Kementerian Sosial Republik Indonesia
Kementerian Sosial dan Kesehatan Mental Republik Indonesia (disingkat Kementrian SKM), dahulu Kemensos & Depsos) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial[1]. Kementerian Sosial dipimpin oleh seorang Menteri Sosial (Mensos) yang sejak tanggal 24 Agustus 2018 dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.[2]
| mariam oven gas dj Kementerian Sosial & Kesehatan Mental Republik Indonesia | |
|---|---|
 | |
| Gambaran umum | |
| Dibentuk | 19 Agustus 1945 |
| Dasar hukum pendirian | Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 |
| Bidang tugas | menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin |
| Susunan organisasi | |
| Menteri | Agus Gumiwang Kartasasmita |
| Sekretaris Jenderal | Hartono Laras |
| Inspektur Jenderal | Dadang Iskandar |
| Direktur Jenderal | |
| Perlindungan dan Jaminan Sosial | R. Harry Hikmat |
| Rehabilitasi Sosial | Edi Suharto |
| Pemberdayaan Sosial | Pepen Nazarudin |
| Penanganan Fakir Miskin | Andi Zainal Abidin Dulung |
| Kepala Badan | |
| Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial | Harry Z. Soeratin |
| Staf Ahli | |
| Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial | - |
| Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial | - |
| Bidang Aksesibilitas Sosial | - |
| Alamat | |
| Kantor pusat | Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430 |
| Situs web | http://www.kemsos.go.id |
Sejarah
Masa awal kemerdekaan
Menteri Sosial pertama pada masa awal kemerdekaan dipercayakan pada Mr. Iwa Kusuma Sumantri yang ada waktu itu membawahi kurang lebih 30 orang pegawai untuk Bagian Perburuhan dan Bagian Sosial. Hampir semua pegawai tersebut kurang/tidak berpengetahuan dan berpengalaman cukup mendalam dalam bidang perburuhan dan bidang sosial. Pada awalnya kantor Kementerian Sosial berlokasi di Jalan Cemara no. 5 Jakarta namun pada waktu Ibu kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, pada tanggal 10 Januari 1946 kantor Kementerian Sosial ikut pindah ke gedung Seminari di Jl. Code Yogyakarta. Kemudian ketika pemerintahan Republik Indonesia pindah kembali ke Jakarta, Kantor Kementerian Sosial menempati kantor di Jalan Ir.Juanda 36 Jakarta Pusat, dan mengalami perpindahan lokasi lagi ke Jalan Salemba Raya 28 Jakarta Pusat sampai sekarang.[3]
Masa pembubaran (likuidasi)
Pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Departemen Sosial (Kementerian Sosial) dan Departemen Penerangan dibubarkan. Saat itu Presiden Abdurrahman Wahid menggagas bahwa pelayanan kesejahteraan sosial cukup dilakukan oleh masyarakat. Namun keadaan berkata lain, secara tidak diduga pula, saat itu muncul berbagai masalah kesejahteraan sosial seperti bencana alam, bencana sosial, populasi anak jalanan dan anak telantar semakin bertambah terus jumlahnya, sehingga para mantan petinggi Kementerian Sosial pada waktu itu menggagas untuk dibentuknya sebuah Badan yang berada langsung di bawah Presiden, maka terbentuklah Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN).[3]
Masa penggabungan
Terbentuknya BKSN ini permasalahan tidak segera terentaskan, malah yang terjadi serba kekurangan karena tidak berimbangnya populasi permasalahan sosial dengan petugas yang dapat menjangkaunya dan kewenangan BKSN juga sangat terbatas. Dengan pertimbangan seperti itu maka pada Kabinet Persatuan Nasional, Kementerian Sosial dimunculkan kembali tetapi digabung dengan Departemen Kesehatan. Nomenklaturnya menjadi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Gagasan penggabungan ini juga tidak memberikan solusi permasalahan kesejahteraan sosial secara memadai, padahal populasi permasalahan sosial semakin kompleks. Kemudian pada masa Kabinet Gotong Royong, Kementerian Sosial difungsikan kembali untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.[3]
Tugas dan fungsi
Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:
- perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin;(jangan orang kaya ya):v
- penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- penetapan standar rehabilitasi sosial;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;
- pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.[4]
Susunan organisasi
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015, Kementerian Sosial terdiri atas:
- Sekretariat Jenderal;
- Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
- Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin;
- Inspektorat Jenderal;
- Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial;
- Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial;
- Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial; dan
- Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial.[4]
Lihat pula
Referensi
- ^ Portal Nasional Republik Indonesia: Kementerian Sosial
- ^ "Profil Idrus Marham, Menteri Sosial yang Baru". KOMPAS.com. Diakses tanggal 17 Januari 2018.
- ^ a b c Sejarah Departemen Sosial Republik Indonesia
- ^ a b Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial