Masyarakat Telematika Indonesia

Masyarakat Telematika Indonesia atau disingkat MASTEL, merupakan wadah seluruh pemangku kepentingan Industri Digital Indonesia. Masa bakti kepengurusan MASTEL adalah 3 (tiga) tahun, yang ditetapkan melalui Musyawarah Nasional. Ketua Umum MASTEL periode 2018-2021 adalah Bapak Kristiono.

Masyarakat Telematika Indonesia MASTEL
Logo MASTEL
Gambaran umum
Singkatan	MASTEL
Didirikan	1 Desember 1993 (1993-12-01)
Sifat	Perkumpulan
Kementerian atau lembaga terkait	Kementerian Sekretariat Negara, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, BAPPENAS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Siber dan Sandi Negara, Lemhannas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Komisi I DPR RI
Struktur
Ketua Umum	Kristiono
Sekretaris Jenderal	Henry Christiadi
Bendahara	Andi Agus Akbar
Ketua Dewan Pengawas	Darmoni Badri
Ketua Dewan Profesi & Asosiasi	Betti Alisjahbana
Para Pendiri	Setyanto P. Santosa, Rahardjo Tjakraningrat, Darmoni Badri, Ai Moelyadi
Direktur Eksekutif	Arki Rifazka
Kantor pusat
Jl. Tambak Raya No. 61, Menteng, Jakarta Pusat
Situs web
www.mastel.id

MASTEL memainkan peran yang sangat strategis sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang 36 tahun 1999 yang mengamanahkan kepada Pemerintah agar melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan regulasi. Bentuk peran serta masyarakat yang dimaksud adalah berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai situasi dan arah pengembangan pertelekomunikasian (mencakup penyiaran dan internet). Pemikiran dan pandangan MASTEL menjadi salah satu acuan dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang Telekomunikasi/TIK.

Dalam menjalankan perannya, MASTEL menjalin komunikasi dengan Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi pemanfaatan teknologi digital sebagai enabler di seluruh sektor. Kementerian/Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, BAPPENAS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Siber dan Sandi Negara, Lemhannas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Perhubungan. Disamping bermitra dengan Kementerian/Lembaga, MASTEL juga aktif berkomunikasi dengan Komisi I DPR RI yang membidangi urusan Telekomunikasi, Penyiaran dan Informatika.

Dengan peran dan posisi yang sedemikian strategis, MASTEL mengusung tagline “Connecting the Dots”, yang bermakna menjembatani dan mengkomunikasikan para pihak dalam rangka bersama-sama mengawal kepentingan nasional Indonesia di semua aspek IPOLEKSOSBUD HANKAM.

Sejarah

MASTEL didirikan pada tanggal 1 Desember 1993 melalui Musyawarah Nasional Ke-1. Pada awal berdirinya, MASTEL bernama Masyarakat Telekomunikasi Indonesia, yang sebenarnya dideklarasikan di Hotel Panghegar Bandung pada akhir 1990, menjelang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) pada awal tahun 1991. Deklarasi saat itu didorong oleh kesadaran bahwa untuk memajukan telekomunikasi Indonesia sangat diperlukan peran serta aktif masyarakat, bersinergi bersama semua pemangku kepentingan.

Kepanjangan MASTEL dari Masyarakat Telekomunikasi Indonesia diubah menjadi Masyarakat Telematika Indonesia melalui Musyawarah Nasional Ke-3 pada tanggal 20 Februari 2000. Perubahan ini dilakukan seiring dengan perkembangan Industri telekomunikasi yang lingkupnya meluas menjadi industri telematika (ICT/TIK). Lebih lanjut, Industri telematika berkembang menjadi Industri Digital yang menjadi enabler bagi seluruh sektor. Maka, pada Musyawarah Nasional Ke-9 tanggal 12 April 2018, ruang lingkup Industri yang menjadi perhatian MASTEL diperluas mencakup seluruh cabang, sektor dan bidang Industri Digital.

MASTEL memenuhi kriteria sebagai lembaga mandiri untuk memberikan pemikiran dan pandangan, karena MASTEL merupakan satu-satunya lembaga yang keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi komunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan, dan jasa telekomunikasi, intelektual di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) Undang-Undang 36 tahun 1999. Atas dasar tersebut, Susunan Pengurus MASTEL periode 2018-2021 mendapatkan pengukuhan dari Menkominfo yang dituangkan dalam Keputusan Menteri No. 405 tahun 2018.

