Milisi pro-Indonesia di Timor Leste

Milisi pro-Indonesia adalah kelompok warga sipil Indonesia oleh Tentara Nasional Indonesia bersenjata dan dilatih untuk memberikan pada bisnis resmi di wilayah mereka untuk perdamaian dan ketertiban. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hukum Pertahanan tahun 1988 menyatakan bahwa warga sipil memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara dengan menerima pelatihan dasar militer.

Sebuah grafiti di Tutuala dengan kata yang berarti "Pembunuh", mengeluhkan tindakan yang terjadi di Timor Leste tahun 1999.

Milisi pro-Indonesia di Timor Leste

Lihat pula: Referendum kemerdekaan Timor Leste 1999

João da Costa Tavares, pemimpin integrasi dan panglima milisi, 17 Juli 1999 di Balibo

Milisi	Distrik	Komandan Milisi
Tim/Team Alfa	Lautem	Joni Marques
Saka/Sera	Baucau	Joanico da Costa
Pedjuang 59-75 Makikit	Viqueque	Martinho Fernandes
Ablai	Manufahi	Nazario Corterel
AHI	Aileu	Horacio
Mahidi	Ainaro	Câncio de Carvalho
Laksaur	Covalima	Olivio Mendonca Moruk
Aitarak	Dili	Eurico Guterres
Sakunar	Oecussi-Ambeno	Simão Lopes
Besi Merah Putih BMP	Liquiça	Manuel de Sousa
Halilintar	Bobonaro	Maliana: João da Costa Tavares; Bobonaro: Natalino Monteiro
Jati Merah Putih	Lautem (Lospalos)	Edmundo de Conceição Silva
Darah Merah Integrasi	Ermera	Lafaek Saburai
Dadarus Merah Putih	Bobonaro	Natalino Monteiro

Domingos MD Soares, Bupati Dili, membentuk Pam Swakarsa (Kelompok Keamanan yang dimulai sendiri) pada 17 Mei 1999 . Keputusan itu ditetapkan oleh José Abílio Osório Soares, Gubernur Timor Timur, Letnan Jenderal Kiki Syahnakri, Komandan Militer Provinsi (Danrem) dan Kepala Polisi Provinsi sebagai penasihat utama Pam Swakarsa. Eurico Guterres telah ditunjuk sebagai "Komandan Operasional". Di antara 2.650 anggota yang terdaftar termasuk 1.521 anggota Aitarak - milisi.

Keberadaan Milisi pro-Indonesia di Timor Leste membenarkan Letnan Jenderal Kiki Syahnakri dalam pernyataannya kepada Komisi Kebenaran dan Persahabatan (CTF) pada Oktober 2007. KKP mengklarifikasi hubungan antara kerusuhan kekerasan di sekitar referendum kemerdekaan 1999 di Timor Timur . Pada saat itu, milisi pro-Indonesia dan TNI telah mencoba untuk mengintimidasi penduduk. Dalam guntur operasi , ratusan wanita dan gadis-gadis itu hingga 3.000 orang tewas diperkosa, pengungsi tiga perempat dari penduduk Timor Timur dan menghancurkan 75% dari infrastruktur negara. Hanya intervensi pasukan penjaga perdamaian internasionalbisa menghentikannya. Timor Timur berada di bawah administrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa . Menurut hasil referendum (78,5% untuk kemerdekaan), Timor Timur menjadi negara merdeka pada tahun 2002.

Syahnakri menyatakan bahwa Wanra adalah "kelompok pertahanan sipil" legal yang pada waktu itu merupakan bagian dari sistem pertahanan umum Indonesia, dan ada di mana-mana di Indonesia, dan karenanya juga di Timor Timur. Kelompok-kelompok ini dipersenjatai atas permintaan mereka sendiri hanya untuk melindungi lingkungan mereka. [5]

Lengan politik untuk gerakan pro-otonomi membentuk serangkaian organisasi yang didirikan pada awal 1999. Pada 27 Januari 1999, mereka mendirikan Forum untuk Persatuan, Demokrasi dan Keadilan ( Forum Indonesia Persatuan, Demokrasi dan Keadlian FPDK). Kepemimpinan diambil alih oleh Domingos Maria das Dores Soares, presiden distrik (Bupati) distrik Dili . Pada bulan April, Front Rakyat Populer Timor Timur ( Indonesia Barisan Rakyat Timor Timur BRTT) juga didirikan dengan Francisco Lopes da Cruz sebagai ketua. Front Bersatu untuk Timor Timur, didirikan pada 23 Juni sebagai organisasi payung(UNIF) berkumpul di antara mereka FPDK, BRTT dan kelompok pro-Indonesia lainnya. Organisasi baru ini dipimpin oleh Soares, Lopez da Cruz dan Armindo Soares Mariano , ketua Parlemen Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). João da Costa Tavares memerintahkan milisi dari UNIF bahwa "kekuatan perjuangan integrasi" ( Indonesian Pasukan Pro-Integrasi PPI) milisi lama dan pembentukan baru 1999 gabungan. [6] [7] Organisasi-organisasi yang terkait erat dengan pemerintahan sipil dan didanai oleh dia. Secara rutin mereka menghadiri pertemuan militer, polisi dan pemerintah (Muspida)meskipun mereka tidak memiliki status resmi. Dalam kampanye FPDK, UNAMET direndahkan, yang menyebar luas di masyarakat Indonesia dan melalui saluran diplomatik. [6]

Setelah referendum kemerdekaan, organisasi digantikan oleh Timor Aswain (UNTAS, Asosiasi Pahlawan Timor Jerman ), didirikan di Timor Barat pada 5 Februari 2000 . [8]