Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan Investasi. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.
| Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | |||||||||
| Gambaran umum | |||||||||
| Dibentuk | 27 Oktober 2014 | ||||||||
| Dasar hukum pendirian | Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 | ||||||||
| Susunan organisasi | |||||||||
| |||||||||
| Alamat | |||||||||
| Kantor pusat | Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340, Indonesia | ||||||||
| Situs web | maritim | ||||||||
| Kantor pusat | |||||||||
 Koordinat: 6°11′5.795″S 106°49′22.055″E / 6.18494306°S 106.82279306°EJl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340, Indonesia | |||||||||
| Situs web | |||||||||
| maritim | |||||||||
    | |||||||||
Sehari setelah resmi menjabat, atas persetujuan Presiden Joko Widodo, Rizal Ramli mengusulkan perubahan nama kementeriannya menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Republik Indonesia dan juga penambahan dua kementerian lain di bawah koordinasinya, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertanian.[1][2][3] Namun hingga saat ini dasar hukum perubahan nama kementerian dan penambahan kementerian yang dikoordinasikan tersebut masih dikaji oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.[4]
Tugas dan Fungsi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan fungsi:
- koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
- pengelolaan dan penangangan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah ditetapkan dalam Sidang Kabinet;
- penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.[5]
Koordinasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan:
Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdiri atas:
- Sekretariat Kementerian Koordinator;
- Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;
- Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa;
- Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur;
- Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim;
- Staf Ahli Bidang Hukum Laut;
- Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi Maritim;
- Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim; dan
- Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas.[5]
Lihat pula
Referensi
- ^ "Kepercayaan Jokowi pada Rizal Ramli Justru Semakin Bertambah" RMOL, 21 Agustus 2015. Diakses 23 Agustus 2015.
- ^ "Menko Maritim dan Sumber Daya Satukan Kementerian" CNN Indonesia, 13 Agustus 2015. Diakses 23 Agustus 2015.
- ^ "Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia" Website Resmi Kemenko Maritim. Diakses 23 Agustus 2015.
- ^ metrotvnews.com: Penambahan Kementerian di Bawah Kemenko Maritim Dikoordinasikan
- ^ a b c Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi