Parlemen Kroasia

Parlemen Kroasia merupakan parlemen tertinggi negara Kroasia. Parlemen ini juga disebut dengan nama Sabor. Unikameral merupakan bentuk sistem pemerintahan yang diterapkan oleh parlemen Kroasia. Parlemen ini terdiri dari 151 anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihannya diadakan 4 tahun sekali dalam masa transisi wewenang pemerintahan. Parlemen Kroasia menerapkan sistem demokrasi sejak tahun 1990.

Bikameral

Parlemen pertama Kroasia merupakan bagian dari Kerajaan Slavonia. Parlemen ini didirikan di Zagreb pada tahun 1273. Lalu pada tahun 1731, Kerajaan Kroasia, Dalmatia dan Slavonia membuat parlemen yang terpisah. Keanggotaan parlemen terbatas pada kaum aristokrat hingga pertengengahan abad ke-19 Masehi. Parlemen Kroasia mengubah bentuk menjadi badan perwakilan pada tahun 1848. Pada tanggal 5 Juni 1948, diadakan pemilihan dan penetapan parlemen pertama warga negara di Kroasia. Kaum aristokrat tetap dimasukkan dalam keanggotaan parlemen. Sementara 192 wakil rakyat dipilih menjadi anggota tanpa memandang status sosial yang dimilikinya. Bersamaan dengan perubahan tersebut, bahasa Kroasia mulai digunakan dalam musyawarah formal parlemen. Sejak tahun 1847, bahasa Kroasia diresmikan sebagai bahasa formal dalam sidang Parlemen Kroasia.

Parlemen Kroasia sempat ditiadakan pada tahun 1918 akibat bergabungnya Kroasia di Kerajaan Serbia, Kroasia dan Slovenia. Parlemen Negara Kroasia diselenggarakan kembali di negara Kroasia yang merdeka pada tahun 1942. Dari tahun 1942 hingga tahun 1945, otoritas legislatif dan eksekutif dipegang oleh Dewan Antifasis Wilayah Pembebasan Nasional Kroasia. Sidang diadakan pada tanggal 24 dan 25 Juli 1945 di Zagreb pada akhir Perang Dunia II dan naman parlemen diubah menjadi Parlemen Rakyat Republik Kroasia. Struktur Parlemen diganti oleh konstitusi 1947, 1963 dan kemudian 1974, selama periode Republik Federal Sosialis Yugoslavia.

Pemilihan multi partai demokratis pertama diadakan di Kroasia pada tanggal 30 Mei 1990. Ini kemudian membentuk parlemen multi partai pertama. Berdasarkan konstitusi baru yang ditetapkan pada bulan Desember tahun 1990,parlemen dibagi menjadi dua dewan, yaitu Dewan Deputi dan Dewan Negara. Dewan Deputi memiliki otoritas legislatif, dan Dewan Negara berperan sebagai penasehat dan pengaju hak veto suspensi. SIstem ini disebut dengan sistem Bikameral.

Unikameral

Pada tahun 1992, Dewan Deputi Kroasia, disusul dengan pembentukan Dewan Negara pada tahun 1993. Pada tahun 2000 dilakukan amandemen terhadap Konstitusi 1990. Dalam amandemen ini dilakukan penggantian sistem pemerintahan, yang sebelumnya semi-presidensial menjadi sistem parlementer. Amandemen berikutnya dilakukan pada bulan Maret tahun 2001 yang menetapkan bahwa Dewan Deputi dihapuskan. Dengan demikian, sistem pemerintahan Kroasia menjadi unikameral. Parlemen Kroasia menerapkan sistem unikameral untuk menggantikan sistem bikameral dalam kekuasaan legislatif. Sebelumnya sistem bikameral diterapkan sejak Konstitusi 1990. Sistem ini mulai digunakan sejak tahun 2001. Parlemen Kroasia dengan sistem ini hanya terdiri dari satu Dewan Negara.

Wewenang

Kroasia menerapkan bentuk pemerintahan Republik parlementer. Dengan bentuk pemerintahan tersebut, presiden dan perlemen merupakan badan pengambilan keputusan yang paling utama. Parlemen Kroasia berwenang untuk mengambil keputusan apabila sebagian besar anggota hadir pada sidang-sidang pengambilan keputusan yang telah diagendakan.

Selain sesi pleno, pekerjaan Parlemen Kroasia juga dilakukan oleh badan kerjanya, yang didirikan sesuai dengan Standing Orders Parlemen Kroasia.Hal ini membuat Parlemen Kroasia memiliki beberapa wewenang yang sangat penting. Salah satu wewenang tertingginya adalah penunjukan Perdana Menteri oleh Presiden Kroasia yang harus melalui persetujuan parlemen.