Ketua Umum MASTEL dari masa ke masa
No	Nama	Masa Bakti
1	Didi Kamarga	1993-1997
2	Ir. Sukarno Abdulrahman	1997-2000
		2000-2003
3	Giri Suseno Hadihardjono	2003-2006
		2006-2009
4	Setyanto P. Santosa	2009-2012
		2012-2015
5	Kristiono	2015-2018
		2018-2021

Keanggotaan

Keanggotaan MASTEL terdiri dari profesional dan akademisi (perorangan), perusahaan, asosiasi, organisasi nirlaba, dan anggota kehormatan yang ditetapkan oleh Pengurus.

MASTEL didukung oleh 28 Asosiasi, lebih dari 100 perusahaan, dan lebih dari 600 profesional/akademisi. Di antara perusahaan yang menjadi anggota MASTEL, terdapat beberapa yang menjadi donatur tetap yaitu Telkom Indonesia, Indosat Ooredoo, Huawei, XL Axiata, Telkomsel dan ZTE Corporation.

Visi & Misi

Visi

Menjadi Hub bagi seluruh pemangku kepentingan (multi-stakeholders) dalam Industri dan Komunitas Digital Indonesia.

Misi

1. Menampung, mengkomunikasikan, dan merumuskan kepentingan seluruh anggota dan komunitas.

2. Mempelajari dan mendalami semua isu strategis yang berkaitan.

3. Menghubungkan dan mensinergikan elemen-elemen dari para pemangku kepentingan.

4. Mempersiapkan rekomendasi kebijakan dan regulasi (perubahan ataupun yang baru)

Garis Besar Program Kerja 2018-2021

Berdasarkan Keputusan MUNAS IX MASTEL tahun 2018, Garis Besar Program Kerja kepengurusan periode 2018-2021 disusun dengan kerangka pikir mengacu pada bentuk dan objek peran serta dalam Pasal 5 UU 36 tahun 1999, yaitu pemikiran dan pandangan tentang arah pengembangan TIK, kebijakan dan regulasinya. Sedangkan pokok-pokok kegiatan MASTEL untuk pelaksanaan program kerja tersebut hendaknya mengacu kepada misi di atas dengan mengacu pada UU yang relevan, misalnya UU 32/2002, UU 11/2008, PP 82/2012, dan lainnya. Pengurus Mastel terpilih perlu memperhatikan kepentingan anggota secara berimbang, dan memperhatikan pula kepentingan masyarakat luas sesuai dengan perkembangan dunia telematika dan dinamika organisasi. Pada ujungnya, kepentingan nasional adalah dasar pertimbangan terpenting yang wajib dijunjung bersama.

Strategi Umum Pelaksanaan

Memperhatikan isu yang berkembang, dan kondisi sektor telematika saat ini, serta proyeksi 3-tahun ke depan, maka strategi umum tindak lanjut garis besar program kerja untuk kepengurusan periode 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Menegaskan kembali posisi (repositioning) MASTEL sebagai hub bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Amat disadari bahwa MASTEL seringkali dihadapkan pada situasi konflik antar beragam kepentingan; konflik kepentingan antar anggota maupun konflik kepentingan dengan pihak lain. Oleh karena itu, MASTEL sulit untuk dapat memuaskan semua pihak. Namun demikian, komitmen untuk Connecting the Dots harus selalu diupayakan maksimal, dengan konsisten meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan para pihak.

Mengutamakan (prioritizing) program yang bersifat strategis nasional. Keberhasilan program nasional akan memiliki dampak berskala nasional. Kegiatan program yang memiliki cakupan nasional dapat berupa pengajuan inisiatif kebijakan dan regulasi kepada eksekutif dan legislatif; atau kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki peran kunci dalam penyebarluasan pemanfaatan telematika; atau berupa upaya peningkatan kemampuan SDM Indonesia agar memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mampu menjadi tuan di negeri sendiri.

Menyebarluaskan (disseminating) informasi dan state-of-the-art telematika secara terbuka kepada semua anggota, dan semua pemangku kepentingan yang dinilai perlu mendapatkan update. Misalnya, menyebar-luaskan produk MASTEL berupa hasil kajian berbagai Komite Kerja.

Meningkatkan kapasitas dan kualitas (strengthening) sumber daya manusia dan tata-kelola organisasi sesuai dengan situasi yang berkembang dan kemampuan pembiayaan (jika diperlukan);

Mendorong peningkatan dan fasilitasi sinergi antar berbagai potensi di bidang industri TIK, baik manufaktur, UKM terkait, dan operator telekomunikasi/TIK nasional; sehingga terbangun kerja bersama yang harmonis di antara semua yang terlibat dalam ekosistem penyelenggaraan TIK nasional; termasuk penggalangan potensi penelitian-pengembangan (R&D) di Universitas dan masyarakat.

Bidang-bidang Program

Bidang Sinergi K/L dan Pelaku Usaha Industri. Membangun hubungan komunikasi yang lebih intens dengan K/L yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait pembangunan Indonesia Digital, dan menghubungkan K/L dengan para pelaku pembangunan Indonesia Digital.

