Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bandung Barat
Daerah tingkat II
	Lambang
	Motto: Bandung Barat Cermat
	Peta
	Kabupaten Bandung Barat Peta Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Barat (Indonesia)
	Koordinat: 6°50′28″S 107°30′45″E / 6.84111714°S 107.5125832°E
Negara	Indonesia
Provinsi	Jawa Barat
Tanggal berdiri	2 Januari 2007
Dasar hukum	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007
Ibu kota	Ngamprah
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 16; Kelurahan: 165;
Pemerintahan
• Bupati	Aa Umbara Sutisna
• Wakil Bupati	Hengky Kurniawan
Luas
• Total	1.311,31 km2 (50,630 sq mi)
Populasi ((2008))
• Total	1.531.072
• Kepadatan	1,144/km2 (2,960/sq mi)
Demografi
• Bahasa	Sunda, Indonesia
Zona waktu	UTC+07:00 (WIB)
Kode BPS	3217
Kode area telepon	022
Kode Kemendagri	32.17
DAU	Rp909.359.898.000.-
Situs web	www.bandungbaratkab.go.id

Kabupaten Bandung Barat (aksara Sunda: ᮊᮘᮥᮕᮒᮦᮔ᮪ ᮘᮔ᮪ᮓᮥᮀ ᮊᮥᮜᮧᮔ᮪, Latin: Kabupatén Bandung Kulon) adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, Kota Bandung di sebelah selatan, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur.

Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1.400.000 penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung. Pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat berlokasi di Kecamatan Ngamprah yang terletak di jalur Bandung-Jakarta.

Sejarah

Wacana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi 2 kabupaten telah muncul sejak tahun 1999. Berdasarkan surat permohonan Bupati KDH TK.II Bandung yang saat itu dijabat oleh H. Hatta Djati Permana, S.Ip. mengajukan surat kepada Ketua DPRD yang saat itu dijabat oleh H. Obar Sobarna, S.Ip. Surat permohonan bupati bernomor 135/1235/Tapem tanggal 22 juni 1999 perihal permohonan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Bupati memohon kepada pimpinan beserta anggota DPRD kiranya dapat mengabulkan dan mendukung atas terselenggaranya rencana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten Dati II Bandung dan Kabupaten Padalarang (sekarang Kabupaten Bandung Barat). Hal tersebut disambut positif oleh DPRD Kabupaten Bandung dengan diterbitkannya surat keputusan DPRD Dati II Bandung nomor 5/1999/12/07 tentang persetujuan awal DPRD terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Namun pada tanggal 23 Desember 1999, Ketua DPRD Kabupaten Bandung melayangkan surat nomor 135/1499/TU tentang pemekaran Kabupaten Bandung yang isinya antara lain: Kami sampaikan bahwa proses awal yang sedang ditempuh oleh Pemda (sesuai UU no 5/74) agar ditangguhkan/dihentikan, demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang no 22/1999.

Perkembanguan selanjutnya sesuai UU No.22/1999, sebagian kecil dari wilayah Kabupaten Bandung yaitu Kota Administratif Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Cimahi yang meliputi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Utara, maka rencana pemekaran Kabupaten Bandung semakin tertunda karena Kota Cimahi sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bandung. Setelah Cimahi menjadi Kota Otonom, terpisah dari Kabupaten Bandung, tuntutan pemekaran Kabupaten Bandung mencuat kembali ke permukaan sejalan dengan dibukanya ruang publik untuk mengaspirasikan kehendak membentuk daerah otonom baru. Hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang No.22/1999.