Setiap keputusan yang dibuat dapat dilaksanakan apabila telah disetujui oleh suara mayoritas dari para anggota parlemen. Dalam kekuasaan legislatif, Parlemen Kroasia memiliki wewenang mengesahkan dan mengamandemen Konstitusi. Parlemen juga dapat memberlakukan undang-undang dan Anggaran Nasional. Parlemen Kroasia dapat mengeluarkan pernyataan perang dan pernyataan perdamaian, menerapkan strategi baru dalam bidang keamanan dan pertahanan nasional untuk Republik Kroasia, melakukan inspeksi sipil terhadap angkatan bersenjata dan layanan keamanan, menetapkan perubahan batas-batas negara, membuat referendum, serta mengangkat, mengawasi dan memberhentikan badan pemerintahan yang berada dalam kekuasaan Parlemen Kroasia. Parlemen juga dapat memberikan amnesti terhadap kasus-kasus tindak pidana.

Sidang Pleno

Parlemen Kroasia memiliki agenda sidang pleno setiap tahunnya. Sidang pleno diadakan dua kali dalam setahun setiap tanggal 15. Sidang pleno pertama diadakan antara tanggal 15 Januari hingga 15 Juli. Sidang pleno kedua dilaksanakan pada tanggal 15 September hingga 15 Desember. Sidang Parlemen Kroasia terbuka untuk publik.

Parlemen Kroasia juga dapat mengadakan sidang luar biasa. SIdang ini dilakukan atas dasar permintaan Presiden Kroasia, Pemerintah atau para wakil parlemen dengan jumlah mayoritas. Sidang luar biasa dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetjuan dari partai-partai yang ada di dalam parlemen. Ketua penyelenggara sidang luar biasa adalah Ketua Parlemen Kroasia.

Staf dan Layanan Staf

Staf Parlemen melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan sikap profesional, penuh analisa, menaati semua proses administrasi, prosedur keamanan, dan prosedur teknis, guna membantu pelaksanaan pekerjaan Parlemen Kroasia. Staf secara khusus melakukan penanganan semua operasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan sidang pleno Parlemen Kroasia. Staf melakukan persiapan rancangan undang-undang, kesimpulan, laporan, dan analisis bahan yang selanjutnya diserahkan kepada Parlemen Kroasia untuk memberi penilaian ketaatan aturan terhadap Konstitusi Kroasia dan sistem hukum.

Staf Parlemen juga melaksanakan tugas-tugas untuk keperluan delegasi parlemen kepada badan-badan dan organisasi internasional, serta acara protokol seputar pelaksanaan program untuk Pembicara Parlemen Kroasia dan ketua badan-badan kerja terkait kerja sama dengan parlemen negara lain serta badan dan organisasi internasional. Staf Parlemen memiliki kewajiban untuk membantu anggota parlemen secara individu dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Bantuan ini meliputi persiapan pembiayaan sponsor, pengamanan bahan pelengkap, dokumen dan data untuk pembahasan individual pada sidang pleno atau agenda rapat komite.Kegiatan layanan Staf Parlemen dilakanakan oleh para pegawai negeri dan pejabat yang ditunjuk serta ditempatkan di unit organisasi berikut:

Sekretariat

Sekretariat Parlemen Kroasia melakukan tugas administrasi dan keamanan secara profesional yang berkaitan dengan persiapan dan pengorganisasian sidang parlemen, persiapan dan publikasi undang-undang, keputusan akhir yang ditetapkan dan dibuat oleh Parlemen Kroasia, dan pengawasan pelaksanaan keputusan parlemen dan pekerjaan delegasi parlemen. Sekretariat juga melakukan tugas-tugas untuk anggota parlemen secara individu maupun mewakili partai, mengatasi masalah hukum, melakukan penyuluhan tentang kegiatan Parlemen Kroasia ke masyaraka. Sekretariat juga melakukan pengelolaan properti Parlemen Kroasia dan mengatur keuangan dan mengawasi pencetakan, komposisi, dan pengarsipan dokumentasi dan tindakan yang dilakukan oleh Parlemen Kroasia. Sekretariat juga memiliki tugas mengawasi akses keluar-masuk di Gedung Parlemen Kroasia. Staf sekretariat terdiri dari Sekretariat Jenderal, Wakil Sekretariat Jenderal, Sekretaris Sesi Pleno dan Asisten Sekretaris Jenderal.

Kantor Protokol

Kantor Protokol melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan resepsi, pertemuan, kunjungan, dan konferensi untuk Juru Bicara dan wakilnya serta komite dan delegasi parlemen. Kantor Protokol juga membantuk acara resepsi badan internasional, kedutaan dan misi yang ditujukan ke Republik Kroasia serta delegasi dan perwakilan dari lembaga yang berasala dari Kroasia maupun dari negara lain. Kantor Protokol bersama dengan para petugasnya melakukan penyelenggaraan upacara yang dihadiri oleh Juru Bicara dan wakilnya baik di dalam maupun di luar Gedung Parlemen.

