Wikipedia

Farid Husain

tokoh masyarakat dan juru damai
Revisi sejak 26 September 2019 06.32 oleh Ben Siadari (bicara | kontrib) (menambah informasi di bawah sub judul Pertemuan Jusuf Kalla dan Damien Kingsbury)

Farid Husain adalah salah satu anggota delegasi pemerintah Indonesia dalam perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia pada tahun 2005.[1] [2] Perundingan yang dimediasi oleh Martti Ahtisaari ini berhasil mewujudkan Kesepakatan Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005.[3]. Dengan kesepakatan ini, Konflik Aceh yang telah berlangsung 30 tahun diakhiri. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia gerakan separatis diselesaikan dengan solusi politik yang komprehensif.[4]

Peran utama Farid Husain adalah melaksanakan inisiatif Wakil Presiden Jusuf Kalla  di belakang layar (second track diplomacy) sebelum dan dalam proses perundingan.[5] Sejak tahun 2003, ia menjalin komunikasi untuk membangun kepercayaan ke dalam lingkungan pimpinan GAM di dalam dan di luar negeri.[6] Bersama Juha Christensen, ia melakukan kontak awal dengan tokoh GAM di luar negeri, termasuk ke Thailand, Australia dan Amerika Serikat.[7] Dalam melaksanakan misi ini, mereka sering menerobos batas-batas protokoler.[8]

Bertemu Hasan di Tiro

Farid Husain merupakan pejabat pemerintah Indonesia pertama yang bertemu dan berjabat tangan dengan Hasan di Tiro sejak tokoh sentral GAM itu mendeklarasikan kemerdekaan Aceh-Sumatera pada tahn 1976 dan mengasingkan diri ke Swedia pada 1979.[8]  Pertemuan Farid Husain dan Hasan di Tiro terjadi pada bulan Desember 2005, empat bulan setelah Kesepakatan Helsinki ditandatangani. [9]Pertemuan berlangsung sore menjelang malam di apartemen Hasan di Tiro di Stockholm. Dalam kunjungannya selama dua jam, Farid Husain menyampaikan undangan kepada Hasan di Tiro untuk menghadiri pertemuan  segitiga antara Wakil Presiden RI, Martti Ahtisaari dan GAM. Hasan di Tiro tidak dapat memenuhi undangan tersebut.[9]

Selama beberapa dekade Hasan di Tiro menjadi pemimpin utama GAM dan mengendalikan gerakan separatis itu dari luar negeri. Walaupun keputusan organisasi ini diambil secara kolektif, peran Hasan di Tiro sebagai Wali Naggroe Aceh sangat menentukan. Dalam berbagai perundingan, GAM memandang tinggi restu dari Hasan di Tiro.

Selama perundingan antara pemerintah RI dengan GAM di Helsinki dari Januari hingga Agustus 2005, Hasan di Tiro berada di balik layar. Dia menghindar dari pertemuan dengan pihak Indonesia.[9] Ia mendelegasikan wewenangnya kepada para perunding GAM, terutama kepada Malik Mahmud dan Zaini Abdullah. Kesediaan Hasan di Tiro menemui pejabat Indonesia merupakan sinyal perubahan sikap GAM ke arah yang lebih kooperatif dalam mengupayakan dan menjaga perdamaian pasca Kesepakatan Helsinki.[9]

Pada 11 Oktober 2008, Hasan di Tiro kembali ke Aceh setelah 30 tahun di pengasingan.[10] Farid Husain turut menjemputnya dari Kuala Lumpur, tempat Hasan di Tiro transit sebelum bertolak ke Banda Aceh. Dalam penerbangan ke Banda Aceh, Hasan di Tiro duduk di kursi penumpang bernomor 1A.[8]

Hasan di Tiro meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2010 di Rumah Sakit Zainoel Abidin, Banda Aceh.[8] Farid Husain berada bersama dengan kerabat Hasan di Tiro di rumah sakit pada saat-saat terakhir hidupnya.[8]