Tuntutan pemekaran wilayah Kabupaten Bandung, dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan dinilai dapat dipahami sebab wilayah Kabupaten Bandung cukup luas (2.324.84 km2) dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Disamping itu, jumlah penduduknya cukup banyak, berdasarkan SUPAS 2002 sebanyak 4.300.000 jiwa. Berangkat dari kondisi itulah pada tanggal 9 Agustus 1999 para tokoh masyarakat Bandung Barat berkumpul membentuk Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin ketuanya Drs. H. Endang Anwar. Setahun kemudian terbentuk lagi Forum Peduli Bandung Barat yang diketuai Asep Suhardi, Forum Bandung Barat Bersatu yang dipimpin H. Zaenal Abidin, Drs. Ade Ratmadja, Asep Suhardi dan Asep Ridwan Hermawan, serta Forum Pemuda Bandung Barat yang dipimpin Eman Sulaeman, SE. Disamping itu pergerakan ini didukung oleh beberapa tokoh PNS seperti Drs. H. Pandji Tirtayasa, MSi., Drs. H. Megahari Pudjiharto, M.Si. Ir. Donny Widiaman, MS. dan tokoh pendukung pemekaran lainnya. Karena sama-sama untuk memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat, berbagai LSM dan Forum bergabung dalam satu wadah, yaitu Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) yang dipimpin ketua umumnya Drs. H. Endang Anwar. KPKBB bersama elemen masyarakat Bandung Barat mengawali upaya perjuangannya dengan melaksanakan deklarasi bersama untuk terus berjuang agar Bandung Barat menjadi daerah otonom terpisah dari Kabupaten Bandung. Deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Diklat Keuangan Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah pada tanggal 30 Agustus 2003. Naskah deklarasi dibacakan dan ditandatangani berbagai elemen masyarakat Bandung Barat. Hal tersebut diakukan KPKBB sebagai bentuk komitmen bersama dalam upayanya memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi ke berbagai lembaga, baik legislatif maupun eksekutif Daerah Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Pemerinah Pusat serta DPR RI/DPD RI. Sampai lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat.

Penjabat Sementara Bupati Bandung Barat Drs. H. Tjatja Kuswara, SH.MH selesai menjalankan tugasnya pada tanggal 17 Juli 2008. Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pertama Drs. H. Abubakar, M.Si dan Drs. Ernawan Natasaputra, M.Si hasil pemilihan umum dilantik pada tanggal 17 Juli 2008 oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Lc atas nama presiden. Drs. Ade Ratmadja Ketua Panitia Deklarasi Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat KPKBB yang dilaksanakan tanggal 30 Maret 2003 diikuti oleh berbagai komponen masyarakat Bandung Barat berkomitmen bersama untuk memeperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat jadi daerah otonom di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten baru provinsi Jawa Barat, Indonesia, pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan selatan. Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1,4 juta penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung ).

Pemerintahan

Daftar Bupati

No		Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Prd.	Ket.	Potret
—	Drs. H. Tjatja Kuswara SH. MH. (Penjabat)	2 Januari 2007	17 Juli 2008	—	^{[ket. 1]}	—
1	Drs. H. Abu Bakar M.Si	17 Juli 2008	17 Juli 2013	1			Drs. Ernawan Natasaputra M.Si
1	Drs. H. Abu Bakar M.Si	17 Juli 2013	19 April 2018	2			Drs. H. Yayat Turochmat Soemitra
—	Drs. H. Yayat Turochmat Soemitra (Pelaksana Tugas)	19 April 2018	17 Juli 2018	2	^{[ket. 2]}	—
—	Ir. H. Dadang Mohamad Masoem M.SCE., Ph.D. (Penjabat)	17 Juli 2018	20 September 2018	—	^{[ket. 3]}	—
2	Aa Umbara Sutisna S.IP.	20 September 2018	13 April 2021	3			Hengky Kurniawan
—	Hengky Kurniawan	13 April 2021	7 November 2022		^{[ket. 4]}	—
3	Hengky Kurniawan	7 November 2022	20 September 2023		^{[ket. 5]}
—	Drs. Arsan Latif M.Si. (Penjabat)	20 September 2023	6 Juni 2024	—	^{[ket. 6]}^{[ket. 7]}
—	Ade Zakir Hasim S.T., M.A.P. (Penjabat)	6 Juni 2024	15 Juni 2024		^{[ket. 8]}
—	Ade Zakir Hasim S.T., M.A.P. (Penjabat)	15 Juni 2024	Petahana		^{[ket. 9]}

Keterangan

^ Mengisi Jabatan Bupati Sebelum Pemilihan Bupati Dilaksanakan
^ Mengisi Jabatan Bupati selama Bupati Sebelumnya dinonaktifkan
^ Mengisi Jabatan Bupati sebelum Pelantikan Bupati Terpilih Pada Pemilu Tahun 2018
^ Sebagai pelaksana tugas^[2]
^ Dilantik menjadi Bupati definitif^[3]
^ Mengisi Jabatan Bupati sebelum Pemilihan Umum Bupati Pada Tahun 2024
^ Diberhentikan karena terlibat kasus korupsi^[4]
^ Sebagai pelaksana harian bupati yang diangkat oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin pada 6 Juni 2024^[4] karena Penjabat Bupati ditetapkan tersangka pada kasus korupsi oleh kejaksaan
^ Dilantik menjadi Penjabat Bupati pada 15 Juni 2024^[5]