Kantor Urusan Internasional dan Eropa

Kantor Urusan Internasional dan Eropa bertugas membantu Parlemen Kroasia dalam pekerjaan yang terkait dengan urusan pemerintahan Kroasia dalam skala internasional dan skala Eropa. Kantor melakukan persiapkan dokumentasi untuk pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral para pejabat parlemen dalam urusan internasional. Kantor ini juga berperan sebagai sekretariat untuk delegasi Parlemen Kroasia kepada parlemen-parlemen negara lain di skala internasional. Kantor ini mempersiapkan segala dokumen yang diperluan untuk pertemuan bilateral dan multilateral pejabat parlemen yang berhubungan dengan Uni Eropa. Kantor ini merupakan pusat penyediaan informasi mengenai urusan internasional dan Eropa. Perwakilan Parlemen Kroasia untuk Parlemen Eropa merupakan bagian dari jajaran Kantor Urusan Internasional dan Eropa. Selama sidang pleno Parlemen Eropa, perwakilan ini mendapatkan tempat di Parlemen Eropa di Brussels dan di Strasbourg.

Presidensi Parlemen

Parlemen Kroasia mempunyai Pembicara yang terdiri dari seorang Juru Bicara dan beberapa Wakil Juru Bicara. Jumlah Pembicara yang ditunjuk selalu disesuaikan dengan kebutuhan parlemen saat itu. Jumlah minimal Pembicara adalah sebanyak dua orang ( 1 orang Juru Bicara dan 1 orang Wakil Juru Bicara). Jumlah maksimal Pembicara adalah sebanyak enam orang ( 1 Juru Bicara dan 5 Wakil Juru Bicara). Jika dua wakil Juru Bicara yang akan dipilih, satu orang merupakan calon yang berasal dari suara mayoritas parlemen dan satu orang merupakan calon yang berasal dari suara minoritas parlemen. Jika lima wakil Juru Bicara yang akan dipilih, tiga orang merupakan calon yang berasal dari suara mayoritas parlemen, dan dua orang berasal dari suara minoritas parlemen.

Presidensi Parlemen dibentuk dari para anggota Pembicara ini. Presidensi mendapatkan perlindungan dari Parlemen Kroasia. Presidensi ini bertugas melakukan konfirmasi mengenai rancangan peraturan tentang pekerjaan umum Parlemen Kroasia. Presidensi juga mempertegas hasil rancangan keputusan tentang pelayanan staf Parlemen Kroasia, menyampaikan pendapat terdahulu tentang rancangan peraturan yang berkaitan dengan tatanan internal Parlemen Kroasia. Presidensi Parlemen melakukan perundingan bersama dengan para pemimpin partai-partai yang tergabung di dalam parlemen. Presidensi melakukan perundingan mengenai hal-hal yang penting bagi pekerjaan Parlemen Kroasia, dan mendorong penetapan hal-hal tertentu dalam agenda Parlemen Kroasia.

Ombudsman

Ombudsman memperoleh wewenang dari Parlemen Kroasia untuk melakukan perlindungan hak-hak konstitusional dan hukum warga negara dalam suatu persidangan. Perlindungan dilakukan sebelum melakukan administrasi di badan pemerintahan atau badan-badan lainnya yang merupakan otoritas publik. Pemilihan Ombudsman dilakukan oleh Parlemen Kroasia dengan periode jabatan selama delapan tahun.

Prosedur Legislasi

Prosedur pemberlakuan undang-undang diawali dengan penyerahan dokumen kepada Ketua Parlemen. Rancangan undang-undang kemudian diteruskan oleh Juru Bicara kepada para ketua badan kerja, anggota parlemen dan Perdana Menteri. Setiap anggota parlemen, kelompok politik dan badan kerja Parlemen Kroasia dan Pemerintah Kroasia mempunyai hak untuk mengajukan suatu rancangan undang-undang. Sebelum membahas rancangan tersebut pada sidang pleno, ketua badan kerja yang kompeten dan Komite Legislasi wajib mendaftarkannya dalam agenda sidang badan kerja. Badan-badan kerja menempati posisi pada semua unsur rancangan undang-undang, sedangkan Komite Legislasi harus secara khusus tidak menempatkan posisi dengan landasan hukum konstitusional.

Rancangan undang-undang dibahas dalam dua babak persidangan. Babak pertama merupakan prosedur pembuatan hukum yang dilaksanakan pada sidang. Babak ini meliputi presentasi pembuka dari pengusul, perdebatan umum, perdebatan secara rinci, termasuk debat terkait penggunaan kata dalam rancangan tersebut, debat tentang pertimbangan tingkatan badan-badan kerja dan adopsi keputusan akhir yang menyatakan perlunya rancangan tersebut untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Proposal pengajuan harus diajukan oleh pengusul dalam jangka waktu enam bulan setelah rancangan tersebut diusulkan. Jika pengusul tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, maka usulan tersebut ditangguhkan. Babak kedua dari persidangan merupakan debat yang meliputi debat pada naskah teks rancangan, debat tentang tingkatan badan-badan kerja, debat tentang amandemen yang diusulkan, dan penetapan usulan sebagai undang-undang baru serta pengesahannya secara resmi.