Try Sutrisno
Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno (lahir 15 November 1935) adalah Wakil Presiden Indonesia ke-6 periode 1993-1998. Sebelum diangkat sebagai Wakil Presiden Indonesia, Try menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Try Sutrisno | |
|---|---|
 | |
| Wakil Presiden Indonesia ke-6 | |
| Masa jabatan 11 Maret 1993 – 11 Maret 1998 | |
| Presiden | Soeharto |
| Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ke-7 | |
| Masa jabatan 27 Februari 1988 – 19 Februari 1993 | |
| Presiden | Soeharto |
| Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-15 | |
| Masa jabatan 7 Juni 1986 – 2 Februari 1988 | |
| Presiden | Soeharto |
| Ketua Umum PBSI ke-6 | |
| Masa jabatan 1985 – 1993 | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 15 November 1935 Surabaya, Jawa Timur, Hindia Belanda |
| Partai politik | Golkar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia |
| Suami/istri | Tuti Sutiawati |
| Anak | Nora Tristyana Irjen Pol. Firman Santyabudi Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo |
| Tanda tangan |  |
| Karier militer | |
| Pihak |  Indonesia |
| Dinas/cabang |  TNI Angkatan Darat |
| Masa dinas | 1959–1993 |
| Pangkat |  Jenderal TNI |
| Satuan | Zeni |
  | |
Awal kehidupan
Try Sutrisno lahir pada 15 November 1935 di Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya Subandi adalah sopir ambulans, dan ibunya Mardiyah adalah ibu rumah tangga. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali untuk mengklaim kembali Indonesia sebagai koloni mereka. Try Sutrisno dan keluarganya pindah dari Surabaya ke Mojokerto. Ayahnya bekerja sebagai petugas medis untuk Batalyon Angkatan Darat Poncowati, memaksa Try Sutrisno untuk berhenti sekolah dan mencari nafkah sebagai penjual rokok dan penjual koran.
Pada usia 13, Try Sutrisno ingin bergabung dengan Batalyon Poncowati dan melawan tetapi tidak ada yang menganggapnya serius dan ia akhirnya dipekerjakan sebagai kurir.[1] Tugas Try Sutrisno adalah untuk mencari informasi ke daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Belanda serta mengambil obat untuk Angkatan Darat Indonesia. Akhirnya pada tahun 1949, Belanda mundur dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Try Sutrisno dan keluarganya kemudian kembali ke Surabaya di mana ia menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1956.
Setelah lulus dari SMA, Try Sutrisno ingin mendaftar di ATEKAD (Akademi Teknik Angkatan Darat). Dia berpartisipasi dan lulus dalam ujian masuk, sebelum gagal dalam pemeriksaan fisik. Meskipun demikian, Mayor Jenderal GPH Djatikusumo tertarik dengan Try dan memanggilnya kembali. Try Sutrisno berpartisipasi dalam pemeriksaan psikologis di Bandung, Jawa Barat, dan ia diterima di ATEKAD.
Karier militer
Awal karier militer
Pengalaman militer pertama Try Sutrisno adalah pada tahun 1957, ketika ia berperang melawan Pemberontakan PRRI. Pemberontakan PRRI adalah kelompok separatis di Sumatra Barat yang ingin membentuk pemerintahan alternatif selain Presiden Soekarno. Try Sutrisno menyelesaikan pendidikan militernya pada tahun 1959, ketika ia lulus dari ATEKAD.
Pengalaman awal Try Sutrisno di ABRI termasuk menjalankan tugas di Sumatra, Jakarta, dan Jawa Timur. Pada tahun 1972, dia dikirim ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). Pada tahun 1974, dia terpilih menjadi ajudan Presiden Soeharto. Karena Presiden Soeharto menyukainya maka sejak saat itu, karier militer Try Sutrisno meroket.hingga akhirnya menjadi Wakil Presiden.
KODAM XVI/Udayana dan KODAM IV/Sriwijaya
Pada tahun 1978, Try diangkat menjadi Kepala Staf di KODAM XVI/Udayana. Setahun kemudian, ia menjadi Panglima KODAM IV/Sriwijaya, di mana ia memulai kariernya. Sebagai Pangdam, Try Sutrisno pindah untuk menekan tingkat kejahatan serta menghentikan penyelundupan timah. Dia bahkan berpartisipasi dalam kampanye lingkungan untuk mengembalikan gajah Sumatra ke habitat alami mereka.[2]
KODAM V/Jaya dan Insiden Tanjung Priok
Pada tahun 1982, Try diangkat menjadi Panglima KODAM V/Jaya dan ditempatkan di Jakarta.
