dalam bahasa Belanda) diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia.

Sebagai lanjutan dari pelaksanaan surat keputusan ini, maka pada tanggal 28 September 1909 kapal "EDI" mendaratkan satu detasemen tentara di bawah komando Kapten Infanteri F.J.P SACHSE, segera dimulai menebang pohon-pohon, tetapi segera pula pembayaran ganti rugi harus dilakukan kepada pemiliknya seharga 40 ringgit atau 40 * f 2,50 = f 100,- (seratus gulden / rupiah). Suatu jumlah yang sangat besar waktu itu - 1910 seorang ahli lain bernama KIELICH menulis "Hollandia kostte vierting (40) rijk dealders" Jayapura harganya 40 ringgit f 100,- (seratus golden/rupiah). Bedilh kmpamen pertama yang terdiri dari tenda-tenda, tetapi segera diusahakan untuk mendirikan perumahan-perumahan dari bahan sekitar tempat itu.

Penghuni-penghuni pertama terdiri dari 4 Perwira, 80 anggota tentara, 60 pemikul, beberapa pembantu dan istri-istri para angkatan bersenjata ini, total keseluruhan berjumlah 290 orang.

Ada 2 sungai masing-masing Numbai dan Anafri yang menyatu dan bermuara di teluk Numbai atau Yos Sudarso, dengan sebutan populer muara sungai Numbai. Sungai Numbai-Anafri mengalir satu ngarai yang berawa-rawa penuh dengan pohon-pohon sagu dan bermata air di pegunungan Cyclop.

Hollandia

Karena Patroli perbatasan Jerman memberi nama 'Germanihoek' (pojok Germania/Jerman) kepada kompamennya, maka Kapten Sachse memberi nama "HOLLANDIA" untuk tempat mereka/Belanda. Hari itu, 7 Maret 1910, cuaca buruk tetapi suasana di antara penghuni eksplorasi detasemen sangat baik. Keempat brigade berkumpul dalam sikap upacara sekeliling tiap bendera dengan pakaian yang rapi dan bersih serta dengan kancing-kancing yang berkilat. Kapten/Sachse berpidato mula-mula dalam Bahasa Belanda, kemudian dalam bahasa Melayu dengan penuh semangat. Sesudah itu dia memberi Komando : " Dengan nama Ratu naikkan bendera! semoga dengan perlindunngan Tuhan tidak akan diturunkan sepanjang masa". Segera setelah bendera berkibar semua kelewang atau sangkur disentakkan dari sarungnya dan terdengar teriakan "Hura-hura-hura". Pagi itu lahirlah Hollandia, yang waktu itu tanpa rumah bersalin, dokter, dan bidan suster. Dengan demikian hari jadi Kota Jayapura sejak tanggal 7 Maret 1910. Nama asli lokasi BAU O BWAI (bahasa Kayupulo), secara populer NUMBAI diganti HOLLANDIA oleh seorang Belanda-Kapten Sachse, tanpa persetujuan pemilik tanah lokasi itu.

Kata "Hollandia" berasal dari "Hol" = lengkung; teluk, "land" = tanah; tempat. Jadi Hollandia artinya tanah yang melengkung atau tanah / tempat yang berteluk. Negeri Belanda atau Holland atau Nederland - geografinya Kota Jayapura hampir sama dengan garis pantai utara negeri Belanda itu. Kondisi alam yang lekuk-lekuk inilah yang mengilhami Kapten Sachse untuk mencetuskan nama Hollandia - Kotabaru - Sukarnopura - Jayapura. Yang sekarang dipakai adalah "JAYAPURA"

Perang Dunia II

Bagian utara dari Belanda Nugini diduduki oleh pasukan Jepang pada tahun 1942. Pasukan Sekutu mengusir Jepang setelah pendaratan amfibi dekat Hollandia sejak 21 April 1944. Daerah ini menjadi markas Jenderal Douglas MacArthur sampai penaklukan Filipina pada bulan Maret 1945. Lebih dari dua puluh pangkalan AS didirikan dan setengah juta personel AS bergerak melalui daerah ini.[5]

Irian Jaya

Irian Jaya difinitif kembali ke Indonesia 1 Maret 1963. Sejak 1 Mei 1963 sampai sekarang, banyak sekali kemajuan dan perubahan yang terjadi di Irian Jaya.

Terjadi perubahan dalam bidang pemerintahan, Ibu kota Kabupaten Jayapura dimekarkan menjadi Kota Administratif (kotif) Jayapura. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 26/1979 tanggal 28 Agustus 1979 tentang pembentukan Kota Administratif Jayapura.