Dewan Perwakilan

Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah desa
1.	Batujajar	7
2.	Cikalongwetan	13
3.	Cihampelas	10
4.	Cililin	11
5.	Cipatat	12
6.	Cipeundeuy	12
7.	Cipongkor	14
8.	Cisarua	8
9.	Gununghalu	9
10.	Lembang	16
11.	Ngamprah	11
12.	Padalarang	10
13.	Parongpong	7
14.	Rongga	8
15.	Sindangkerta	11
16.	Saguling	6
	Total	165

Penduduk

No	Tahun	2011	2010	2009	2008
1.	Jumlah Pria (jiwa)	784.540	771.729	796.149	787.042
2.	Jumlah Wanita (jiwa)	752.862	741.905	752.285	744.030
3.	Total (jiwa)	1.537.402	1.513.634	1.548.434	1.531.072
4.	Pertumbuhan Penduduk (%)	-	2	-	-
5.	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²)	-	1.184	-	-

Pendidikan

SMP

SMPN 1 Ngamprah
SMPN 2 Ngamprah
SMPN 3 Ngamprah
SMPN 1 Cisarua
SMPN 2 Cisarua
SMPN 3 Cisarua
SMPN 4 Cisarua
SMPN 1 Lembang
SMPN 2 Lembang
SMPN 3 Lembang

SMA

SMAN 1 Ngamprah
SMAN 1 Cisarua
SMAN 1 Batujajar
SMAN 1 Cilin
SMAN 1 Lembang
SMAN 1 Parongpong

SMK

Perguruan Tinggi

Pariwisata

Referensi

^ Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2008 versi BPS Provinsi Jawa Barat
^ "Hengky Kurniawan Diangkat Jadi Plt Bupati Bandung Barat". Dadali ID.
^ "Lantik Hengky Kurniawan Jadi Bupati Bandung Barat, Ridwan Kamil Ingatkan Kasus Aa Umbara". Kompas News.
^ ^a ^b "Sekda Kabupaten Bandung Barat Ditunjuk Jadi Plh Bupati". Metro TV News.
^ "Penjabat Gubernur Jawa Barat Resmi Lantik Ade Zakir Hasim sebagai Penjabat Bupati Bandung Barat". Website KBB.

Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
(Indonesia) Situs web berita di Kabupaten Bandung Barat
(Indonesia) Komunitas Facebook |Seputar Desa Kab. Bandung Barat
(Indonesia) Informasi Terpadu Kawasan Bandung Utara
(Indonesia) Informasi Terpadu Kawasan Bandung Selatan
(Indonesia) Komite Percepatan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat

[2] Mengisi Jabatan Bupati Sebelum Pemilihan Bupati Dilaksanakan

[3] Mengisi Jabatan Bupati selama Bupati Sebelumnya dinonaktifkan

[4] Mengisi Jabatan Bupati sebelum Pelantikan Bupati Terpilih Pada Pemilu Tahun 2018

[6] Sebagai pelaksana tugas^[2]

[8] Dilantik menjadi Bupati definitif^[3]

[9] Mengisi Jabatan Bupati sebelum Pemilihan Umum Bupati Pada Tahun 2024

[11] Diberhentikan karena terlibat kasus korupsi^[4]

[12] Sebagai pelaksana harian bupati yang diangkat oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin pada 6 Juni 2024^[4] karena Penjabat Bupati ditetapkan tersangka pada kasus korupsi oleh kejaksaan

[14] Dilantik menjadi Penjabat Bupati pada 15 Juni 2024^[5]

[1] Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2008 versi BPS Provinsi Jawa Barat

[5] "Hengky Kurniawan Diangkat Jadi Plt Bupati Bandung Barat". Dadali ID.

[7] "Lantik Hengky Kurniawan Jadi Bupati Bandung Barat, Ridwan Kamil Ingatkan Kasus Aa Umbara". Kompas News.

[Arsandiberhentikan-10] "Sekda Kabupaten Bandung Barat Ditunjuk Jadi Plh Bupati". Metro TV News.

[13] "Penjabat Gubernur Jawa Barat Resmi Lantik Ade Zakir Hasim sebagai Penjabat Bupati Bandung Barat". Website KBB.

[1]

[ket. 1]

[ket. 2]

[ket. 3]

[ket. 4]

[ket. 5]

[ket. 6]

[ket. 7]

[ket. 8]

[ket. 9]

[2]

[3]

[4]

[5]