Bidang Kerjasama Kelembagaan. Membangun kerjasama yang lebih kongkrit dengan K/L, perwakilan negara sahabat/ tetangga, atau organisasi-organisasi yang relevan dengan misi & peran MASTEL.

Bidang Peningkatan Pelayanan Anggota. Meningkatkan pelayanan kepada anggota, baik pelayanan dalam setiap acara MASTEL ataupun pelayanan komunikasi melalui beragam media yang tersedia.

Bidang Pengembangan Sumber Pendanaan. Meningkatkan sustainability pembiayaan program dan kegiatan MASTEL untuk bisa terus exist sebagai lembaga peran serta masyarakat yang berwibawa dan disukai.

Susunan Kepengurusan

Susunan Kepengurusan MASTEL Masa Bakti 2018-2021

Pengurus Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Pengurus Harian (DPH), dan Dewan Profesi dan Asosiasi (DPA). Dewan Pengawas berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan MASTEL oleh DPH. DPH adalah perangkat organisasi yang menyelenggarakan kegiatan Perkumpulan. DPA adalah perangkat organisasi yang menjalankan fungsi sebagai narasumber dan penasehat kepada DPH untuk mewakili aspirasi dan kepentingan asosiasi dan masyarakat. Dewan Pengawas Ketua Dewan Pengawas: Darmoni Badri Anggota Dewan Pengawas: Edi Witjara Anggota Dewan Pengawas: Mohammad Ridwan Effendi Dewan Pengurus Harian (DPH) Ketua Umum: Kristiono Sekretaris Jenderal: Henry Christiadi Wakil Sekretaris Jenderal: Teguh Ananta Wikrama Bendahara: Andi Agus Akbar Ketua Bidang Industri 4.0: Teguh Prasetya Ketua Bidang 5G dan IOT: Sigit Puspito Wigati Jarot Ketua Bidang Industri Device Nasional: Richard Kartawijaya Ketua Bidang Industri Apps Nasional: M.Tesar Sandikapura Ketua Bidang E-Commerce: Sofian Lusa Ketua Bidang Blockchain dan Fintech: Ery Punta Hendraswara Ketua Bidang Industri Penyiaran: Hardijanto Saroso Ketua Bidang Infrastruktur Broadband Nasional: Nonot Harsono Ketua Bidang Keamanan dan Ketahanan Siber: Elysabeth Damayanti Ketua Bidang Pengembangan SDM Digital: Onno W. Purbo Ketua Bidang Kerjasama, Komunikasi dan Promosi: Rahmad Widjaja Sakti Komite Kerja Ketua Pokja Smartphone Nasional: Hendryk L. Karosekali Wakil Ketua Departemen Bidang Partnership: Julius Christopher Rusli Anggota Departemen Bidang Partnership: Imanuel Eka Putra Wakil Ketua Departemen Bidang Promosi dan Komunikasi: Renno Reymond Okto Anggota Department Bidang Promosi dan Komunikasi: Deden Dudy H Komite Kerja Keamanan dan Ketahanan Siber: Ariyanto Agus Setyawan Komite Kerja E-Commerce: Even Alex Chandra Komite Kerja Industri Apps Nasional: Benny Ohorella Komite Kerja Industri Apps Nasional: Ashari Abidin Koordinator Komite Kerja Keanggotaan ITU: Eddy Setiawan Koordinator Komite Kerja Digital Academy: Alex Budiyanto Dewan Profesi dan Asosiasi 2018-2021 Ketua DPA: Betti S. Alisjahbana Wakil Ketua DPA: Merza Fachys Sekretaris DPA: Dewie Pelitawati Anggota Dewan Profesi dan Asosiasi: Triana Mulyatsa Bambang Prastowo Rudi Rusdiah Angga Antagia Tommy Gustavi Utomo Rudi Mulyadi Djaka Sundan Jamalul Izza Ade Tjendra Noval Jamalullail Bernadus Wahyu Wijayanto Herlan Wijanarko Sunarya Ruslan Djarot Subiantoro Hendra Gunawan Dani K. Ristandi Even Alex Candra Neil R. Tobing Dr. -Ing. Ilham Akbar, MBA Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D Ir. Adi Indrayanto M.Sc.,Ph.D. Ir. Lily Rustandi, M.Sc Dr. Ir. Taufik Hasan, DEA Ir. Ita Yuliati Ir. Koesmarihati, IPM Sutrisman, SH. Ir. Erina HC Tobing, M.Sc Dr. Ir. Ashwin Sasongko S, M.Sc Herdy R. Harman SH, LLM, MBA Drs. Ir. Anton Adam Nangoy, MBA Nies Purwati Risargati Johny Siswadi Henri Kasyfi Soemartono Widi Amanasto August B. Hulu Kanaka Hidayat Fajar Aji Suryawan M. Ajisatria Sulaeman Dyan Shinto E. Nugroho Shita Laksmi Alex Budiyanto Dondy Bappedyanto Theodoor Sukardi Irawan Budianto Agus FI Soetama Sekretariat Direktur Eksekutif: Arki Rifazka Keuangan dan Kepegawaian: Darmastuti Aryani Keanggotaan & Komunikasi Anggota: Erwin Agan Administrasi: Ratnawulan Oktovani IT Support: Hari Hidayat

Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi

Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi	Tahun
Tanggapan MASTEL Terhadap Rancangan Keputusan Menteri Tentang BRTI	2011
Usulan Butir-Butir Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	2011
Masukan MASTEL untuk Penyusunan RUU Penyiaran Pengganti UU 32/2002	2011
Evaluasi Langkah BRTI Berkaitan dengan Layanan Jasa Pesan Premium	2011
Rekomendasi Netral Teknologi dan Konsolidasi pada Layanan Telekomunikasi Berbasis CDMA	2013
Masukan Mengenai Indonesia Broadband Plan	2014
Masukan MASTEL Mengenai PERMEN USO kepada Kemenkominfo	2015
Masukan MASTEL terhadap RUU Penyiaran dan Digital Dividend	2015
Masukan MASTEL terhadap RUU Penyiaran dan Digital Dividend (additional information)	2015
Pandangan MASTEL tentang Kedaulatan Cyber NKRI	2015
Masukan MASTEL mengenai RPP TPMSE kepada Mendag	2015
Evaluasi Program Universal Service Obligation (USO)	2015
Masukan MASTEL atas Revisi Perpres No.39 tahun 2014 tentang DNI	2015
Rekomendasi Mengenai Netflix dan Konten Serupa	2016
Rekomendasi MASTEL Terkait OTT Global di Indonesia	2016
Tanggapan Terhadap Dokumen Penyusunan RUU Telekomunikasi	2016
Tanggapan Atas RPP Perubahan PP No 52 dan PP No 53 Tahun 2000	2016
Tanggapan Atas Pro-Kontra Tarif Interkoneksi Baru	2016
Dukungan Terhadap Upaya Pemerintah Menarik Pajak dari Google Indonesia	2016
Masukan MASTEL untuk RUU Penyiaran & Penataan Industri Penyiaran	2016
Rekomendasi mengenai Perwujudan Kedaulatan NKRI di Wilayah Cyber Indonesia	2016
Tanggapan Umum Atas Draft RPP Perubahan PP No 52 dan PP No 53 Tahun 2000	2016
Pembahasan Rencana Revisi UU Telekomunikasi Bersama MASTEL	2017
Masukan MASTEL untuk RUU Penyiaran	2017
Pandangan dan Usulan Mastel terhadap keanggotaan Indonesia di ITU Council	2017
Usulan Mastel mengenai Revisi UU Telekomunikasi	2017
Masukan Mastel mengenai RPM Penyediaan Layanan OTT	2017
Peringkat Indonesia pada ICT Development Index 2016	2017
Rekomendasi mengenai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	2018
Pandangan dan Pemikiran MASTEL terkait Revisi PP 82/2012	2018
Penyampaian Update terkait Rencana Perubahan PP 82 Tahun 2012	2019
Permintaan Dukungan kepada KADIN Indonesia untuk Peninjauan Kembali RPP Revisi PP 82	2019
Masukan tentang Penyelenggaraan Penyiaran Digital	2019
Pandangan MASTEL dan Asosiasi terkait Draft Perubahan PP 82/2012	2019

Buku Terbitan MASTEL

Judul Buku	Tahun Terbit
Membangun Indonesia di Era Cyber: Bunga Rampai Pemikiran MASTEL untuk Indonesia	2016
Membangun Industri Perangkat Digital Indonesia	2017

Survey

Dalam menjalankan perannya, MASTEL melakukan beberapa survey terkait dengan perkembangan pemanfaatan teknologi digital dan dampaknya dalam dinamika pembangunan nasional. Survey ini juga dimaksudkan untuk memperoleh gambaran nyata tentang apa yang sedang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam perumusan rekomendasi kebijakan dan regulasi.

Judul Survey	Tahun
Survey Ekosistem DNA (Device, Network & Apps)	2016
Survey Wabah Hoax Nasional	2017
Digital Inclusion Index Indonesia	2017
Survey Wabah Hoax Nasional Vol. 2	2019

Alamat Kantor

Alamat	:	Jl. Tambak Raya No. 61, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320
Telepon	:	021-31908806; 021-31908812
Fax	:	021-31908812
e-mail	:	info@mastel.id