Maka dengan ketentuan pelaksanaan Permendagri No. 5 tahun 1979 dan instruksi Mendagri No. 30 tahun 1979, Kota Jayapura pada hari Jumat, 14 September 1979, diresmikan sebagai Kota Administratif oleh Bapak Haji Amir Machmud, Menteri dalam Negeri Republik Indonesia.

Pada hari yang sama dilantik Drs. Florens Imbiri sebagai Wali kota Jayapura oleh Bapak Haji Soetran, Gubernur KDH. Tingkat I Irian Jaya. Lokasi peresmian Kotif Jayapura adalah halaman kantor Dharma Wanita Provinsi Irian Jaya, Jl. Sam Ratulangi Dok 5 Atas

Jadilah Kota administratif yang pertama di Irian Jaya, dan yang ke 12 di Indonesia.

Wali kota Administratif I Drs. Florens Imbiri 1979 – 1989.

Wali kota Administratif II Drs. Michael Manufandu, MA 1989 - 1993.

Dan berdasarkan UU No. 6 Tahun 1993, Kota Administratif Jayapura diresmikan menjadi Kotamadya Dati II Jayapura oleh Bapak Mendagri Yogie S.M bertempat di lapangan Mandala Jayapura. Pada hari yang sama dilantik Drs. R. Roemantyo sebagai Wali kota KDH. Tingkat II Jayapura.

Wali kota KDH. Tingkat II Jayapura menyusun dan melengkap aparat, dinas otonom, dan dinas vertikal serta membentuk DPRD Kota.

Sesuai UU No. 5 tahun 1974 Wali kota KDH Tingkat II Jayapura dipilih oleh DPRD Kota dan terpilih Drs. R. Roemantyo sebagai Wali kota yang definitif periode 1994/19951998/1999.

Sekretariat Kota untuk pertama kali berkantor di Yoka menempati eks kompleks APDN di pinggir Danau Sentani. Setelah kantor baru berlokasi di Entrop selesai dibangun, pada bulan Juli 1998 kantor pindah ke Entrop di Jalan Balai Kota No. 1 Entrop Disrik Jayapura Selatan.

Tongkat estafet pembangunan dilanjutkan oleh Bapak Drs. M.R. Kambu, M.Si sebagai Wali kota Jayapura dan J.I. Renyaan, SH sebagai Wakil Wali kota Jayapura periode 1999/2000 - 2004/2005.

Papua

Tahun 1999, Presiden Gusdur memenuhi keinginan masyarakat Papua, untuk mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Nama Papua disebutkan dalam Manifest yang dicetuskan Komite Nasional Papua yang menyatakan, "Nama tanah kami menjadi PAPOEA BARAT dan nama bangsa kami menjadi PAPOEA." Manifest tersebut ditulis dalam sebuah harian "Pengantara" pada 21 Oktober 1961.[6]

Geografi

Luas Kota Jayapura adalah 940 Km2 atau 940.000 Ha, terdiri dari 5 distrik, terbagi habis menjadi 25 kelurahan dan 14 kampung. Sedangkan untuk letak astronomis, Kota Jayapura terletak pada 1°28”17,26”LS - 3°58’082”LS dan 137°34’10,6”BT - 141°0’8’22”BT.

Batas Wilayah

Batas Wilayah Kota Jayapura adalah sebagai berikut;

Utara Samudera Pasifik
Timur Papua Nugini
Selatan Kabupaten Keerom
Barat Kabupaten Jayapura

Topografi dan Iklim

Topografi daerah cukup bervariasi, mulai dari dataran hingga landai dan berbukit/gunung ± 700 meter di atas permukaan laut. Kota Jayapura dengan luas wilayah 94.000 Ha yang terdiri dari 5 Distrik yaitu Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram dan Muara Tami:

District (kecamatan) Area
km²[7]
Population
2010 Census[8]
Muara Tami 626.7 11,137
Abepura 155.7 73,157
Heram 63.2 40,435
Jayapura Selatan 43.3 66,937
Jayapura Utara 51.0 65,039
Jayapura 939,9 256,705
 
Districts (kecamatan) of Jayapura

Terdapat ± 30% tanah tidak layak huni, karena terdiri dari perbukitan yang terjal, rawa-rawa dan hutan lindung. Variasi curah hujan antara 45–255 mm/thn dengan jumlah hari hujan rata-rata bervariasi antara 148-175 hari hujan/thn. Suhu rata-rata 29 °C-31,8 °C. Musim hujan dan musim kemarau tidak teratur. Kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 79%-81% di lingkungan perkotaan sampai daerah pinggiran kota.