Tahun 1984 pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan semua organisasi apakah itu politik atau non-politik untuk mengadopsi ideologi nasional Pancasila sebagai prinsip tunggal (Asas Tunggal). Perbedaan pendapat di kalangan Islam mencapai puncaknya ketika para ulama mulai mengajarkan pertentangan penerapan Pancasila sebagai ideologi nasional, yang mereka anggap sebagai kristenisasi pemerintah, program keluarga berencana pemerintah, dan dominasi perekonomian Indonesia oleh populasi Tionghoa-Indonesia.[3]
Pada 7 September 1984, Sersan Satu Hermanu, melakukan pemeriksaan di Jakarta Utara, datang ke masjid yang terdapat poster yang meminta perempuan untuk mengenakan jilbab. Ini adalah poster atau selebaran yang mendorong Muslim yang membacanya untuk menentang kebijakan pemerintah untuk tidak membiarkan wanita mengenakan jilbab. Sertu Hermanu meminta selebaran untuk diturunkan tetapi perintahnya tidak diikuti.
Keesokan harinya, Hermanu kembali dan menghapus poster itu dengan koran yang dicelup air got. Entah bagaimana rumor mulai beredar di sekitar yang menyebutkan bahwa Hermanu telah mencemarkan masjid dengan masuk ke dalamnya tanpa membuka sepatunya.[3] Hal itu menyebabkan kemarahan warga dan sepeda motor Hermanu dibakar. Tentara kemudian kembali untuk menangkap 4 pemuda yang membakar sepeda motor.
Selama beberapa hari berikutnya ada protes yang meminta pembebasan 4 pemuda dan ulama mengambil keuntungan dari situasi untuk berkhotbah menentang pemerintah. Akhirnya pada 12 September 1984, kerumunan di Tanjung Priok mulai menyerang toko-toko yang dimiliki oleh orang Tionghoa serta mendatangi markas Kodim Jakarta Utara.
Try Sutrisno, bersama dengan Panglima ABRI, Benny Moerdani setuju bahwa pasukan harus dikerahkan untuk menghadang perusuh. Kerusuhan terus memburuk, menurut tentara, massa menolak untuk mengindahkan tembakan peringatan dan melanjutkan penyerbuan mereka dengan mengacung-acungkan golok dan celurit.[3] Akhirnya pasukan terpaksa melepaskan tembakan. Pemerintah mengklaim bahwa 28 orang tewas namun korban tetap bersikeras bahwa sekitar 700 orang tewas. Episode ini akan terus menghantui Try Sutrisno untuk sisa kariernya.
Wakil KSAD dan KSAD
Karier Try Sutrisno terus maju. Pada tahun 1985, ia menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, sebelum menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 1986. Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Try memulai Badan Tabungan Wajib Perumahan TNI-AD untuk memudahkan bagi prajurit Angkatan Darat untuk membeli rumah bagi mereka sendiri.
Panglima ABRI dan Pembunuhan Massal Dili
Try Sutrisno akhirnya mencapai puncak karier militer pada tahun 1988, ketika ia ditunjuk sebagai Panglima ABRI untuk menggantikan L.B. Moerdani. Sebagai Panglima ABRI, Sutrisno menghabiskan banyak waktu untuk menumpas pemberontakan di seluruh Indonesia. Target langsungnya adalah separatis di Aceh, yang berhasil ditekan pada 1992. Pada tahun 1990, ada Insiden Talangsari, di mana Try Sutrisno mengulangi tindakannya pada tahun 1984 dengan menindak demonstran Islam.
Pada bulan November 1991, di Provinsi Timor Timur, sekelompok mahasiswa menghadiri pemakaman seorang teman mereka yang telah ditembak mati oleh pasukan Indonesia dan mereka mengambil kesempatan untuk meluncurkan protes terhadap pendudukan Indonesia. Pada prosesi pemakaman, para mahasiswa menggelar spanduk untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, menampilkan gambar pemimpin kemerdekaan Xanana Gusmão. Ketika prosesi tersebut memasuki kuburan, pasukan Indonesia mulai menembak. Dari orang-orang yang berdemonstrasi di kuburan, 271 tewas, 382 terluka, dan 250 menghilang.
