Kabinet Burhanuddin Harahap

Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet Burhanuddin Harahap
; Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	12 Agustus 1955
Diselesaikan	3 Maret 1956
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soekarno
Kepala pemerintahan	Burhanuddin Harahap
Jumlah menteri	23
Total jumlah menteri	23
Partai anggota	Majelis Syuro Muslimin Indonesia; Partai Indonesia Raya; Partai Syarikat Islam Indonesia; Demokrat; Nahdlatul Ulama; Partai Sosialis Indonesia; Partai Katholik Republik Indonesia; Partai Buruh; Partai Rakyat Nasional; Partai Republik Indonesia Raya; Partai Rakyat Indonesia; Partai Kristen Indonesia; Independen
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Pengganti	Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet Nasional, karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Kabinet ini didominasi oleh partai Masyumi walaupun terdapat banyak partai dalam kabinet ini, tetapi seakan-akan hanya menjadi pelengkap saja. Selain itu, ada pihak yang menyebut kabinet ini sebagai kabinet Masyumi karena Masyum yang mendominasi kabinet ini. PNI tidak duduk kabinet ini, tetapi PNI bersama-sama PIR Wongsonegoro, SKI, PKI dan Progresif bertindak sebagai oposisi. Seakan-akan kabinet ini sebagai ganti kabinet Ali-Wongso-Arifin, karena pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I sebagai partai yang besar Masyumi untuk pertama kali tidak duduk dalam kabinet tersebut dan bertindak sebagai oposisi. Kabinet ini bertugas pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Pada tanggal 3 Maret 1956, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap selaku formatur kabinet menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno sehingga kabinet ini resmi dinyatakan demisioner.

Susunan kabinet

No	Jabatan	Nama Menteri	Partai Politik
1	Perdana Menteri	Burhanuddin Harahap	Masjumi
	Wakil Perdana Menteri	R. Djanu Ismadi	PIR-Hazairin
	Wakil Perdana Menteri	Harsono Tjokroaminoto (sampai dengan 18 Januari 1956)^[1]	PSII
2	Menteri Luar Negeri	Ide Anak Agung Gde Agung	Demokrat
3	Menteri Dalam Negeri	R. Sunarjo (sampai dengan 19 Januari 1956)^[2]	NU
3	Menteri Dalam Negeri	Pandji Suroso (ad-interim, sejak 19 Januari 1956)	Parindra
4	Menteri Pertahanan	Burhanuddin Harahap	Masjumi
5	Menteri Kehakiman	Lukman Wiriadinata	PSI
6	Menteri Penerangan	Sjamsuddin Sutan Makmur	Independen
7	Menteri Keuangan	Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo	PSI
8	Menteri Perdagangan	IJ Kasimo	PKRI
9	Menteri Pertanian	Mohammad Sardjan	Masjumi
10	Menteri Perhubungan	Frits Laoh	PRN
10	Menteri Muda Perhubungan	Asraruddin	Buruh
11	Menteri Pekerjaan Umum	Pandji Suroso (sejak 26 Agustus 1955)^[3]	Parindra
12	Menteri Perburuhan	Sutan Muchtar Abidin	Buruh
13	Menteri Sosial	Sudibjo (sampai dengan 18 Januari 1956)^[1]	PSII
13	Menteri Sosial	Sutomo (ad-interim, sejak 18 Januari 1956)	PRI
14	Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	Prof. Ir. R.M. Suwandi (sejak 26 Agustus 1955)^[4]	Parindra
15	Menteri Agama	K.H. Muhammad Ilyas (sampai dengan 19 Januari 1956)^[2]	NU
15	Menteri Agama	Mohammad Sardjan (ad-interim, sejak 19 Januari 1956)	Masjumi
16	Menteri Kesehatan	dr. J. Leimena	Parkindo
17	Menteri Agraria	Gunawan	PRN
18	Menteri Negara	Abdul Hakim Harahap	Masjumi
		Sutomo (Urusan Bekas Pejuang)	PRI
		Drs. Gumala Adjaib Nur	PIR

Program Kabinet

Mengembalikan kewibawaan (gezag) moril Pemerintah i.c. kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah.
Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya Parlemen yang baru.
Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.
Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.
Memberantas korupsi.
Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
Memperkembangkan politik kerja sama Asia-Afrika, berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.

Catatan Kaki

^ ^a ^b Pada 18 Januari 1956, Wakil Perdana Menteri II Harsono Tjokroaminoto dan Menteri Sosial Sudibjo, yang keduanya dari Partai Syarikat Islam Indonesia mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Wakil Perdana Menteri II dihapus dan jabatan Menteri Sosial ad interim dirangkap oleh Sutomo.
^ ^a ^b Pada 19 Januari 1956, Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo dan Menteri Agama Muhammad Ilyas yang keduanya dari NU mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Menteri Dalam Negeri ad interim dirangkap oleh Pandji Suroso dan Menteri Agama ad interim dirangkap oleh Mohammad Sardjan.
^ Karena Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga belum dilantik, maka untuk sementara dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri I R. Djanu Ismadi. Baru pada tanggal 26 Agustus 1955, Pandji Suroso dilantik menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga yang baru (berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 142 Tahun 1955).
^ Karena Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan belum dilantik, maka untuk sementara dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri II Harsono Tjokroaminoto. Baru pada tanggal 26 Agustus 1955, R.M. Suwandi dilantik menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang baru (berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 142 Tahun 1955).

Referensi

Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 148–160, ISBN 979-428-499-8.

Pranala luar

(Indonesia) Profil Kabinet Burhanuddin Harahap pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Ali Sastroamidjojo I	Burhanuddin Harahap 1955–1956	Diteruskan oleh: Kabinet Ali Sastroamidjojo II

[adinterimPSII-1] Pada 18 Januari 1956, Wakil Perdana Menteri II Harsono Tjokroaminoto dan Menteri Sosial Sudibjo, yang keduanya dari Partai Syarikat Islam Indonesia mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Wakil Perdana Menteri II dihapus dan jabatan Menteri Sosial ad interim dirangkap oleh Sutomo.

[adinterimNU-2] Pada 19 Januari 1956, Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo dan Menteri Agama Muhammad Ilyas yang keduanya dari NU mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Menteri Dalam Negeri ad interim dirangkap oleh Pandji Suroso dan Menteri Agama ad interim dirangkap oleh Mohammad Sardjan.

[3] Karena Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga belum dilantik, maka untuk sementara dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri I R. Djanu Ismadi. Baru pada tanggal 26 Agustus 1955, Pandji Suroso dilantik menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga yang baru (berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 142 Tahun 1955).

[4] Karena Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan belum dilantik, maka untuk sementara dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri II Harsono Tjokroaminoto. Baru pada tanggal 26 Agustus 1955, R.M. Suwandi dilantik menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang baru (berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 142 Tahun 1955).

[1]

[2]

[3]

[4]