Mendekati Tokoh-tokoh GAM

Dalam tugas menjalin kontak dengan tokoh-tokoh utama GAM, Farid Husain mengawali pendekatannya kepada orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh besar atas tokoh utama.[9] Dengan pendekatan ini diharapkan jalan untuk berkomunikasi dengan tokoh-tokoh kunci lebih terbuka. Di antaranya, Farid Husain menemui Abu Abdullah pada bulan Agustus 2003 di kediamannya di Ciputat.[9] Abu Abdullah adalah kakak Hasan di Tiro, dan ayahanda dari Zaini Abdullah dan Hasbi Abdullah. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh tokoh Aceh, Mahyudin.[9]

Farid Husain juga menemui Sayid Mustafa, yang kala itu dikenal sebagai Panglima GAM untuk Aceh Timur, di Bandara Schipol, Amsterdam. Bersama Sayid Mustafa, ada Fadlun, perwakilan GAM di Belanda yang baru tiba dari Vanuatu. Selanjutnya, Farid Husain mempertemukan mereka dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.[11]

Pada bulan Desember 2004, Farid Husain bersama Mahyudin menemui Tengku Idi, tujuh hari sesudah bencana tsunami melanda Aceh. Tengku Idi adalah sesepuh di kalangan anggota GAM. Ia dipandang sebagai penasihat spiritual yang ramalannya kerap menjadi kenyataan. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari cara Farid Husain membangun kepercayaan antara pihak GAM dan pemerintah Indonesia.[9]

Pada tahun 2005, di antara jeda putaran perundingan dengan GAM, Farid Husain bertemu dengan Irwandi Yusuf di Singapura. Irwandi Yusuf ketika itu merupakan koordinator think tank GAM. Ia merupakan salah seorang tokoh faksi angkatan muda GAM dan di pertengahan perundingan ikut bergabung dengan delegasi GAM di Helsinki.[9]

Masih di Singapura, Farid Husain juga mencari dan akhirnya dengan bantuan Irwandi Yusuf menemukan Tengku Amir. Tengku Amir adalah kakak Malik Mahmud. Di Singapura Tengku Amir yang hidup membujang mengasuh salah serang putra Malik Mahmud.[9]

Pada bulan Juni 2005, menjelang perundingan dengan pihak HAM berakhir, Farid Husain mendapat perintah untuk menemui panglima GAM, Sofyan Dawood di markas GAM di rimba Aceh. Farid Husain diutus untuk menyampaikan perkembangan di meja perundingan dan memastikan kesediaan anggota GAM yang berada di hutan menerima hasil perundingan bila sudah disepakati.[9]

Dalam upaya menjalin kontak dengan sebanyak mungkin tokoh GAM, Farid Husain beberapa kali menemukan kesulitan. Di antaranya karena keengganan tokoh untuk bertemu atau karena keliru dalam menilai ketokohannya.[1]


Pertemuan Jusuf Kalla dan Damien Kingsbury

Dalam proses perundingan antara delegasi pemerintah RI dan GAM di Helsinki, semakin jelas terlihat peran penting Damien Kingsbury. Associate Profesor pada The School of International and Political Studies dan merangkap Direktur  International and Community  Development Deakin University, Victoria, Australia ini dikenal sebagai penasihat utama dan think tank GAM. Namun pada kenyataannya, lebih dari itu, ia juga turut dalam tim perunding GAM di Helsinki dan memiliki pengaruh yang kuat dalam merumuskan sikap perunding GAM.[12]

Pandangan tentang adanya ambivalensi peran Kingsbury datang dari pihak Indonesia, terutama karena sikap dan keberadaannya yang tidak dapat dibedakan sebagai penasihat atau anggota tim perunding GAM.[9] Komentar-komentar Damien Kingsbury di media massa juga dinilai mengganggu jalannya perundingan. Dia juga dinilai menjadi salah satu faktor yang memperalot perundingan. Dia masuk dalam daftar black list untuk masuk ke Indonesia.[12]

Pada tanggal 24 Januari 2005 tulisan Damien Kingsbury yang berjudul Aceh's Disasters Could Herald Political Change terbit di harian The Jakarta Post, yang di kemudian hari mendapat perhatian serius dar Presiden Jusuf Kalla.[7] Dalam artikel ini Damien Kingsbury mengemukakan gagasan "self governing" bagi Aceh, yang oleh Jusuf Kalla dipandang sebagai gagasan yang perlu dikaji lebih mendalam tentang kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Perlunya pengkajian itu karena selama dalam perundingan dengan GAM, gagasan tentang self-governing berulang kali dikemukakan oleh pihak GAM.[7]

Untuk mengetahui lebih mendalam gagasan itu dari sumbernya langsung, Jusuf Kalla  berencana bertemu dengan Damien Kingsbury, sebuah keinginan yang sulit untuk diwujudkan karena banyak pihak di Indonesia tidak menyukai Damien Kingsbury.[12] Oleh karena itu kedatangan Damien Kingsbury diupayakan dilakukan secara rahasia ke Jakarta dari Singapura dan 'diselundupkan' ke rumah dinas Wakil Presiden. Inisiatif menyelundupkan Damien Kingsbury datang dari Jusuf Kalla sendiri.[7]  Di lapangan, sebagai pelaksananya adalah Farid Husain dan Juha Christensen.[9]

Farid Husain menjemput langsung Damien Kingsbury di Bandara Soekarno Hatta, setelah sebelumnya nama Damien Kingsbury tidak lagi tercantum dalam black list.[9] Damien Kingsbury melalui bagian pemeriksaan paspor tanpa kesulitan dan selanjutnya memasuki mobil yang dikemudikan sendiri oleh Farid Husain menuju kediaman Jusuf Kalla.[9] Pertemuan 'diam-diam' tersebut berlangsung selama satu jam. Keesokan harinya Damien Kingsbury keluar dari Indonesia menuju Singapura melalui Bandara Soekarno Hatta dengan diantar oleh Farid Husain.[9]

Pertemuan 'diam-diam' tersebut mendatangkan kritik, antara lain dari Anggota DPR Djoko Susilo dari Partai Amanat Nasional yang menyatakan sangat menyesalkan adanya pertemuan.[7] Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Marty Natalegawa, mengatakan tidak tahu-menahu atas adanya pertemuan tersebut.[7]   

 

Masa Kecil dan Remaja

Farid Husain lahir di Soppeng, Sulawesi Selatan pada 9 Maret 1950.[9]  Ayahnya, Haji Muhammad Husain, adalah guru, pernah menjadi kepala sekolah SMP Negeri Pinrang, Sulawesi Selatan dan mendapat predikat Guru Teladan dari pemerintah Indonesia pada tahun 1974.[9] Ibunya bernama Hajjah Sitti Saidah.[9] Setelah menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Pinrang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Frater di Makassar dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 di Makassar, ia melanjutkan studi ke Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Farid Husain menyelesaikan pendidikan kedokteran pada tahun 1978 dan meraih gelar spesialis bedah (Dr.Sp.B/Sp. I) pada 1981 dari almamater yang sama. Pada tahun 1984 Farid Husain menyelesaikan pendidikan spesialis bedah digestif (Dr Sp.BD/Sp.II/Konsultan) di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.[9]

Karier

Farid Husain pada awalnya berkarier di dunia pendidikan. Pada tahun 1979, ia mulai bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Sebagai akademisi, ia pernah menjabat wakil dekan Fakultas Kedokteran (1991-1995). Pada periode 1995-2001 Farid Husain menjabat sebagai direktur utama Rumah Sakit Islam Faishal, Makassar (1995-2002). Pada periode yang sama ia juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia wilayah Sulawesi Selatan. Pada periode 1996-2001 Farid Husain menjabat Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia wilayah Sulawesi Selatan. [9]

Pada tahun 2001, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla meminta Farid Husain membantunya sebagai Staf Ahli Menko Kesra Bidang Peran Serta Masyarakat (2001-2002) dan kemudian menjadi Deputi II Menko Kesra Bidang Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Sosial (2002-2005). Dalam kapasitas ini, Farid Husain turut terlibat dalam mengupayakan perdamaian di Poso dan Ambon.[13] Sejak tahun 2005 hingga tahun 2010, ia menjabat Direktur Jenderal Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan.[14]