Insiden, yang dikenal sebagai Insiden Dili ini, memicu kecaman dari masyarakat internasional seluruh dunia. Try Sutrisno mengatakan dua hari setelah pembantaian: "Tentara tidak dapat diremehkan. Akhirnya kami harus menembak mereka. Berandalan seperti agitator ini harus ditembak, dan mereka akan .... ".[4] Try Sutrisno kemudian diundang untuk berbicara di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjelaskan dirinya sendiri. Try Sutrisno memberikan pembelaan keputusannya dan menyatakan bahwa pengunjuk rasa memprovokasi tentara dan bahwa klaim bahwa protes yang damai adalah "omong kosong".[5]
Masa jabatan Try Sutrisno sebagai Panglima ABRI habis pada bulan Februari 1993.
Wakil Presiden
Nominasi
Pada bulan Februari 1993, bulan yang sama ketika Try berhenti dari posisinya sebagai Pangab dan sebulan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dijadwalkan bertemu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru, anggota MPR dari fraksi ABRI mencalonkan Try Sutrisno untuk menjadi Wakil Presiden. Secara teknis, anggota fraksi MPR diizinkan untuk mengajukan calon mereka untuk Wakil Presiden. Tapi aturan tak tertulis dalam rezim Soeharto adalah menunggu Presiden untuk mengajukan calon yang dipilihnya.
Anggota dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia dengan cepat menyetujui pencalonan Try sementara Golkar berjuang dalam memberitahu anggotanya bahwa Golkar tidak mencalonkan Try sebagai Wakil Presiden. Soeharto dilaporkan marah karena telah didahului oleh ABRI,[6] tetapi ia tidak ingin adanya perselisihan terbuka. Soeharto akhirnya menerima Try dan Golkar mencoba mengecilkan ketegangan dengan mengatakan telah membiarkan pihak lain dan ABRI mencalonkan kandidat Wakil Presiden mereka.[7]
ABRI sudah membalaskan dendam mereka dari Sidang Umum MPR 1988 saat Soeharto memilih Sudharmono, seseorang tidak menyukai ABRI sebagai Wakil Presiden. Benny Moerdani yang pada tahun 1993 adalah Menteri Pertahanan, dia bertekad bahwa ABRI akan memilih Wakil Presiden bagi Suharto pada Sidang Umum MPR 1993.
Berspekulasi bahwa tidak pernah mendahului, Soeharto akan memilih baik BJ Habibie sebagai Wakil Presidennya atau memilih kembali Sudharmono.
Wakil Kepresidenan
Meskipun ia telah menerima Try Sutrisno sebagai Wakil Presiden, namun Soeharto merasa tidak senang pada Wakil Presidennya.Soeharto menunjukkan sedikit hal dan bahkan tidak berkonsultasi dengannya dalam proses pembentukan kabinet.[butuh rujukan]
Saat Soeharto berkunjung ke Mesir tahun 1995, Try dalam sebuah pemberitaan di harian nasional menyatakan jika dalam bisnis, anak pejabat jangan pakai nama bapaknya, pihak penguasa marah dan sejak itu pemberitaan Try Sutrisno di harian manapun ditiadakan. Beberapa bulan kemudian Ibu Negara wafat.
Pengabaian lainnya datang pada akhir 1997 ketika Soeharto harus pergi ke Jerman untuk menerima perawatan kesehatan. Alih-alih mendelegasikan Try Sutrisno untuk menjalankan tugas Presiden, Soeharto memerintahkan Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono untuk datang ke kediamannya untuk menerima tugas Presiden.[8] Sebuah KTT APEC juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, Ali Alatas.
Try Sutrisno adalah figur yang sangat populer dan banyak yang mengira bahwa ia akhirnya akan menggantikan Soeharto sebagai Presiden Indonesia.[9] Karena dia memiliki latar belakang militer, ia akan diterima oleh ABRI. Pada saat yang sama, dia juga seorang kandidat yang diterima elemen Islam di Indonesia, dibesarkan bersama sebuah sekolah Islam.
Pada tahun 1998, pada Sidang Umum MPR lainnya yang akan diselenggarakan dan Asia Tenggara sedang menderita akibat Krisis Finansial Asia, banyak yang ingin Try Sutrisno untuk mengemban masa jabatan kedua sebagai Wakil Presiden. Meskipun ada dukungan yang kuat, Try Sutrisno tidak menegaskan dirinya dan pilihan Soeharto untuk Wakil Kepresidenan diserahkan kepada Habibie.
Setelah masa Wakil Kepresidenan
Pada Mei 1998, pada malam jatuhnya Soeharto, Try Sutrisno, bersama dengan Umar Wirahadikusumah dan Sudharmono mengunjungi Soeharto di kediamannya untuk membahas opsi yang memungkinkan.
Pada tahun 1998, Try terpilih menjadi Ketua Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri). Ia berhasil membuat Pepabri bersatu menjadi satu di bawah kepemimpinannya meskipun suasana lazim pada waktu itu setiap cabang dari Angkatan Bersenjata memiliki persatuan purnawirawan mereka sendiri. Try Sutrisno menyelesaikan masa jabatannya di posisi ini pada tahun 2003.
Try juga menjabat sebagai sesepuh partai untuk partainya Jenderal Edi Sudrajat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
Pada bulan Agustus 2005, Try Sutrisno, bersama dengan Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Wiranto, dan Akbar Tanjung membentuk sebuah forum yang disebut Gerakan Nusantara Bangkit Bersatu. Forum ini mengkritik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atas nota kesepahaman dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hal ini diikuti pada bulan September 2005 dengan kritik terhadap keputusan Yudhoyono menaikkan harga BBM.
Try Sutrisno agak melunak sikapnya dengan pemerintah setelah pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada bulan September 2005. Kalla dikirim untuk menjelaskan alasan di balik kebijakan yang diambil terhadap GAM dan menaikkan harga BBM. Pada akhir pertemuan, Try mengatakan bahwa ia dapat memahami posisi pemerintah dan mendorong orang-orang untuk mendukung pemerintah dalam keputusan mereka.[10]
Keluarga
Pada tanggal 5 Februari 1961, Tri Sutrisno mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi pujaan hatinya yaitu seorang guru kelahiran Bandung bernama Tuti Sutiawati dan dikaruniai 7 orang anak yaitu Drg. Nora Tristyana, Taufik Dwi Cahyono, Firman Santyabudi, Nori Chandrawati, Isfan Fajar Satrio, Kunto Arief Wibowo, dan Natalia Indrasari. Salah satu menantunya adalah Ryamizard Ryacudu, menteri pertahanan saat ini yang menikah dengan Nora Tristyana.
Referensi
- ^ "Try Sutrisno". pdat.co.id.
- ^ "Try Sutrisno, 6th Vice President of the Republic of Indonesia". Tokohindonesia.com. Diakses tanggal 2006-10-28.
- ^ a b c "Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM: Tragedi Tanjung Priok". Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 Juni 2006. Diakses tanggal 2006-10-28.
- ^ Quoted in Carey, p. 52. A slightly different wording ("...and we will shoot them") is quoted in Jardine, p. 17.
- ^ "Timor: Try Sutrisno's Bullshit". Indonesia Publications/Taskforce. Diakses tanggal 2006-10-28.
- ^ Lane, Max (24 Februari 1993). "Suharto vs. ABRI at MPR – 1". Green Left.
- ^ "Soeharto Picks Try As V-P". Radio Republik Indonesia. 28 Februari 1993.
- ^ "" Wapres Hanya Ban Serep Yang Tak Terpakai "". Tempo. 2 Januari 1998.
- ^ Manoharan, Moses (23 April 1992). "President Try Sutrisno?". Reuter.
- ^ ""Usai Dikritik, Wapres Kalla Temui Try "". Pikiran Rakyat. 25 September 2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 Mei 2007.
Pranala luar
- (Indonesia) Profil TokohIndonesia.com
- (Indonesia) Info mengenai Peristiwa Tanjung Priok
| Jabatan politik | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Sudharmono |
Wakil Presiden Republik Indonesia 1993–1998 |
Diteruskan oleh: BJ Habibie |
| Jabatan militer | ||
| Didahului oleh: L.B. Moerdani |
Panglima ABRI 1988–1993 |
Diteruskan oleh: Edi Sudradjat |
| Didahului oleh: Rudini |
Kepala Staf TNI Angkatan Darat 1986–1988 |
Diteruskan oleh: Edi Sudradjat |
| Didahului oleh: Norman Sasono |
Pangdam Jaya 1983–1985 |
Diteruskan oleh: Soegito |
| Didahului oleh: Obrin Satjakusumah |
Pangdam Sriwijaya 1979–1982 |
Diteruskan oleh: Arie Bandiyoko |