Pemerintahan

Daftar Wali Kota

Wali Kota Jayapura
 
Lambang daerah Kota Jayapura
Petahana
Lukas Christian Sohilait
Penjabat

sejak 27 Mei 2024
Pemerintah Kota Jayapura
GelarYang Terhormat (formal)
KediamanRumah Dinas Wali Kota Jayapura
Ditunjuk olehPemilihan umum langsung
Masa jabatan5 tahun, dapat diperpanjang sekali
PendahuluWali Kota Administratif Jayapura
Dibentuk1994
Pejabat pertamaR. Roemantyo
WakilWakil Wali Kota Jayapura
Situs webSitus web resmi

<onlyinclude>Berikut adalah daftar Wali Kota Jayapura secara definitif sejak tahun 1994 di bawah Pemerintah Republik Indonesia.

Wali Kota administratif

Sebelum menjadi sebuah kota, Jayapura merupakan kota administratif dan merupakan bagian dari Kabupaten Jayapura.

  Wali Kota Administratif Jayapura
No. Wali Kota Administratif Potret Partai Awal Akhir Masa jabatan Ref.
1   Florens Imbiri
  Nonpartisipan 1979 1989 9–10 tahun
2   Michael Manufandu
(lahir 1947)
  Nonpartisipan 1989 1993 3–4 tahun

Wali kota madya

  Wali Kota Jayapura  
No. Wali Kota Potret Partai Awal Akhir Periode Masa jabatan Pemilihan umum Wakil Ref.
1   R. Roemantyo
  Nonpartisipan 1994 1999 1994–1999 4–5 tahun Tidak ada Tidak ada
2 Menase Robert Kambu
(lahir 1948)
  Nonpartisipan 2000 2005 2000–2005 4–5 tahun 2000 J.I. Renyaan
2005 2010 2005–2010 4–5 tahun 2005 Sudjarwo
3 Benhur Tomi Mano
(lahir 1965)
  PKB 21 Juli 2011 21 Juli 2016 2011–2016 5 tahun, 0 hari 2010 Nur Alam
22 Mei 2017 22 Mei 2022 2017–2022 5 tahun, 0 hari 2017 Rustan Saru [9]

Pengganti sementara

Dalam tumpuk pemerintahan, seorang kepala daerah yang mengajukan diri untuk cuti atau berhenti sementara dari jabatannya kepada pemerintah pusat, maka Menteri Dalam Negeri menyiapkan penggantinya yang merupakan birokrat di pemerintah daerah atau bahkan wakil wali kota, termasuk ketika posisi wali kota berada dalam masa transisi.

Pejabat Potret Partai Awal Akhir Masa jabatan Wali Kota definitif Ref.
  R. Roemantyo
(Penjabat)
  Nonpartisipan 1993 1994 0–1 tahun Transisi (1993–1994)
  J.P. Nerokouw
(Pelaksana Harian)
  Nonpartisipan 24 Agustus 2010 16 September 2010 23 hari Transisi (2010–2011)
  Elieser Renmaur
(Penjabat)
  Nonpartisipan 16 September 2010 21 Juli 2011 308 hari
  Rudolf Dace Siahaya
(Pelaksana Harian)
  Nonpartisipan 21 Juli 2016 23 Agustus 2016 33 hari Transisi (2016–2017)
  Daniel Pahabol
(Penjabat)
  Nonpartisipan 23 Agustus 2016 22 Mei 2017 272 hari
  Frans Pekey
(lahir 1967)
(Penjabat)
  Nonpartisipan 22 Mei 2022 27 Mei 2022 5 hari Transisi (2022–sekarang) [10]
27 Mei 2022 27 Mei 2024 2 tahun, 0 hari [11]
  Lukas Christian Sohilait
(Penjabat)
  Nonpartisipan 27 Mei 2024 Petahana 209 hari

Lihat Pula

Referensi

  1. ^ "Halaman Depan >> Kota Jayapura >> Kondisi Wilayah". Pemerintah Provinsi Papua. 
  2. ^ Pemkot Jayapura
  3. ^ "Kota Jayapura Dalam Angka 2018". BPS Kota Jayapura. Diakses tanggal 19 April 2019. 
  4. ^ Sensus Penduduk 2010. Biro Pusat Statistik
  5. ^ "Jayapura". Encyclopædia Britannica Online. Diakses tanggal 2010-05-27. 
  6. ^ Media, Kompas Cyber. "Gus Dur yang Kembalikan Nama "Papua" untuk "Irian Jaya" - Kompas.com". KOMPAS.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-09-04. 
  7. ^ Kota Jayapura
  8. ^ www.citypopulation.de retrieved 2013-12-19
  9. ^ Abdurohman, Nuryandi (22-05-2017). "Gubernur Papua lantik Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano". Merdeka.com. Diakses tanggal 11-04-2022. 
  10. ^ Muhsidin (27 Mei 2022). "Gubernur Lukas Enembe tunjuk Frans Pekey sebagai Plh Wali Kota Jayapura". ANTARA News. Diakses tanggal 10 Agustus 2022. 
  11. ^ Leloltery, Ardiles (27 Mei 2022). "Tito Lantik 5 Penjabat Bupati dan Wali Kota di Papua". CNN Indonesia. Diakses tanggal 10 Agustus 2022. 

Dalam pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat Kota Jayapura, DR. Drs. Benhur Tomi Mano, MM. terpilih sebagai Wali kota Jayapura dan DR. H. Nur Alam SE, M.Si sebagai Wakil Wali kota Jayapura periode 2012 - 2016.

Dewan Perwakilan

Kecamatan/Distrik

Transportasi

Darat

Beberapa kabupaten di Provinsi Papua dapat diakses melaui jalan darat dari Kota Jayapura, diataranya Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Yalimo. Selain itu melalui jalan darat ada pula pelayanan transportasi bus antar negara, yakni ke Papua Nugini. Bus ini disediakan oleh berbagai penyedia layanan. Layanan imigrasi Indonesia-Papua Nugini dilaksanakan di Jayapura-Vanimo. Untuk menyeberang ke Papua Nugini, dibutuhkan waktu sekitar 45 menit dari kota Jayapura menuju perbatasan negara.

Udara

Kota ini dilayani oleh sebuah bandar udara, yaitu Bandar Udara Sentani, yang terletak di Sentani, Kabupaten Jayapura. Status bandar udara ini adalah Bandar Udara Kelas I Khusus, dan masih menjadi perdebatan apakah Bandara Sentani adalah bandara internasional atau bandara domestik. Bandar udara ini pernah melayani penerbangan menuju Papua Nugini, namun seiring dengan dibukanya jalan darat Jayapura-Vanimo, rute penerbangan ini pun ditutup. Bandara Sentani menjadi pintu masuk ke seluruh kabupaten di Provinsi Papua dengan berbagai maskapai pesawat diantaranya Garuda Indonesia, Batik Air, Sriwijaya Air, Trigana Air, Citilink, Express Air, Dimonim Air, Debi Air, Airfast, Wings Air, Lion Air, Susi Air, Jayawijaya Air, MAF dan AMA.

Laut

Kota Jayapura memiliki beberapa dua pelabuhan laut yakni Pelabuhan Yos Sudarso Jayapura dan Pelabuhan Porasko Jayapura. Pelabuhan Jayapura merupakan pusat bongkar muat kapal peti kemas dan bersandarnya kapal Pelni. Sementara pelabuhan porasko adalah pusat bersandarnya Kapal Perintis Papua dan kapal-kapal militer milik TNI dan Polri.

Ekonomi

Pusat perbelanjaan Tradisional

  • Pasar Sentral Mama-Mama, Kota Jayapura
  • Pasar Yotefa, Abepura
  • Pasar Koya, Muara Tami
  • Pasar Hamadi, Jayapura Selatan
  • Pasar Inpres Tanjung Ria, Jayapura Utara
  • Pasar Expo, Waena
  • Pasar Perbatasan Skow, Muara Tami
  • Pasar Pertigaan Koya-Arso, Muara Tami

Pusat perbelanjaan Modern

  • Saga Mall, Abepura
  • Mega Mall, Abepura
  • Ramayana Mall, Abepura
  • Mall Jayapura
  • Papua Trade Center (PTC) Entrop
  • Hypermart Tanah Hitam, Abepura
  • Hola Plaza Padang Bulan
  • Mega Mall Waena

Media Massa

Televisi

Di Jayapura, terdapat stasiun televisi lokal dan nasional yang tersedia di kota ini adalah:

Televisi nasional

Televisi lokal

Wacana pemindahan ibukota provinsi

Pada April 2017 Pemerintah Provinsi Papua melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Hery Dosinaen mewacanakan pemindahan ibukota provinsi dari Kota Jayapura sebab kota ini sudah ada dianggap terlalu padat populasinya.

Beberapa dinas yang bertugas untuk melaksanakan hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua. Mereka bertugas berkoordinasi mencari lokasi untuk dilakukan penataan kota baru di areal yang sangat luas.[1]

Referensi

Pranala luar