Beberapa penugasan Farid Husain lainnya adalah Ketua Dewan Pengawas RSCM (2006-2011), Utusan Utusan Khusus Wakil Presiden RI dengan  Pemerintah Thailand untuk proses Perdamaian di Thailand Selatan (2007-2008), Komisaris Utama PT ASKES (2008-2013), Utusan Khusus Presiden RI Untuk Damai Papua (2011 – 2014), Dewan Pengawas RSUP Persahabatan (2011- 2016), Ketua Dewan Pengawas RS PMI Bogor (2011-sekarang), Ketua Dewan Penasehat Medis (DPM) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (2014-2016), Ketua Pengurus Pusat PMI (2014-sekarang), Komisaris Utama PT Kimia Farma (2015 - 2018), Dewan Pengawas RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar (2016-2021), dan Komisaris Utama PT Bio Farma (Persero) (2018-Sekarang).[15]

Referensi

  1. ^ a b Hasan, Ahmad Muawal (15 Agustus 2018). "Farid Husain Merintis Perdamaian GAM-RI lewat Perjanjian Helsinki". Tirto. Diakses tanggal 23 September 2019. 
  2. ^ Sanda, Abun (5 Juni 2009). "Farid Husain di Belakang Perundingan Damai". Kompas. Kompas (dipublikasikan tanggal 5). hlm. 10. 
  3. ^ Gunawan, Raheed (2015-08-15). "15-08-2005". liputan6.com. Diakses tanggal 2019-09-23. 
  4. ^ Bhakti, Ikrar Nusa (2008). "Beranda Perdamaian: Catatan Pendahuluan". Dalam Bhakti, Ikrar Nusa. Beranda Perdamaian Aceh: Tiga Tahun Pasca Mou Helsinki. Jakarta: P2P LIPI dan Pustaka Pelajar. hlm. 10–16;32. ISBN 9786028300049. 
  5. ^ Nurhasim, Moch (2008). "Perundingan Helsinki: Jalan Menuju Damai Aceh". Dalam Bhakti, Ikrar Nusa. Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki. Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar. hlm. 109–110. ISBN 9786028300049. 
  6. ^ Putra, Rahmat Syah (2017). "Peran Farid Husain dalam Perdamaian Aceh". Humanika. 2 (1): 422–423. 
  7. ^ a b c d e f Ali, Fachry; Monoarfa, Suharso; Effendy, Bahtiar (2008). Kalla dan Perdamaian Aceh. Jakarta: LPSEU Indonesia. hlm. 90–91. ISBN 9796905752. 
  8. ^ a b c d e Husain, Farid (2011). Keeping the Trust for Peace: Kisah dan Kiat Menumbuhkembangkan Damai di Aceh. Jakarta: Rajut, Rayyana Komunikasindo dan Lacasino. hlm. 31–36; 174–180;195–203. ISBN 9786028483216. 
  9. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Husain, Farid (2007). To See the Unseen: Kisah di Balik Damai di Aceh. Jakarta: Health and Hospital Indonesia. hlm. 139–148; 203–204. 
  10. ^ Media, Kompas Cyber. "Hasan Tiro Pulang Kampung". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2019-09-24. 
  11. ^ "Sukses Selesaikan Konflik, JK Beberkan Teknik Diplomasi". detiknews. Diakses tanggal 2019-09-24. 
  12. ^ a b c Merikallio, Katri (2006). Making Peace: Ahtisaari and Aceh. Juva: WS Bookwell Oy. hlm. 41–42;95;116–117. ISBN 9510326674. 
  13. ^ Ecip, Sinansari (2002). Rusuh Poso, Rujuk Malino. Makassar: Cahaya Timur. hlm. 88–89. 
  14. ^ "dr Supriantoro, Sp.P, MARS Sebagai Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik". Warta Yanmed (edisi ke-XXIII). Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan. 2010. 
  15. ^ Negara, Fadjrin Kurnia@Kementerian Badan Usaha Milik. "Kementerian BUMN". http://bumn.go.id/ (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-09-26.  Hapus pranala luar di parameter |website= (bantuan)
 

Artikel bertopik biografi Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.



Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Farid_Husain&oldid=15610844"